MoneyTalk.id,Jakarta – Ekonom Universitas Indonesia (UI) Ronnie H. Rusli menyoroti sejumlah persoalan ekonomi Indonesia di bawah pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Mulai dari pemutusan hubungan kerja (PHK), bisnis yang gulung tikar, pelemahan rupiah, kenaikan harga kebutuhan pokok, pajak, hingga meningkatnya pembiayaan pinjaman daring dan besarnya utang pemerintah.
Dalam kritiknya, Ronnie menyebut kondisi ekonomi yang dihadapi masyarakat ditandai dengan gelombang PHK, usaha yang tutup, rupiah yang melemah hingga mendekati Rp18.000 per dolar AS, serta meningkatnya beban ekonomi masyarakat.
Ia juga menyoroti nilai pembiayaan pinjaman online atau pinjol yang mencapai sekitar Rp105 triliun, perputaran dana judi online yang menembus Rp86 triliun, serta utang pemerintah yang terus menjadi perhatian.
Berbagai persoalan tersebut menjadi bahan evaluasi terhadap arah kebijakan ekonomi pemerintah. Namun, untuk menilai dampak kebijakan secara menyeluruh, setiap indikator perlu dilihat berdasarkan data resmi, periode pengukuran, serta faktor domestik dan global yang memengaruhinya.
Tekanan terhadap nilai tukar rupiah menjadi salah satu persoalan yang mendapat perhatian pelaku pasar. Data Jakarta Interbank Spot Dollar Rate (JISDOR) Bank Indonesia menunjukkan rupiah berada di level Rp17.937 per dolar AS pada 1 Oktober 2026. Sebelumnya, pada 29 September 2026, rupiah tercatat Rp17.998 per dolar AS.
Angka tersebut memperlihatkan tekanan terhadap rupiah yang mendekati level Rp18.000 per dolar AS. Kondisi ini berpotensi meningkatkan biaya impor, terutama untuk bahan baku industri, barang modal, dan sejumlah komoditas yang harganya dipengaruhi kurs dolar AS.
Bloomberg Technoz pada 7 Oktober 2026 juga melaporkan bahwa investor asing masih melakukan aksi jual bersih di pasar saham Indonesia. Nilai jual bersih investor asing mencapai Rp109 triliun sejak awal tahun hingga 6 Oktober 2026, dengan Rp10,24 triliun di antaranya terjadi sepanjang September.
Meski demikian, arus keluar dana dari pasar saham tidak otomatis berarti seluruh investor asing meninggalkan Indonesia. Data investasi langsung asing atau foreign direct investment (FDI) perlu dibedakan dari transaksi jual beli saham di pasar modal.
Persoalan PHK dan penutupan usaha menjadi isu penting karena dampaknya langsung dirasakan pekerja dan keluarga mereka. Kehilangan pekerjaan dapat menurunkan pendapatan rumah tangga, mengurangi konsumsi, serta meningkatkan risiko kesulitan membayar cicilan dan kebutuhan sehari-hari.
Namun, gambaran pasar kerja nasional perlu dilihat dari data yang lebih luas. Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat tingkat pengangguran terbuka pada Mei 2026 sebesar 4,65 persen, turun 0,03 poin persentase dibandingkan Februari 2026.
Jumlah penduduk bekerja pada Mei 2026 mencapai 148,19 juta orang, meningkat sekitar 522 ribu orang dibandingkan Februari 2026.
Data tersebut tidak berarti persoalan PHK di sejumlah perusahaan tidak terjadi. Angka pengangguran nasional merupakan gambaran agregat, sedangkan PHK di sektor atau perusahaan tertentu dapat tetap menimbulkan persoalan serius.
Karena itu, untuk mengukur skala gelombang PHK, diperlukan data jumlah pekerja yang terkena PHK, sektor usaha terdampak, serta perbandingan dengan periode sebelumnya.
Ronnie juga menyoroti kenaikan harga bahan pokok yang dinilainya semakin membebani masyarakat. Kenaikan harga pangan memang menjadi persoalan penting karena kelompok berpendapatan rendah mengalokasikan bagian besar penghasilannya untuk kebutuhan sehari-hari.
Meski demikian, klaim bahwa harga sembako secara umum telah naik dua kali lipat membutuhkan pembanding yang jelas. Perlu diketahui komoditas yang dimaksud, wilayah pengamatan, serta harga pada periode awal dan akhir yang dibandingkan.
Berdasarkan rilis BPS pada 1 Oktober 2026, inflasi tahunan Indonesia pada September 2026 tercatat 3,28 persen. Inflasi bulanan mencapai 0,30 persen, sedangkan inflasi sepanjang Januari hingga September 2026 sebesar 2,17 persen.
Angka inflasi tersebut mengukur perubahan indeks harga konsumen secara agregat, bukan berarti seluruh barang naik dengan persentase yang sama. Harga beras, cabai, telur, minyak goreng, dan komoditas lain dapat mengalami perubahan berbeda-beda.
Dengan demikian, tekanan harga yang dirasakan masyarakat perlu ditelusuri melalui data harga komoditas dan daya beli rumah tangga, bukan hanya angka inflasi umum.
Pinjol Tembus Rp105 Triliun
Salah satu angka yang menjadi sorotan adalah pembiayaan pinjaman daring atau pinjol. Data Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menunjukkan outstanding pembiayaan industri pinjaman daring mencapai Rp105,63 triliun pada Juli 2026.
Jumlah tersebut tumbuh 24,76 persen secara tahunan. Sementara itu, tingkat wanprestasi 90 hari atau TWP90 tercatat sebesar 4,32 persen.
Data ini menunjukkan besarnya pembiayaan yang masih berjalan di industri pinjaman daring dan pertumbuhannya dibandingkan tahun sebelumnya.
Namun, angka Rp105,63 triliun tersebut merupakan nilai outstanding pembiayaan, bukan otomatis jumlah uang yang berputar selama satu tahun. Angka itu juga tidak seluruhnya menggambarkan pinjaman ilegal karena data OJK merujuk pada industri pinjaman daring yang berada dalam pengawasannya.
Di tengah kebutuhan pembiayaan masyarakat dan pelaku usaha, pertumbuhan pinjol perlu diimbangi perlindungan konsumen, transparansi biaya, serta pengawasan terhadap praktik penagihan dan risiko gagal bayar.
Perputaran Judi Online Rp86,82 Triliun
Persoalan lain yang menjadi perhatian adalah judi online. Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) melaporkan perputaran dana judi online mencapai Rp86,82 triliun sepanjang Januari hingga Juni 2026.
Nilai tersebut berasal dari sekitar 467,32 juta transaksi. PPATK juga mencatat total deposit judi online sebesar Rp22,05 triliun dalam 226,76 juta transaksi melalui rekening bank, dompet elektronik, dan QRIS.
Ada hal penting dalam membaca angka tersebut. Perputaran dana tidak sama dengan kerugian bersih para pemain atau keuntungan operator. Satu dana dapat berpindah melalui sejumlah transaksi sehingga nilai perputaran tidak dapat langsung dianggap sebagai uang yang hilang dari masyarakat.
PPATK juga menyatakan perputaran dana pada semester pertama 2026 turun sekitar 12,9 persen dibandingkan periode yang sama pada 2025, ketika nilainya mencapai Rp99,68 triliun. Meski demikian, frekuensi transaksi meningkat tajam.
Data tersebut memperlihatkan bahwa judi online masih menjadi persoalan serius yang membutuhkan penindakan terhadap jaringan perjudian, pengawasan transaksi keuangan, dan perlindungan masyarakat dari risiko kehilangan penghasilan.
Utang Pemerintah Tembus Rp10.293 Triliun
Kritik terhadap kondisi ekonomi juga menyasar besarnya utang pemerintah. Bisnis.com melaporkan bahwa posisi utang pemerintah pada akhir kuartal II 2026 mencapai Rp10.293,69 triliun, meningkat Rp373,2 triliun dibandingkan kuartal sebelumnya.
Rasio utang terhadap produk domestik bruto (PDB) tercatat sebesar 41,26 persen. Mayoritas utang pemerintah berbentuk surat berharga negara (SBN), dengan porsi sekitar 87,11 persen.
Besarnya nominal utang menimbulkan pertanyaan mengenai biaya pembayaran bunga, kebutuhan pembiayaan pembangunan, dan kemampuan pemerintah menjaga kesinambungan fiskal.
Namun, penilaian terhadap kesehatan fiskal tidak cukup hanya berdasarkan nominal utang. Rasio utang terhadap PDB, biaya bunga, jatuh tempo, penerimaan negara, serta penggunaan dana pinjaman juga perlu diperhitungkan.
Dalam laporan realisasi APBN hingga akhir September 2026, Kementerian Keuangan mencatat pendapatan negara Rp2.341,5 triliun dan belanja negara Rp2.660,5 triliun. Dengan demikian, defisit APBN mencapai Rp319 triliun atau 1,24 persen terhadap PDB.
Penerimaan pajak tercatat Rp1.607,6 triliun, tumbuh 24,1 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Angka tersebut merupakan realisasi penerimaan, sehingga tidak dengan sendirinya membuktikan bahwa tarif pajak untuk seluruh wajib pajak telah naik.
Berbagai persoalan yang disoroti Ronnie H. Rusli memperlihatkan sejumlah indikator yang layak menjadi bahan evaluasi kebijakan ekonomi pemerintah. Pelemahan rupiah, tekanan terhadap daya beli, risiko pembiayaan rumah tangga, aktivitas judi online, dan peningkatan utang merupakan isu yang membutuhkan perhatian serius.
Di sisi lain, BPS mencatat ekonomi Indonesia tumbuh 5,29 persen secara tahunan pada triwulan II 2026. Investasi yang terealisasi sepanjang semester I 2026 juga mencapai Rp1.010,6 triliun dan disebut menyerap hampir 1,45 juta tenaga kerja.
Angka pertumbuhan dan investasi tersebut tidak serta-merta menghapus persoalan yang dirasakan sebagian masyarakat. Sebaliknya, indikator makroekonomi yang positif juga perlu diperhitungkan agar gambaran perekonomian tidak hanya dibangun dari satu sisi.
Pemerintah perlu menjelaskan bagaimana pertumbuhan ekonomi diterjemahkan menjadi lapangan kerja yang berkualitas, harga kebutuhan pokok yang terjangkau, peningkatan pendapatan riil, dan iklim usaha yang sehat.
Pada akhirnya, ukuran keberhasilan kebijakan ekonomi bukan hanya pertumbuhan PDB atau besarnya investasi, tetapi juga kemampuan masyarakat mempertahankan pekerjaan, memenuhi kebutuhan hidup, dan memperoleh manfaat dari pertumbuhan tersebut.
Kritik Ronnie H. Rusli menjadi pengingat bahwa indikator ekonomi perlu terus diuji melalui data yang terbuka, terukur, dan dapat diperiksa publik. Penilaian terhadap kinerja pemerintahan Prabowo pun perlu bertumpu pada perbandingan data antarperiode serta pemisahan yang jelas antara fakta statistik dan pendapat politik.
