21 November 2026

Raja Juli Antoni

MoneyTalk.id,Jakarta – Pengunduran diri tiga kader Partai Solidaritas Indonesia (PSI), Raja Juli Antoni, Giring Ganesha, dan Isyana Bagoes Oka, dari partai tersebut menuai kritik. Koordinator Laskar Cinta Jokowi, Suhandono Baskoro, menilai keputusan ketiganya meninggalkan PSI sebagai tindakan yang mencerminkan ketidaksetiaan terhadap partai yang telah mengantarkan mereka ke panggung politik nasional.

Suhandono bahkan melontarkan kritik keras dengan menyebut ketiganya sebagai pengkhianat. Menurut dia, ketiga tokoh tersebut bisa menduduki posisi strategis di pemerintahan tidak terlepas dari perjalanan politik dan dukungan yang mereka peroleh ketika berada di lingkungan PSI pada masa pemerintahan Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi).

“Ketiganya itu pengkhianat. Mereka bisa duduk di kabinet karena jasa Jokowi. Ketika sudah mendapatkan jabatan, sekarang justru meninggalkan partai. Ini menunjukkan mereka tidak mempunyai prinsip dalam berpolitik,” ujar Suhandono Baskoro kepada wartawan, Selasa (10/11/2026).

Ia mempertanyakan konsistensi politik ketiga mantan pengurus PSI tersebut. Menurut Suhandono, loyalitas dalam politik semestinya tidak hanya ditunjukkan ketika seseorang sedang mendapatkan keuntungan atau memperoleh jabatan.

“Kalau memang mempunyai prinsip, seharusnya mereka menunjukkan kesetiaan terhadap perjuangan politik yang selama ini membesarkan mereka. Jangan ketika sudah mendapatkan jabatan kemudian mengambil keputusan sendiri dan meninggalkan partai,” katanya.

Suhandono juga mengingatkan bahwa dinamika kekuasaan selalu berubah. Ia mempertanyakan bagaimana sikap ketiganya apabila suatu saat Prabowo Subianto tidak lagi memegang kekuasaan.

“Kalau nanti Prabowo tidak berkuasa lagi, apakah mereka akan pindah ke partai lain? Politik jangan hanya dijadikan kendaraan untuk mendapatkan jabatan. Kalau seperti itu, rakyat bisa menilai bahwa mereka tidak mempunyai pendirian,” tegasnya.

Diketahui, DPP PSI secara resmi menerima pengunduran diri Raja Juli Antoni, Giring Ganesha, dan Isyana Bagoes Oka pada Senin (9/11/2026).

Ketua Umum PSI Kaesang Pangarep menyampaikan bahwa pengunduran diri ketiganya telah diterima oleh partai. Raja Juli sebelumnya menjabat Sekretaris Jenderal PSI, Isyana Bagoes Oka merupakan Wakil Ketua Umum, sedangkan Giring Ganesha merupakan salah satu pengurus dan kader partai.

Dalam keterangan resminya, Kaesang menyampaikan bahwa pengabdian kepada negara harus ditempatkan di atas kepentingan golongan maupun partai.

“Kami berpandangan bahwa tugas-tugas pengabdian kepada negara jauh di atas kepentingan golongan maupun partai,” kata Kaesang sebagaimana diberitakan ANTARA, Senin (9/11/2026).

Raja Juli Antoni yang saat ini menjabat Menteri Kehutanan menyampaikan bahwa keputusannya meninggalkan jabatan Sekjen PSI dan aktivitas kepartaian berkaitan dengan keinginannya untuk lebih fokus menjalankan tugas pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.

Ia menyebut sejumlah agenda di sektor kehutanan, mulai dari rehabilitasi hutan, restorasi ekosistem hingga perlindungan keanekaragaman hayati, sebagai pekerjaan yang membutuhkan perhatian serius.

Sementara itu, Giring Ganesha, yang menjabat Wakil Menteri Kebudayaan, mengungkapkan bahwa dirinya merasa terdapat sejumlah hal yang sudah tidak lagi sejalan dengan apa yang diperjuangkannya sejak awal bergabung dengan PSI.

Adapun Isyana Bagoes Oka, Wakil Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, juga mengundurkan diri dari partai tersebut.

Hubungan politik PSI dengan Jokowi memang memiliki sejarah panjang. PSI dikenal sebagai salah satu partai yang memberikan dukungan politik kepada Jokowi selama dua periode pemerintahannya.

Pada Pemilu 2024, PSI memperoleh 4.260.169 suara atau sekitar 2,8 persen suara nasional. Perolehan tersebut belum mencukupi ambang batas parlemen sebesar 4 persen sehingga PSI tidak mendapatkan kursi DPR RI periode 2024-2029.

Dalam perkembangan berikutnya, tiga kader PSI mendapatkan posisi di Kabinet Merah Putih pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka.

Raja Juli Antoni dipercaya menjadi Menteri Kehutanan, Giring Ganesha menjadi Wakil Menteri Kebudayaan, sedangkan Isyana Bagoes Oka menjabat Wakil Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga. Ketiganya dilantik pada 21 Oktober 2024.

Namun, perlu dicatat bahwa penunjukan ketiganya sebagai pejabat kabinet merupakan keputusan Presiden Prabowo Subianto. Karena itu, penilaian bahwa posisi mereka merupakan jasa Jokowi merupakan pandangan politik Suhandono, bukan fakta mengenai proses pengangkatan yang telah dibuktikan secara tersendiri.

Polemik pengunduran diri tiga tokoh tersebut pun memperlihatkan dinamika hubungan antara loyalitas kepartaian dan pengabdian di pemerintahan.

Bagi Suhandono Baskoro, persoalan ini bukan hanya soal mundur dari keanggotaan partai, melainkan juga menyangkut konsistensi dan tanggung jawab moral seorang politisi terhadap perjalanan organisasi yang pernah menjadi tempat perjuangannya.

MoneyTalk.id,Jakarta – Pengamat Kebijakan Umum Hukum dan Politik (KUHP), Damai Hari Lubis, menilai manuver politik Giring Ganesha, Isyana Bagoes Oka dan Raja Juli Antoni yang disebut semakin mendekat kepada Presiden Prabowo Subianto tidak bisa dilepaskan dari perubahan peta kekuatan politik nasional.

Menurut Damai, langkah tersebut dapat dibaca sebagai insting menyelamatkan diri di tengah kemungkinan meningkatnya tekanan politik terhadap Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) dan lingkaran politiknya.

Ia menilai posisi Partai Solidaritas Indonesia (PSI) cukup rentan karena tidak memiliki kursi di DPR RI. Kondisi tersebut membuat PSI tidak mempunyai kekuatan langsung apabila DPR menggunakan hak angket untuk menyelidiki persoalan yang berkaitan dengan pemerintahan sebelumnya.

“Jangan dibaca sebagai pindah haluan biasa. Ini dibaca sebagai insting bertahan hidup,” kata Damai dalam analisis politiknya, Selasa (10/11/2026).

Damai berpandangan, tanpa keterwakilan di parlemen, PSI akan kesulitan terlibat dalam proses politik formal apabila terjadi konsolidasi kekuatan partai-partai di Senayan.

Menurut dia, media sosial tidak cukup untuk menghadapi tekanan politik yang berlangsung melalui mekanisme parlemen.

Gerindra, PKS, dan PDIP Bisa Menjadi Kekuatan Penekan

Damai kemudian memunculkan skenario politik yang dinilainya berpotensi menjadi ancaman serius bagi Jokowi.

Ia membayangkan kemungkinan Gerindra, PKS, dan PDIP membangun kesamaan sikap politik di DPR untuk menekan mantan Presiden Jokowi.

Jika skenario tersebut terjadi, Damai memperkirakan sejumlah partai dan tokoh politik yang selama ini berada dalam lingkaran kekuasaan sebelumnya akan mulai mengambil jarak.

Ia menyebut PAN, Golkar, hingga PKB sebagai kekuatan politik yang perlu diperhatikan dalam membaca kemungkinan perubahan konfigurasi koalisi.

“Ketika Jokowi dikejar-kejar secara politik, semua kawan dekatnya akan menjauh. Itu hukum besi politik Indonesia,” ujarnya.

Damai bahkan memprediksi bukan tidak mungkin akan ada lagi tokoh partai maupun pejabat kabinet yang memilih meninggalkan partai politiknya dan menyatakan kesetiaan kepada pemerintahan Prabowo.

Dalam pandangannya, fenomena tersebut merupakan bentuk penyelamatan politik ketika seseorang melihat kekuatan politik sebelumnya mulai melemah.

Prabowo Dinilai Memiliki Posisi Politik Lebih Kuat

Damai menilai posisi Prabowo saat ini relatif kuat karena selain menjadi kepala negara, Presiden juga memiliki dukungan politik dan legitimasi dari berbagai kelompok masyarakat.

Ia memperkirakan dukungan moral dari sebagian masyarakat dan kalangan ulama dapat menguat apabila pemerintah menunjukkan komitmen menyelesaikan berbagai persoalan hukum yang masih menjadi perhatian publik.

Damai mengungkit sejumlah peristiwa yang menurutnya meninggalkan luka politik dan sosial, di antaranya tragedi KM 50, tragedi Kanjuruhan, serta meninggalnya 898 petugas KPPS pada Pemilu 2019.

Ia juga menyinggung berbagai tuduhan kriminalisasi terhadap ulama dan aktivis pada dua periode pemerintahan sebelumnya.

Dalam analisisnya, Damai menggunakan istilah faktor pembiaran untuk menggambarkan kemungkinan tanggung jawab politik seorang penguasa atas tindakan aparat atau pejabat di bawah kewenangannya.

Namun, ia tidak menyebut bahwa Jokowi telah terbukti melakukan pembiaran ataupun terlibat langsung dalam berbagai peristiwa tersebut.

Damai Prediksi Gibran Bisa Mundur dari Jabatan Wapres

Salah satu prediksi paling mengejutkan yang disampaikan Damai adalah kemungkinan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka mengundurkan diri apabila tekanan politik semakin membesar.

Menurut dia, pengunduran diri tersebut dapat menjadi jalan tengah untuk meredakan ketegangan politik sekaligus mengurangi beban pemerintahan Prabowo.

“Jika tekanan ini terus membesar, prediksi saya: Gibran akan mengajukan diri untuk mundur dari posisi Wapres. Bukan karena dipecat. Tapi karena mundur adalah jalan tengah yang paling bermartabat,” ungkapnya.

Damai juga memperkirakan Jokowi akan berupaya mencari penyelesaian melalui pendekatan politik jalan tengah atau win-win solution.

Ia bahkan menyebut kemungkinan Jokowi memainkan kartu terakhir dengan mengandalkan hubungan politik dan jasa masa lalu kepada Prabowo.

Dalam budaya politik Jawa, Damai mengaitkan kemungkinan tersebut dengan istilah ewuh pakewuh, yakni situasi ketika seseorang merasa sungkan mengambil keputusan karena hubungan personal atau jasa sebelumnya.

Akan tetapi, menurut dia, pendekatan semacam itu belum tentu berhasil apabila tekanan publik terhadap penegakan hukum semakin besar.

Tanah di Karanganyar dan Dugaan Penyitaan Aset Jadi Sorotan

Damai juga mengangkat kemungkinan persoalan tanah yang diberikan negara kepada Jokowi di Karanganyar menjadi bagian dari perdebatan politik dan hukum.

Ia berpendapat, apabila ditemukan dasar hukum yang sah, negara dapat mengevaluasi kembali pemberian tanah tersebut.

Damai turut menyinggung kemungkinan penyelidikan aset yang dikaitkan dengan Jokowi, Gibran, Kaesang Pangarep, Bobby Nasution, serta keluarga besar mereka.

Namun, pernyataan mengenai pencabutan tanah maupun penyitaan aset tersebut masih berupa skenario dan pandangan Damai. Belum dapat diperlakukan sebagai keputusan negara atau bukti adanya pelanggaran hukum oleh pihak-pihak yang disebut.

Dalam sistem hukum, penyitaan aset harus didasarkan pada kewenangan, prosedur, dan bukti yang sah, bukan semata-mata tekanan politik.

Kasus Dugaan Ijazah Jokowi Disebut Menjadi Pangkal Kemelut

Pada bagian akhir analisisnya, Damai kembali menyinggung polemik ijazah sarjana Jokowi dari Universitas Gadjah Mada (UGM).

Menurut dia, persoalan yang selama ini menjadi perdebatan publik tersebut telah berkembang menjadi kemelut politik yang berkepanjangan.

Ia mengaitkan polemik tersebut dengan dinamika hubungan Jokowi, Gibran, dan pemerintahan Prabowo.

Damai juga menyoroti perkembangan perkara yang menyeret nama mantan Kapolri Jenderal (Purn) Listyo Sigit Prabowo.

Menurut analisisnya, apabila Listyo menghadapi proses hukum setelah tidak lagi menjabat Kapolri, posisi politik Jokowi dapat semakin sulit karena salah satu figur penting yang selama ini dipandang memiliki kedekatan dengannya tidak lagi berada di pucuk pimpinan Polri.

“Nasib Jokowi, Gibran, Bobby, dan Kaesang serta keluarga besarnya bisa menjadi runyam,” demikian prediksi Damai.

Ia menegaskan bahwa perkembangan politik nasional ke depan akan sangat ditentukan oleh keberanian pemerintah dalam menempatkan hukum di atas kepentingan politik dan hubungan personal.

“Apakah Prabowo akan memilih hukum, atau memilih barter jasa?” menjadi pertanyaan yang menurut Damai akan menguji arah pemerintahan saat ini.

Damai menutup analisisnya dengan mengajak publik mencermati perkembangan politik nasional tanpa terburu-buru mengambil kesimpulan.

“Wallahu’alam, wait and see. Kita semua akan melihat bersama, karena sejarah sedang berputar di depan mata kita.”

MoneyTalk.id,Jakarta – Penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang disebut belum teratasi selama tiga bulan memicu kritik terhadap Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni. Pegiat media sosial Jhon Sitorus menilai Raja Juli seharusnya mempertimbangkan mundur dari jabatannya karena dinilai gagal menjalankan tanggung jawab sebagai menteri yang memegang posisi strategis dalam pengelolaan hutan Indonesia.

Kritik tersebut tidak hanya menyoroti penanganan karhutla, tetapi juga mempertanyakan posisi Raja Juli Antoni dalam pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Jhon menyoroti tidak tercantumnya nama Menteri Kehutanan itu dalam daftar peserta rapat penanganan karhutla yang dibacakan Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya.

Menurut Jhon, absennya nama Raja Juli dalam daftar peserta rapat tersebut menimbulkan pertanyaan serius mengenai keterlibatan Kementerian Kehutanan dalam penanganan bencana yang berkaitan langsung dengan tugas dan kewenangannya.

Dalam kritiknya, Jhon menilai Menteri Kehutanan seharusnya menjadi salah satu aktor utama dalam penanganan karhutla, bersama Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) dan lembaga terkait lainnya.

Kementerian Kehutanan, menurut dia, semestinya memiliki data mengenai kawasan hutan dan lahan yang terbakar, wilayah yang masih dapat diselamatkan, serta kondisi lahan perkebunan yang terdampak maupun yang masih aman.

Data tersebut dinilai penting untuk memastikan penanganan karhutla berjalan efektif, mulai dari pemetaan titik api, penentuan prioritas pemadaman, hingga upaya pencegahan agar kebakaran tidak meluas.

Jhon mempertanyakan mengapa nama Raja Juli Antoni tidak tercantum dalam daftar peserta rapat penanganan karhutla tersebut.

“Raja Juli tidak dilibatkan lagi?” demikian inti pertanyaan yang disoroti Jhon dalam kritiknya, Rabu (21/10/2026).

Jhon juga menilai absennya nama Raja Juli dalam rapat tersebut bukan persoalan yang berdiri sendiri. Ia mengaitkannya dengan sejumlah kesempatan lain ketika, menurut pengamatannya, Menteri Kehutanan itu tidak terlihat dilibatkan dalam agenda pemerintahan.

Ia menyinggung pelantikan pejabat, pertemuan terbatas, hingga pembahasan kebijakan strategis yang dinilainya memperlihatkan posisi Raja Juli kurang menonjol dibandingkan sejumlah anggota kabinet lainnya.

Dalam kritik bernada satire, Jhon menggambarkan Raja Juli seperti sosok yang keberadaannya tidak banyak menentukan jalannya pemerintahan.

Ia bahkan menyindir bahwa Raja Juli seolah hanya menjadi pelengkap dalam pergaulan di lingkungan kekuasaan, bukan pejabat yang memiliki pengaruh kuat dalam pengambilan keputusan.

Sindiran itu memperlihatkan bahwa kritik Jhon tidak hanya menyangkut persoalan teknis penanganan kebakaran, tetapi juga menyasar kepemimpinan dan posisi politik Raja Juli Antoni di kabinet.

Jhon turut menyinggung desakan agar Raja Juli Antoni mundur yang, menurut keterangannya, pernah disampaikan secara keras dalam rapat di DPR.

Situasi tersebut dinilai menempatkan Raja Juli dalam posisi sulit. Di satu sisi, ia menghadapi kritik mengenai penanganan karhutla dan kepemimpinannya di Kementerian Kehutanan. Di sisi lain, muncul pertanyaan mengenai sejauh mana dirinya memiliki ruang untuk menentukan kebijakan strategis di lingkungan kabinet.

Bagi Jhon, kondisi tersebut mencerminkan persoalan serius bagi seorang pejabat yang memimpin kementerian dengan tanggung jawab besar terhadap pengelolaan hutan dan sumber daya alam.

Kementerian Kehutanan memiliki peran penting dalam perlindungan kawasan hutan, pengawasan pemanfaatan lahan, serta koordinasi pencegahan kebakaran di kawasan yang menjadi kewenangannya. Karena itu, publik berhak meminta penjelasan mengenai langkah konkret yang telah dilakukan pemerintah dalam mengatasi karhutla.

Apabila kebakaran berlangsung berlarut-larut, evaluasi terhadap kebijakan, koordinasi, dan kinerja pejabat terkait menjadi bagian penting dari pertanggungjawaban pemerintahan.

Persoalan karhutla tidak dapat diselesaikan hanya melalui rapat koordinasi. Penanganannya membutuhkan langkah nyata di lapangan, mulai dari pemadaman titik api, pengerahan personel, pengawasan kawasan rawan kebakaran, hingga penegakan hukum apabila ditemukan pelanggaran.

Kementerian Kehutanan juga perlu memastikan tersedianya data yang akurat mengenai lokasi kebakaran dan status kawasan terdampak. Sementara itu, penanganan darurat membutuhkan koordinasi dengan BNPB, pemerintah daerah, aparat penegak hukum, serta instansi lain sesuai kewenangannya.

Karena itu, apabila karhutla benar berlangsung selama tiga bulan tanpa penyelesaian yang memadai, pemerintah perlu menjelaskan wilayah yang terdampak, perkembangan luas area terbakar, penyebab kebakaran, langkah pemadaman, dan hasil evaluasi terhadap pihak yang bertanggung jawab.

Tanpa data tersebut, penilaian mengenai kegagalan seorang pejabat berisiko berhenti pada perdebatan politik, sementara masyarakat membutuhkan kepastian bahwa kebakaran dapat dikendalikan dan dampaknya diminimalkan.

Raja Juli Antoni sebagai Menteri Kehutanan juga perlu memberikan penjelasan terbuka mengenai langkah yang telah dilakukan kementeriannya, termasuk apakah dirinya dilibatkan dalam rapat penanganan karhutla dan bagaimana tindak lanjut koordinasi dengan lembaga terkait.

Pada bagian akhir kritiknya, Jhon secara tegas menyarankan agar Raja Juli Antoni mengundurkan diri apabila masih memiliki kehormatan sebagai pejabat publik.

Menurut Jhon, pengunduran diri dapat menjadi bentuk pertanggungjawaban politik apabila seorang menteri menilai dirinya tidak lagi mampu menjalankan tugas secara efektif.

Ia juga menyindir posisi Raja Juli yang disebutnya memiliki jabatan strategis di partai politik. Menurut Jhon, keadaan tersebut justru membuat persoalan kepemimpinan dan tanggung jawab publik semakin penting untuk diperhatikan.

Bagi Jhon, mempertahankan jabatan bukanlah satu-satunya ukuran keberhasilan seorang pejabat. Kesediaan mengakui kekurangan dan bertanggung jawab atas kegagalan juga menjadi bagian dari integritas dalam pemerintahan.

MoneyTalk.id,Jakarta – Eksponen Aktivis 98 sekaligus Sekretaris Jenderal JARI Andrianto Andri mengapresiasi langkah Presiden Prabowo Subianto melakukan reshuffle kabinet ketujuh menjelang dua tahun pemerintahannya.

Menurut Andrianto, perombakan kabinet pada 1 Oktober 2026 merupakan momentum penting bagi Presiden Prabowo untuk semakin memperkuat pemerintahan dengan figur yang benar-benar memiliki loyalitas terhadap agenda pemerintahan, bukan semata-mata berdasarkan kepentingan politik transaksional.

“Saya dan publik sesungguhnya sudah lama menunggu bagaimana kabinet all the Prabowo man. Bukan kabinet yang bernuansa transaksional,” ujar Andrianto Andri dalam pernyataan kepada wartawan, Minggu (4/10/2026).

Reshuffle tersebut memang membawa perubahan cukup signifikan. Salah satu perubahan paling menonjol adalah pergantian Kapolri dari Jenderal Listyo Sigit Prabowo kepada Jenderal Suyudi Ario Seto. Suyudi resmi dilantik Presiden Prabowo pada 1 Oktober 2026, menggantikan Listyo Sigit yang kemudian dipercaya menjadi Kepala Staf Kepresidenan.

Bagi Andrianto, perpindahan Listyo Sigit dari pucuk pimpinan Polri ke KSP menunjukkan bahwa Prabowo memiliki kalkulasi politik tersendiri.

“Prabowo ini ahli strategi politik. Tidak membuang begitu saja Listyo Sigit dan Pratikno,” katanya.

Namun, Andrianto memberikan catatan bahwa publik perlu melihat perubahan posisi tersebut secara objektif. Listyo Sigit kini tidak lagi memimpin institusi kepolisian, tetapi tetap berada di lingkar pemerintahan sebagai Kepala KSP.

Sementara itu, Pratikno juga tidak sepenuhnya keluar dari pemerintahan. Mantan Menko PMK tersebut justru dilantik sebagai Ketua Dewan Pertimbangan Presiden atau Wantimpres. Hatta Rajasa dipercaya sebagai Wakil Ketua dan Muhammad Qodari sebagai Sekretaris.

Menurut Andrianto, Listyo Sigit dan Pratikno merupakan bagian kekuasaan lama yang biasa disebut “Geng Solo”. “Reshuffle Ini bagian strategi politik Prabowo menghilangkan pengaruh ‘Geng Solo’,” tegasnya.

Presiden Prabowo melantik total 26 anggota Wantimpres pada 2 Oktober 2026 berdasarkan Keppres Nomor 107/P Tahun 2026.

Andrianto menilai keberadaan Wantimpres dengan komposisi baru juga dapat menjadi instrumen penting bagi Prabowo dalam memperkuat pemerintahan.

“Untuk Wantimpres juga sudah oke, supaya makin on the track,” ujarnya.

Ia secara khusus menyoroti masuknya Hatta Rajasa sebagai Wakil Ketua Wantimpres. Menurut dia, pengalaman politik dan pemerintahan Hatta dapat menjadi modal penting dalam memberikan pertimbangan strategis kepada Presiden Prabowo.

“Apalagi masuknya Hatta Rajasa yang sepadan dengan Presiden Prabowo. Ini bisa memperkuat Prabowo,” katanya.

Hatta Rajasa bukan figur baru bagi Prabowo. Keduanya pernah menjadi pasangan dalam Pilpres 2014. Kini Hatta kembali masuk dalam lingkar strategis pemerintahan sebagai Wakil Ketua Wantimpres.

Meski mengapresiasi reshuffle, Andrianto mengingatkan bahwa perubahan komposisi pemerintahan tidak boleh berhenti pada pergantian jabatan.

Menurut dia, publik kini menunggu pembuktian Presiden Prabowo dalam tiga agenda utama, yakni penegakan konstitusi, kepastian hukum dan pemberantasan korupsi.

“Prabowo harus membuktikan kepada publik bahwa tugasnya adalah menegakkan konstitusi, penegakan hukum dan pemberantasan korupsi,” tegasnya.

Andrianto bahkan berharap Presiden Prabowo tidak menutup kemungkinan melakukan reshuffle kedelapan dalam waktu dekat apabila terdapat menteri atau pejabat yang dinilai tidak lagi sesuai dengan kebutuhan pemerintahan.

Salah satu nama yang menurut Andrianto perlu dievaluasi adalah Menteri ATR/BPN Nusron Wahid.

Ia mengaitkan evaluasi tersebut dengan munculnya sejumlah persoalan yang menyentuh lingkungan kementerian yang dipimpin Nusron, termasuk perkara dugaan suap terkait hak guna bangunan (HGB) PT Summarecon Agung Tbk yang sedang diproses KPK.

Selain Nusron Wahid, Andrianto juga meminta Presiden mengevaluasi Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni.

Sorotan terhadap Raja Juli muncul setelah KPK mendalami pertemuan antara Raja Juli dengan Bupati Kuantan Singingi nonaktif Suhardiman Amby serta sejumlah pejabat kementerian dalam perkara dugaan korupsi di Kuansing.

KPK sebelumnya menyatakan mendalami pertemuan tersebut dengan memeriksa sejumlah pejabat Kementerian Kehutanan dan ATR/BPN.

KPK juga menolak laporan gratifikasi terkait amplop yang diterima Raja Juli dari Suhardiman karena perkara tersebut sudah masuk ranah penyidikan. Raja Juli sebelumnya menyatakan telah mengembalikan amplop tersebut.

Dalam perkara Kuansing itu, KPK telah menetapkan Suhardiman Amby dan sejumlah pihak lain sebagai tersangka. Namun, status tersebut tidak otomatis menjadikan Raja Juli sebagai tersangka. Sampai pada informasi yang tersedia, sorotan terhadap Raja Juli berkaitan dengan pendalaman KPK atas pertemuan dan pemberian amplop tersebut.

Andrianto mengatakan, justru karena pemerintahan Prabowo ingin memperkuat agenda pemberantasan korupsi, setiap pejabat yang menghadapi persoalan atau kontroversi harus bersedia dievaluasi.

“Ini harus menjadi pembelajaran. Tidak boleh ada kesan pejabat kebal hukum. Siapa pun harus tunduk kepada hukum,” katanya.

Andrianto berharap reshuffle ketujuh menjadi titik awal konsolidasi pemerintahan Prabowo menuju kabinet yang lebih efektif.

Perubahan pada posisi Kapolri, pergeseran Listyo Sigit ke KSP, perubahan komposisi kementerian serta pembentukan struktur Wantimpres baru menunjukkan bahwa Presiden masih melakukan penataan terhadap konfigurasi pemerintahannya menjelang dua tahun masa pemerintahan.

Namun, bagi Andrianto, ukuran keberhasilan reshuffle bukan pada banyaknya pejabat yang diganti.

Ukuran utamanya adalah apakah setelah reshuffle masyarakat merasakan pemerintahan yang lebih tegas, hukum yang lebih adil, birokrasi yang lebih efektif dan pemberantasan korupsi yang tidak pandang bulu.

“Rakyat sudah menunggu bukti. Kalau memang Prabowo ingin membangun pemerintahan yang kuat, maka penegakan hukum dan pemberantasan korupsi harus menjadi ukuran utamanya,” pungkas Andrianto.

MoneyTalk.id, Jakarta – Mantan Sekretaris Kementerian BUMN Muhammad Said Didu mengungkapkan tiga kejanggalan yang menurutnya terdapat dalam proses pengembalian amplop yang diterima Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni dari Bupati Kuantan Singingi (Kuansing).

Dalam pernyataan tertulis kepada wartawan, Ahad (5/7/2026), Said Didu menyampaikan bahwa terdapat tiga hal yang patut menjadi perhatian publik di tengah mencuatnya polemik dugaan gratifikasi yang kini ramai menjadi sorotan.

“Tiga keanehan pengembalian amplop yang diterima Menhut dari Bupati Kuansing,” tulis Said Didu.

Menurutnya, kejanggalan pertama adalah amplop tersebut sempat diterima dan disimpan selama sekitar 10 hari.

“Kalau menolak harusnya langsung dikembalikan,” ujarnya.

Kedua, Said Didu mempertanyakan mekanisme pengembalian yang dilakukan melalui pelaporan kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), bukan dikembalikan langsung kepada pemberi.

“Pengembalian gratifikasi bukan ke pemberi, tapi dilaporkan ke KPK,” katanya.

Ketiga, ia menyoroti tidak adanya saksi yang memverifikasi isi amplop yang dikembalikan.

“Tidak ada saksi yang verifikasi isi amplop yang dikembalikan,” tulisnya.

Pernyataan Said Didu tersebut menambah daftar kritik terhadap polemik yang tengah menjadi perhatian publik. Sebelumnya, Gerakan Rakyat Tolak Aktor Koruptor (GERTAK) juga telah menggelar aksi dan mendesak Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk mengusut dugaan gratifikasi yang menyeret nama Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni.

Hingga berita ini ditulis, belum terdapat tanggapan terbaru dari Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni terkait pernyataan Muhammad Said Didu tersebut.

MoneyTalk, Jakarta – Aktivis Muhammadiyah Jakarta, Farid Idris, melontarkan desakan keras kepada Presiden Prabowo Subianto agar segera mencopot Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni, dari jabatannya. Desakan ini muncul setelah banjir bandang serta tanah longsor melanda sejumlah wilayah di Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat dalam beberapa hari terakhir.

Menurut Farid, sikap Raja Juli Antoni yang enggan mengambil tindakan tegas terhadap perusahaan-perusahaan yang diduga kuat menjadi penyebab bencana justru mengesankan bahwa sang menteri “berlindung di balik alasan administratif” dan melempar tanggung jawab kepada Presiden.

Farid Idris menilai pernyataan Raja Juli Antoni yang menyebut perlunya izin presiden sebelum melakukan pembongkaran atau penindakan kepada perusahaan bermasalah adalah bentuk pembiaran terselubung.

“Ketika rakyat di Sumatra menderita, seorang menteri justru bersembunyi di balik alasan birokrasi. Ini sama saja menjerumuskan Presiden Prabowo. Seharusnya Menteri Kehutanan berdiri paling depan dalam penegakan aturan, bukan menunda-nunda,” ujar Farid dalam keterangannya di Jakarta, Jumat (5/12/2025).

Farid menambahkan, Presiden Prabowo sejak awal pemerintahan telah menegaskan pentingnya penegakan hukum dan reformasi tata kelola hutan. Sikap seorang menteri yang tampak tidak responsif dan enggan bertindak dinilai justru merusak kepercayaan publik terhadap pemerintah.

Serangkaian banjir bandang dan longsor yang melanda Sumatra belakangan ini disebut para aktivis lingkungan sebagai akibat dari rusaknya daerah tangkapan air dan pembukaan lahan masif oleh perusahaan-perusahaan besar. Muhammadiyah sendiri selama ini dikenal sering mengeluarkan kritik konstruktif terkait tata kelola sumber daya alam dan mitigasi bencana.

Farid menegaskan, publik menanti langkah konkret pemerintah dalam menangani akar masalah, bukan sekadar respons seremonial.

“Jika penyebabnya jelas, ya tertibkan! Mengapa harus menunggu izin presiden untuk langkah operasional yang menjadi kewenangan kementerian? Ini seperti ada yang disembunyikan,” tegasnya.

Ia menilai bahwa sikap Raja Juli Antoni bertolak belakang dengan semangat reformasi tata kelola lingkungan yang diusung pemerintahan Prabowo–Gibran.

Menurut Farid, seorang menteri tidak boleh menjadikan presiden sebagai “tameng politik” atas ketidakberanian mengambil keputusan.

“Kalau setiap tindakan harus menunggu presiden, lalu apa fungsi menteri? Menteri itu pembantu presiden, bukan penghambat kebijakan. Ini sudah tidak sehat bagi manajemen pemerintahan,” ujarnya.

Ia juga mempertanyakan mengapa Raja Juli tampak berhati-hati berlebihan dalam menyoroti perusahaan-perusahaan yang disebut warga sebagai penyebab banjir. Hal ini menimbulkan kecurigaan adanya kepentingan tertentu yang menghambat penegakan hukum.

Farid Idris menyatakan bahwa pencopotan Raja Juli Antoni dari posisi Menteri Kehutanan adalah langkah logis demi menjaga kredibilitas Presiden Prabowo Subianto dalam penegakan kebijakan lingkungan.

“Ini bukan soal suka atau tidak suka. Ini soal integritas pemerintah. Jika seorang menteri justru memperburuk citra presiden, maka jalan terbaik adalah diganti. Presiden Prabowo harus mengambil langkah cepat demi kepercayaan rakyat,” ucapnya.

Farid juga mengingatkan bahwa Muhammadiyah sebagai organisasi besar selalu membawa spirit amar ma’ruf nahi munkar, termasuk dalam urusan lingkungan. Ia menekankan perlunya pejabat yang memiliki keberanian moral dan integritas dalam mengemban amanah.

Hingga berita ini diturunkan, belum ada pernyataan dari pihak Istana atau Kementerian Kehutanan terkait desakan Farid Idris tersebut. Namun tekanan publik, terutama dari kalangan aktivis dan penggiat lingkungan, dipastikan akan terus menguat seiring memburuknya kondisi di wilayah terdampak bencana.

MoneyTalk, Jakarta – Aktivis sosial dan lingkungan, Nicho Silalahi, kembali mengeluarkan pernyataan keras terkait dugaan kerusakan hutan di Sumatera Utara yang dinilai sudah mencapai titik kritis. Dalam unggahan dan pernyataan publiknya, Nicho meminta Presiden Prabowo Subianto mengambil langkah tegas dengan menangkap dan memeriksa sejumlah pejabat serta pengusaha yang diduga terlibat dalam pemberian izin maupun eksekusi penghancuran kawasan hutan yang menjadi bagian penting dari ekosistem Tanah Batak.

Menurut Nicho, kerusakan hutan yang meluas bukan lagi isu teknis, tetapi telah menjadi masalah moral, politik, dan kemanusiaan karena berdampak langsung pada kehidupan masyarakat, sumber air, bencana ekologis, hingga hilangnya wilayah adat.

Dalam pernyataannya, Nicho menyebut beberapa nama pejabat yang menurutnya perlu diperiksa secara hukum terkait dugaan keterlibatan dalam penerbitan izin perusakan hutan:

-Zulkifli Hasan – Menteri Kehutanan 2009–2014

-Siti Nurbaya Bakar – Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) dalam Kabinet Kerja (2014–2019) dan Kabinet Indonesia Maju (2019–2024)

-Raja Juli Antoni – Menteri Kehutanan Era Prabowo

Selain itu, Nicho juga mendesak pemerintah untuk memeriksa taipan Sukanto Tanoto, yang menurut sejumlah laporan LSM lingkungan hidup disebut memiliki keterkaitan dengan industri bubur kertas dan pengelolaan hutan tanaman industri yang diduga menjadi penyebab utama degradasi lingkungan di Sumatera Utara.

“Saatnya rakyat bersuara. Presiden Prabowo harus segera bertindak. Tangkap dan periksa semua yang terlibat dalam penghancuran hutan kami. Termasuk para oligark yang menjadi eksekutor. Jangan biarkan Tanah Batak hancur hanya demi kepentingan bisnis,” tegas Nicho, Rabu (3/12/2025).

Dalam seruannya, Nicho menegaskan bahwa perusahaan pulp & paper PT Toba Pulp Lestari (TPL) harus segera ditutup karena dianggap menjadi sumber utama kerusakan ekologis di kawasan Tapanuli dan sekitarnya.

TPL yang dulu bernama PT Inti Indorayon Utama telah lama menjadi objek protes masyarakat adat, aktivis lingkungan, hingga pemerintah daerah. Perusahaan ini dituding membuka hutan alam secara besar-besaran untuk keperluan hutan tanaman industri (HTI), terutama eucalyptus, yang berdampak pada: hilangnya hutan lindung, rusaknya sumber mata air, konflik agraria dengan masyarakat adat, hilangnya keanekaragaman hayati, meningkatnya potensi banjir bandang dan longsor, serta ancaman terhadap hutan habitat Harimau Sumatera dan satwa endemik lainnya.

Masyarakat adat dari wilayah Pandumaan-Sipituhuta, Aek Lung, Humbang Hasundutan, hingga kawasan sekitar Danau Toba berkali-kali terlibat bentrok karena mempertahankan tanah ulayat yang mereka klaim dirambah perusahaan.

Laporan NGO seperti WALHI, Forest Watch Indonesia, dan laporan investigasi lokal menunjukkan pola kerusakan yang konsisten di sekitar konsesi perusahaan-perusahaan besar, termasuk TPL.

Seruan Nicho Silalahi muncul di tengah tingginya ekspektasi publik terhadap Presiden Prabowo Subianto untuk menghadirkan pemerintahan yang tegas, bersih, dan berpihak pada kepentingan rakyat.

Menurut Nicho, kasus kehutanan ini harus menjadi prioritas nasional, bukan sekadar isu daerah.

Aktivis itu menilai, jika pemerintah berani menindak para pejabat yang diduga menyalahgunakan kewenangan serta oligark yang menguasai industri kehutanan, maka itu akan menjadi langkah awal pemulihan ekosistem Tanah Batak dan daerah-daerah lain di Indonesia yang mengalami masalah serupa.

Isu kerusakan hutan di kawasan Toba bukan hanya soal lingkungan, tetapi juga soal identitas dan budaya. Bagi masyarakat Batak, hutan adalah bagian dari habitat leluhur, ruang hidup, dan fondasi keberlangsungan generasi mendatang.

Seruan “Tutup TPL!” telah berkali-kali digaungkan dalam aksi massa, marga adat, organisasi gereja, dan kelompok pemuda Batak.

Kini, seruan serupa kembali mengemuka melalui pernyataan Nicho Silalahi yang menuntut tindakan konkret dari pemerintah pusat.

MoneyTalk, Jakarta – Bencana banjir besar yang melanda sejumlah wilayah di Sumatera dalam dua pekan terakhir kembali membuka perdebatan soal kerusakan lingkungan dan tata kelola hutan. Belum pulih trauma masyarakat di Tapanuli, Mandailing Natal, dan berbagai daerah lain, gelombang kritik mengarah ke pemerintah pusat, terutama kepada dua menteri yang dinilai memiliki tanggung jawab strategis: Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni serta Menko Pangan Zulkifli Hasan.

Desakan paling keras datang dari aktivis politik Rahman Simatupang, yang meminta Presiden Prabowo Subianto melakukan reshuffle terhadap kedua pejabat tersebut. Rahman menilai keduanya gagal menghadirkan pengawasan efektif, bahkan memiliki rekam jejak kebijakan yang memperparah deforestasi.

Dalam pernyataannya, Rahman mengatakan banjir yang berulang di Sumatera tidak dapat dilepaskan dari masifnya pembukaan hutan, ekspansi perkebunan skala besar, dan melemahnya fungsi kawasan lindung.

Menurutnya, Menteri LHK Raja Juli Antoni tidak menunjukkan langkah konkret untuk memperbaiki tata kelola kehutanan. “Sudah hampir setahun menjabat, Raja Juli tidak terlihat membawa terobosan. Penegakan hukum lemah, izin-izin lama yang bermasalah tidak dievaluasi, sementara banjir terus menelan korban. Ini jabatan teknis yang memerlukan kompetensi kuat, bukan sekadar jabatan politik,” ujar Rahman, Rabu (3/12/2025).

Ia juga menyoroti lambatnya respons kementerian dalam mengevaluasi perusahaan pemegang konsesi yang wilayah operasinya berada di sekitar daerah-daerah terdampak banjir.

Tidak hanya Raja Juli, Rahman juga menuding Zulkifli Hasan, Ketua Umum PAN yang kini menjabat Menko Pangan, memiliki jejak panjang kebijakan kehutanan yang bermasalah saat ia menjadi Menteri Kehutanan periode 2009–2014.

Menurut Rahman, sejumlah program pelepasan kawasan hutan yang dilakukan pada masa itu menjadi awal degradasi ekosistem di beberapa wilayah Sumatera dan Kalimantan. “Banyak izin pelepasan kawasan hutan diterbitkan pada era Zulkifli. Banyak lahan berubah jadi perkebunan sawit, banyak konflik agraria dimulai dari sana. Dampaknya bertahun-tahun baru kita rasakan: banjir, longsor, hilangnya daerah resapan,” papar Rahman.

Rahman menambahkan, posisinya sekarang sebagai Menko Pangan membuatnya memiliki kekuasaan besar dalam kebijakan pangan-rantai pasok komoditas, yang menurutnya tidak boleh lagi bersinggungan dengan praktik perluasan lahan sawit atau komoditas perkebunan lain.

Sejumlah daerah di Sumatera Utara, Sumatera Barat, dan Riau dilanda banjir besar yang meluluhlantakkan infrastruktur dan lahan pertanian. Ratusan ribu warga terdampak, puluhan jembatan putus, dan ribuan rumah terendam.

Beberapa pengamat lingkungan menilai banjir kali ini dipengaruhi:

Kerusakan hutan di daerah tangkapan air

Pembukaan perkebunan skala besar

Perambahan di kawasan konservasi

Melemahnya fungsi DAS (Daerah Aliran Sungai)

Penelitian beberapa lembaga konservasi regional juga menunjukkan bahwa tingkat deforestasi di Sumatera meningkat kembali dalam dua tahun terakhir.

Desakan reshuffle bukan hanya datang dari aktivis, tetapi juga mulai muncul dari beberapa kelompok masyarakat sipil, akademisi kehutanan, hingga internal partai politik pendukung pemerintah.

Pengamat politik menilai, apabila banjir Sumatera menjadi isu nasional berkepanjangan dan menyentuh sentimen publik, Prabowo mungkin harus mengambil langkah tegas demi memperbaiki citra dan efektivitas pemerintahannya.

Rahman menutup pernyataannya dengan menegaskan bahwa keselamatan warga dan keberlanjutan lingkungan harus menjadi prioritas utama. “Kalau para menteri tidak mampu atau punya rekam jejak yang merusak, ya reshuffle. Tidak ada alasan mempertahankan menteri yang membuat negara rugi dan rakyat sengsara,” katanya.

Ia juga berharap Presiden Prabowo melakukan evaluasi besar-besaran terhadap izin-izin kehutanan yang berpotensi menyebabkan bencana ekologis.

Di lingkaran politik Jakarta, spekulasi mengenai reshuffle kabinet memang terus bergulir dalam beberapa minggu terakhir. Isu lingkungan, ketahanan pangan, dan tata kelola lahan menjadi topik yang paling banyak mendapat sorotan.

Beberapa sumber internal menyebutkan bahwa Presiden Prabowo telah menerima sejumlah laporan mengenai perusahaan-perusahaan yang diduga melanggar aturan kehutanan di Sumatera, termasuk konsesi yang berada di kawasan rawan bencana.

MoneyTalk, Jakarta – Korban yang meninggal dunia maupun yang luka-luka dan hilang, akibat banjir dan tanah longsor yang menerjang 3 Provinsi di Pulau Sumatera, sudah mencapai ratusan orang, hingga Presiden Rusia Vladimir Putin telah memberikan ucapan bela sungkawa bagi para korban, melalui Kedutaan Besar Rusia di Indonesia.

Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNP) telah memberikan keterangan resminya, tentang data para korban banjir dan tanah longsor di Sumatera ini. Korban yang meninggal dunia di Sumatera Utara sudah mencapai 166 orang. Aceh 47 orang dan Sumatera Barat sudah mencapai 90 orang.

Itu semua korban yang sudah meninggal dunia, belum lagi korban yang luka-luka maupun hilang dan yang sampai saat ini belum ditemukan. Situasi yang demikian itu pastinya telah membuat pilu kita sebagai sebuah bangsa, khususnya lagi bagi warga di Sumut, Sumbar dan Aceh yang terdampak.

Atas nama pribadi saya mengucapkan duka cita yang mendalam, turut bela sungkawa terhadap para korban yang telah meninggal dunia. Begitupun yang luka-luka semoga segera sembuh dan yang hilang semoga segera dapat ditemukan.

Presiden Prabowo Subianto pun kemudian segera menyampaikan duka citanya yang mendalam atas musibah ini, dan menyatakan pemerintah sudah bergerak cepat mengirim bantuan untuk lokasi yang terdampak sejak hari pertama. Namun untuk Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni, entah apa yang sudah dikatakan dan diperbuatnya, untuk warga dan daerah yang terdampak bencana ini.

Saya berpikir bahwa semua banjir dan tanah longsor di Sumatera itu sejatinya merupakan bencana alam, sebagai akibat tindakan Pemerintahan Jokowi yang selama 10 tahun memerintah, selalu abai bahkan nampak sengaja menghancurkan alam kita. Hal itu dilakukannya dengan berbagai usaha, demi memenuhi kepentingan pribadi dan grombolan ologarkinya sendiri.

Kegagalan program food estate di masa Pemerintahan Jokowi misalnya, telah terjadi deforestasi dengan menghancurkan jutaan hektar lahan hutan dan tanah perkebunan serta persawahan. Banyak hutan digunduli untuk ditanam Kelapa Sawit dll., lalu kayu-kayu dari pohon-pohon hutan yang ditebanginya itu, dijual kemana-mana tanpa rakyat tahu dan mengerti, hasilnya berapa dan larinya uang kemana.

Termasuk pula pembangunan untuk Bandara illegal di Morowali, yang dikatakan oleh Menhan Syafri Syamsudin sebagai negara dalam negara, itu juga pastinya didahului dengan perusakan hutan. Pasti ada ribuan pohon yang ditebangi untuk membangun bandara illegal, yang ada semenjak Pemerintahan Jokowi itu !.

Menurut data yang saya dapatkan, luasan hutan yang hilang (deforestasi) di masa Pemerintahan Orba Soeharto untuk perkebunan sawit dan tambang itu tercatat sebanyak 78.676.806 hektar. Di masa Pemerintahan Habibie sebanyak 2.034.710 hektar.

Di masa Pemerintahan Gus Dur sebanyak 1.555.276 hektar. Di masa Pemerintahan Megawati sebanyak 2.638.805 hektar. Di masa Pemerintahan SBY –ini mulai gila-gilaan lagi–, sebanyak 55.056.078 hektar. Sedangkan di era Pemerintahan Jokowi sebanyak 7.974.889 hektar.

Jokowi ternyata tidak identik dengan ahli kehutanan, yang harusnya memahami hutan, dan cakap menjaga serta memelihara hutan. Jokowi lebih identik dengan profesinya sebagai tukang mebeul, yang kerjaannya menebangi kayu-kayu dari hutan. Kalau demikian jangan-jangan apa yang dikatakan Roy Suryo, Rismon Sianipar dan dokter Tifauziyah benar, bahwa ijazah alumnus kehutanan UGM nya Jokowi 99 % palsu !.

Pun demikian dengan program hilirisasi yang sangat digalakkan di masa Pemerintahan Jokowi, hasil penjualan tambang Nikel, Bauksit, Batubara, Emas, Tembaga dll. dari Indonesia itu larinya kemana? Apa hasilnya masuk ke kantong-kantong pribadi, elit lingkaran Jokowi saja? Jangan-jangan benar sinyalemen dari ekonom alm. Faisal Basri, 99 % lebih hasil penjualan Nikel Indonesia larinya ke Tiongkok dan sisanya masuk ke kantong-kantong pribadi elit Jokowi. Kalau demikian yang terjadi, maka Jokowi harus segera diadili

Banjir bandang dan tanah longsor di Sumatera selain telah mengucurkan derai air mata, juga telah membuat banyak orang yang matanya melotot, setelah viralnya rekaman video di medsos yang menunjukkan ribuan gelondongan kayu yang terbawa banjir bandang disana. Banyak pihak yang menyoroti hal itu, hingga anggota-anggota DPR turut menyikapinya.

Kayu-kayu besar gelondongan tanpa kulit turut hanyut terbawa banjir, yang sangat jelas menunjukkan bukan karena tumbang dengan sendirinya, melainkan ditumbangkan ! Ini merupakan sebuah pertanda adanya praktek illegal loging, pembalakan hutan sejak lama disana. Sepertinya ribuan kayu-kayu besar itu merupakan sisa penebangan hutan secara liar, yang sebelumnya menumpuk dan kemudian hanyut terbawa banjir.

Atas dasar semua itu, Menteri Kehutanan dan aparat penegak hukum harus segera menelusurinya, menyelidikinya, terhadap siapa saja, perusahaan apa saja yang telah melakukan penebangan hutan secara liar disana. Telusuri dan selidiki pula, adakah orang-orang kuat di Jakarta atau di daerah sana yang terlibat persoalan ini, dan sejak kapan mereka melakukkannya? Mungkinkah semenjak Jokowi memerintah? Tentu itu sangat mungkin terjadi !.

Jika saja Menteri Kehutanan tidak berani transparan melakukan penulusuran itu, itu bisa saja kita artikan dengan usaha dia untuk melindungi Jokowi yang telah merekomendasikan dirinya sebagai Menteri Kehutanan di Kabinet Merah Putihnya Prabowo Subianto.

Dan kalau itu benar terjadi, Presiden Prabowo sebaiknya segera mereshufflenya dari kabinet, agar Pemerintahan Prabowo Subianto lebih steril dari menteri-menteri yang berakal bulus dan memiliki kepentingan pribadi yang terselubung !

Penulis : Saiful Huda Ems (SHE).

MoneyTalk, Jakarta – Pemerhati Politik dan Kebangsaan M. Rizal Fadillah menyoroti keras langkah Rektor Universitas Gadjah Mada (UGM), Prof. Dr. dr. Ova Emilia, Sp.OG, yang disebutnya telah memainkan “drama publik” dalam acara Dies Natalis Fakultas Kehutanan UGM yang digelar baru-baru ini.

Menurut Rizal, acara tersebut dianggap sarat rekayasa karena diselenggarakan bukan pada bulan kelahiran Fakultas Kehutanan yang sebenarnya, yakni Agustus, melainkan pada Oktober. “Acara yang terkesan dipaksakan dan berbau skenario itu tentu melibatkan Rektor UGM Ova Emilia,” ujarnya di Bandung, Senin (20/10/2025).

Ia menilai, sambutan Ova Emilia yang menyebut Presiden Joko Widodo sebagai “alumni angkatan 1980” adalah bagian dari upaya pencitraan. “Mungkin Ova fikir itu jujur tapi kabur. Ia sengaja membingkai Jokowi sebagai alumni membanggakan di tengah derasnya hujatan publik. Ada mens rea untuk menutupi kebenaran,” tegas Rizal.

Rizal menuduh UGM telah dijadikan “perisai tua dan bolong-bolong” untuk melindungi Jokowi dari sorotan publik terkait keaslian ijazahnya. Ia mendesak agar UGM membuka akses informasi akademik secara transparan. “Mengapa tidak mampu membangun budaya transparansi dan kejujuran akademik? Ketika diminta dokumen, dijawab sedang dipegang Kepolisian. Ini pola lempar badan sembunyi tangan,” katanya.

Lebih jauh, Rizal mempertanyakan pembiayaan kegiatan Dies Natalis yang menghadirkan Jokowi tersebut. “Perlu diusut, Dies Natalis yang dijadikan panggung untuk Jokowi itu dibiayai siapa? Apa untungnya bagi UGM? Adakah peran Pratikno, mantan Rektor sekaligus sponsor Jokowi sepanjang masa?” ucapnya.

Ia juga menyinggung sindiran Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan dari PSI, Raja Juli Antoni, terhadap Wakil Menteri Rohmat Marzuki yang disebut sebagai “alumni berijazah asli”. “Yang palsu siapa?” tanya Rizal menyindir.

Rizal menilai tindakan Ova Emilia bisa dikategorikan sebagai upaya menghalangi proses hukum (obstruction of justice) sebagaimana diatur dalam Pasal 221 KUHP. “Jika drama Dies Natalis itu bagian dari skenario menutupi kebenaran, maka Rektor Ova dapat turut diproses hukum dengan ancaman pidana penjara,” jelasnya.

Ia menambahkan, bila dugaan ijazah palsu Jokowi terbukti, UGM dapat dikenai sanksi berat sebagaimana diatur dalam Permendikbud Nomor 7 Tahun 2020 Pasal 20 jo Pasal 71. “UGM bisa terkena sanksi administrasi sangat berat, bahkan hingga pembubaran,” ungkapnya.

“Paket hukumnya bisa berkembang, dari tangkap alumni yang membanggakan menjadi tangkap Jokowi dan tangkap Ova Emilia,” tutup Rizal Fadillah.