23 November 2026

Rismon

MoneyTalk.id, Jakarta –  Pemerhati geopolitik sekaligus wartawan senior Hendrajit menilai mulai terlihat adanya perbedaan strategi antara Dokter Tifa dan Roy Suryo dalam menghadapi gugatan hukum yang dilaporkan Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi). Hal itu disampaikannya wartawan, Senin (6/7/2026).

Menurut Hendrajit, Dokter Tifa telah menyatakan sikap untuk tetap melanjutkan perkara hingga persidangan dan tidak mengambil opsi plea bargain. Di sisi lain, ia mencermati bahwa tim kuasa hukum Jokowi juga telah menyatakan kesiapan menghadapi proses persidangan.

“Tifa sudah nyatakan diri untuk maju terus ke persidangan dan no plea bargain. Pengacara Jokowi juga bilang sudah siap,” ujar Hendrajit.

Ia kemudian mempertanyakan sikap Roy Suryo dalam menentukan langkah hukum yang akan ditempuh.

“Tinggal sekarang, berani nggak Roy Suryo maju ke persidangan. Sebab kalau saya intip dari koridor kiri kanan panggung, Roy dan Tifa sudah beda skema dalam menyikapi masalah. Hanya saja beda seperti Rismon.” katanya.

Menurut Hendrajit, perbedaan itu tidak sama seperti sikap Rismon yang dinilainya telah mengambil jalan berbeda.

“Kalau Rismon kan nyebrang, kalau Tifa dan Roy masih sepakat untuk bersikukuh pada keyakinannya, hanya saja entah pertimbangan apa, terus jadi beda skema. Indikasinya, pergantian formasi tim pengacara terutama dari pihak Tifa. Otomatis beda strategi dalam menghadapi Jokowi,” katanya.

Hendrajit menilai pilihan yang diambil Dokter Tifa adalah tetap melanjutkan perkara ke persidangan. Sementara itu, menurutnya, Jokowi sebagai saksi pelapor secara logika juga berkepentingan agar perkara tersebut diselesaikan melalui proses persidangan.

“Skema pilihan yang ditempuh Tifa adalah maju terus ke persidangan. Jokowi sendiri memang saksi pelapor, sehingga logikanya juga setuju lewat persidangan. Terlepas ia nanti datang memenuhi panggilan atau tidak, itu bahasan tersendiri yang tak kalah menarik.” tandasnya.

Ia menambahkan bahwa kehadiran ataupun ketidakhadiran Jokowi di persidangan nantinya akan menjadi perhatian publik.

“Sebab dari dua kemungkinan ini nanti, datang atau tidak datang, publik bukan saja menguji siapa Jokowi. Tapi Apa Jokowi sesungguhnya,” ujarnya.

Hendrajit juga menilai perhatian publik kini akan tertuju pada pilihan Roy Suryo, apakah menerima plea bargain atau tetap membawa perkara ke persidangan sebagaimana langkah yang ditempuh Dokter Tifa.

“Tinggal sekarang Roy Suryo sendiri gimana pendiriannya ketika menghadapi dua pilihan antara menerima plea bargain atau lanjut sidang seperti opsi yang ditempuh Tifa. Bagi Roy, saat tak ada pilihan ketiga.”

“Nah di sini jadi menarik juga. Apapun opsi yang diambil Roy, publik bukan cuma menguji siapa Roy, tapi Apa Roy sesungguhnya,” lanjutnya.

Dalam refleksinya, Hendrajit mengaku teringat pada lirik lagu Ahmad Albar berjudul Dunia Ini Panggung Sandiwara. Menurutnya, dinamika yang terjadi dapat dimaknai sebagai sebuah pertunjukan yang menuntut setiap aktor memainkan perannya secara sungguh-sungguh.

“Sambil ngopi pagi nulis ini, saya sontak termenung. Apa pelajaran dari pementasan drama ini buat kita yang ada di dunia nyata? Soalnya jadi ingat syair lagu Ahmad Albar: Dunia Ini Panggung Sandiwara,” tuturnya.

Ia kemudian menjelaskan bahwa dalam sebuah pertunjukan, aktor tidak hanya berpedoman pada naskah, tetapi juga harus mampu membaca situasi panggung.

“Sekonyong-konyong pencerahan muncul. Hmm, dalam memainkan peran sesuai naskah drama dan skenario sutradara, naskah cerita bukan satu-satunya rujukan. Dalam improvisasi saat di atas panggung, setting panggung itu pun adalah naskah cerita buat pedoman para aktornya.” jelasnya.

Menurut Hendrajit, di sinilah letak paradoks yang ia lihat antara Rismon dan Dokter Tifa.

“Paradoksnya adalah, meski Rismon dan Tifa berada di kutub berseberangan, keduanya secara imajinatif berhasil membaca rute sampingan dari naskah cerita, bahwa setting panggung itu sendiri merupakan naskah cerita yang mesti dibaca dan mereka mainkan.”

Ia pun menutup keterangannya dengan kembali mengutip makna lagu Ahmad Albar.

“Benar juga kata Ahmad Albar. Panggung sandiwara adalah soal memainkan peran. Bermain adalah perkara serius, bukan perkara main-main. Tifa dan Rismon, memang di kutub seberangan. Tapi mereka sungguh-sungguh bermain. Bukan main-main.”

“Bagaimana dengan Roy?” pungkas Hendrajit.

MoneyTalk, Jakarta – Menko Pratikno dipanggil Jokowi. Begitu berita yang beredar. Dia menghadap ke Solo pada Sabtu, 27 Desember 2025.

Ada beberapa hal yang perlu kıta cermati. Pertama, sowan Pratikno itu melecehkan Prabowo. Apa pun alasannya. Tak salah pula disebut sebagai pembangkangan terhadap Presiden.

Pratikno mungkin merasa tidak masalah karena menghadap Jokowi tidak pada hari kerja. Pratikno lupa bahwa dia adalah pejabat tinggi yang setiap detik menyandang status sebagai penyelenggara negara.

Artinya, ketika Pratikno menjumpai Jokowi pada hari Sabtu, dia tetap menteri dari Presiden Prabowo.

Yang kedua, publik wajar mencurigai agenda pertemuan Pratikno dan Jokowi beberapa hari yang lalu itu. Sebab, Pratikno disebut-sebut sebagai otak dari dugaan proses pembuatan ijazah palsu Jokowi terbitan UGM.

Sangat mungkin mereka membahas strategi untuk menyelamatkan Jokowi dari ancaman pidana penjara jika sidang pengadilan kelak membuktikan kepalsuan ijazah bekas presiden itu. Sejauh ini, trio RRT (Roy, Rismon, Tifa) telah melakukan penelitian ilmiah yang menyimpulkan bahwa Ijazah UGM Jokowi palsu.

Yang ketiga, sowan Pratikno ke Jokowi itu bisa dilihat sebagai isyarat bahwa Prabowo memang benar-benar lemah. Dan bahwa Prabowo benar dalam posisi “at the mercy of Jokowi” alias “atas belas kasihan Jokowi”. Bahkan banyak orang yang menggunakan istilah “boneka Jokowi”.

Ini bisa memunculkan kembali isu awal yang menyebutkan Prabowo hanya dikasih duduk di Istana dua tahun saja.

Poin ketiga ini tentu sangat relevan untuk dibawa ke ruang diskusi terbuka. Tautan utamanya adalah “pembiaran” oleh Prabowo terhadap ‘gaspol’ yang dilakukan RRT dan para “pemburu” ijazah Jokowi lainnya yang telah dijadikan tersangka. Dalam hal ini, Jokowi merasa Prabowo tidak membela dia.

Sangat mungkin Pratikno dipanggil ke Solo untuk mematangkan strategi “dua tahun saja” itu. Kemungkinan ini menjadi kuat karena belakangan semakin deras kritik  bahkan hujatan publik terhadap Prabowo terkait banyak hal.

Opini publik yang selama ini kuat mendukung Prabowo, sekarang semakin tipis. Kekecewaan terhadap Prabowo semakin menggunung.

Ada dua macam kekecewaan itu. Yang satu kecewa karena Prabowo dilihat tak berdaya menghadapi Jokowi. Yang satu lagi kecewa karena Prabowo dilihat melanggar apa yang disebut sebagai janji pro-Jokowi.

Dalam konteks yang kedua ini, boleh jadi Pratikno sengaja melecehkan Prabowo dengan menghadap Jokowi ke Solo. Sekaligus menunjukkan bahwa Jokowi masih kuat.[]

Penulis : Asyari Usman, Wartawan senior Freedom News

MoneyTalk, Jakarta – Advokat Ahmad Khozinudin, S.H., menilai pernyataan Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) terkait kesiapan memaafkan para terlapor kasus dugaan pencemaran nama baik soal isu ijazah palsu sebagai sikap yang “licik sekaligus pengecut”.

Ahmad Khozinudin, yang juga Koordinator Non Litigasi Tim Advokasi Anti Kriminalisasi Akademisi & Aktivis, menyampaikan kritik tersebut merespons pernyataan Ketua Umum Bara JP (Barisan Relawan Jalan Perubahan), Willem Frans Ansanay, usai pertemuan dengan Jokowi di Solo pada 19 Desember 2025. Saat itu, Willem menyebut Jokowi siap memaafkan sebagian terlapor, kecuali tiga orang yang dianggap telah “kelewatan”.

Menurut Khozinudin, pernyataan tersebut mengandung unsur politis yang berpotensi memecah barisan pihak-pihak yang selama ini kritis terhadap dugaan pemalsuan ijazah Jokowi.

“Pemberian maaf kepada 12 orang kecuali tiga nama itu mengandung substansi adu domba. Ini upaya melemahkan perjuangan pihak-pihak yang sedang membongkar dugaan ijazah palsu Jokowi,” kata Khozinudin dalam keterangannya, Selasa (30/12/2025).

Ia juga menilai pernyataan maaf tersebut tidak berdasar secara hukum, karena hingga kini belum ada putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap terkait laporan pencemaran nama baik yang diajukan Jokowi.

“Tidak ada permintaan maaf dari pihak Roy Suryo cs, dan tidak ada putusan hukum. Ini hanya strategi playing victim,” ujarnya.

Khozinudin menambahkan, sikap Jokowi dan relawannya juga dapat dikategorikan sebagai pengecut karena tidak secara terbuka menyebutkan siapa tiga orang yang disebut tidak dimaafkan.

Sejauh ini, lanjut Khozinudin, hanya Ade Darmawan dari Peradi Bersatu yang menyebut nama Roy Suryo, Rismon, dan Tifa sebagai tiga orang tersebut. Namun menurutnya, pernyataan Ade Darmawan tidak memiliki dasar hukum.

“Ade Darmawan bukan pelapor, bukan kuasa hukum Jokowi, dan tidak memiliki legal standing untuk menyampaikan klaim tersebut,” tegasnya.

Khozinudin juga menegaskan bahwa kliennya, Roy Suryo dan pihak-pihak lain yang terlibat, tidak pernah membutuhkan maaf dari Jokowi.

“Justru Jokowi yang seharusnya meminta maaf kepada rakyat Indonesia atas kebohongan yang terstruktur, sistematis, dan masif, khususnya terkait klaim ijazah S-1 UGM,” katanya.

Ia menyebut bahwa setelah proses gelar perkara khusus yang menampilkan ijazah Jokowi, keyakinan pihaknya justru semakin menguat bahwa dokumen tersebut bermasalah.

“Bahkan Rustam Efendi dari kluster 1 menyatakan semakin yakin ijazah itu palsu. Foto dalam ijazah itu bukan Jokowi,” ungkap Khozinudin.

Menurutnya, upaya menunjukkan ijazah melalui kepolisian justru gagal melemahkan posisi Roy Suryo dan rekan-rekannya.

“Alih-alih menjatuhkan mental, langkah itu justru membuat kami semakin yakin. Tinggal satu langkah lagi: pembuktian di pengadilan,” pungkas Khozinudin.

MoneyTalk, Jakarta – Pernyataan host Madilog, Darmawan Sepriyossa, tentang langkah Presiden Prabowo Subianto memberikan rehabilitasi kepada terpidana kasus korupsi eks Dirut ASDP Ira Puspadewi memicu diskusi panas soal sinyal apa yang sebenarnya dikirimkan Istana.

Dalam episode Madilog bertajuk “Bisik-bisik Istana… Dari Rehabilitasi Ira Puspadewi, Roy Suryo Cs hingga Pembantaian Koruptor”, Kamis (27/11/2025) Darmawan menyebut keputusan cepat Prabowo menurunkan tangan memberi rehabilitasi itu bukan langkah biasa.

Darmawan menyoroti bahwa sebelumnya dua guru di Sulawesi Selatan sudah lebih dulu mendapat pengampunan lewat hak prerogatif Presiden, mulai dari grasi hingga rehabilitasi. Kini giliran Ira Puspadewi dan kecepatan prosesnya menjadi sorotan tersendiri.

Syahganda Nainggolan kemudian mengungkap lebih jauh bahwa Wakil Ketua DPR, Ahmad Sufmi Dasco Ahmad, telah menyampaikan adanya kajian hukum versi Presiden Prabowo yang menyimpulkan pemerintah menganggap Ira Puspadewi tidak bersalah.

“Kejaksaan di tangan Presiden bekerja sama dengan TNI untuk mengganyang koruptor-koruptor,” ujar Syahganda.

Syahganda juga menyinggung kasus Morowali yang ia sebut sebagai “kejahatan terbesar di Indonesia.” Ia bahkan menyatakan ada kemungkinan keterlibatan Presiden Jokowi dan merujuk pernyataan Jenderal Syafrie Syamsuddin soal Morowali sebagai “negara di dalam negara”.

“Bisa dipenjarakan orang yang melanggar kedaulatan negara,” tegasnya, menyinggung aksi gabungan jaksa dan TNI yang disebut sedang menggarap kasus korupsi besar-besaran di wilayah itu.

Menurutnya, KPK selama ini justru sibuk dengan kasus-kasus kecil seperti Ira Puspadewi, tetapi mengabaikan tambang, minyak, dan mineral.

Dalam diskusi tersebut, Syahganda mengaku terkejut dengan percepatan rehabilitasi Ira. Ia menyebut rencananya melakukan konferensi pers kandas karena langkah Presiden mendahului ekspektasi.

Ia kemudian menyinggung kasus Tom Lembong dan Hasto Kristiyanto yang menurutnya sarat aroma politik karena keduanya terkait kubu Anies Baswedan dan PDIP.

“Roy Suryo, Rismon, dan Dokter Tifa juga harus mendapatkan keadilan yang sama seperti Ira Puspadewi. Itu bagian dari partisipasi sipil mengontrol penyelewengan pejabat, termasuk Jokowi,” tegasnya.

Syahganda kembali menyinggung laporan OCCRP yang menempatkan Jokowi di posisi “koruptor nomor 2 dunia”. Ia menuding isu ijazah palsu Jokowi justru menutupi kasus-kasus korupsi besar.

“Cari siapa yang menutupi kasus PIK 2, Rempang, Woosh, Morowali. Negara ini dirampok selama 10 tahun. Harusnya sudah 1.000–2.000 pejabat dipenjara,” katanya.

Pernyataan paling mengejutkan muncul di bagian akhir: Syahganda menyebut koruptor besar di Morowali kemungkinan akan segera ditangkap karena “Marinir sudah mulai memasuki Morowali”.

Langkah cepat Prabowo dalam kasus Ira Puspadewi disebutnya sebagai sinyal kuat bahwa Presiden tengah membuka babak baru dalam penanganan hukum sekaligus babak baru untuk membedakan dirinya dari rezim sebelumnya.

MoneyTalk, Jakarta -Pengacara Ahmad Khozinudin membantah kabar bahwa dirinya telah dicabut surat kuasanya sebagai kuasa hukum Rismon Hasiholan Sianipar dan dr. Tifauzia Tyassuma.

“Itu hanya isu,” tegas Khozinudin kepada wartawan, Senin (24/11/2025).

Bantahan tersebut muncul setelah beredar informasi bahwa kedua kliennya, Rismon dan dr. Tifa, resmi mencabut surat kuasa dari Ahmad Khozinudin, S.H, dan Tim Advokasi Anti Kriminalisasi Akademisi dan Aktivis (TAAKAA).

Surat Pencabutan Kuasa Terbit 22 November 2025

Dalam rilis yang diterima redaksi, pencabutan surat kuasa tersebut diterbitkan pada Sabtu (22/11/2025) pukul 14.00 WIB.

Surat tersebut berisi ucapan terima kasih Rismon dan dr. Tifa atas pendampingan hukum selama beberapa bulan terakhir.

“Melalui pesan WhatsApp ini, pertama-tama saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas segala bantuan dan jerih payah Bapak dan Tim selama beberapa bulan terakhir untuk mendampingi saya,” tulis keduanya dalam surat itu.

Namun, setelah melakukan evaluasi mendalam, berkonsultasi dengan sejumlah pihak dan keluarga besar, keduanya sepakat untuk mencabut kuasa pendampingan hukum.

Dalam surat tersebut, Rismon dan dr. Tifa menyebut adanya pernyataan Khozinudin yang dianggap mengganggu strategi pembelaan.

“Ada beberapa pernyataan Bapak di ruang publik yang saya rasakan mengganggu langkah hukum dan tidak sesuai dengan strategi pembelaan,” tulis mereka.

Keduanya menegaskan bahwa terhitung Sabtu, 22 November 2025, Ahmad Khozinudin dan TAAKAA bukan lagi kuasa hukum mereka.

Surat pencabutan kuasa itu juga ditembuskan kepada Dr. Abraham Samad dan Petrus Selestinus, yang selama ini dikenal sebagai tokoh antikorupsi dan pegiat hukum.

Sementara itu, hingga berita ini diturunkan, sumber internal menyebutkan bahwa Roy Suryo—yang disebut sebagai rekan dalam kasus yang sama belum melakukan pencabutan kuasa terhadap Khozinudin.

“Belum,” kata sumber tersebut saat dikonfirmasi mengenai apakah Roy Suryo juga ikut mencabut surat kuasa.

Redaksi juga telah menghubungi Roy Suryo melalui pesan WhatsApp untuk meminta konfirmasi, namun belum ada respons hingga kini.

MoneyTalk, Jakarta – Dukungan terus mengalir untuk Roy Suryo Cs yang dijadikan tersangka oleh Polda Metro Jaya terkait tudingan ijazah palsu mantan Presiden Joko Widodo. Salah satu dukungan datang dari kalangan cendikiawan yakni Prof Dr Tono Saksono pakar di bidang foto gametri. Foto grametri adalah Foto, pengukuran foto. Pengukuran di atas foto untuk merekonstruksi.

Ia mendukung sebagai saksi akan menyampaikan keahliannya pada sidang Roy Suryo Cs dalam menjalani sidang nanti. Ia mengataka akan secara total mendukung terhadap Roy Suryo Cs. Hal itu disampaikan Margi Syarif sebagai host di akun youtube Forum Keadilan – Madilog 17/11/2025 .

Prof Dr Tono Saksono mengatakan dirinya datang sendirian pada saat pemeriksaan Dr. Roy Suryo Cs untuk itu harus dibela.

“Saya punya pengalaman akademik, pengalaman profesional di gudang Industri, juga di UGM melakukan riset,”

” Ya saya datang sendirian, saya datang betul-betuk spontan aja. 3 orang ini Roy Suryo, Rismon dan Tifa kan sebetulnya aset bangsa ya. Mereka punya keahlian secara profesional di bidangnya,”

“Mereka juga punya pengalaman yang baik dan sekarang dikriminalisasi. Menyedihkan ya masa kita menjadi bangsa yang sangat kerdil,” Ia menambahkan.

Seharusnya kepolisian bersikap independen, kalau ada pengaduan dari masyarakat maka polisi berasa di tengah, jangan bias untuk berpihak. Kepolisian harus tegas kepada kebenaran.

“Kekayaan yang dimiliki bangsa ini, para tersangka sebagai asset bangsa, mereka itu sangat produktif malah mau dipenjarakan,” ujar Prof Dr Tono Saksono dengan sedih.

Lagi Syarif host Forum Keadilan menanyakan apa yang membuat paling menggelitik sehingga Prof Dr Tono Saksono melihat kasus Roy Suryo cs, sebagai doktor dan pakar fotogrametri sehingga terdorong untuk membantu dan mendukung bersedia menjadi saksi di persidangan nantinya.

Keilmuan dan kepakaran yang dimiliki Prof Dr Tono Saksono “akan membela Dr Roy Suryo Cs sebab bagi bangsa ini tidak boleh kebenaran itu diperkosa semena-mena oleh penguasa yang seharusnya bersikap netral,” katanya.

Mengangkut huruf Font yang digunakan sebut saja di dalam penulisan ijazah tahun 1985, kode ijazah Mantan Presiden Joko Widodo, menurut pengakuan Prof Tono Saksono belum ada huruf Font Times Newroman.

“Melihat kasus ijazah Joko Widodo bahwa untuk memeriksa ijazah sangat sederhana karena konstruksinya bukan tiga dimensi tetapi dua dimensi. Maka di foto tersebut bisa mengukur misalnya jarak ujung mata kiri dan kanan, mata bagian dalam kanan dan kiri ke dalamannya diukur, antara kuping, antara bibir ketebalannya. Ke semua itu dapat dikukur dan itu sangat sederhana. Dan foto yang ada di ijazah Joko Widodo itu sangat mencurigakan,” tutur Prof Dr Tono Saksono menguraikan secara foto grametri.

“Secara matematis atau fotogrametri pengukuran foto keaslian ijazah tersebut sangat mudah sekali juga dilakukan dengan peralatan analog dan digital,” ujarnya.

Kemudian Magi Syarif menanyakan sampai pada kesimpulan apa yang Prof Dr Tono Saksono terkait penulisan dengan huruf font Times New Roman di kasus ijazah yang diduga palsu milik mantan Presiden Joko Widodo.

Mengangkut huruf Font yang digunakan sebut saja di dalam penulisan ijazah tahun 1985, kode ijazah Mantan Presiden Joko Widodo, menurut pengakuan Prof Tono Saksono belum ada huruf Font Times Newroman. Bahkan komputer sendiri belum ada windows tahun 1985an.

“Jadi sekitar tahun 1992an baru ada huruf font Times New Roman saat saya baru pulang dari London. Jadi benar yang dijelaskan Doktor Riski belum ada tahu! 1085 huruf Times New Roman,” ujarnya menjelaskan.

Sebagai alumni UGM, seharusnya menurut dia UGM banyak yang memiliki keahlian fotogrametri. Mengapa mereka tidak bersuara sebagai yang memiliki keahlian foto grametri karena dua kemungkinan yakni satu karena mereka takut, kedua sebenarnya mereka lebih percaya apa yang dilakukan Rismon.

MoneyTalk, Jakarta – Polemik hukum antara Tim Pembela Ulama dan Aktivis (TPUA) dan Presiden Joko Widodo kini makin pelik. Banyak yang menyebut seolah ini “Bareskrim Polri vs TPUA”. Namun, menurut Damai Hari Lubis, Pengamat Kebijakan Umum Hukum dan Politik, itu adalah framing yang keliru dan menyesatkan publik.

“Bareskrim itu aparat negara, TPUA itu rakyat sipil. Bukan dua entitas yang bisa dibandingkan sebagai lawan sepadan,” tegas Damai dalam keterangannya, Ahad (15/6/2024).

Namun demikian, tak bisa dipungkiri, gejolak besar muncul pasca laporan TPUA ke Bareskrim terkait dugaan ijazah palsu Jokowi. Laporan itu sempat mengguncang opini publik, hingga akhirnya diumumkan oleh Kabareskrim bahwa “ijazah Jokowi identik dengan yang asli”. Pihak TPUA pun dianggap tak berhasil membuktikan tuduhannya secara hukum.

Namun, di balik hasil tersebut, Damai justru menilai proses analisis Bareskrim patut dipertanyakan. “Kontradiktif dengan sistem penyelidikan yang ideal,” ujarnya.

Lebih lanjut, Damai menjelaskan bahwa perjuangan TPUA bukanlah serangan personal terhadap Jokowi. Ini adalah wujud partisipasi masyarakat yang dijamin konstitusi. Bahkan, laporan TPUA bukan hasil kerja satu orang seperti Eggi Sudjana saja, melainkan kolektif dari sejumlah tokoh, termasuk pakar IT Dr. Roy Suryo dan Dr. Rismon.

Namun, sayangnya, kata Damai, perjuangan mulia TPUA ini justru dikacaukan oleh “oknum banci tampil”, yang ingin mendompleng ketenaran perjuangan TPUA namun dengan cara brutal dan tidak etis.

“Ada yang klaim seolah TPUA di bawah organisasi yang dia buat sendiri. Bahkan mengaku-ngaku sebagai tokoh nasional. Ini jelas tindakan tidak beradab,” tegas Damai.

Damai pun mengutip petuah Umar bin Khattab untuk menyindir situasi ini: “Kemenangan ada pada kekuatan dan persatuan. Bila pecah, maka lawan akan menang.”

Di akhir analisisnya, Damai memberikan kesimpulan mengejutkan:

“Kalau ditanya siapa yang menang, maka jawabannya: Bareskrim akan menang. Tapi bukan karena substansi hukum berpihak pada mereka, melainkan karena kekuatan sistem, fasilitas, dan profesionalisme komando.”

Namun perjuangan belum selesai, lanjut Damai. TPUA dinilai masih punya jalan panjang menembus labirin kebenaran. “Kita belum sampai pada kemenangan materil. Masih banyak babak yang belum dibuka. Ini baru pembukaan sandiwara dunia,” tutupnya.