16 November 2026

Rizal Fadhillah

MoneyTalk,id,Jakarta – Pemerhati Politik dan Kebangsaan Rizal Fadhillah menyoroti hubungan politik Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) dengan Partai Solidaritas Indonesia (PSI). Dalam analisisnya, Rizal bahkan mengaitkan pemerintahan Jokowi dengan sejumlah karakter yang menurutnya menyerupai pola kerja dan budaya politik Partai Komunis Indonesia (PKI).

Analisis tersebut disampaikan Rizal Fadhillah pada 28 September 2026 melalui tulisan berjudul “Rezim PKI Jokowi Tunggangi PSI?”

Rizal menjelaskan, istilah tersebut menurutnya memiliki dua makna, yakni penilaiannya terhadap karakter pemerintahan Jokowi dan pandangannya mengenai posisi PSI setelah Jokowi secara terbuka menyatakan diri sebagai bagian dari partai tersebut.

“Penilaian bahwa rezim Jokowi bernuansa PKI adalah penilaian subyektif berbasis analisis. Analisisnya bersandar pada pola kerja (work pattern) dan budaya politik (political culture) PKI,” tulis Rizal.

Ia kemudian menyebut lima karakter yang menurutnya memiliki kemiripan dengan pola politik yang ia atribusikan kepada PKI, antara lain persoalan moral politik, kekerasan dalam penanganan sejumlah peristiwa, propaganda politik, politik sandera, serta sikap terhadap kehidupan keagamaan.

Namun, berbagai tuduhan dan kesimpulan tersebut merupakan penilaian politik Rizal Fadhillah dan tidak disajikan sebagai kesimpulan faktual oleh media ini.

Dalam tulisannya, Rizal juga menyinggung sejumlah peristiwa pada masa pemerintahan Jokowi, termasuk kematian petugas pemilu, penanganan demonstrasi, tragedi KM 50, dan tragedi Kanjuruhan.

Rizal menilai berbagai peristiwa tersebut perlu dilihat dalam konteks tanggung jawab politik pemerintahan ketika itu. Ia juga mengkritik apa yang disebutnya sebagai praktik kriminalisasi terhadap pencari keadilan dan pengkritik pemerintah.

Selanjutnya, Rizal mengaitkan persoalan tersebut dengan dinasti politik.

“Jokowi selesai sebagai Presiden, tetapi menginginkan kekuasaan abadi melalui dinasti. Gibran, Kaesang, dan mungkin Jan Ethes disiapkan menjadi pelanjut,” tulisnya.

Soroti Posisi Jokowi di PSI

Rizal kemudian mengalihkan sorotannya kepada PSI. Ia menilai posisi Jokowi di dalam partai tersebut semakin terbuka setelah Jokowi menunjukkan Kartu Tanda Anggota (KTA) PSI dalam Rakorda PSI Kota Bandung pada 26 September 2026.

Jokowi sendiri telah menyatakan bahwa dirinya bergabung dengan PSI sejak 14 Oktober 2025. Dalam forum tersebut, Jokowi mengatakan dirinya telah menjadi bagian dari keluarga besar PSI.

Rizal menggunakan fakta tersebut sebagai dasar untuk menyampaikan kritik politiknya terhadap arah PSI.

“Jokowi terang-terangan menjadi tokoh besar PSI. Baru saja pamer kartu anggota dan menempatkan diri sebagai begawan pemberi semangat kader,” tulis Rizal.

Ia juga menyoroti perubahan identitas PSI. Partai tersebut memang telah mengganti logo dari bunga mawar menjadi gambar gajah pada Kongres PSI 2025. PSI menjelaskan gajah sebagai simbol kekuatan, kecerdasan, keteguhan, dan solidaritas.

Dari perubahan tersebut, Rizal mempertanyakan kemungkinan perubahan nama PSI di masa mendatang.

“PSI telah mengubah lambang partai, akankah ia mengubah nama dari Partai Solidaritas Indonesia menjadi Partai Sosialis Indonesia?” tulisnya.

Menurut Rizal, perubahan tersebut, apabila terjadi, akan semakin memperjelas arah politik PSI. Namun, ia mengakui bahwa hal tersebut masih berada pada ranah prediksi.

“Apapun prediksi akan tendensi, namun fakta kini adalah bahwa PSI telah menjadi gajah tunggangan Jokowi,” katanya.

Rizal juga menyebut Jokowi sebagai pihak yang menurut penilaiannya memiliki pengaruh kuat terhadap arah PSI. Ia mengaitkan perkembangan tersebut dengan kekhawatiran terhadap masa depan konstitusi dan ideologi negara.

Di bagian akhir tulisannya, Rizal menyampaikan peringatan agar isu komunisme tidak kembali digunakan dalam kehidupan politik Indonesia.

“Pak Jokowi, PSI itu sama sekali tidak ditakuti, tapi diwaspadai agar tidak menjadi perusak konstitusi dan ideologi. PKI jangan dibawa untuk datang lagi. Sudah cukup menyakiti ibu pertiwi,” tulis Rizal.

Pernyataan mengenai karakter pemerintahan Jokowi, tudingan mengenai PKI, serta penilaian terhadap posisi Jokowi dan PSI dalam tulisan tersebut merupakan pandangan dan analisis politik Rizal Fadhillah. Media ini membuka ruang klarifikasi, bantahan, maupun tanggapan dari Joko Widodo, PSI, dan pihak-pihak lain yang disebut atau terkait dengan pernyataan tersebut, sesuai prinsip keberimbangan dan asas praduga tak bersalah.

MoneyTalk.id,Jakarta – Pengamat militer dan politik Universitas Nasional (UNAS), Selamat Ginting, menilai mantan Presiden Joko Widodo atau Jokowi tengah membangun konsentrasi kekuatan politik di Jawa Barat.

Menurut Selamat, perkembangan tersebut perlu diperhatikan karena Jawa Barat memiliki posisi strategis dalam peta politik nasional. Ia menyebut Jokowi sedang menjalankan manuver politik dengan melihat bagaimana respons berbagai kekuatan politik terhadap langkah-langkah yang dilakukan.

“Jokowi mengonsentrasikan ekosistemnya di Jawa Barat. Jokowi ini sedang menjalankan jurus politik dewa mabuk, ingin melihat reaksi Gerindra,” kata Selamat Ginting di podcast Forum Keadilan Madilog, Ahad (27/9/2026).

Ia bahkan menggambarkan Jokowi sebagai kekuatan politik yang menurutnya dapat menjadi “bahaya laten” apabila tidak diperhitungkan oleh kekuatan politik lainnya.

“Jokowi ini bahaya laten yang sewaktu-waktu bisa memakan semuanya,” ujarnya.

Selamat mengatakan dinamika tersebut kini mulai cair dalam pembicaraan publik. Salah satu yang menjadi perhatian adalah kemungkinan Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi atau KDM masuk dalam konfigurasi politik menuju Pemilu 2029.

Menurut dia, KDM berpotensi dipasangkan dengan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka pada Pilpres 2029. Namun, ia menilai posisi KDM tidak hanya menarik bagi satu kelompok politik.

“KDM itu berpotensi dipasangkan dengan Gibran 2029. Dia sangat seksi bagi poros-poros,” kata Selamat.

Ia menyebut sejumlah poros politik yang berpotensi melihat KDM sebagai figur strategis, mulai dari poros Hambalang, Solo, Cikeas, hingga kelompok politik lainnya, termasuk Golkar.

Dalam pandangan Selamat, perkembangan tersebut membuat KDM berpotensi menjadi kingmaker di Jawa Barat. Posisi tersebut dapat memberikan pengaruh terhadap konfigurasi politik, terutama karena Jawa Barat merupakan salah satu wilayah dengan jumlah pemilih terbesar di Indonesia.

“Dia berpotensi menjadi kingmaker di Jawa Barat,” tuturnya.

Namun, Selamat mengingatkan bahwa posisi politik tersebut juga mengandung risiko. Menurut dia, jika KDM mengambil keputusan politik yang keliru, kekuatan yang sedang dibangun justru dapat berbalik menjadi persoalan bagi dirinya sendiri.

“Kalau KDM salah mengambil keputusan, dia bisa menjadi senjata makan tuan,” katanya.

Selamat kemudian mengibaratkan situasi tersebut dengan dinamika politik yang pernah dialami Ridwan Kamil. Menurut dia, perubahan konfigurasi politik dapat terjadi ketika sejumlah kekuatan yang sebelumnya berbeda posisi kemudian membangun kesamaan kepentingan.

Ia mencontohkan kemungkinan Prabowo, Gerindra dan Golkar berada dalam satu konfigurasi politik untuk menghadapi KDM apabila terjadi perbedaan kepentingan politik.

“Seperti yang dialami oleh Ridwan Kamil. Prabowo, Gerindra bersekutu dengan Golkar. Kalau melihat KDM ini mengkhianati Gerindra, ini bisa dibongkar apa yang telah dilakukan KDM selama menjadi Bupati Purwakarta,” ujar Selamat.

Menurutnya, Golkar memiliki pengetahuan mengenai perjalanan politik KDM selama menjabat sebagai Bupati Purwakarta. Karena itu, dinamika hubungan antarkekuatan politik di Jawa Barat dinilai dapat berubah dengan cepat apabila kepentingan politik mulai berseberangan.

“Golkar pasti tahu kartunya,” kata Selamat.

Pernyataan Selamat tersebut menggambarkan bagaimana Jawa Barat mulai dipandang sebagai salah satu arena penting dalam pembentukan konfigurasi politik menuju 2029. Sejumlah nama dan kelompok politik yang kini berada dalam posisi berbeda masih memiliki ruang untuk membangun komunikasi maupun koalisi baru.

Karena itu, menurut Selamat, langkah politik Jokowi, KDM, Gerindra, Golkar maupun kelompok politik lainnya di Jawa Barat akan menjadi bagian penting dari dinamika politik nasional menjelang Pemilu 2029.

MoneyTalk.id, Jakarta – Pemerhati Politik dan Kebangsaan Rizal Fadhillah mendesak agar diorama yang menggambarkan peran sejumlah tokoh TNI dalam penanganan peristiwa G30S/PKI di Museum Dharma Bhakti Kostrad dikembalikan.

Menurut Rizal, keberadaan diorama tersebut penting sebagai bagian dari dokumentasi sejarah perjuangan TNI AD, khususnya Kostrad. Ia menilai Presiden Prabowo Subianto perlu memberikan perhatian terhadap keberadaan benda-benda sejarah tersebut.

“Sejarah peran Kostrad harus diingat dan dipulihkan kembali,” kata Rizal dalam keterangannya, Sabtu (26/9/2026).

Rizal juga meminta pemerintah meninjau kembali sejumlah kebijakan terkait penyelesaian non-yudisial pelanggaran HAM berat yang diterbitkan pada era Presiden Joko Widodo. Ia secara khusus menyebut Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 17 Tahun 2022 dan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 2 Tahun 2023.

Dalam pandangannya, kebijakan tersebut perlu dikaji agar tidak menimbulkan polemik baru mengenai sejarah peristiwa 1965-1966.

Presiden Joko Widodo memang pada Januari 2023 menyatakan pemerintah mengakui dan menyesalkan terjadinya sejumlah peristiwa pelanggaran HAM berat masa lalu, termasuk peristiwa 1965-1966. Pemerintah kemudian menindaklanjuti rekomendasi penyelesaian non-yudisial tersebut.

Terkait diorama di Museum Dharma Bhakti Kostrad, persoalan tersebut sebelumnya juga pernah menjadi polemik pada 2021. Saat itu, sejumlah patung yang menggambarkan Jenderal TNI AH Nasution, Mayjen TNI Soeharto, dan Kolonel Inf Sarwo Edhie Wibowo tidak lagi berada di museum.

Pangkostrad saat itu, Letjen TNI Dudung Abdurachman, membantah bahwa Kostrad menghilangkan sejarah G30S/PKI. Dudung menjelaskan bahwa patung tersebut diambil oleh pembuatnya, Letjen TNI (Purn) Azmyn Yusri Nasution, setelah yang bersangkutan meminta izin.

“Saya hargai alasan pribadi Letjen TNI (Purn) AY Nasution, yang merasa berdosa membuat patung-patung tersebut menurut keyakinan agamanya. Jadi, saya tidak bisa menolak permintaan yang bersangkutan,” ujar Dudung dalam keterangannya saat itu.

Rizal berpandangan, apa pun alasan pemindahan tersebut, pemerintah saat ini perlu mempertimbangkan kembali aspek sejarah dan edukasi publik dari keberadaan diorama maupun dokumentasi sejarah terkait peristiwa 1965-1966.

Ia berharap Presiden Prabowo yang berlatar belakang militer memberikan perhatian terhadap keberadaan benda-benda sejarah di Museum Dharma Bhakti Kostrad.

“Prabowo juga harus segera memerintahkan pengembalian diorama penumpasan G30S/PKI di Museum Dharma Bhakti Markas Kostrad,” tegas Rizal.

Rizal juga mengkritisi sejumlah kebijakan era pemerintahan sebelumnya yang menurutnya perlu ditinjau ulang. Ia mengaitkannya dengan kekhawatiran mengenai bagaimana sejarah komunisme dan peristiwa 1965-1966 ditempatkan dalam kebijakan negara.

Namun, sejumlah tudingan Rizal mengenai keterlibatan pihak tertentu dalam penghilangan diorama maupun dugaan hubungan politik dengan PKI merupakan pandangan dan tudingan narasumber yang belum terbukti secara hukum. Karena itu, hal tersebut perlu ditempatkan sebagai pernyataan Rizal, bukan sebagai fakta yang telah terverifikasi.

Media ini membuka ruang klarifikasi, bantahan, maupun informasi dari pihak-pihak yang disebut atau terkait dengan pernyataan tersebut, sesuai prinsip keberimbangan dan asas praduga tak bersalah.

MoneyTalk.id, Jakarta – Pemerhati politik dan kebangsaan Rizal Fadhillah kembali menyoroti polemik dugaan ijazah mantan Presiden Joko Widodo. Dalam rilis yang diterima, Selasa (30/6/2026), Rizal menilai polemik tersebut justru semakin menguat di tengah masyarakat karena hingga kini belum ada pembuktian yang menurutnya mampu mengakhiri perdebatan.

Dalam rilis berjudul “Injak Kepala Kerbau, Abracadabra Ijazah Palsu Jadi Asli”, Rizal menyatakan keyakinannya bahwa dugaan kepalsuan ijazah semakin dipercaya publik.

“Palsu, palsu, dan palsu semakin yakin publik. Berputar-putar dan berjanji-janji terus adalah sinyal kepalsuan,” kata Rizal.

Menurutnya, apabila ijazah Joko Widodo benar-benar ada dan asli, polemik tersebut seharusnya dapat diselesaikan dengan cara sederhana, yakni memperlihatkan dokumen asli kepada publik untuk diuji secara terbuka.

“Logika sehat menyatakan jika ijazah Jokowi ada dan asli, tidak perlu buang waktu, buang duit, dan merusak kepercayaan dengan segera saja menunjukkan dan membebaskan siapa pun untuk mengujinya. ‘Gitu aja repot’, kata Gus Dur,” ujarnya.

Rizal juga menyinggung pernyataan Jokowi yang pernah menyebut akan membawa ijazah mulai dari tingkat SD, SMP, SMA hingga perguruan tinggi dalam proses persidangan. Menurut dia, langkah yang lebih tepat justru memperlihatkan ijazah tersebut kepada masyarakat luas.

“Lebih baik membawa dan perlihatkan ijazah itu ke seluruh Indonesia. Hebat dan manfaat,” tambahnya.

Ia juga mengkritik adanya berbagai aktivitas yang menurutnya tidak berkaitan dengan pembuktian keaslian ijazah.

“Tidak harus berlindung klenik injak kepala kerbau segala. Hina dan sia-sia. Dikira ijazah palsu dapat berubah menjadi asli setelah injak kepala kerbau?” tegas Rizal.

Rizal selanjutnya menyoroti hasil penanganan aparat penegak hukum terhadap perkara tersebut. Menurutnya, hasil penyelidikan yang pernah dilakukan belum memberikan kepastian yang dapat mengakhiri polemik.

“Palsu tetap palsu. Bareskrim yang pernah menghentikan penyelidikan dahulu tidak mampu memastikan ijazah Jokowi itu asli. Identik bukan otentik. Identik dengan yang palsu ya palsu,” katanya.

Ia juga berpendapat Polda Metro Jaya belum secara terbuka menyampaikan kepada masyarakat hasil uji forensik yang menurutnya dapat menjawab perdebatan mengenai keaslian ijazah tersebut.

Selain aparat penegak hukum, Rizal turut mengkritik Universitas Gadjah Mada (UGM). Menurutnya, kampus tersebut belum memberikan penjelasan yang memuaskan mengenai dokumen ijazah yang menjadi polemik.

“Sementara UGM sang pabrik hanya bisa berdalih bahwa dokumen tidak dalam penguasaan dan ulur waktu melawan putusan KIP lewat gugatan PTUN,” ujarnya.

Ia juga menyinggung penjelasan Rektor UGM mengenai status akademik Joko Widodo.

“Rektor Ova binaan mantan Rektor Pratikno cuap-cuap belepotan tentang status Jokowi. Samar antara lulusan dengan pernah kuliah di UGM,” kata Rizal.

Menurut Rizal, UGM juga dinilai belum memberikan penjelasan mengenai dokumen yang digunakan dalam proses pencalonan Joko Widodo sebagai Wali Kota Surakarta, Gubernur DKI Jakarta hingga Presiden RI.

Lebih lanjut, Rizal menyoroti legalisasi salinan ijazah yang pernah ditunjukkan oleh penyelenggara pemilu.

“Anehnya legalisir salinan atau fotokopi ijazah yang ditunjukkan KPUD Surakarta, KPUD DKI, dan KPU Pusat semua berstempel UGM dan ditandatangani Dekan Fakultas Kehutanan,” katanya.

Ia kemudian mengutip keterangan yang menurutnya muncul dalam persidangan sengketa Keterbukaan Informasi Publik (KIP).

“Lucunya, terbukti dalam persidangan KIP, pihak UGM menyatakan tidak pernah menerima permohonan legalisir dan tidak memiliki arsip pertinggal. Demikian juga tidak pernah ada permohonan verifikasi faktual baik dari KPUD Surakarta, KPUD DKI, maupun KPU Pusat,” lanjutnya.

Berdasarkan penilaiannya terhadap berbagai fakta tersebut, Rizal menyimpulkan bahwa salinan ijazah yang digunakan dalam proses pencalonan Joko Widodo merupakan dokumen palsu.

“Akhirnya tersimpulkan bahwa salinan fotokopi ijazah Jokowi dengan legalisir palsu yang digunakan sebagai syarat untuk menjadi Wali Kota, Gubernur, dan Presiden adalah dokumen palsu,” tegasnya.

Menurut Rizal, apabila kesimpulan tersebut terbukti benar, maka akan berdampak terhadap keabsahan jabatan yang pernah diemban Joko Widodo.

“Akibatnya Jokowi sesungguhnya tidak memenuhi syarat dan tidak sah baik sebagai Wali Kota Surakarta, Gubernur DKI, maupun Presiden RI,” ujarnya.

Di akhir rilisnya, Rizal kembali menyampaikan kritik keras terhadap mantan Presiden tersebut.

“Jokowi perlu dinobatkan oleh bangsa Indonesia dan masyarakat dunia sebagai Wali Kota, Gubernur, dan Presiden palsu. Perlu dibuat patung monumen kehinaan bangsa dan rakyat Indonesia,” katanya.

Ia kemudian menutup pernyataannya dengan kalimat satiris.

“Tragedi mengenaskan baru saja terjadi: injak kepala kerbau, abracadabra ijazah palsu jadi asli. Abracadabra!” pungkas Rizal. (Ys)

MoneyTalk.id,Jakarta – Pemerhati Politik dan Kebangsaan Rizal Fadhillah melontarkan kritik terhadap masa Presiden Prabowo Subianto, hal tersebut disampaikan kepada wartawan pada Rabu, 17/6/2026.

“Ini bukan soal 10+2=13 atau 10+6=17 yang diramaikan itu, tetap masalah Prabowo yang tidak mengerti konstelasi politik dalam negeri. Mungkin ia terlalu berimajinasi pada piknik ke luar negeri bersama Teddy dan lainnya,” kata Rizal Fadhillah.

“Konstelasi itu adalah intipan ambil alih kekuasaan oleh si bocil Gibran bin Joko Widodo. Prabowo sibuk antisipasi gangguan sementara Gibran zig zag nyalip-nyalip di tikungan,” sambungnya.

Menurutnya, bukan harus membela Prabowo karena Prabowo dan Gibran hakekatnya sama saja. Sama-sama tidak bermutu. Tapi bacaan ancaman kedudukan Prabowo oleh ulah Gibran sangatlah besar.

“Jokowi adalah Gibran besar dan Gibran itu Jokowi kecil. Nafsu berkuasa Jokowi di luar kebiasaan, ia merupakan manusia hiper. Sayangnya Prabowo masih dalam genggaman dan bayang-bayang Jokowi. Tidak mampu melepas diri,” katanya.

Ia menilai ciut nyali jika berhadapan dengan kepentingan Jokowi meski hal itu sesungguhnya sangat membahayakan diri Prabowo sendiri.

“Incaran Jokowi adalah Prabowo cepat turun, baik karena gerakan pemakzulan maupun atas keadaan berhalangan tetap, ucapnya.

Rizal singgung dua pola menunaikan disinggung menurunkan Prabowo yakni:

Yang pertama melalui demonstrasi masif dan kedua pola peracunan. Pelumpuhan memuluskan jalan bagi Gibran  agar cepat naik tahta.

Rizal menjelaskan kalkulasi benar 10+2=12 dan 10+6=16 menyimpulkan Gibran mencari celah untuk menyalip. Dulu sewaktu aksi besar ojek online dan lainnya, tiba-tiba sekelompok pengojek online mendatangi Gibran sang Wapres. Seolah Gibran adalah pemimpin yang peduli dan mau menerima aspirasi.

“Prabowo terdegradasi. Kini ketika mahasiswa berdemonstrasi besar, kembali sekelompok mahasiswa mendatangi istana Wapres. Sok kritis meminta pemerintah agar tidak tuli,” sindirnya.

Rizal menyebutkan pengojek online dan mahasiswa yang mendatangi Gibran jelas buatan untuk membangun pencitraan. Gaya Jokowi dimainkan Gibran anaknya. Ia sedang menikam Prabowo dari belakang. Mencari kesempatan dalam kesempitan.

“Gerakan mahasiswa dengan lima tuntutan terus bereskalasi. Sementara Wapres bocil berakting memanfaatkan peluang,” katanya.

Dikemukakan Rizal desakan agar Gibran dimakzulkan sudah lama, baik disuarakan aktivis sipil maupun purnawirawan TNI, namun Prabowo bungkam bahkan tetap melindungi. Gibran sendiri adalah badut yang tidak bisa melucu.

“Operasi bapak kendararai PSI untuk duo anak, tidak bisa disepelekan. Jokowi dengan jaringannya oligarki dan Cina luar negeri adalah penjahat politik. Prabowo menjadi target,” ungkapnya.

Menurut Rizal masa Prabowo gak ngerti Sudahlah saatnya sekarang bersama-sama elemen perjuangan rakyat, Prabowo dorong agar Gibran segera dimakzulan.

Lanjutnya, jika kemauan ini ada, sesungguhnya tidak sulit untuk direalisasikan. Tapi jika tetap saja 10+2=13 dan 10+6=17, ya apa boleh buat skim pemakzulan adalah paket Prabowo Gibran. Prabowo Gibran.

Diakhir pernyataannya Rizal mengungkapkan mumpung keduanya memang pemimpin yang tidak bermutu. Terbukti merusak bangsa.

MoneyTalk.id – Pemerhati Politik dan Kebangsaan Rizal Fadhillah mempertanyakan kabar bahwa berkas perkara yang menjerat Roy Suryo dan sejumlah pihak terkait dugaan pencemaran nama baik serta fitnah terhadap Presiden ke-7 RI Joko Widodo telah dinyatakan lengkap atau P-21.

Dalam pernyataannya, Selasa (16/6/2026), Rizal menyoroti informasi yang beredar dari pernyataan Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya Kombes Pol Iman Imanuddin yang menyebut berkas perkara telah diterima Kejaksaan dalam kondisi lengkap.

Menurut Rizal, hingga kini belum ada pernyataan resmi maupun dokumen P-21 yang dipublikasikan kepada masyarakat. Ia menilai kondisi tersebut justru memunculkan berbagai spekulasi dan polemik di ruang publik.

“Belum ada bukti form P-21 yang diperlihatkan oleh Kepolisian maupun Kejaksaan. Yang muncul justru berbagai reaksi dan tekanan dari kelompok-kelompok tertentu yang meminta para tersangka segera ditahan,” ujar Rizal.

Ia menilai Kejaksaan masih berada dalam posisi sulit karena perkara pencemaran nama baik, fitnah, maupun dugaan manipulasi dokumen elektronik memerlukan pembuktian yang tidak sederhana. Selain itu, Rizal menganggap terdapat sejumlah persoalan prosedural yang berpotensi menjadi sorotan apabila perkara tersebut dilanjutkan ke tahap penuntutan.

Rizal juga mengkritisi proses hukum yang menurutnya sejak awal memunculkan berbagai kontroversi, mulai dari dasar pelaporan, proses penyelidikan dan penyidikan yang dinilai berlangsung cepat, hingga belum diperlihatkannya ijazah asli yang menjadi objek perdebatan publik.

Lebih lanjut, ia menyebut Kejaksaan menghadapi dilema dalam menentukan arah perkara. Menurutnya, terdapat pertanyaan mendasar mengenai apakah perkara tersebut berdiri sebagai kasus pencemaran nama baik semata atau memiliki keterkaitan dengan pembuktian keaslian ijazah yang selama ini menjadi perdebatan.

“Pembelaan para terdakwa maupun tuntutan publik membutuhkan kepastian hukum mengenai status ijazah tersebut,” katanya.

Rizal berpendapat bahwa polemik mengenai ijazah Joko Widodo belum selesai dan masih akan terus menjadi perhatian publik. Ia bahkan meyakini bahwa pada waktunya akan ada proses hukum yang secara langsung menguji keaslian dokumen yang dipersoalkan tersebut.

Di akhir pernyataannya, Rizal berharap Kejaksaan tetap berpegang pada prinsip-prinsip profesionalisme dan independensi dalam menjalankan tugas penegakan hukum.

“Ujian saat ini sangat serius. Semoga Kejaksaan tetap berpedang pada prinsip Satya Adhi Wicaksana dan Tri Krama Adhyaksa,” tutupnya.

MoneyTalk, Jakarta –  Pemerhati Politik dan Kebangsaan, Rizal Fadhillah, menyerukan perlunya “Reformasi Jilid II” sebagai jalan perubahan mendasar bagi Indonesia. Dalam pernyataan tertulis yang diterima pada Kamis (11/6/2026), Rizal menilai kondisi bangsa saat ini memiliki kemiripan dengan situasi menjelang Reformasi 1998.

Menurut Rizal, Reformasi 1998 lahir dari perlawanan mahasiswa dan elemen masyarakat terhadap praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN), dominasi militer dalam kehidupan sipil, krisis ekonomi, serta lemahnya fungsi pengawasan parlemen. Ia menilai berbagai persoalan tersebut kembali muncul dalam bentuk yang berbeda pada masa sekarang.

Dalam pernyataannya, Rizal mengkritik keras kondisi pemerintahan dan tata kelola negara yang menurutnya mengalami kemunduran. Ia menuding praktik korupsi telah merambah berbagai tingkatan birokrasi dan penyelenggara negara, sementara lembaga penegak hukum dinilai belum mampu memberikan efek jera terhadap pelaku korupsi.

Selain itu, Rizal juga menyoroti peran institusi kepolisian yang menurutnya semakin dominan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Ia menganggap kondisi tersebut telah menimbulkan kekhawatiran di tengah masyarakat terkait keseimbangan kekuasaan dan fungsi pengawasan terhadap aparat negara.

Di bidang ekonomi, Rizal menilai masyarakat masih menghadapi berbagai kesulitan, mulai dari melemahnya daya beli hingga meningkatnya kesenjangan sosial. Ia berpendapat bahwa manfaat pertumbuhan ekonomi belum dirasakan secara merata oleh seluruh lapisan masyarakat.

Tak hanya itu, Rizal juga melontarkan kritik tajam terhadap lembaga legislatif dan partai politik. Menurutnya, fungsi pengawasan parlemen terhadap pemerintah semakin melemah sehingga tidak mampu menjalankan peran kontrol secara efektif.

Dalam pernyataannya, Rizal menyebut Presiden ke-7 RI, Joko Widodo, sebagai pihak yang harus dimintai pertanggungjawaban atas berbagai persoalan yang terjadi selama masa pemerintahannya. Ia juga menilai pemerintahan Presiden Prabowo Subianto merupakan kelanjutan dari kebijakan era sebelumnya.

Karena itu, Rizal mengusulkan agenda yang ia sebut sebagai “Reformasi Jilid II”, yang menurutnya harus diwujudkan melalui gerakan rakyat untuk mendorong perubahan politik secara menyeluruh. Dalam konteks tersebut, ia menyampaikan tuntutan agar dilakukan proses hukum terhadap Jokowi serta pemakzulan terhadap Presiden Prabowo dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.

“Perubahan hanya bisa dilakukan melalui reformasi yang digerakkan rakyat. Rakyat harus merebut kembali kedaulatan yang menurutnya telah dikuasai oligarki,” demikian salah satu poin pernyataan Rizal.

Catatan Redaksi: Pernyataan di atas merupakan pandangan dan opini narasumber. Proses pemakzulan presiden dan wakil presiden di Indonesia diatur dalam konstitusi dan hanya dapat dilakukan melalui mekanisme hukum serta ketatanegaraan sebagaimana diatur dalam UUD 1945..

MoneyTalk, Jakarta – Di Refly Harun Channel pada Ahad, 22/2/2026, dalam acara Silaturrahim Ramadhan dan Tokoh Nasional bersama IB HRS yang diselenggarakan di Majelis Markaz Syariah, Petamburan Jakarta Pusat pada Sabtu 21/2/2025

Tampak hadir Habib Rizieq Shihab Sa’id Didu Marwan Batubara, Letjend Purn Soenarko, Damai Hari Lubis, Rismon Sianipar Hasiloan, Muslim Arbi, Rizal Fadhillah, Roy Suryo, Refly Harun, Azaz Yanuar, Azam Khan, Juju Purwanto dll

Pertemuan tersebut menjadi momentum penting untuk mempererat ukhuwah serta memperkuat persatuan bangsa du bulan suci Ramadhan.

Acara berlangsung khidmat dan penuh kehangatan ditandai dengan doa serta dialog kebangsaan antara para tokoh nasional.

Silaturahmi ini diharapkan dapat memperkuat sinergi demi kemajuan bangsa.

Saya sampaikan kepada segenap elemen bangsa yang saya cintai. Pertama, saya mendukung penuh terhadap perjuangan bapak Muhammad Said Didu dan kawan-kawan untuk membantu menegakkan keadilan bagi masyarakat yang terkena program PIK 2 maupun lainnya karena yang mengklaim PSN ada di berbagai daerah.

Nah mudah-mudahan perjuangan beliau dengan kawan-kawan diberikan kemenangan oleh Allah Suhana wataala.

Dan saya minta kepada seluruh elemen bangsa mendukungnya dan saya minta kepada seluruh masyarakat Banten lakukan perlawanan terhadap segala bentuk kezaliman.

Yang kedua, alhamdulillah di sini ada Pak Soenarko, saya memberikan dukungan sepenuhnya atas pernyataan yaitu 8 pernyataan yang diberikan para purnawirawan jendral TNI. Ada 100 lebih jendral, ada puluhan Marseka, Laksamana, kolonel dan seterusnya.

Ini satu pernyataan yang baik. Saya berharap pemerintahan kita menjadikan delapan pernyataan para pirnawiran TNI tadi sebagai bahan masukan untuk mengambil pertimbangan.

Nah, jadi jangan diabaikan. Ini masukkan, pelajari. Kalau memang bagus masukkan tersebut untuk perubahan ke arah yang lebih baik bagi bangsa Indonesia, wajib untuk diakomodir oleh pemerintah.

Jadi sekali lagi sayang mendukung 8 pernyataan dari Para Pirnawirawan TNI yang disebutkan tadi.

Hanya saya tambahkan satu lagi yang ke sembilan tangkap dan adili Jokowi. Takbir seru peserta yang hadir, Sollu akan Nabi.

Nah kenapa saya tambahkan begitu? Karena Jokowi ini memang problem maker. Dia ini yang bikin problem ini. Segala sesuatu yang bikin problem itu bukan hanya urusan ijazah saja tetapi segala macam urusan. Bahkan dulu waktu saya di Mekkah saya sempat mengubah syair dengan judul si Raja Bohong.

Dan hal itu sudah kita sampaikan dari jauh jauh hari tahun 2018 , kita sudah ingatkan orang ini pembohong, orang ini pendusta, orang ini harus dimakzulkan. Cuma saat itu masih banyak yang belum sadar.

Nah, kalau sekarang ini sudah banyak yang sadar. Bahkan yang dulu dukung Jokowi juga akhirnya mulai sadar, bahkan mulai jadi pahlawan kesiangan.

Mudah-mudahan kita tetap bersatu. Insya Allah. Penelitian ilmiah yang mesti dibuktikan bukan dikriminalisasi.

Bareskrim Mabes Polri harus betul-betul serius memproses laporan ini.

Jabarkan itu di depan hakim, di depan Jaksa , di depan semua ijazah ini asli apa palsu. Ayo kita buktikan di pengadilan.

Mabes Polri abaikan itu laporan Jokowi.

MoneyTalk,Jakarta – Pemerhati Politik dan Kebangsaan Rizal Fadhillah kembali lontarkan kritik kepada mantan Presiden Joko Widodo. Joko Widodo dinilainya banyak melakukan kebohongan. Rizal dalam kritiknya mengutip Ahli propaganda NAZI Joseph Goebbels menyatakan bahwa propaganda keyakinan itu dengan narasi bohong.

“Sampaikan kebohongan berulang-ulang sehingga yang menyampaikannya juga kelak meyakini bahwa hal itu benar. Sulit membantah holocaust juga disebabkan oleh faktor proganda bohong berulang ini. Goebbels memang sukses,” kata Rizal Fadhillah mengutip Ahli propaganda NAZI Joseph Goebbels yang menyatakan bahwa propaganda keyakinan itu dengan narasi bohong.

Joko Widodo adalah pembohong besar. Ia tidak pandai berteori tetapi piawai dalam mengaplikasikan langsung.

“Proyek Esemka, tidak impor, memiliki dana 11 ribu di kantong, hingga antri investor di IKN adalah propaganda palsu. Termasuk ijazah dan skripsi yang diduga palsu terus dipropagandakan asli. Pengacara yang menakuti dengan chaos adalah bohong pula,” bebernya.

Rizal mengatakan Jokowi mempraktekkan seperti ungkapan Goebbels, menarasikan kebohongan terkait ijazah yang dituduhkan publik palsu.

“Belum ada bukti ijazah itu asli, tetapi berulang terus menyatakan ijazah dan skripsi Jokowi asli. Ia sendiri seperti meyakini omongannya. Apa yang dikatakan Goebbels ada benarnya dalam kasus ijazah ini. Propaganda asli untuk menutup kebohongan atau kepalsuan,” katanya.

Ia mengeluarkan paradoksal status ijazah yang diumumkan kepolisian dengan sebutkan identik.

“Palsu dengan palsu dipastikan identik. Lalu rakyat dibohongi berulang bahwa identik itu bermakna asli,” ujarnya.

“Sungguh tidak ilmiah, tapi mana ada bohong ilmiah, justru ilmu pengetahuan itu untuk melawan kebohongan dengan bukti-bukti yang benar. Kebohongan biasanya sembunyi-sembunyi, sedangkan kebenaran atau kejujuran itu terbuka, obyektif, dan siap uji dimana dan kapanpun,” tukas Rizal.

Berbohonglah terus. Sebenarnya Jokowi sudah sangat terpojok. Sekurangnya empat hal yang membuat Jokowi terpojok, yaitu  :

Pertama, Kasmudjo. Ini orang yang Jokowi akui  awalnya sebagai pembimbing skripsi, ketika Kasmudjo menerangkan bahwa ia bukan pembimbing skripsi, dalih bergeser ke pembimbing akademik. Terakhir Kasmudjo menyangkal dirinya juga bukan pembimbing akademik. Jokowi tanpa ekspresi mengatakan pembimbingnya adalah Prof. Dr. Achmad Soemitro. Ia tak peduli nama dan tandatangan pembimbing di lembar pengesahan skripsi itu palsu.

Kedua, UGM.  Banyak dokumen perkuliahan yang justru meragukan status kesarjanaan Jokowi. Program yang dipilih sarjana muda,  nilai-nilai butut yang tidak mungkin selesai 5 tahun, jumlah SKS yang hanya 122 tak memadai untuk sarjana. Janji bohong kepada Dr Roy cs dan TPUA soal KKN dan lainnya, serta tak ada kolom dan tandatangan dosen penguji Jokowi.

UGM telah melengkapi diri bukan semata institusi akademik tetapi juga menjadi lembaga politik pragmatik

Ketiga, Bareskrim Mabes Polri. Pengumuman Dirtipidum Bareskrim Mabes Polri 22 Mei 2025 seolah menyatakan ijazah Jokowi itu asli. Bohong jika Bareskrim memiliki kewenangan menentukan final bahwa dokumen itu asli atau tidak. “Identik” dengan ijazah tiga teman yang diduga sesama palsu memunculkan fakta “tidak identik” ijazah tiga teman lain yang asli Frono Jiwo, Hary Mulyono, dan Sri Murtiningsih. Pernyataan Bareskrim KKN tahun 1983 memojokkan Jokowi yang mengaku KKN awal tahun 1985.

Keempat, orang-orang PDIP. Aktivis senior Beathor Suryadi mengungkap atas keterangan Andi Widjojanto DPP PDIP yang pernah melihat ijazah itu. Dibuat di Jalan Pramuka Jakarta oleh Tim Solo untuk keperluan pencalonan Pilgub DKI. Ada nama Widodo, Inda, dan Deny Iskandar dalam proses pemalsuan di Pramuka Salemba. Komandan Tim Widodo kini hilang misterius, katanya.

“Tidak benar proses Bareskrim sudah selesai dengan penghentian penyelidikan, lalu produk dapat digunakan untuk proses di Polda. Bohong jika diklaim berhenti, faktanya surat TPUA 26 Mei 2026 direspons dengan “akan ditindaklanjuti sesuai dengan perundang undangan yang berlaku” Demikian juga dengan penggunaan oleh Polda tidaklah bisa. Masing-masing berkategori berbeda,” urai Rizal menegaskan.

Di akhir keterangannya, Rizal menyatakan etika yang menduga ijazah Jokowi palsu disebut bohong atau fitnah, sesungguhnya yang menyebut asli pun sama bohongnya. Bahkan berlipat kebohongannya. Sebab mereka sengaja menutupi kebenaran. Belum terbukti asli. Sedangkan penduga ijazah palsu justru berjuang untuk  membongkar kebenaran dan membukanya agar rakyat dan bangsa Indonesia mengetahui bahwa ijazah dan skripsi. Jokowi itu palsu