9 November 2026

Sabang Merauke Circle

Prabowo Adalah Kita IMG-20241205-WA0056

Prabowo Adalah Kita

Hedi Batubara 31 Maret 2025

MoneyTalk, Jakarta -Kamis, 27/3 lalu Edy Mulyadi melalui Podcast Edy Mulyadi Channel, kantor berita FNN, membahas tentang Prabowo Subianto, apakah didukung atau dilawan ke depannya. Menariknya, Edy membandingkan pendapat saya, Refly Harun, Faizal Assegaf dan Said Didu. Semuanya adalah oposisi Jokowi dan pendukung Anies pas di pilpres. Bedanya saya sudah menjadi oposisi Jokowi sejak 2014, ketika mereka bertiga masih menjadi juru kampanye Jokowi.

Podcast Edy ini perlu kita dengar, pertama Edy ini bukan sembarang orang. Dia adalah staf pribadi alm. Dr. Rizal Ramli, ekonom pejuang. Pada saat bersamaan dia adalah ketua panitia Parade Tauhid, 2015, yang menggelar aksi seratus ribuan massa sepanjang jalan Sudirman-Thamrin, sebagai oposisi Jokowi, kala itu. Saya berprasangka bahwa Edy inilah yang memberikan Islamisasi pada pikiran-pikiran Dr. Rizal Ramli, yang dulunya dikenal sekuler dan kebarat-baratan.

Kedua, podcast ini memperlihatkan jalan pikiran Refly, Faizal dan Said Didu tentang Prabowo. Ketiga orang ini penting didengar pandangannya, karena ketiganya sangat cerdas, nasionalis dan peduli pada nasib bangsa kita.

Apa yang diuraikan dalam podcast tersebut? Antara lain adalah adanya pergeseran sikap Refly Harun yang sebelumnya mengutuk Prabowo karena menang curang, menjadi mendukung dengan syarat. Syaratnya yakni menyingkirkan semua orang-orang Jokowi. Faizal tidak pernah mengutuk Prabowo, namun Faizal juga kritis terhadap orang-orang di sekelilingnya Prabowo. Menariknya, Said Didu berbalik mendukung Prabowo pada tanggal 26/3, di X nya, setelah mencermati gerakan anti militer secara besar-besaran di Indonesia saat itu. Menurut Said, gerakan itu tidak masuk akal sebab aksi itu menggeser isu kebencian pada Jokowi, Adili Jokowi, menjadi turunkan Prabowo.

Kontan saja banyak pihak mempertanyakan perubahan sikap Said Didu ini. Biasanya Said lantang menjadi oposisi terdepan. Khususnya setelah dia menjadi legendaris pembela kasus tanah dan laut di Pantai Utara Banten.

Prabowo adalah kita

Menjadi penguasa di Indonesia tidaklah mudah. Apalagi jika menjadi penguasa di maksud untuk mengabdikan diri pada negaranya. Putin, di Rusia, misalnya, harus menjadi pembantu Yeltsin, presiden sebelumnya, untuk manuver lebih lanjut. Padahal Putin merupakan perwira intelijen hebat dan cucu juru masak Lenin, pendiri Uni Soviet Rusia. Putin telah menyelamatkan Rusia dari porak-poranda dan keruntuhan awal 90 an, akibat gerakan Glasnost (kebebasan )dan Perestroika (reformasi) oleh Gorbachev, presiden reformis. Begitu juga Deng Xiaoping di China, dahulu, harus mengalah dari dominasi Geng of Four, sebelum akhirnya kembali menjadi dominan dalam Partai Komunis China. Putin dan Deng Xiaoping adalah pemimpin nasionalis.

Prabowo dari kabar yang kita fahami, pilihan strateginya setelah kalah bertarung di pilpres berkali-kali, adalah melakukan upaya “kudeta merangkak” alias bersekutu dengan Jokowi untuk bisa menjadi Presiden. Secara retorika tentu Prabowo mengganti style ala revolusioner menjadi lebih moderat dalam melihat kekuasaan Jokowi yang berlangsung saat itu. Lebih berat lagi bagi Prabowo adalah memoderasi bukunya “Paradoks Indonesia”, dengan judul “Paradoks Indonesia dan Solusinya”, yang lebih dimoderasi.

Setelah Prabowo berkuasa, pandangan saya, sebagaimana diulas Edy Mulyadi Channel, melihat secara dialektika objektif yang berbasis teoritis, dalam menjelaskan berbagai kebijakan Prabowo. Secara retorika, memang tetap membuat orang stress, seperti teriakan “hidup Jokowi!”, diacara HUT Gerindra. Pada saat itu kita tahu Jokowi dinobatkan OCCRP sebagai pemimpin koruptor kedua terkorup di dunia. Namun, analitik dialektik dan logik, memperlihatkan secara substansial kebijakan Prabowo berbalik 180° dari Jokowi. Hal itu bisa dilihat dari a.l. kebijakan pertanahan, perburuhan, anti korupsi, dan pro rakyat miskin bahkan pro pribumi. Untuk pro pribumi ini memang beredar infonya terbatas pada kalangan elit saja.

Sebagai doktor dibidang perburuhan, saya mengerti teori hubungan industrial, yang menjelaskan “return to Labor” versus “return to capital”, dalam berbagai pandangan baik Marxis, Kapitalis maupun Third Way/Middle Way. Pilihan Prabowo menaikkan upah buruh 6,5% jauh di atas rerata era Jokowi yang 1% an. Secara teori ini menunjukkan pemihakan negara pada kaum buruh sangat besar. Bahkan, sebuah hubungan kerja (yang didesain) perdata antara kapitalis dengan buruh pad kasus OJOL, diintervensi Prabowo agar hak THR OJOL diberikan. Ini yang pula membuat kaum buruh, yang dipimpin Jumhur Hidayat, membuat tagline “#Buruh bersama Prabowo” sejak kenaikan upah itu.

Perhatikan Prabowo selain pada buruh, juga terlihat pada buruh migran, petani, guru, dan kaum miskin. Kebijakan pada buruh migran adalah memperkuat kapasitas buruh migran dengan memperbesar anggaran sampai 45 T, tentu disamping meningkatkan status institusi se level kementerian. Pada petani, dilakukan kebijakan harga untung petani pada gabah. Koperasi di pedesaan juga diperkuat agar perputaran uang di desa dikelola secara bersama serta membangun “Productive Force” di 70.000 desa. Pada kaum miskin diberikan makan gratis dan Sekolah Rakyat miskin.

Pada guru, Prabowo menaikkan gaji dan tunjangan guru. Termasuk guru honorer dan juga metode transfer langsung via pemda. Sehingga tidak ada keterlambatan. Banyak hal lain yang menjadi kepedulian Prabowo, seperti ikhtiar menaikkan rating PISA siswa kita. Di Lahat sendiri, contohnya, sebagai tindak lanjut perintah Prabowo, Bupati Lahat, seperti dapat dilihat dalam medsos, Bursah Zarnubi telah mengamanatkan Lahat ke depan akan memiliki sekolah unggul dan semua sekolah gratis bimbel, khususnya di bidang matematika dan sains, agar rating PISA meningkat.

Banyak hal lagi yang menunjukkan jejak Prabowo bersama rakyat. Hal ini tentu mengecewakan banyak kelompok kepentingan yang selama ini bebas korupsi dan memperkaya diri sendiri. Mereka cepat atau lambat tersingkir dari singgasana kekuasaan korup era lama.

Fitnah Terhadap Prabowo

Berbagai fitnah telah dilakukan terhadap Prabowo sejak Prabowo berubah orientasi pada rakyat. Baik sifatnya kebijakan maupun kehidupan pribadi. Untuk yang terakhir ini menjadi sesuatu yang aib bagi bangsa kita, karena ajaran Islam mengajarkan bahwa perlu saksi 4 mata (dari dua orang lelaki dewasa), untuk membuat sebuah berita “orang dewasa”. Sayangnya, berbagai fitnah “orang dewasa” itu menyebar dalam medsos-medsos, maupun dibentangkan pada berbagai aksi-aksi belakang ini.

Fitnah kebijakan juga terjadi ketika Prabowo melakukan gerakan pembersihan di Pertamina, dari korupsi, isu yang ditebarkan adalah Prabowo ingin menggantikan “mafia BBM” dari Raza Chalid kepada adiknya, Hashim. Mengapa ini disebutkan fitnah, karena tanda-tanda adiknya akan menggantikan Reza belum terlihat dari langkah politik Prabowo, sampai saat ini.

Soal Danantara juga banyak yang melakukan fitnah, meski banyak yang melakukan kritikan secara baik. Namun, Danantara yang sejatinya akan dirapikan dari kekacauan dan kehancuran BUMN era Jokowi dan Erick Thohir, dimaksudkan untuk memperkuat posisi dan peran negara memaksimalkan BUMN untuk rakyat. Bayangkan BUMN yang selama ini menjadi sapi perah dan salah urus, bahkan diindikasikan menjadi bancakan jejaring nepotisme, diamputasi Prabowo. Prabowo memindahkan kekuasaan BUMN ditangan menteri yang loyalis Jokowi, menjadi BUMN dikontrol dia sendiri.

Menganalisis Danantara dalam konteks corporate strategi tentu berbeda dengan Ocean Strategy apalagi dalam konteks State Capitalism. State Capitalism yang dianut Prabowo tentu tidak mengenal free market Capitalism, seperti otak para ekonom-ekonom liberal. Danantara dalam konteks State Capitalism adalah tools Prabowo mengontrol market dan mengendalikannya untuk kepentingan rakyat.

Ketakutan yang ditebarkan kaum pemikir liberal bahwa terjadi kegagalan pasar akibat intervensi pemerintah terlalu besar tentu saja harus dihadapi. Jika Bursa Efek dan indeks saham jatuh, terus rusaknya “Labor market” akibat upah tinggi, juga dollar yang terus menaik, dll. dianggap bahaya besar negara akibat kebijakan Prabowo, maka sesungguhnya indikator-indikator seperti ini harus dipatahkan. Di negara kapitalis terbesar di dunia dan penganjur total Free Market Capitalism, saat ini, sudah keluar dari mazhab itu. Trump sang presiden kapitalis, dibantu kapitalis lainnya a.l. Elon Musk, Jeff Bezos dan Zuckerberg, yang total kekayaan ketiganya sekitar $900 Milyar atau setara dengan Danantara, menyatakan semua prinsip-prinsip Liberalisme tidak berguna. Lalu, kenapa elit dan ekonom Indonesia masih tidak berubah?

Terkahir soal TNI. Soal ini sangat sensitif. Karena pernah di era Suharto TNI sangat berkuasa. Dwi Fungsi ABRI/ TNI yang rakus dan kejam

Lalu apakah Prabowo akan kembali ke Dwi Fungsi TNI? 

Ketakutan ini terlalu dibesarkan. Sebab, Prabowo menjadi presiden karena mendirikan partai, Gerindra, dan mengikuti kontestasi politik. Sedangkan Suharto melakukan kudeta, ketika dia masih militer.

Di era Prabowo kehadiran parlemen/DPR cukup signifikan perannya. Soal apakah DPR tukang stempel? Seperti fitnah yang disematkan pada mereka? Tentu saja komparasinya harus pada era Jokowi. Di era Jokowi UU Omnibuslaw Ciptaker yang menyengsarakan rakyat bisa dibuat dalam sekejap. Sebaliknya, UU yang dibuat di era Prabowo, meskipun sebagian juga dilakukan cepat, namun sifatnya untuk kebaikan. Misalnya UU TNI itu.

Sebagai eksponen militer tentu saja Prabowo memori bias atau chauvinism. Saya, misalnya, pasti alumni ITB adalah super hebat. Jokowi faktanya percaya alumni UGM super hebat, sehingga hampir semua pejabat di era dia alumni UGM. Begitu juga lainnya. Dengan demikian, sikap Prabowo memandang perlunya kerja-kerja pembangunan dibantu militer atau eks militer sangatlah natural dan manusiawi.

Dwi fungsi sendiri adalah konsep era tahun 70 an -80 an, di mana dominasi dan hegemoni militer atas kaum sipil terjadi. Konsep ini adalah soal relasi kekuasaan. Ini terjadi juga di Korea Selatan saat itu, maupun diberbagai Amerika Latin dan Afrika. Sebaliknya, Prabowo hanya ingin menambahkan beberapa pejabat dari kalangan militer atau eks agar kerja-kerja pembangunan menjadi maksimal. Untuk itu diperlukan penyesuaian UU TNI, agar tidak menyalahi aturan.

Saya sendiri yang dua kali di penjara di markas Kodam Siliwangi Bandung, karena di era orba itu tentara yang bertanggung jawab pada stabilitas, menyadari isu Dwi Fungsi belum relevan saat ini.

Bahkan, TNI mungkin diperlukan lebih banyak untuk membantu Prabowo sukses bekerja.

Berbagai manipulasi keadaan saat ini tentu berlangsung. Hal ini terjadi karena memang era Prabowo adalah era fase awal keluar dari kegelapan. Manusia-manusia gelap tentu mengganggu Prabowo agar tetap berada dalam gelap. Dan Prabowo harus Istiqomah, Now or Never , melawan kegelapan itu.

Tapi kita sebagai rakyat harus bisa melihat dengan jelas bahwa fitnah-fitnah terhadap Prabowo terus terjadi. Untungnya podcast Edy Mulyadi tentang Refly Harun, Faizal Assegaf dan Said Didu menunjukkan Prabowo berjuang untuk rakyat. *Prabowo adalah kita.*

Ahlan wa Sahlan Eid Mubarak. Selamat Hari Raya Iedul Fitri 1446 H. Mohon maaf lahir dan batin. Semoga selepas Ramadhan ini Allah menunjukkan jalan yang kemenangan bagi bangsa Indonesia di bawah kepemimpinan Prabowo.

Prabowonomics vs. Dengism: Catatan Atas Kuliah Raymond Thomas Dalio IMG-20241205-WA0056

Prabowonomics vs. Dengism: Catatan Atas Kuliah Raymond Thomas Dalio

Hedi Batubara 12 Maret 2025

 

 

Dr. Syahganda Nainggolan, Sabang Merauke Circle

 

Prabowo Subianto mengundang investor global Raymond Dalio memberi kuliah di istana kepresidenan beberapa hari lalu. Ray (Raymond) menjelaskan bahwa situasi Indonesia saat ini tepat pada posisi potensial untuk tinggal landas dan dalam leadership yang tepat, meski harus mengatasi beberapa tantangan. Situasi tersebut terkait utang Indonesia yang masih rendah, kemampuan untuk mendapatkan support investor asing dan segala potensi ekonomi lainnya yang baik. Namun, beberapa tantangan seperti korupsi dan birokrasi yang lamban, harus dapat diatasi. Ray melihat bahwa Prabowo memiliki kemampuan untuk menjalankan transformasi, karena sosok Prabowo mirip Deng Xiaoping di China, katanya.

Jika kita melakukan searching tentang “Ray dan Deng Xiaoping”, ternyata Ray telah berulang kali menyebut kepemimpinan Deng Xiaoping sebagai referensi penting bagi kesuksesan sebuah negara untuk maju. Pada tahun 2023, Ray menyematkan hal itu pada Perdana Menteri India, Narendra Modi, dan pada tahun 2024 terhadap Pangeran MBS, Saudi Arabia. Ray yang mengklaim pernah berinteraksi dengan Deng, tentu melihat jalan Deng adalah jalan yang tepat untuk sebuah kemajuan. Meskipun Deng adalah tokoh RRC era 80-90 an, namun dalam analisa kontemporer, Ray memasukkan point perubahan teknologi, khususnya Artificial Intelligent, sangat penting dimasukkan sebagai unsur analisis saat ini.

Prabowo dan Deng Xiaoping tentu mempunyai kesamaan, sebagaimana imajinasi Ray. Namun, keduanya juga tentunya berbeda. Begitu pula latarbelakang persoalan negara yang sedang mereka hadapi, baik internal maupun internasional.

Dengism adalah sebuah istilah yang disematkan untuk pandangan politik dan ekonomi Deng. Beberapa hal yang penting untuk diketahui dari Dengism adalah Pertama, Deng menolak “class struggle”.

Berbeda dengan Mao Zedong, pemimpin revolusi China, yang taat pada ajaran Marxisme -Leninisme, yakni perjuangan kelas sampai terwujudnya kekuasaan kaum proletar (popular Masses di Cina), Deng melihat bahwa untuk kemajuan bangsa China hanya bisa dicapai dengan berkompromi kepada sistem kapitalis. Perjuangan ala Mao yang membuat terbunuhnya puluhan juta rakyat China, karena kelaparan (famine 1958-62), merubah cara pandang Deng terhadap jalan Komunisme.

Menurutnya, Komunisme harus dirubah menjadi Sosialisme Berkarakter China, yakni mengadopsi cara-cara kapitalis dalam pembangunan. Deng, yang berkuasa sejak 1978, dengan strategi “Reform and Opening Up” membangun kota-kota tepi pantai selatan secara besar-besaran sebagai kota kota kapitalis. Pembangunan pedesaan yang berbasis komunal direformasi menjadi berbasis keluarga. Teknologi dimajukan. Internasional politik dan ekonomi dibuka. Namun, cara kapitalis ini dikontrol oleh Partai Komunis China alias Negara Komunis. Sehingga, dikenal sebagai State-Capitalism.

Prabowo dan Deng yang tidak anti kapitalis itu, keduanya berasal dari ideologi sosialisme. Namun, kaderisasi Prabowo berada ditangan bapaknya, merujuk pada berbagai statement adiknya, Hashim Djojohadikusumo, sebaliknya Deng Xiaoping mengalami kaderisasi dalam organisasi Partai Komunis China. Hal ini membuat kepemimpinan Prabowo lebih individualistik, sedangkan Deng lebih kolektif.

Kedua, Prabowo dan Deng mempunyai kesamaan mencintai petani, sebagai basis perjuangan. Namun, keduanya berbeda arah. Prabowo meyakini bahwa kolektivisme di pedesaan harus menjadi kekuatan petani. Ini tercermin dari langkah terkini Prabowo membangun 70.000 koperasi di desa. Sebaliknya, Deng, karena trauma dengan kolektivisme era Mao, menghilangkan basis-basis komunal termasuk mengecilkan koperasi di pedesaan. Deng bahkan memberi kesempatan kapitalis masuk ke pedesaan.

Ketiga, Prabowo dan Deng sama-sama ragu soal demokrasi. Pada awal kepemimpinannya Deng Xiaoping mulai memberikan kebebasan kampus-kampus untuk mengkritisi pemerintah. Namun, pada tahun 1989, setelah 11 tahun berkuasa, Deng Xiaoping melakukan pembantaian Tiananmen, dengan ribuan korban, ketika mahasiswa berdemonstrasi. Kejadian ini sebagai tanda kekerasan negara mulai diberlakukan. Prabowo Subianto sendiri sering terlihat ragu, terkadang merespon kritik, seperti kasus pembatalan kenaikan PPN 12%, namun di sisi lain mengejek “ndasmu” kepada pengkritiknya.

Keempat, Prabowo dan Deng Xiaoping memikirkan rencana jangka panjang untuk membuat negaranya menjadi negara besar. Keduanya bukan pencuri. Keduanya anti koruptor. Keduanya tidak terjebak pada nepotisme keluarga, seperti Jokowi, dll. Namun, Deng, memastikan regenerasi kepemimpinan dalam jalur partai. Sebaliknya, Prabowo, akan banyak bersandar pada militer. Terlihat dari rencana penempatan ratusan militer pada program sipil (lihat Tempo edisi terbaru, 200 tentara dilatih di Unhan untuk mengisi jabatan sipil).

Meskipun Prabowo adalah contoh teladan pemimpin yang membangun partai politik sebagai alat perjuangan, namun belum terlihat upaya Prabowo membuat partainya menjadi instrumen utama perjuangan Ideological.

Kelima, Prabowo dan Deng Xiaoping adalah pemimpin besar yang diakui pada level dunia. Namun, keduanya berbeda dalam urusan agama. Meskipun Deng Xiaoping menghapus pasal pelarangan agama di era Mao Zedong, dia tidak pernah menyandarkan agama dalam ideologinya. Sebaliknya, Prabowo memasukkan berbagai sistem kebaikan yang bersumber dari agama dalam ideologinya. Bahkan, dalam berbagai pidatonya, Prabowo memasukkan kata-kata Allah SWT sebagai sumber kepastian tertinggi.

Penutup

Penyamaan Prabowo dan Deng Xiaoping yang dilontarkan konglomerat Investor Guru Raymond Thomas Dalio, di istana Presiden RI beberapa hari lalu, memberi kita kesempatan untuk melihat Indonesia ditangan Prabowo ke depan, dengan membandingkan kedua sosok tersebut. Semua manusia di bumi ini melihat perkembangan China 100 tahun terkahir sangat menakjubkan. China menjadi salah satu negara terkaya di dunia, sekaligus negara paling adil untuk rakyat mereka. Sebaliknya, Indonesia selama ini negara paling kejam terhadap rakyatnya, namun paling memanjakan elit penguasa. Apakah ditangan Prabowo, negara ini akan berguna untuk rakyatnya? Apakah “Kabur Dulu Aja” bisa berbalik? Apakah gaji-gaji milyaran elit BUMN bisa didekatkan besarnya dengan gaji gaji lepas makan kaum buruh pabrik?

Semoga pandangan Ray Dalio atas kepemimpinan Prabowo bisa benar dan mewujudkan cita-cita pendiri bangsa, yakni Kemakmuran Untuk Semua Orang.

Penulis : Dr. Syahganda Nainggolan, Sabang Merauke Circle

Prabowo, Puasa dan Semangat Bebas Korupsi Mendukung RIKA Meraih Jakarta 1 Memperingan Target Pencapaian Jokowi-Kaesang-Gibran

Prabowo, Puasa dan Semangat Bebas Korupsi

Hedi Batubara 28 Februari 2025

MoneyTalk, Jakarta – Antrian motor mengular isi BBM di Pom Bensin milik Belanda, Shell Company, menjadi topik hangat pagi ini. CNN Indonesia, misalnya, dalam judul “Antrean SPBU Shell Mengular, Mendadak Ramai Usai Isu BBM Oplosan”, mengutip berbagai pengantri yang tidak percaya lagi dengan bbm pertamax pertamina. Bahkan, antrian terjadi setelah pertamina memberi keterangan resmi tidak ada oplosan, melainkan blending.

Dibongkarnya korupsi di pertamina ini merupakan semangat Prabowo untuk membersihkan BUMN dari praktek-praktek korupsi. Sebelumnya, Prabowo Subianto sudah menunjukkan kepada rakyat dengan meminta korupsi di PT. Timah, yang melibatkan suami artis Sandra Dewi, dihukum berat. Dalam pertemuan dengan pimpinan redaksi selama 6 jam beberapa waktu lalu, terdapat bocoran isu bahwa Prabowo akan menangkapi semua pimpinan BUMN yang terlibat korupsi selama 10 tahun belakangan ini. Langkah Prabowo ini dikatakan karena sudah memberi “voor” (kesempatan) mengembalikan uang korupsi selama 100 hari pertama pemerintahannya. Setelah itu dia akan bertindak tegas.

Pemerintahan bersih adalah aset besar bagi kemajuan bangsa. Kita melihat dengan terbongkarnya kasus “BBM Oplos” ini, kemarahan rakyat ditunjuk dengan membeli produk asing. Jika korupsi terbuka dan diberbagai sektor, maka kebanggaan rakyat atas bangsanya runtuh. Bagaimana mau membicarakan Indonesia Emas kalau rakyatnya tiap hari dilanda kecemasan?

Korupsi dan Budaya

Prabowo Subianto mencoba untuk membasmi korupsi. Namun, mahasiswa masih menyatakan “gelap”. Gerakan “Indonesia Gelap” tentunya harus dipahami karena rakyat belum bisa meyakini langkah Prabowo. Langkah Prabowo selama ini secara struktural memang nyata menggeser dan menggusur dominasi oligarki rakus, yang menjadi sumber korupsi. Namun, persepsi mahasiswa dalam menyikapi kedekatan Prabowo dan Jokowi adalah negatif. Mereka bergerak untuk mengadili Jokowi. Hal itu masuk dalam salah satu tuntutan mereka, selain pemerintah yang bersih dan transparan. Selama Prabowo secara simbolis menyatakan intim dengan Jokowi, maka selama itu pula keraguan mahasiswa terjadi.

Korupsi di Indonesia sudah menjadi lingkaran setan. End to end. Korupsi bukan hanya terjadi dalam pemerintahan dengan merampok uang APBN dalam kisaran 30-50%. Namun, juga di BUMN. Selama sepuluh tahun pemerintahan Jokowi diperkirakan ribuan triliun uang dikorupsi, baik disektor tambang, minyak, hutan, impor, ekspor, keuangan, dll. Bahkan, korupsi mendapatkan dukungan legal, berupa undang-undang. Dalam hal terkahir ini, misalnya, di sektor sawit, Luhut Panjaitan mengatakan pemerintah akan memutihkan penguasaan sawit ilegal 3,3 juta Ha karena sesuai UU Omnibuslaw Ciptaker (lihat “Luhut Sebut Pemerintah Terpaksa Akan Memutihkan 3,3 Juta Hektare Lahan”, CNN Indonesia 23/6/2024).

Padahal penguasaan sawit ilegal itu adalah perampokan aset negara terbesar.

Secara struktural, Prabowo dengan kekuasaannya, misalnya tidak tunduk pada UU Omnibuslaw Ciptaker keparat itu. Dalam dialognya dengan Jumhur Hidayat pada bulan November 2024 lalu, Prabowo mengatakan tidak akan menuruti pasal dalam UU Omnibuslaw seperti dirujuk Luhut Panjaitan. Luhut sebelumnya mengatakan secara logika pemerintah harus tunduk pada UU dan memutihkan tanah hasil rampokan itu. Dalam berita CNN itu kata Luhut,”Ya mau kita apakan lagi, masa mau kita copot ya kan nggak, logika kamu saja, ya kita putihkan. Terpaksa,”.

Sebaliknya, Prabowo memiliki logika kebalikannya Luhut, yakni perampokan tanah negara adalah kejahatan, tanah itu harus diambil negara kembali. UU yang disahkan untuk kejahatan adalah sebuah kejahatan pula. Akhirnya, Prabowo membentuk satgas sawit illegal, yang sedang bekerja mengembalikan tanah negara kepada negara.

Keberanian Prabowo Subianto tentu perlu diapresiasi. Rakyat harus mendukung langkahnya dalam pemberantasan korupsi. Namun, korupsi dalam sejarahnya bukanlah persoalan struktural saja, melainkan juga persoalan budaya. Seorang pejabat daerah, misalnya, merasa kurang sopan jika tidak memberikan “oleh-oleh” kepada pejabat pusat yang datang berkunjung. Padahal, pajabat pusat itu sudah dibiayai negara, termasuk uang sakunya. Begitu juga ketika seorang pejabat mengunjungi pesantren atau bertemu kyai. Mereka malu tanpa membawa sesuatu. Perilaku ini berasal dari budaya kita yang senang memberi. Namun, budaya ini akhirnya berkembang menjadi suatu keharusan.

Dalam sejarahnya, beri-memberi sesuatu itu merupakan keikhlasan. Selanjutnya di era Orde Baru dilakukan “di bawah meja”. Sekarang berkembang menjadi keharusan di depan untuk memuluskan projek, pengangkatan pejabat, penerbitan surat-surat keputusan, dll. Kalau band Sukatani, dengan lagu “bayar, bayar, bayar” yang hanya menyasar polisi, sesungguhnya sudah terjadi di mana2. Kalau istilah Mahfud MD, ketika dia menjadi menteri Jokowi, korupsi terjadi di seluruh penjuru angin. Total.

Dengan demikian, maka Prabowo harus juga memikirkan langkah budaya dalam pemberantasan korupsi, bukan saja struktural via kekuasaan. Langkah budaya ini seharusnya dipikirkan Fadli Zon sebagai menteri kebudayaan, bagaimana bangsa kita menemukan moral yang anti korupsi.

Refleksi Puasa dan Ramadhan

Pada bulan suci Ramadhan ini kita diwajibkan berpuasa, mendekatkan diri kepada Allah dan menjauhi setan. Puasa adalah menemukan kembali diri kita menjadi manusia seutuhnya. Manusia seutuhnya adalah tidak mencuri dan berbohong. Manusia seutuhnya juga menghindari kerakusan dan merasakan penderitaan orang lain atau solidaritas.

Kaum strukturalis selalu melihat bahwa faktor-faktor ekonomi adalah dominan dan bersifat terstruktur. Manusia digerakkan oleh motif ekonominya alias manusia adalah binatang ekonomi. Namun, Islam memandang manusia dapat mencapai kesempurnaan jika dia mampu mensubordinasikan nafsu materialnya dalam keutamaan spritualitas. Keutamaan spritualitas bisa dicapai oleh orang-orang kaya maupun orang-orang miskin. Dalam pandangan strukturalis orang-orang miskin sama sekali tidak berdaya. Sebaliknya, dalam pandangan Islam orang-orang miskin dapat menjadi tauladan juga.

Lauren Booth, ipar eks PM Inggris yang juga pengawas Danantara, Tony Blair, umpamanya, masuk Islam pada 2010, belajar dari orang miskin. Sebagaimana diberitakan, dia masuk Islam karena melihat seorang nenek miskin berpuasa di Palestina, ketika dia mengunjungi rumah tersebut sebagai wartawan. Lauren bertanya kenapa sudah miskin nenek itu masih mau menahan lapar, berpuasa. Nenek tersebut menjawab bahwa dia berpuasa untuk merenungkan nasib orang-orang yang lebih miskin darinya. Filsafat nenek tersebut membuat Lauren refleksi diri dan masuk Islam. Jadi, orang miskinpun bisa menjadi tauladan kehidupan.

Semua individual melakukan kontrak politik langsung kepada Allah SWT untuk hal Puasa. Sebab, Allah mengatakan bahwa puasa adalah urusan diri Nya langsung pada manusia. Sedangkan ibadah lain, sifatnya lebih kolektif. Dengan Puasa manusia diminta mengendalikan hawa nafsunya. Nafsu berbohong, mencuri, mengumbar sensualitas, nafsu makan rakus, dll. Pengendalian ini akan membuat manusia mampu menjadikan dirinya menghormati hak-hak hidup orang lainnya. Dengan melatih diri selama sebulan, maka manusia diharapkan menjadi baik dan tidak mengambil hak-hak orang lain.

Pada bulan Ramadhan, manusia juga diwajibkan membayar Zakat dan memperbanyak infak serta sedekah. Kewajiban membayar Zakat adalah sebuah “Community Welfare”. Pembayaran Zakat merupakan kesadaran individual bukan karena tekanan kekuasaan. Sehingga saling tolong menolong dalam masyarakat merupakan gerakan gotong royong yang dianjurkan Pancasila juga.

Peranan negara dalam mendorong manusia menemukan kembali dirinya seharusnya cukup besar. Pemerintahan Prabowo dapat mengambil peran dengan mendukung kekhusukan masyarakat berpuasa. Jika di awal era Jokowi mayoritas umat Islam diganggu dengan tema “orang berpuasa harus menghormati yang tidak berpuasa” dengan cara membebaskan warung boleh buka selama Ramadhan, maka ke depan harus dikembalikan seperti dahulu kala, yakni warung-warung dibatasi bukanya hanya untuk musafir.

Membuat deislamisasi di Indonesia, seperti era Jokowi, akan menghasilkan manusia-manusia korup yang makin sadis. Justru sebaliknya, mendorong Islamisasi akan membuat manfaat agama bagi perkembangan manusia-manusia Soleh lebih gampang. (Catatan: Kita harus bangga dengan Prabowo yang mengangkat menteri Pendidikan Tinggi Sainstek kemarin lalu, Brian. Di era Jokowi, Brian ini setiap saat dihujat, di bully, dan dilaporkan ke polisi oleh kaum2 anti Islam di ITB, karena dianggap radikal).

Masyarakat sendiri juga harus mendorong pembentukan manusia-manusia berakhlakul kharimah. Saling dukung dalam masyarakat merupakan kerja kebudayaan. Jika ini berhasil, maka manusia-manusia yang bermental korup akan mengecil jumlahnya. Jika ini dikombinasikan dengan gerakan anti korupsi oleh Prabowo, sinergitas akan menghasilkan Indonesia bebas korupsi.

Penutup

Prabowo Subianto melakukan gerakan anti korupsi secara struktural dengan membabat koruptor koruptor di Pertamina, Timah, Pajak, dll sesuai janjinya. Namun, mahasiswa masih melihat kegelapan. Khususnya karena mahasiswa ingin bukti konkret adili Jokowi.

Sambil menunggu pengaruh gerakan anti korupsi Prabowo, ada baiknya kita, manusia-manusia Indonesia, merefleksi diri selama bulan Ramadhan, dengan berpuasa. Puasa adalah cara mengendalikan nafsu binantang kita, kerakusan. Puasa juga adalah momentum merasakan penderitaan orang lain, yang miskin. Bulan Ramadhan dengan instrumen Zakat kita juga masuk pada filsafat Gotong Royong untuk saling tolong menolong.

Gerakan struktur oleh Prabowo jika sinergi dengan gerakan pembersihan diri melalui Puasa, yang dilakukan mayoritas rakyat, maka Indonesia bersih akan segera terwujud. Mampukah kita?

Marhaban ya Ramadhan. Mohon maaf lahir dan batin

Penulis : Dr. Syahganda Nainggolan, Sabang Merauke Circle

Prabowonomics dan 2029 Direktur The Great Institute, Syahganda Nainggolan

Prabowonomics dan 2029

Hedi Batubara 19 Februari 2025

MoneyTalk, Jakarta – Jenderal Soesilo Bambang Yudhoyono, Jenderal Kostrad ternama di Indonesia, meminta penugasan dari Jenderal Prabowo Subianto, Jenderal Kopassus ternama, ya sebuah penugasan. Itu disampaikan SBY dalam closing speech pada acara Silaturahmi Partai Koalisi Indonesia Maju, di Hambalang, kemarin.

Dalam pidatonya tersebut, SBY mengatakan kesetiaannya pada Prabowo sejak di dalam hati. Tidak mendua. Sebagai mantan presiden dan pemimpin koalisi parpol pendukungnya, 10 tahun, SBY mengatakan dalam koalisi saat ini dia adalah anggota koalisi. Konsekwensinya, untuk itu, dia mengatakan bahwa dia akan loyal dan setia penuh pada Prabowo, dalam visi, agenda dan program-program pembangunan.

Bahkan, lanjut SBY, insya Allah dukungan dia bukan hanya 5 tahun, tapi berlanjut sampai 10 tahun ke depan.

Sebagai penutup acara koalisi parpol tersebut tentu saja penghormatan terbesar diberikan Prabowo kepada SBY, rivalnya sejak berkarir di militer di era Orde Baru. Ini selain bisa menunjukkan “keutuhan” simbolis baret merah dan baret hijau kalangan militer, juga menunjukkan keutamaan SBY dibandingkan Jokowi di forum tersebut. Tentu saja memang harus demikian, karena jika Jokowi diberikan forum terhormat itu, maka kewibawaan KIM akan hancur nantinya.

Saat ini, selain diketahui Jokowi kurang wawasan dibandingkan SBY dan Prabowo, sebagaimana kita ketahui, rakyat juga sudah ingin Jokowi diadili atas berbagai kebijakannya di masa pemerintahannya. Kekurangan wawasan Jokowi juga terlihat dari pidatonya tadi di HUT Gerindra, yang mengatakan Prabowo tidak berani dikritik karena kuat, sebaliknya dia dikritik terus karena lemah saat ini. Padahal kritik mengkritik terjadi karena, antara lain, seseorang pemimpin itu koruptor atau bukan.

Prabowonomics vs. Sbynomics

Prabowonomics adalah definisi paradigmatik, prinsip-prinsip, model pembangunan dan berbagai agenda kemakmuran yang dicetuskan oleh Prabowo Subianto. Hal ini dapat kita deskripsikan dari buku-bukunya, kampanyenya (seperti Asta Cita), pikiran bapaknya sebagai pendiri Partai Sosialis Indonesia, pikiran kakeknya sebagai pendiri koperasi di Indonesia dan 100 hari pertama pemerintahannya. Ada 3 hal prinsip yang perlu diketahui, pertama, Ekonomi Pancasila. Dalam pandangannya di Bappenas akhir tahun lalu, Prabowo menjelaskan bahwa dia penganut ekonomi Pancasila.

Ekonomi Pancasila adalah meramu unsur yang terbaik dari Planned Economy (Ekonomi Terencana) dan mengambil yang baik dari sistem ekonomi liberal. Ekspansi secara besar-besaran yang dilakukan Prabowo dalam makan bergizi gratis (MBG), dengan memangkas berbagai anggaran sektor lainnya, menunjukkan mimpi sosialistik pembangunan kita. Meskipun mix ekonomi dikenal di barat, seperti “Third Way” di Eropa atau “New Deal” di Amerika, namun pilihan Prabowo ini lebih mengarah ke sosialisme negara-negara Skandinavia.

Sbynomics sendiri bersandar pada 3 hal, Pro Growth, Pro Job dan Pro Poor. Jika kita menarik rentang garis, maka paradigma Sbynomics lebih kanan dari tengah, sebaliknya Prabowonomics, lebih kiri dari tengah. SBY melihat pembangunan itu dalam paradigma “Growth and equity”, sedikit juga ke arah “growth then equity”. Sebaliknya, Prabowo melihat pembangunan dalam paradigma “Growth through equity”.

Pilihan Prabowo ini bisa disejajarkan dengan pikiran Xi Jinping ketika meluncurkan kampanye “Common Prosperity”. Xi melakukan pekerjaan sosialisme besar-besaran, 2021, setelah China berhasil menghancurkan kemiskinan di bawah 0,5% (dari 90% tahun 1978). Sosialisme ini adalah “merampok” orang-orang kaya China seperti Ali Baba, Tencent dan lainnya untuk mengeluarkan ratusan triliun kepada rakyat miskin mereka. Selain itu mewajibkan orang-orang kaya itu menciptakan lapangan kerja yang mensejahterakan.

Sebab, menurut Xi, tugas negara bukan saja menghilangkan kemiskinan, tetapi juga membuat kesenjangan menipis. Dalam ideologi “Common Prosperity”, ajaran moralnya adalah semua perusahaan kaya dan orang kaya China tidak boleh mengkhianati bangsanya. Kenapa? Karena mereka kaya dari sana.

Prabowo sendiri melakukan langkah seperti itu ketika memastikan pengeluaran anggaran terbesar harus kepada rakyat miskin. Prabowo tidak tunduk pada teori “free market economy” ketika dia menaikkan upah buruh meroket dan bahkan tidak menghadiri acara rutin presiden membuka BEJ di awal tahun. Dalam pidatonya tadi Prabowo berjanji mencekik leher pengusaha yang mengambil untung berlebihan. Dia ingin petani segera makmur. Semua ini bersandar pada Ekonomi Pancasila, yakni pasal 33 UUD 45.

Aset-aset Sawit, laut, tambang dan lainnya yang salah kelola diambil lagi dan nantinya dibagikan kepada rakyat. Dalam 100 hari pemerintahannya, terbukti berbagai aset negara yang sudah dirampok di era Jokowi, seperti sawit ilegal dan kasus “pagar laut Tangerang” diambil kembali oleh Prabowo. Perampok kekayaan negara yang merajalela di era Jokowi dihukum berat, seperti kasus Harvey Moeis.

Kembali ke SBY, dia memang jauh di atas Jokowi ketika mengurangi pengangguran dan kemiskinan secara rerata. Selama 5 tahun pertama Jokowi, kemiskinan berkurang rerata 0,2% setahun. Sebaliknya, SBY mengurangi 2,4% setahun. Namun, kesenjangan di era SBY (apalagi Jokowi) masih terus meningkat. Inilah mungkin yang sedang dikoreksi oleh Prabowo, yakni dia akan memeratakan kemakmuran.

Tantangan Prabowo menjalankan visi pembangunannya adalah kesetiaan dan kapasitas pendukung koalisinya. Dalam pidatonya SBY mengatakan bahwa yang utama dalam berkoalisi haruslah mulai dari dalam hati loyal pada Prabowo. Lalu, setelah loyal dan setia, perlu melakukan yang terbaik. Tantang global Prabowo mungkin lebih ringan dari SBY, dari segi dominasi global. Saat ini multipolarisme dunia, khususnya era Trump, terjadi. Begitupun, SBY berhasil menghentikan ketergantungan pada IMF dengan pelunasan hutang.

Penutup

Tantangan besar Prabowo dalam mewujudkan mimpinya membangun kesejahteraan bersama (Common Prosperity) disebutkan SBY dalam pidatonya adalah loyalitas tunggal dan semangat melakukan pengabdian terbaik. Untuk itu, SBY menyatakan loyal kepada Prabowo, siap bekerja keras, siap ditugaskan untuk bekerja.

Namun, Prabowo harus tetap melihat perbedaan antara paradigma pembangunan Prabowo dan SBY yang sedikit berbeda. Prabowo lebih sosialistik (tengah kekiri), sebaliknya SBY lebih liberal (tengah sedikit kekanan). Meskipun SBY berhasil jauh melampaui Jokowi dalam pembangunan rakyat, misalnya, namun kesenjangan juga melebar. Dengan demikian, meskipun SBY dengan semua kelompok mendukung Prabowo, dukungan itu harus sampai ke ideologi pembangunan yang bersifat paradigmatik. Pembangunan untuk petani, buruh, nelayan dan kaum miskin lainnya. Pengusaha rakus akan dicekik, seperti pidato Prabowo tadi di Gerindra.

Loyalitas, kerja keras dan motivasi pengabdian pendukungnya harus bersifat ideologis. Apalagi jika dukung mendukung ini sampai 10 tahun ke depan. Sementara, rakyat butuh kemakmuran segera dan segera, bukan terus menunggu.

Penulis : Dr. Syahganda Nainggolan, Sabang Merauke Circle

Prabowo, Gerindra dan Mampusnya Para Koruptor IMG-20241223-WA0053

Prabowo, Gerindra dan Mampusnya Para Koruptor

Hedi Batubara 14 Februari 2025

MoneyTalk, Jakarta – Selamat ulang tahun Gerindra, partai besutan Prabowo. Selamat juga atas terpilihnya kembali Prabowo sebagai ketua umum sekaligus ketua dewan pembina.

Hadiah ulang tahun Gerindra di hari ini sepertinya ditandai dengan hukuman 20 tahun penjara atas Harvey Moeis, kasus korupsi timah senilai Rp. 300 T, di pengadilan tinggi, yang sebelumnya hanya divonis 6,5 tahun. Vonis ini sejalan dengan keinginan Prabowo yang dengan marah di akhir tahun lalu mendengar kasus ini dihukum ringan. Dengan tindakan hakim pengadilan tinggi, upaya Prabowo memampuskan para koruptor menjadi titik balik, di mana di era lalu koruptor berpesta pora.

Tentu saja Prabowo bukan mencampuri urusan yudikatif. Namun, dengan upaya Prabowo membongkar habis koruptor dijajaran yudikatif, seperti kasus Zarof Ricar, mafia peradilan dengan penghasilan hampir satu triliun rupiah, membuat kemarahan Prabowo ditakuti para hakim itu.

Ketegasan Prabowo melawan korupsi telah merambah ke pejabat-pejabat negara yang korup. Penangkapan Dirjen Anggaran Kemenkeu dan penggeledahan kantor Dirjen Migas terkait urusan korupsi merupakan sinyal implementasi pidato Prabowo terbaru, anti korupsi , di Harlah NU. Di mana Prabowo mengatakan cukup memberikan peringatan selama 100 hari. Saatnya sekarang bertindak.

Prabowo juga melakukan pemangkasan anggaran besar-besaran terkait inefisiensi pemerintahan. Professor Dasco dalam pidatonya di acara Sabang Merauke Circle, 7/2/25, sudah mengisyaratkan terjadi ketidak jelasan atas anggaran ATK yang mencapai puluhan triliun rupiah. Dengan memotong anggaran birokrasi ini, diharapkan mentalitas pengabdian pegawai negeri, polisi dan militer sepenuhnya mengabdi pada rakyat. Prabowo mengatakan kepada militer misalnya, semua atribut militer itu, termasuk pakaiannya adalah dari rakyat. Hal itu diungkapkan Prabowo pada pertemuan dengan seluruh jajaran militer di Bogor, minggu lalu.

Peran Gerindra

Keberhasilan pemimpin besar di manapun berkuasa tergantung pada partai politik pendukungnya. Dan atau bersama militer. Saat ini konsolidasi militer dalam genggaman Prabowo terus berlangsung. Namun, militer di manapun berada adalah kekuatan pertahanan bukan pembangunan. Untuk itulah peranan partai politik dibutuhkan.

Ketika Suharto berkuasa, tahun 1968, membangun (partai) Golkar untuk menopang kekuasaannya. Prabowo membangun Gerindra untuk menopang kekuasaannya.

Penerjemahan cita-cita seorang pemimpin besar seperti Prabowo, hanya bisa diwujudkan melalui partai. Ketika Prabowo memimpikan suatu masyarakat ideal, seperti kemakmuran yang dibagi secara hampir merata kepada setiap rakyat, maka pesan ini harus menjadi ideologi partai. Begitu juga pengimplementasian ideologi itu, sehingga mampu menjadi agenda-agenda pembangunan yang berkeadilan.

Setelah 17 tahun berdiri, Prabowo telah mempunyai partai yang besar. Meskipun dalam porsentase kemenangan pemilu masih di bawah PDIP dan Golkar, tapi kepiawaian jajaran elit Gerindra, seperti Professor Dasco dan sekjennya, mampu mengendalikan koalisi partai yang mendukung Prabowo. Disamping itu, Profesor Dasco, sebagai ketua harian Gerinda, mampu menterjemahkan secara cepat dan tepat pikiran-pikiran dan ideolog Prabowo Subianto tersebut. Sehingga, terlihat, sepanjang 100 hari pemerintahannya, Prabowo mampu menunjukkan arah pembangunan yang ideologis, bukan mau menjalankan perampokan tambang-tambang, laut, tanah air, dll, seperti era lalu.

Partai adalah arah. Selama arah benar, maka kekuatan lainnya dapat mendukungnya, seperti keterlambatan militer dalam pembangunan yang mulai membesar di era Prabowo.

Namun, kebesaran Prabowo, sebagai pemimpin besar, saat ini, lebih besar dari kapasitas partainya. Hal ini juga terjadi ketika dulu Suharto berkuasa. Untuk itu, kedepan, Gerindra perlu memperbesar kapasitasnya, seperti mulai merekrut kaum aktifis (eks kampus), kaum cendikiawan, eks militer secara massif. Dahulu, Suharto merekrut semua aktifis mahasiswa, seperti Sarwono, Akbar Tandjung, Rahman Tolleng, David Napitupulu, Fahmi Idris, dll memperkuat Golkar.

Kenapa? 

Karena partai seperti Gerindra saat ini membutuhkan sebanyak-banyaknya kekuatan idealis. Prabowo yang idealis pastinya tidak membutuhkan kekuatan pragmatis sebagai energi penopang dirinya.

Disinilah pentingnya Prabowo menunjukkan Professor Dasco atau dengan tim lainnya, yang ideologis, memikirkan secepatnya pembesaran kapasitas Gerindra tersebut.

Penutup

Sudah jelas bahwa kenaikan hukuman lebih dari 300% atas Harvey Muis yang dijatuhkan hakim pengadilan tinggi atas kasus korupsi barbar sumberdaya alam kita dimampuskan Prabowo. Ini adalah ideologi Prabowo. Ideologi Anti Korupsi. Dan ini merupakan hadiah bagi Prabowo dan Gerindra yang sedang berulang tahun.

Kehendak Prabowo Subianto memakmurkan rakyat saat ini tentu membutuhkan peningkatan kapasitas partainya. Sebab, partai adalah alat ideologis bagi pemimpin ideologis seperti Prabowo. Di sini pentingnya refleksi 17 tahun Partai Gerindra. Prabowo harus secepatnya membentuk tim pemercepat kekuatan partainya. Bisa jadi Prof Dasco dan tim segera mengidentifikasi kebutuhan meningkatkan kapasitas partainya itu untuk didiskusikan ke Prabowo.

Di era Suharto pada tahun 60 an adalah merekrut semua eks aktifis mahasiswa KAPPi/KAMI masuk ke Golkar. Saat ini tentu ada jalan lainnya.

Selamat ulang tahun Gerindra, selamat atas terpilihnya Prabowo sebagai ketua umum, semoga kerja politik ideologis yang progresif revolusioner bisa segera berjalan. Rakyat menunggu.

Penulis : Dr. Syahganda Nainggolan, Sabang Merauke Circle

Prabowo Bukan Bajingan Tolol Direktur The Great Institute, Syahganda Nainggolan

Prabowo Bukan Bajingan Tolol

Hedi Batubara 6 Februari 2025

MoneyTalk, Jakarta – “Ada yang mengatakan saya tolol, gak apa-apa.”, “ada juga yang menyebut saya bajingan tolol, saya enggak mau menyebut ini siapa, tapi kalian sudah tahulah siapa”, demikian petikan pidato Prabowo Subianto di acara Harlah 102 NU kemarin. Prabowo kecewa dengan jajaran di kepemimpinannya yang sudah berkali-kali diingatkan masih belum faham. Namun, katanya, setelah 100 hari, jika masih bandel, ndablek dan tidak mengikuti aliran ideologis perjuangan rakyat, akan disingkirkannya.

Persoalan yang akan saya bahas di sini adalah soal “bajingan tolol”. Sebab, bajingan tolol adalah kosa kata yang hanya terkait seorang tokoh, yakni Rocky Gerung. Istilah ini hampir mengantarkan Rocky ke penjara beberapa waktu lalu.

Istilah Bajingan Tolol ini dialamatkan Rocky kepada Jokowi, ketika berbicara dihadapan para pemimpin buruh pimpinan Jumhur Hidayat saat lalu. Rocky mengatakan bahwa gerakan gerakan buruh hanya bisa mendapatkan keadilan dari jalanan. Maka, Rocky mendukung rencana aksi sejuta buruh saat itu untuk menuntut penghapusan UU Omnibuslaw Ciptaker dan tuntutan lainnya. “Duduki jalan-jalan, jalan tol, pabrik-pabrik”, dorong Rocky. Lalu Rocky mengatakan bahwa mengharap pemerintah saat itu, di bawah rezim Jokowi, tidak mungkin. Karena, menurutnya, Jokowi hanya peduli dengan dirinya sendiri, keluarga dan keturunannya. Jokowi tidak peduli dengan nasib bangsa dan buruh. Jokowi adalah Bajingan Tolol, kata Rocky.

Potongan video acara itu, dihadapan buruh pimpinan Jumhur Hidayat, viral. Berbagai pimpinan PDIP menggerakkan orang-orang mengejar Rocky dan melaporkan Rocky ke polisi. Bahkan, ketika di kantor polisi, aktifis perempuan PDIP Vina Bule, melabrak Rocky dan memaki-maki dia. Semua ini dilakukan jajaran PDIP karena begitu cintanya pada Jokowi.

Jajaran (oknum) elit Gerindra yang dekat dengan Prabowo membela Rocky. Mereka bekerja keras membantu Rocky agar tidak di penjara. Saya sendiri berkali-kali perang debat di TV One dengan pecinta Jokowi, seperti Ngabalin KSP, Dedi Sitorus PDIP dan Irma Chaniago Nasdem. Menurut saya, istilah Bajingan Tolol yang disematkan kepada Jokowi adalah istilah yang tepat dan proporsional.

Problemnya beberapa waktu kemudian, saat dulu itu, Rocky podcast dengan sebuah podcaster, tentang bajingan tolol. Pada saat itu Rocky mengulang bahwa memang Jokowi adalah bajingan tolol. Namun, ada satu bagian Rocky “slip of tongue” alias keselip lidah menyebut presiden ke delapan. Lalu, Rocky dalam podcast itu meralat maksudnya presiden ketujuh. Sayangnya, bagian podcast presiden kedelapan itu dipotong dan diedit seolah-olah Bajingan Tolol itu presiden kedelapan. Akhirnya geger viral seolah olah Rocky menuduh Prabowo bajingan tolol, karena presiden kedelapan kita adalah Prabowo.

Beberapa petinggi Gerindra berusaha memverifikasi hal ini kepada Rocky. Salah satu petinggi Gerindra, mengundang Rocky ke kantornya di Kemang, telah mendengar penjelasan Rocky. Saya dan Jumhur ada di situ. Di sisi lain, Rocky juga ketemu petinggi Gerindra lainnya. Menjelaskan video viral itu editan dan fitnah.

Rocky Kritik Ganjar di Pilpres

Dalam pilpres lalu Rocky bukan lah penentang Prabowo. Ada tiga hal yang menjadi jejak digital tentang itu. Pertama, Rocky menolak dan kecewa ketika barisan pendukung Anies pimpinan Tamsil Linrung ingin memakaikan jaket Anies ketika dia diundang pidato di sana. Rocky melempar jaket itu dan menyentak publik. Dia mengatakan datang untuk pencerahan massa, bukan untuk mendukung. Ini hanya karena sebuah co-eksistensi antara nilai yang ditawarkan Anies, yakni perubahan, dengan perjuangan Rocky selama itu. Kedua, Rocky menghadiri acara gathering Prabowo Mania, yang dilakukan Iwan Bule dan Immanuel Ebenezer di Solo ketika kampanye. Ketiga, Rocky marah terbuka diberbagai media, ketika Ganjar menyatakan jangan pilih presiden pelanggan HAM. Di sini Rocky mengatakan tidak ada hak Ganjar melakukan statement itu, sebab PDIP sudah mendukung Prabowo pada 2009. Ketiga jejak ini menunjukkan bahwa Rocky bukan anti Prabowo.

Selama Pilpres memang Rocky hanya menunjukkan ketidak sukaan pada Ganjar. Dalam berbagai kesempatan tertutup, Rocky mengatakan istilah “ABG”, asal bukan Ganjar, saat itu.

Rocky dan Prabowo 

Rocky ada filsuf besar. Dia adalah pewaris kelompok pemikir yang turun temurun sejak jaman penjajahan, yakni kelompok PSI (Partai Sosialis Indonesia). Terakhir kelompok ini bersama Dr. Syahrir dan Rahman Tolleng mendirikan Partai Indonesia Baru (PIB). Tradisi berpikir kritis kelompok ini merupakan tradisi yang dibangun Dr. Sutan Syahrir dan Professor Sumitro Djojohadikusumo (ayah Prabowo). Inti pemikirannya adalah sosialistik. Salah, satu tokoh mereka di era orde baru, yakni Prof Sarbini Soemawinata, pendiri fakultas ekonomi UI bersama Prof Soemitro, menggagas pembangunan dari desa dengan penggelontoran uang sebesar besarnya di desa. Tentang ideologi mereka, salah satu guru politik saya, Adi Sasono, cucu pendiri Masyumi, mengatakan beda Masyumi dan PSI cuma satu, Masyumi ke Masjid kalau PSI ke pesta dansa, selebihnya sama.

Prabowo sendiri sebagai anak pendiri PSI itu pastilah pula memiliki garis ideologi sosialistik. Disini sebenarnya mengapa diberbagai rentang waktu terlihat Rocky adalah pendukung hebat Prabowo. Seperti pada kampanye 2019 untuk calon presiden, Prabowo sangat mengandalkan Rocky Gerung.

Keterpisahan Prabowo dan Rocky tentu dipahami karena adanya Jokowi sebagai “pembatas”. Demikian pula banyak aktifis lainnya mengalami “beda jalan”. Namun, seiring kemenangan Prabowo dan kembalinya Prabowo menunjukkan taringnya, maka sudah saatnya pejuang-pejuang kerakyatan saling bahu-membahu menyukseskan cita-cita Prabowo.

Pidato terakhir Prabowo di harlah NU kemarin, yang akan menyingkirkan para “kutu busuk”, adalah pekerjaan besar. Saatnya ke depan Rocky Gerung bisa secara terbuka bekerja keras untuk mendukung Prabowo. Semoga para petinggi Gerindra yang dahulu dapat informasi bahwa istilah Bajingan Tolol dan Rocky itu adalah fitnah semata, bisa meneruskan kepada Prabowo.

Penutup

Pidato Prabowo yang akan menyingkirkan orang-orang ndablek, bandel dan bekerja bukan untuk rakyat sangat memukau. Prabowo berpura-pura bodoh selam 100 hari pertama, tapi akan menyingkirkan mereka secepatnya jika tetap tidak faham tentang perjuangan kerakyatan Prabowo.

Sayangnya, dalam pidato itu Prabowo masih menyindir soal istilah “Bajingan Tolol” yang disematkan padanya oleh seseorang, yang pastinya semua orang tahu siapa dia. Istilah ini, Bajingan Tolol, terasosiasi dengan Rocky Gerung, yang hampir di penjara karena menuduh Jokowi Bajingan Tolol beberapa waktu lalu. Namun, istilah Bajingan Tolol dikaitkan dengan Prabowo adalah hanya karena editan podcast yang viral. Saat itu Rocky keseleo lidah menyebut presiden kedelapan. Namun, video aslinya utuh sudah diralat, maksudnya ke-7, Jokowi. Sayangnya yang viral versi editan yang memojokkan dan fitnah terhadap Rocky.

Pekerjaan besar presiden ke depan terlalu besar dan berliku. Sejauh 100 hari ini Prabowo sudah menunjukkan jati dirinya, pemimpin rakyat yang ideologis. Dia samasekali bukanlah Bajingan Tolol. Kita berharap Prabowo akan bersama Rocky menggusur si Bajingan Tolol yang asli.

Penulis : Dr. Syahganda Nainggolan, Sabang Merauke Circle

Prabowo Subianto dan Tentara Rakyat Direktur The Great Institute, Syahganda Nainggolan

Prabowo Subianto dan Tentara Rakyat

Hedi Batubara 18 Januari 2025

MoneyTalk,Jakarta – Brigadir Jenderal Harry Indarto, Tentara Angkatan Laut, bergerak cepat ke pantai Utara Banten bersama 600 marinir, pasukan katak, pasukan penyelam bawah laut serta melibatkan rakyat Banten membongkar pagar laut ilegal di sana, yang berbulan2 megah, tanpa ada seorangpun yang berani merubuhkannya.

Dalam keterangannya di media, Harry mengatakan bahwa gerakan dia membongkar pagar laut adalah respon cepat mematuhi perintah Presiden Prabowo Subianto melalui Kepala Staf TNI AL. Selain itu iya menegaskan bahwa TNI bersama rakyat, sepenuhnya untuk rakyat.

Rakyat Banten yang selama ini menderita dalam tekanan penjahat oligarki dan ulama penghisap darah rakyat serta aparat negara yang tunduk pada cukong hari ini telah terbebaskan. Ditangan Prabowo Subianto pembebasan tanah rakyat Banten di mulai. Hari ini dimulai pencabutan pagar laut secara bertahap. Ke depan pastinya Prabowo akan mengevaluasi PSN dan seluruh kebijakan kandidat presiden juara koruptor versi OCCRP di masa lalu. Pembebasan tanah-tanah di Banten dan nantinya pantai Utara Jawa diharapkan mempunyai pola yang sama. Ini adalah tanda kemenangan Bangsa Indonesia setelah ratusan tahun lalu Sultan Agung gagal menyerang Kompeni di Batavia.

Tentu saja banyak pihak yang selama ini sangsi terhadap Prabowo Subianto, apakah dia mampu mengkoreksi kebijakan masa lalu, di mana dia ada di dalamnya? Namun, pembaca sejarah harusnya tahu bahwa perubahan besar banyak terjadi karena revolusi, tapi banyak juga karena evolusi dipercepat, yakni dari dalam. Tuan Gorbachev di Uni Soviet/Rusia di era lalu menghancurkan Komunisme dari dalam, bahkan ketika dia menjadi presiden. Tuan Deng Xiaoping menghancurkan Komunisme Ortodoks di China juga ketika dia berkuasa. Tuan Napoleon Bonaparte merubah negara sebebas2nya menjadi negara konstitusional dan terbimbing, ketika dia berkuasa. Padahal dia ikut dalam Revolusi Prancis itu. Banyak contoh lainnya.

Said Didu, pejuang utama pembebasan Rakyat Banten bersama LBH Muhammadiyah, KSPSI Jumhur, AGRA dan Haji Embay Mulya Syarif, Ketua Umum Mathla’ul Anwar, dll, tentu menunggu terus tanpa lelah gerakan tentara hari ini. Memang mereka bersama teman-teman lainnya berbulan2 menyuarakan protes atas keangkuhan oligarki yang ingin meng-kavling laut dan tanah-tanah Banten seluas 100.000 HA. Mereka hampir frustasi, karena kekuatan oligarki itu diprediksi selama ini mengontrol negara, termasuk kekuatan aparatur.

Lalu kenapa Prabowo Subianto menggerakkan tentara?

Menggerakkan tentara dalam teori bernegara adalah sebuah langkah ketika melihat suatu ancaman bersifat besar dan mengguncang pertahanan, bukan lagi keamanan. Sudah beberapa kali elemen negara, seperti kementerian berusaha menggusur pagar laut tersebut. Yang berhasil cuma penyegelan. Artinya penguasa pagar itu begitu kuat dan sakti. Bahkan banyak ulama2 mulai bersuara membela pemilik pagar itu. Ulama-ulama seperti ini dulu dimasukkan sebagai salah satu Setan Desa. Jadi ketika elemen sipil gagal, hari ini Prabowo Subianto menggerakkan tentaranya.

Orang-orang seperti Said Didu mungkin takut Prabowo Subianto sudah terlalu tua sehingga mungkin lambat bergerak. Sesungguhnya perjuangan Said Didu lama relatif karena berbulan2 gerakannya ada di era kekuasaan lalu, koruptor berkuasa. Sebaliknya, Prabowo belum 100 hari atau bahkan belum 3 bulan berkuasa sudah memberikan kepastian adanya negara hadir di hati rakyat.

Prabowo meski menua bukanlah lamban. Prabowo seperti juga Jenderal Soedirman, meskipun ditandu, tetap bergerak dinamis. Keberhasilan paling hebat dari Prabowo hari ini adalah pernyataan Brigjen TNI Harry Indarto bahwa TNI bersama rakyat. Ini adalah pernyataan Jenderal Soedirman di era perjuangan melawan Kolonial Belanda yang menyerang Indonesia setelah merdeka. Hari ini adalah hari Tentara Bersama Rakyat menggema kembali di tanah air kita.

Penutup

Pagar laut sebagai simbol keangkuhan oligarki busuk selama ini mulai dihancurkan. Kita tidak perlu kawatir dengan delivery janji janji Prabowo untuk rakyat. Bahkan ketika semua orang frustasi karena oligarki begitu kuatnya menguasai negara, Prabowo mengatakan itu hal-hal kecil saja. Dalam pidatonya di acara Sabang Merauke Circle, seminggu lalu, Professor Sufmi Dasco Ahmad, sebagai tangan kanan Prabowo, menyetir bahwa urusan evaluasi PSN, urusan mengambil alih 3,3 juta HA lahan Sawit illegal, urusan menertibkan jajaran aparat yang korup adalah hal hal kecil bagi Prabowo.

Kalau mengalahkan kekuasaan oligarki rakus adalah kecil buat Prabowo, maka kita harus yakin kemakmuran rakyat itu akan segera terwujud. Mulai hari ini Prabowo bersama tentara rakyat menunjukkan taring. Kita harus berdoa untuk Prabowo dan tentara agar mereka kuat selalu.

Semoga setelah pembebasan Rakyat Indonesia dari cengkraman oligarki, Prabowo dapat memimpin pembebasan Palestina. Insya Allah.

Penulis : Dr. Syahganda Nainggolan, Sabang Merauke Circle

Harmonisasi Pajak dan Politik Dua Muka PDIP Direktur The Great Institute, Syahganda Nainggolan

Harmonisasi Pajak dan Politik Dua Muka PDIP

Hedi Batubara 21 Desember 2024

MoneyTalk,Jakarta – Kegaduhan di ruang publik terkait kenaikan pajak PPN dari 11% menjadi 12% telah berlangsung intens beberapa bulan terakhir. UU No 7/2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP), yang memuat 6 kebijakan terkait penerimaan negara, yang disusun oleh pemerintahan era Jokowi dan PDIP sebagai partai pemenang pemilu saat itu, menyatakan bahwa tahun 2025, adalah masa pemberlakuan PPN 12%. Namun, kegaduhan di publik saat ini dimotori oleh elit-elit partai PDIP, baik di DPR, maupun di luar DPR, serta kalangan intelektual yang terafiliasi dengan mereka, seperti Mahfud MD. Ganjar Pranowo sendiri menyerang pemerintah dalam isu kenaikan pajak ini dengan menggunakan istilah sarkastik “pemerintah harus dengar jeritan hati rakyat”.

Dalam suasana ekonomi yang memburuk, di awal pemerintahan Prabowo Subianto, yang merupakan bawaan pemerintahan Jokowi dan PDIP, tentunya sangat sulit bagi Prabowo menghindari ketentuan Undang-undang yang sudah diberlakukan. Sehingga, dalam konteks kenaikan pajak PPN sebesar 1% dari sebelumnya, pemerintah berusaha mengklasifikasi jenis-jenis barang dan jasa mewah tertentu yang diterapkan naik, sebaliknya beberapa jenis barang dan jasa vital bagi masyarakat umum tidak dinaikkan. Pengenaan kenaikan pajak misalnya pada barang-barang luxurious seperti mobil, makan di hotel-hotel mewah, telah menjadi prioritas utama. Namun, disinipun kita melihat orkestrasi elit-elit PDIP menyerang kebijakan tersebut.

Tolak PPN

Ahmad Noer Hidayat, ekonom dan dosen UPN, dalam tulisannya “Tolak Kenaikan PPN: Saatnya Kebijakan Kreatif untuk Indonesia Lebih Baik” menyarankan agar kenaikan pajak PPN 12% ditunda. Ahmad juga memberikan berbagai solusi untuk pemerintah dapat menggantikan kebijakan itu melalui penaikan pajak sektor digital dengan potensi penerimaan Rp. 70-100 T, optimalisasi tata kelola perpajakan dengan potensi penerimaan Rp 50-75 T dan terakhir peningkatan pajak orang kaya (wealth tax). Pajak orang kaya berbeda dengan pajak PPh Badan yang juga masuk dalam bahasan UU HPP. Untuk Wealth tax ini di Amerika Serikat, misalnya, dikenal merupakan ide kebijakan dari kelompok pemikir demokrat seperti Profesor Stiglitz.

Ahmad Noer yang mereferensikan petisi tolak PPN 12% yang sudah ditandatangani lebih 100.000 orang, meyakini bahwa ada alternatif kebijakan. Persoalannya, Ahmad tidak menjelaskan bahwa Undang-undang Harmonisasi Perpajakan itu dibuat oleh PDIP dan Jokowi, yang jatuh tempo pelaksanaannya tahun depan serta pembatalan UU tersebut harus dilakukan DPR. Tentu saja jika Prabowo berprilaku sama dengan Jokowi, yakni gemar membuat Perpu, Prabowo dapat melakukan pembatalan kenaikan itu. Sayangnya, jika Prabowo mulai gemar membuat Perpu, fungsi Puan Maharani, sebagai ketua DPR, akan menjadi lemah nantinya.

PDIP dan Oposisi

Elit PDIP beberapa waktu lalu telah menyatakan permohonan maaf atas kekhilafan mereka menjadikan Jokowi Presiden. Hal itu dinyatakan antara lain oleh Dedy Sitorus, anggota Dewan dari PDIP. Tantang kekhilafan ini adalah terkait dengan sosok Jokowi yang dianggap mereka banyak menabrak UU termasuk keputusan MK. Pernyataan seperti ini perlu diapresiasi karena kita ingin negara dikembalikan pada fungsi yang benar, yakni diatas segala kepentingan individu.

Terkait UU Harmonisasi Perpajakan yang dibuat PDIP tersebut, tentu saja Puan Maharani dan PDIP jangan memprovokasi rakyat untuk menolak kenaikan PPN 12% secara “double face”, karena itu adalah praktek hipokrit. Kekhilafan PDIP dalam konteks pemerintahan masa lalu, haruslah ditunjukkan dengan cara-cara “gentleman”, seperti memohon maaf kepada rakyat karena PDIP lah yang membuat UU Harmonisasi Perpajakan itu, serta PDIP langsung meminta fraksinya di DPR mengusulkan revisi segera UU itu. Dengan adanya revisi UU Perpajakan, jika UU direvisi, bisa saja ke depan, PPN bukan saja tidak naik, malah diturunkan seperti di Vietnam baru-baru ini.

Sumber pembiayaan pembangunan di Indonesia bukanlah hal susah. Sebab, sebuah perusahaan seperti VOC (Vereenigde Oost Indische Compagnie) saja dapat membangun negara Belanda hanya bersumber kekayaan kita. Jadi tergantung elit-elit politik mau berhenti korupsi atau tidak. Prabowo Subianto sudah mengatakan kepada koruptor akan mengampuni mereka jika uang-uang korupsi seribuan Triliun dikembalikan ke negara. Jika itu terjadi, kita tidak tergantung lagi pada pajak.

Kembali ke konteks PPN ini, sudah selayaknya PDIP menyatakan diri sebagai oposisi artinya bersikap tegas dan lalu menginisiasi revisi UU Harmonisasi Perpajakan itu di DPR.

Penutup

Kenaikan PPN 12% merupakan produk legislasi PDIP tahun 2021, sebagai partai penguasa. Saat ini PDIP mengorkestrasi kebencian atas rencana kenaikan PPN tersebut. Ini adalah politik jahat, yang harusnya sudah dikubur di era paska Jokowi.

PDIP yang sudah menyatakan khilaf karena mendukung Jokowi di masa lalu, harusnya memberikan kesempatan pada pemerintah baru mencari solusi atas persoalan yang ada. Apalagi jika kebijakan pajak PPN Prabowo terkait dengan produksi hukum buatan PDIP sendiri.

Indonesia adalah negara kaya. Tinggal bagaimana kita mendukung Prabowo mendapatkan kekayaan itu kembali dari oligarki rakus, dan menjadikan kekayaan itu sumber pembiayaan pembangunan ke depan.

Penulis : Dr. Syahganda Nainggolan, Sabang Merauke Circle

Terimakasih Prabowo Direktur The Great Institute, Syahganda Nainggolan

Terimakasih Prabowo

Hedi Batubara 29 November 2024

MoneyTalk, Jakarta – Doktor Said Didu menyebarkan WA ucapan terimakasih kepada Prabowo Subianto. Cukup kaget saya hari ini. Jumhur menelpon saya, siang ini diundang Prabowo Subianto ke istana, diskusi upah buruh.

Berkali-kali saya mengatakan pada para aktifis yang selama ini menjadi oposisi dan bingung dengan Prabowo, seolah-olah dia antek Mulyono alias Jokowi, bahwa saya yakin Prabowo adalah kebalikan Jokowi. Tesis saya jelas bahwa manusia itu terbentuk oleh sejarahnya dan karakter individual (inherited), di mana Prabowo sejarahnya adalah patriotik, sebaliknya Jokowi “bajingan tolol” saja.

Hari ini Dr. Said Didu secara mengagetkan saya menyebarkan WA ucapan terimakasih dia kepada Prabowo. Ucapannya ini, dikaitkan nya dengan beberapa menteri Prabowo yang menunjukan projek Aguan atas PSN PIK2 tidak disetujui Prabowo.

Pernyataan menteri itu antara lain oleh Menpera tentang tidak boleh ada perumahan eksklusif, pernyataan Mendes terkait tidak boleh ada kepala-kepala desa ikutan projek pembebasan lahan dan terakhir Menteri ATR/BPN yang menyatakan PSN PIK2 tidak sesuai Rencana Tata Ruang (28/11/24). Bahkan, Menteri Nusron Wahid dalam pernyataan terbaru, menyatakan PSN PIK2 akan ditinjau ulang oleh Prabowo untuk dilihat apakah sesuai dengan 4 landasan pembangunan Prabowo, yakni kedaulatan pangan, ketahanan energi, hilirisasi dan Giant Sea Wall untuk di pantai Utara Jawa.

Said Didu selama ini termasuk yang curiga Prabowo masih dalam bayang-bayang Jokowi. Banyak WA-WA dia yang mempertanyakan integritas Prabowo. Sementara saya karena hidup dalam ilmu sosiologi dan pendamping seorang psikolog, meyakini sebaliknya, cepat atau lambat Prabowo mengontrol permainan.

Tentu saja tidak gampang untuk melihat perbedaan Prabowo Subianto dalam waktu singkat kepada bekas presiden sebelumnya, setidaknya dalam implementasi kebijakan. Dari segi retorika, kita memang melihat berbagai pidato Prabowo sangat berbeda. Prabowo berkali-kali menekankan patriotisme dan national interest.

Dalam pidatonya di Peru, dihadapan berbagai kepala negara, Prabowo mengatakan “We have challenges, we still have. I would say we still have poverty at the large scale, large level, which I’m determined to bring down, and we do have a significant percentage of our children malnourished. I’m also determined to address this problem head on.” (Alenia 12 pidato Presiden Prabowo di Peru, 14/11). Konsistensi pidato seperti ini, oleh seorang Kepala Negara menunjukkan dia seorang patriot dan mementingkan “national interest”. Jokowi tentu tidak pernah pidato demikian, karena Jokowi boneka konglomerat oligarki. Bahkan dalam level implementasi Jokowi membackup oligarki atas nama PSN diberbagai wilayah merampas tanah-tanah rakyat. Bahkan, di pantai Utara Banten, seperti kasus PIK2, PSN ini telah merampok tanah-tanah rakyat dan saat ini telah menjadi sumber instabilitas nasional.

Membelok kekuasaan oligarki selama era Jokowi menjadi kekuasaan negara untuk rakyat, sesuai cita-cita proklamasi kemerdekaan, tentu memakan waktu. Ucapan terimakasih Said Didu, terkait PSN PIK2 tentu sebuah tanda-tanda negara kembali berwibawa. Soal PSN ini sebenarnya pernah saya ungkap pada waktu Professor Dasco menyatakan pada saya dan Jumhur, beberapa bulan lalu, bahwa Prabowo akan meninjau ulang PSN PIK2. Sebab, menurut prof Dasco, Prabowo akan melihat peran negara dalam mengatur peruntukan lahan-lahan strategis, seperti di pantai, dalam kerangka nasionalisme. Jokowi yang tidak mengerti istilah nasionalisme tentu tidak faham. Namun, Prabowo pasti akan merubahnya. Negara harus hadir.

Selain urusan perampokan tanah-tanah negara dan rakyat yang diatensi Prabowo, 5 hal penting Sumitro ini juga bisa membuat kita meyakini Prabowo adalah presiden patriotik. Pertama, Upah. Dalam teori, upah adalah instrumen keadilan sosial. Mobilitas vertikal manusia bisa dilakukan melalui kestabilan upah dan kenaikan upah. Itu juga terkait dengan rencana industrialisasi dan hilirisasi.

Jumhur Hidayat, ketua Serikat Buruh terbesar KSPSI, yang siang ini *diterima Presiden Prabowo Subianto* di istana, akan mendiskusikan soal upah. Di Indonesia selama ini, dalam rezim brengsek dan rezim2 pro orang kaya, melihat buruh hanya sebagai alat produksi. Dengan Presiden mengundang pemimpin buruh berdialog, maka bisa dipastikan prinsip International Labour Organization (ILO) terkait Social Dialogue, akan terjadi. Artinya kaum buruh bukan lagi sebagai alat produksi, bahkan dijadikan sebagai “Stake Holder” pembangunan.

Prinsip kaum buruh sebagai mitra dan pemilik pembangunan akan melenyapkan kesombongan orang orang kaya yang sok jagoan. Saya sebagai doktor bidang perburuhan memberi perspektif kepada Jumhur bahwa konglomerat Indonesia ini tidak pantas sombong, karena mereka lahir sebagai “ersatz capitalism” alias orang kaya yang tidak berkeringat. Mereka kaya raya karena kekuasaan. Awalnya memanfaatkan jaringan pada kekuasaan. Lalu sekarang membuat penguasa di bawah ketiak mereka.

Teori Ersatz Kapitalisme ini dikembangkan Yushihara Kunio, akademis Jepang, yang melihat berkembangnya konglomerat bandit-bandit di Indonesia dan Asean lainnya. Mereka bukan ksatria dan patriotik. Mereka hanyalah gerombolan pemeras negara dan bangsa kita. Selain pemburu rente, pencipta korupsi, tidak berorientasi industri, banyak lainnya kebusukan mereka yang dipotret Yushihara.

Sebagai “penjahat”, yang membawa kabur 14.000 Triliun”kekayaan kita” ke Singapore dan “melarikan diri” selama dua tahun di Singapura, ketika era COVID 19 (antara lain buat club sepeda yang diketuai penduduk perumahan didekat hotel Mulia), Prabowo tidak pantas menerima kritikan mereka atas rencana Prabowo menaikkan upah. Di Malaysia, sebagai pembanding, ketika konglomerat di sana lebih patriotik, upah buruh naik 13% pada Januari 2025 nanti.

Selain soal upah, Prabowo juga membantai habis judi online yang berkembang pesat di era Jokowi. Di era Prabowo, tanpa jargon jargon judi haram, kita melihat pemberantasan judi terjadi massif. Bahkan, sasaran pemenjaraan ke arah eselon satu atau bahkan menteri terkait ijin ijin judi online itu.

Banyak hal lain yang Prabowo perlu diapresiasi. Jadi, pernyataan terimakasih Said Didu hari ini membuat kita, kaum oposisi, harus mulai menjalin kebersamaan dengan Prabowo, sepenuhnya.

Penutup

WA Doktor Said Didu yang disebarkan kemana-mana berupa ucapan terimakasih kepada Prabowo Subianto atas tindakan 3 menteri-menterinya, yakni Mendes, Menpera dan Menteri ATR/BPN, yang tidak sejalan dengan PSN PIK2, apalagi Menteri ATR mengatakan PSN PIK2 tidak sesuai Tata Ruang dan akan ditinjau kembali Prabowo merupakan bukti baru bahwa Prabowo meletakkan negara untuk kepentingan nasional (national interest). Ini semakin meyakinkan kita bahwa Prabowo bukan seperti Jokowi, apalagi antek Jokowi. Prabowo adalah patriotik dan akan bekerja untuk rakyat.

Prabowo Subianto yang siang ini mengundang Mohammad Jumhur Hidayat dan tokoh buruh lainnya untuk mendialogkan soal upah, adalah bukti lain bahwa negara berpikir untuk kesejahteraan rakyat. Buruh dalam dunia ilmu bukanlah alat produksi, melainkan mitra negara dan instrumen keadilan.

Saatnya kita mengikuti Said Didu, mulai melihat Prabowo sebagai sosok patriotik dan bekerja untuk kepentingan negara (national interest).

Penulis : Dr. Syahganda Nainggolan, Sabang Merauke Circle

Pemburu Jahudi Direktur The Great Institute, Syahganda Nainggolan

Pemburu Jahudi

Hedi Batubara 14 November 2024

MoneyTalk,Jakarta – Istilah Pemburu Jahudi (Jew Hunt) telah menjadi berita dunia dan ditanggapi presiden Amerika, berbagai presiden Eropa, orang-orang terbesar di dunia baik dari kalangan bisnis, maupun akademis, setelah ribuan pemuda Jahudi di Amsterdam Belanda mengalami kekerasan sadis seminggu lalu. Pemuda Jahudi ini adalah suporter bola klub mereka, Maccabi, yang datang dari Israel, ketika bertanding melawan Ajax, klub Amsterdam, pada Kamis 7/11, Liga Champions.

Sehabis pertandingan bola, para supporter Israel diserang dengan gerakan “hit and run” menggunakan tongkat, batu dan pisau oleh pemuda Belanda yang menggunakan scooter, sepeda dan berlari.

Seorang pemuda Yahudi direndam di sungai dingin sekian lama dan dilepas dengan syarat mereka meneriakkan “Free Palestine”. Berbagai kekerasan lainnya, seperti memecahkan kepala, dilakukan dengan berbagai bentuk dan di sebarkan melalui media sosial secara masif. Ratusan pemuda Jahudi itu kocar-kacir ketakutan, berusaha melepaskan diri lari menuju hotel mereka.

Lalu sekarang muncullah istilah Jew Hunt (Pemburu Jahudi) yang menghiasi berbagai berita dunia. Istilah Jew Hunt muncul antara lain di “Police foil ‘Jew Hunt’ in Belgium Amid Fears of Copycat Attack” (the Times), “Several People Arrested in Antwerp following calls for “Jew Hunt” (The Brussels Time), “‘Jew Hunt’ Organized Ahead on Antisemitic Amsterdam Attack” (New York Post), “Call for ‘Jew Hunt’ Preceded Attack in Amsterdam (Wallstreet Journal).

Istilah ini muncul ketika PM Israel, Netanyahu, marah atas kekerasan yang dialami pemuda Jahudi di Amsterdam itu secara sadis. Netanyahu membanding penganiayaan ini dengan “Kristallnacht”, suatu aksi “pogrom” atau memburu orang-orang Jahudi pada tanggal yang hampir sama tahun 1938, di Jerman. “Holocaust” atau pembantaian jutaan orang Jahudi era lalu, menjadi trauma Bangsa Jahudi seumur hidupnya. Holocaust merupakan kelanjutan dari Kristallnach itu, di mana 6 juta orang Jahudi meninggal dibunuh rezim Hitler, baik mati karena dimasukkan ke ruang gas, maupun kekejaman lainnya. Menurut Netanyahu kejadian Amsterdam lalu adalah hal yang sama, pemburuan orang Jahudi.

Namun, istilah pembantaian sebenarnya propaganda bombardir dari Netanyahu dan pemimpin dunia pro Israel. Pemimpin Belanda, keturunan Jahudi Sukabumi Jawa Barat, Geert Wilders, misalnya, marah. Dia pro Israel. Sebagai pemimpin pemenang pemilu di Belanda, dia meminta Walikota Amsterdam mundur. Dia kecewa tidak seorangpun yang di penjara atas kekerasan yang terjadi. Dalam X nya dituliskan, “I am speechless. Amsterdam Police just confirmed that NO ONE has been arrested during the Islamic Jewhunt in Amsterdam on Thursday night. All arrests have been made before and during the soccer match and NOT during the pogrom.” Namun, fakta kemudian semakin terkuak, bahwa tidak ada pembantaian itu.

Bagaimana sebenarnya kejadian di Amsterdam tersebut? Walikota Femke Helsema mengatakan, dalam New York Time, 12/11/24, “What happened over the past few days is a toxic cocktail of antisemitism, hooligan behavior, and anger over the war in Palestine and Israel, and other countries in the Middle East,”. Istilah “Koktail” tentunya merujuk banyak faktor. Helsema adalah seorang sosialis. Keterangan dia lebih komplit dari sebelumnya, yang terkesan hanya menyalahkan orang-orang Amsterdam, penduduknya.

Dia sebenarnya membiarkan demo-demo Pro Palestina sebanyak 247 kali selama tahun ini di sana. Selain itu, sebelumnya , Veldhuyzen, anggota Dewan Kota Amsterdam, sejak awal menjadi narasumber The Times, yang memberikan informasi berimbang. Selanjutnya banyak media dunia merujuk The Times. Menurut Veldhuyzen, pemicu kerusuhan di Amsterdam adalah kelakuan supporter Israel yang datang dengan arogan. Mereka menurunkan Bendera Palestina di Dam Square, dan rumah-rumah penduduk yang merupakan hak bebas mereka menunjukkan aspirasinya. Selain itu suporter itu juga memukul supir taxi. Ditambah meneriakkan anti Arab dan Palestina.

USA Today, 13/11/24 menuliskan,

“What sparked the riots?

Police said the clashes began on Wednesday, the evening before the game, when Maccabi supporters tore down and burned a Palestinian flag and vandalized a taxi.” Artinya, suporter Israellah biang masalah. NBC news dalam “How Violence Surrounding A Soccer Match Between Israel and Dutch Teams Unfolded”, 13/11/24 menjelaskan lebih rinci lagi, di mana sebenarnya para pemuda Jahudi itu juga membawa alat-alat kekerasan dan melukai beberapa orang Amsterdam. Dan mereka yang memulai.

Berita arogansi supporter di negara orang lain tentunya mengandung resiko. Apalagi hampir seluruh negara barat, termasuk Amerika, kampus kampus utamanya diduduki gerakan mahasiswa anti Israel sepanjang tahun ini. Termasuk di Belanda. Jadi dari sisi hukum sebab akibat, kekerasan yang dialami supporter Israel adalah akibat ulah mereka sendiri. Sebuah konsekuensi logis.

Membuat keributan dan arogansi politik di Amsterdam oleh pemuda Jahudi Israel tentunya adalah seperti “katak dalam tempurung”. Mereka berpikir bahwa mereka adalah para pemuda sakti dan terhebat di dunia. Mereka pastinya juga berpikir bahwa kekuasaan politik di Belanda dalam jejaring negara mereka. Sebab, memang selama ini Amsterdam dipersepsikan “didominasi” elit Jahudi.

Namun, sebaliknya , sebuah alternatif analisa, dari teori konspirasi, seperti yang diulas berbagai pihak, bahwa kerusuhan Amsterdam tersebut boleh jadi merupakan operasi intelijen Israel, Mossad (lihat: https://www.unz.com/mwhitney/was-amsterdam-a-mossad-operation/). Kepentingan Israel ke depan, khususnya mungkin bersamaan dengan kemenangan sekutunya utamanya Donald Trump, adalah menjaga keselamatan kaum Jahudi diseluruh dunia. Amsterdam bisa jadi projek mereka untuk mengontrol jaringan elit antar negara untuk menghentikan gerakan2 anti Israel di barat selama ini.

Memang benar mayoritas elit Belanda pro Israel. Dan Israel dapat mengontrol elit-elit. Namun, rakyat Belanda, khususnya mahasiswa, faktanya tidak peduli. Berbagai mahasiswa universitas elit di Belanda terus saja aksi pro Palestina, seperti paska kerusuhan Amsterdam lalu. Mereka membentang poster bahwa mereka bukan Antisemitic melainkan anti genosida yang terjadi di Israel. Salah satu tokoh rujukan gerakan mahasiswa bagi kelompok pro Palestina selama ini di barat, umpamanya, adalah tokoh Jahudi Professor Noami Klein dari Universitas British Columbia. Pada pidatonya dihadapan demonstran di New York, April lalu dia berkata :

“Zionism is a false idol that has taken the idea of the promised land and turned it into a deed of sale for a militaristic ethnostate”. Zionisme Israel adalah kejahatan, katanya.

Yel yel pemuda Yahudi kasus Amsterdam lalu, seperti “Kenapa Tidak Ada Sekolah Di Gaza?”, katanya, “Karena Seluruh Anak-anak Gaza Sudah Mati”. Yel yel itu jelaslah cerminan kekejaman Israel yang disuarakan mereka. Tanpa kasihan. Ini disaksikan seluruh dunia dalam video yang beredar.

Propaganda “Jew Hunt” yang dikembangkan Israel dan sekutunya itu, paska keributan Amsterdam, juga bisa membuat “fireback” kepada mereka sendiri. Sebab, istilah itu bisa menjadi inspirasi gerakan mahasiswa di Amerika, Eropa dan berbagai daerah lainnya untuk menuju gerakan kekerasan kepada orang-orang Jahudi di berbagai penjuru dunia.

Israel sendiri harus jujur ke depan. Arogansi mereka yang tidak memperdulikan suara dunia untuk menyelamatkan kemanusiaan di Palestina, begitu memuakkan. Kekerasan yang dialami para supporter Israel di Amsterdam ini harus merubah mereka, kesempatan buat refleksi diri. Refleksi karena kebencian rakyat dunia internasional begitu besar terhadap bangsa Israel saat ini. Meskipun seandainya kejadian Amsterdam adalah sesuai konspirasi teori, di mana Mossad bermain, tetap saja faktanya masyarakat tahu bahwa pemuda Jahudi yang perlu dikutuk. Sepantasnya pemerintah Israel segera masuk pada agenda perdamaian sejati di Palestina, agar mereka menjadi bagian masyarakat internasional yang tidak terasing.

Bagaimana di Indonesia kita menyikapinya? Di Indonesia, semua pemberitaan memihak pro Palestina. CNN Indonesia misalnya menurunkan berita “Kronologi Supporter Maccabi Bikin Rusuh dan Bentrok di Amsterdam, 9/11. Selanjutnya, Sindonews dengan berita “3 Fakta Massa Israel Lakukan Rasisme ke Orang Arab Usai Laga Ajax vs. Maccabi Tel Aviv”, 11/11,24 dan juga Detiksport dalam berita “Awal Mula Suporter Maccabi Tel Aviv Diserang: Ejek Gaza Sejahat Ini”, 9/11. Ini menunjukkan pikiran bangsa kita yang memihak Palestina.

Presiden Prabowo yang secara konsisten menunjukkan keberpihakan kepada Palestina tentu menjadi kunci utama bagi cara pandang bangsa kita melihat situasi di Palestina dan politik luar negeri kita terhadap Palestina. Kejadian Amsterdam ini dapat dimanfaatkan untuk mendorong agar agenda internasional tentang pembebasan Palestina semakin besar. Kalau orang-orang Jahudi tidak ingin kelak diburu (Jew Hunt) di luar negeri, merujuk ketakutan kasus Amsterdam minggu lalu, maka menjadilah bangsa pro perdamaian.

Penulis : Dr. Syahganda Nainggolan, Sabang Merauke Circle

Baca Juga Berita Ini

Forkabi

Dikala Politik Memanas Masjid Daarul Maarif Pondok Kelapa Diserang Tiga orang Luka luka

Hedi Batubara 8 November 2026
CBA Soroti Laba Sarana Jaya, Kinerja Dirut Bernard Yohanes Diminta Dievaluasi

CBA Soroti Laba Sarana Jaya, Kinerja Dirut Bernard Yohanes Diminta Dievaluasi

Hedi Batubara 8 November 2026
Laskar Cinta Jokowi

Laskar Cinta Jokowi: Listyo Sigit Dikriminalisasi dengan Tudingan Menyadap Presiden Prabowo

Hedi Batubara 8 November 2026
Diplesetkan Jadi 'Partai Sadap Indonesia', PSI: Begitu Kejam dan Mengarah ke Fitnah

Diplesetkan Jadi ‘Partai Sadap Indonesia’, PSI: Begitu Kejam dan Mengarah ke Fitnah

Hedi Batubara 8 November 2026