Sabang Merauke Circle Archives

Bahaya China di Indonesia? IMG-20241110-WA0063

Bahaya China di Indonesia?

Hedi Batubara 10 November 2024

Bahaya China di Indonesia?

Ini Catatan dan resensi dari buku Rising China’s Soft Power in Southeast Asia, Impact On Education and Popular Culture.

Sekitar 6 milyar penonton Xianxia di Asia Tenggara, sebuah film homoseksual antara lelaki cantik yang diproduksi China untuk penetrasi kebudayaan di wilayah ini. Xianxia (hal. 128), berasal dari kata Shenxian dan Xia, berkisah tentang manusia yang mencapai kekuatan Tuhan atau kekal. Film seperti ini merupakan strategi baru yang diadopsi China dari Korea dan Jepang, untuk melengkapi penetrasi kebudayaan China melalui Wuxia, film-film bertema Kung Fu, yang dianggap hanya menyentuh sedikit kalangan masyarakat bawah saja. Kebanyakan penonton film-film China model Xianxia disebarkan melalui WeTV, Netflix, Astro Malaysia, dan lainnya.

Presiden Hu Jianto, 2017, (hal. 238), secara tegas menekankan pentingnya mempromosikan budaya populer China untuk mempengaruhi seluruh dunia. Xi Jinping sendiri, membuat perencanaan 5 tahunan untuk mendorong industri budaya China melalui berbagai sektor seperti percetakan, film, animasi, serial TV dan panggung hiburan.

China Soft Power adalah strategi baru China untuk melakukan hegemoni budaya terhadap bangsa lain. Joseph S. Nye, 1990, mengajukan konsep ini. Soft power merujuk pada kultur dan ekonomi. Menurut Nye, “Hard power is like brandishing carrots or sticks, soft power is more like a magnet”. (Hal. 15). Untuk itu China menginfiltrasi budaya mereka ke Asia Tenggara dengan mendirikan Confucian Institute (CIs) dan The Overseas Chinese Affairs Office of State Council (ACAO). Tahun 2018 ACAO dikontrol langsung Sentral Komite Partai Komunis China, namun seiring negara mereka lebih kuat dari orang-orang China di perantauan, lembaga ini dilepaskan pada lembaga setingkat kementrian.

Infiltrasi budaya Cina tersebut dilakukan melalui penyebaran Bahasa Mandarin, kerjasama pendidikan dan seni kepada seluruh negara Asia Tenggara. Dibidang pendidikan, saat ini Indonesia telah mengirimkan lebih banyak pelajaran ke China dibandingkan dengan Amerika dan Australia. Selain itu, Universitas China ekspansi keberbagai negara. Malaysia misalnya membangun Xiamen University Malaysia. Pada tahun 2023, dari 7000 mahasiswa terdapat 4109 orang Malaysia, 2200 orang China dan sisanya dari berbagai dunia lain. Selain itu China mengirimkan tenaga tenaga guru bahasa untuk menjadikan Bahasa Mandarin sebagai bahasa utama. Di Jawa Timur, pesantren Nurul Jadid, yang berafiliasi ke NU, merupakan salah satu networking penyebaran Bahasa Mandarin (hal. 161). Pondok ini juga merupakan pionir dalam mengirimkan santri-santri belajar ke China. Klaim Hadist Rasulullah bahwa “Mencari Ilmu Sampai Ke Negeri China”, merupakan dasar ideologis untuk hal tersebut. Alumni santri dari sekolah ke China ini nantinya akan menjadi pembela keberadaan dan eksistensi China di Indonesia, khususnya (hal. 171).

Di Filipina, perasaan bangga telah belajar ke China oleh kalangan muda mereka diuraikan dalam bab 10 (hal. 181). Dalam sub judul “Assessment of China’s Soft Power Among China-Educated Filipinos”. Filipina, diteliti bagaimana image orang-orang Filipina sebelum adanya kerjasama pendidikan China-Filipina dan setelahnya. Tahap pertama kerjasama dimulai dengan kerjasama universitas, yang dijembatani Confucius Institute, sebuah lembaga di bawah kementerian pendidikan China. Universitas Sun Yat Sen, Hanban University, Fujian University dan Xiamen University dari China bekerjasama dengan 4 universitas Filipina.

Pendidikan Bahasa Mandarin ditujukan awalnya kepada komunitas China-Filipina melalui the Philippines Chinese Education Research, baik di Filipina maupun ke China. Kerjasama ini selanjutnya memberikan kesempatan pada pelajaran Filipina studi di China. Hasil penelitian ini menunjukkan kebanggaan orang-orang Filipina atas China semakin tinggi.

Negara-negara Asia Tenggara lainnya juga mengalami penetrasi, seperti Thailand, Laos, Kamboja dan Vietnam. Namun, di masyarakat China Yunan Thailand Utara, sekolah pro China Taiwan masih lebih dominan daripada pro China Peking. Sedangkan di Vietnam, kontrol Negara Komunis Vietnam atas dominasi kultural China dapat dikontrol. Khususnya, terkait hubungan politik Vietnam dengan China yang sering memanas.

Ini adalah beberapa catatan, pertama, Pendekatan “Soft Power” melalui budaya, pendidikan, bahasa dan bantuan ekonomi telah membuat kehadiran China di Asia Tenggara tidak dapat terelakkan. Peningkatan kecintaan masyarakat kawasan Asia atas budaya China semakin besar, khususnya lagi setelah popular culture yang dilakukan menyentuh kalangan intelektual melalui film drama percintaan, bukan sekedar Kungfu.

Kedua, Dominasi budaya China di Indonesia telah berlangsung dalam. Pergeseran kecintaan masyarakat China Indonesia dan juga orang-orang asli Indonesia terhadap budaya China semakin tinggi. Ini ditunjukkan dengan pilihan pendidikan lanjutan ke China telah melampaui tujuan sebelumnya, yakni Amerika, Australia maupun eropa. Film-film asal China juga telah diterima dengan senang.

Soft power melalui pendidikan dan kebudayaan ini pada akhirnya akan lebih membuat Indonesia menjadi sub ordinat RRC ke depan. Hal ini terutama setelah ketergantungan politik dan dagang kita berkiblat ke sana.

Ketiga, Persoalannya adalah bagaimana memitigasi resiko hubungan Indonesia dan China. Budaya Indonesia yang kurang jelas arah pembangunannya tidak akan mampu melindungi kebanggaan ke Indonesia an, jika dominasi dan hegemoni China tidak terbendung lagi.

Keempat, Untuk itu, “Soft Power” China di Indonesia harus diimbangi dengan pembangunan kebudayaan Indonesia, khususnya Islam Indonesia, agar mampu menahan arus dominasi yang terjadi.

Dan kelima, Indonesia dan China dapat saja bekerjasama dalam kedaulatan yang seimbang. Hal ini perlu dipikirkan strateginya, mengapa di era pak Soeharto, kebanggaan ke Indonesia an bisa lebih tinggi dibandingkan saat ini, secara budaya?B

Serta buku ini terbitan baru, 2024. Ada 16 penulis dari berbagai universitas di Asean. Diterbitkan oleh ISEAS, Singapore dan diedit oleh Leo Suryadinata.

Penulis : Dr. Syahganda Nainggolan, Sabang Merauke Circle

Siapa Yang Mencuri Sepatu Jenderal Gatot Nurmantyo 1000220326

Siapa Yang Mencuri Sepatu Jenderal Gatot Nurmantyo

Hedi Batubara 9 September 2024

MoneyTalk,Jakarta – Diantara para pelayat yang memenuhi Masjid AZ Zahra Gudang Peluru, Jakarta, beberapa hari lalu, untuk men Sholat kan Alm. Faisal Basri, terselip seorang berpakaian hitam di Shaft kedua. Tidak banyak orang mengenalinya, terhimpit diantara pelayat lainnya. Untung Dr. Ahmad Yani, SH berada disebelahnya, tanpa sengaja, sehingga saya dapat melihatnya dari baris ketiga. Orang itu bernama Jenderal Gatot Nurmantyo, mantan Panglima TNI.

(lebih…)

Pidato Prabowo Subianto dan Pemberontakan Mahasiswa 1000163409

Pidato Prabowo Subianto dan Pemberontakan Mahasiswa

Hedi Batubara 28 Agustus 2024

(Dr. Syahganda Nainggolan, Sabang Merauke Circle)

Pidato Prabowo Subianto dihadapan peserta Kongres Nasdem kemarin begitu memukau. Isi dan gaya orasi Prabowo begitu dahsyat tidak kalah dengan para orator-orator ulung kelas dunia. Perlu kita dalami isi pidato tersebut untuk kebaikan bangsa kita ke depan.

Pertama, “Resource Curse” (Kutukan Sumberdaya Alam). Prabowo menyampaikan bahwa kesulitan bangsa-bangsa atau etnis bangsa terjadi karena Indonesia kelimpahan sumberdaya alam. Negara asing banyak yang datang untuk “merampok” itu dan itu bersifat natural, karena persaingan manusia untuk penguasaan alam dan hegemoni.

Belajar dari sejarah masa lalu, kekayaan alam ini menjadi sumber perpecahan suku bangsa kita, sulit bekerja sama.

Kedua, Potensi Jadi Negara Adidaya. Prabowo mengatakan sekitar 6 tahun lalu dia mendapatkan kajian dari beberapa lembaga internasional yang kredibel, baik barat maupun dari timur. Di sini disebutkan bahwa Indonesia mempunyai potensi menjadi salah satu negara kuat di dunia. Hal ini merujuk pada potensi sumberdaya alamnya yang luar biasa. Termasuk “rear earth materials”, seperti nikel, bauksit, uranium dsb, yang bersifat kekinian keperluannya. Namun dengan catatan bergaris tebal, yakni jika pemimpin-pemimpinnya bersatu, jika elit-elit nya bersatu.

Ketiga, bersatu, bekerja untuk rakyat. Prabowo mengatakan bahwa urusan pilpres adalah ruang untuk berbeda. Negara kita adalah republik dan di desain untuk ada demokrasi. Namun, melihat tantangan yang ada saat ini, Prabowo menuntut perbedaan yang ada langsung diselesaikan secepatnya. Harus secepatnya menemukan titik persamaan, bukan titik perbedaan.

Kenapa? 1) Indonesia bukan barat. Menurut Prabowo demokrasi di Indonesia tidak seperti di barat. Kita mempunyai demokrasi ala Indonesia, yang tidak terlalu menonjolkan perbedaan.

2) tantangan global saat ini begitu berat, seperti, rebutan sumberdaya alam, energi, lalu perubahan cuaca, kelaparan, yang menuntut semua kerja bersama-sama. 3) saat ini rakyat butuh diselamatkan. Sekarang . Bukan besok. Bukan nunggu kajian dan riset.
Kemiskinan, anak-anak sekolah susah makan, stunting, kakek-kakek masih narik becak harus diatasi sekarang.

Keempat, Inti Republik adalah Pengabdian. Prabowo menyetir konsep negara dari era kuno Yunani dan Roma, semua yang dimaksud negara adalah untuk pengabdian. Republik itu, katanya, berarti setiap satu dari anak orang yang mampu harus diserahkan mengabdi pada negara untuk mengabdi.

Kelima, Koalisi Gemuk. Prabowo membantah koalisi gemuk akan merepotkan. Menurutnya Indonesia ini sama luasnya dengan 27 negara Eropa. Artinya banyak ruang untuk dikerjakan bersama.

Keenam, Mati dengan nama baik. Prabowo menjelaskan bahwa konsep manusia Indonesia adalah menjaga kehormatan. Setiap orang-orang tua harus penuh pengabdian, karena ketika kematian tiba, maka yang dikenang adalah nama baiknya.

Ketujuh, Tidak mengemis ke negara lain. Prabowo mengatakan bahwa kita tidak boleh menjadi pengemis ke negara lain. Indonesia harus mampu mandiri.

Kedelapan. Prabowo berjanji masa depan anak muda akan gemilang. Prabowo meyakini masa depan anak-anak muda akan gemilang. Syaratnya para senior mereka alias elit-elit bangsa mau bersatu bekerja untuk rakyat dan berhenti korupsi.

Pemberontakan Mahasiswa

Prabowo Subianto ketika berpidato berapi-api dihadapan elit-elit Nasdem, dan disiarkan mayoritas TV, dan streaming, berada pada nuansa pemberontakan mahasiswa belakangan ini. Mahasiswa yang sejarahnya selalu hadir dikala republik diinjak-injak, baik di era kolonial maupun era kemerdekaan, saat ini bergerak hampir di seluruh kota-kota besar di Indonesia. Mereka marah dan marah besar.

Kebencian mahasiswa yang dipertontonkan secara nyata adalah kebencian pada Jokowi dan semua elit-elit negara yang menjadi pengkhianat bangsa. Untuk Jokowi, mereka memuntahkan kejijikan mereka dengan membuat tatrikal “Gantung Jokowi” dan menghina menantunya yang hedonis bau ketiak (Erina Gundano bau ketiak bertengger dalam puncak google trend beberapa kali). Semua kekecewaan ini bermuara dari kerakusan Jokowi dalam mengelola negara. Sampai-sampai rakyat menduga bahwa Jokowi akan mewariskan Indonesia sampai ke Jan Ethes, cucunya, kelak.

Kebencian mahasiswa lainnya juga ditujukan pada elit-elit politik, khususnya DPR/DPRD, di mana mereka menganggap elit-elit itu hanya penjahat belaka. Diberbagai kota, mahasiswa menyerang kantor-kantor dewan, sebagiannya menggemboknya. Gerakan mahasiswa ini terjadi dengan bentrokan yang keras dengan aparatur negara.

Apa yang diinginkan mahasiswa itu? Apa motivasinya? Seorang dosen UGM yang meriset gerakan mahasiswa terbaru mengatakan bahwa mahasiswa ingin ada perubahan dan merekalah agen perubahan (Agent of Change) itu. (Lihat: koran.tempo.co/read/pendidikan/485231/alasan-ikut-demonstrasi-mahasiswa).

Dalam teori “Social Movement”, mahasiswa merasa bahwa perubahan itu sedang mereka emban ketika mereka tidak percaya lagi pada negara. Dan umumnya mereka bergerak pada siklus di mana semua elit-elit negara menjadi korup dan sesuka hatinya mengusur negara. Sebaliknya, rakyat tetap dibiarkan miskin. Hal ini juga kita saksikan dari berbagai orasi demonstrasi mahasiswa diberbagai kota belakangan ini.

Lalu bagaimana Indonesia ke depan?

Pidato Prabowo yang berapi-api tentu perlu diapresiasi bahwa ke depan negara dipastikan akan dipimpinnya berbeda dengan era Jokowi. Jika Jokowi haus kekuasaan, maka Prabowo haus pengabdian. Dua konsep yang berbeda.

Sayangnya, mahasiswa telah a priori pada elit-elit yang diasumsikan Prabowo mewakili rakyat dan mampu mengabdi. apakah asumsi ini valid?

Jika melihat Index Persepsi Korupsi yang kandas diangka terendah 35, dan adanya laporan KPK angka korupsi mencapai hampir 50% dari projek, selama ini, maka dapat dipastikan bahwa elit-elit bangsa kita terjebak pada budaya tersebut. Pertanyaannya apakah mereka, para elit, bisa bersatu untuk keperluan rakyat miskin? Bukankah mereka terbiasa dengan memiskinkan rakyat? Bahkan, menteri asal Nasdem, misalnya, beberapa tahun lalu, menciptakan projek BTS fiktif berjumlah hampir 10 triliun. Apakah mahasiswa akan percaya elit-elit yang dihimpun Prabowo?

Ini adalah tugas besar Prabowo. Kalau hanya mengumpulkan parpol dan elit-elit, itu bisa disebut persate-an, bukan persatuan. Persatuan membutuhkan energi dan spirit yang sama. Ruh yang sama. Tanpa itu, semua akan berantakan.

Begitupun, orang pintar pernah berkata “tetes demi tetes air bersih yang datang dari bukit, akan mampu membersihkan lumpur kotor di batu cadas”. Tentu, semangat Prabowo untuk bersatu dan membangun untuk rakyat harus diberikan dukungan.

Penutup

Pidato Prabowo Subianto dihadapan peserta Kongres Nasdem kemarin sangat mulia, tajam, misi kerakyatan yang kuat dan sangat membanggakan. Sebagai orator, Prabowo sejajar dengan orator-orator ulung dunia sekelas Bung Karno dan Barack Obama. Kita perlu apresiasi.

Persoalannya apakah Prabowo Subianto yakin dengan elit-elit politik yang busuk saat ini, sebagaimana dihinakan mahasiswa. Inilah kerja keras membangun persatuan bukan persate-an.

Penulis : Dr. Syahganda Nainggolan, Sabang Merauke Circle

Prabowo Mengaum, Jokowi Bebek Lumpuh 1000151410

Prabowo Mengaum, Jokowi Bebek Lumpuh

Hedi Batubara 26 Agustus 2024

MoneyTalk,Jakarta – Berbagai pihak seperti mantan Menkumham, Hamid Awaluddin, Kamrussamad, DPR Gerindra dan Arteria Dahlan, DPR PDIP, memberikan pernyataan ada keterlibatan Prabowo dalam pembatalan RUU Pilkada tiga hari lalu. Pembatalan ini tentunya suatu titik balik di mana biasanya produk RUU apapun yang digodok di DPR, yang mengalami demo penentangan besar-besaran, tetap diloloskan. Antara lain RUU Omnibuslaw, RUU KUHP dan Revisi UU KPK beberapa tahun kebelakang.

Titik balik ini juga sekaligus menunjukkan Jokowi telah menjadi bebek lumpuh. Omongan Bahlil Lahadalia, yang ditafsirkan banyak pihak, bahwa Jokowi adalah Raja Jawa, yang bengis, dan jangan dilawan, telah dijawab dengan gagalnya RUU Pilkada itu. Prabowo tidak setuju. Sebab, sejatinya RUU Pilkada itu untuk menolak keputusan Mahkamah Konstitusi 70 yang membuat Kaesang, anak Jokowi, gagal maju jadi Cawagub di Jakarta maupun Cagub di Jawa Tengah. Kekuatan rakyat, khususnya mahasiswa, pastinya sulit berhasil, jika perpecahan antara Prabowo, presiden terpilih, dengan Jokowi tidak terjadi.

Auman Prabowo

Bak macan ganas, Prabowo beberapa hari ini telah mengaum kencang dan menggelegar. Di acara wisuda Universitas Pertahanan, Prabowo menegaskan prinsip-prinsip bernegara, yakni 1) negara akan maju dan besar jika sains dan teknologi dikuasai. 2) negara tidak ada gunanya masuk level G20, kalau rakyatnya masih miskin dan susah makan. Keesokan harinya, kemarin di acara PAN, Prabowo mengemukakan setidaknya 3 hal penting, yakni 1. Jangan haus kekuasaan. Menurutnya situasi saat ini kekuasaan sudah menjadi kejahatan. Karena kekuasaan diperoleh dengan kasar dan kejam, bahkan menggerakkan intelijen menghancurkan lawan politik. Prabowo kecewa dan marah dirinya sendiri masih diinteli. 2. Saatnya bekerja, bukan omon2. Prabowo meminta saatnya terjun ke aksi, mengurusi rakyat. Jangan seperti intelektual yang kebanyakan podcast, merasa lebih pintar dari dirinya. 3. Prabowo mengungkapkan hubungan dia dengan Jokowi tidak ada yang retak.

Auman Prabowo ini multi tafsir, karena Prabowo tidak menjelaskan siapa yang menginteli dia? Siapa yang haus kekuasaan? Kenapa Prabowo perlu menjelaskan hubungan dia dan Jokowi yang diperkirakan retak?

Dalam tafsir kekinian, tentu saja yang mampu menginteli Prabowo adalah kekuatan dan kekuasaan yang setara dengannya. Dan itu hanya mungkin kelompok yang ingin memastikan bahwa ada Raja Jawa yang bengis dan kuat. Sedangkan kelompok Megawati dan kelompok Anies Baswedan, misalnya, sudah bukan kekuatan utama lagi di dalam konstalasi nasional.

Lalu siapa yang haus kekuasaan? Yang haus kekuasaan dalam tafsir publik adalah seseorang yang membangun politik dinasti dan berpikir dirinya adalah raja. Dalam sejarah demokrasi sebelum Jokowi, baik Habibie, Gus Dur, Megawati dan SBY tidak sedikitpun berpikir memperpanjang jabatan presiden. Sebaliknya Jokowi sejak awal berpikir memperpanjang kekuasaan sampai 3 periode dan bahkan ingin menjadikan anak-anak, menantu, asik, sespri dan lainnya masuk dalam permainan kekuasaan.

Prabowo ingin kekuasaan itu dimintakan kepada rakyat, bukan sebuah persekongkolan politik elit yang mendikte.

Selanjutnya soal hubungan Prabowo dan Jokowi yang diisukan retak saat ini, dan dibantah Prabowo, tentu saja disesuaikan dengan tafsir objektif. Rakyat sudah faham bahwa Jokowi gagal dan atau digagalkan dalam memastikan Kaesang sebagai pimpinan daerah Jakarta maupun Jateng. Sebelumnya pula, dengan merusak konstitusi dan mengendalikan elit, Jokowi berhasil menempatkan anaknya Gibran masuk menjadi Wapres dan menantunya Bobby Nasution, masuk bursa Gubernur Sumut. Namun, ketika pola yang sama akan diulangi untuk meloloskan Kaesang, rakyat marah, sangat marah dan jijik (seperti trending topik menantu Jokowi yang hamil itu bau ketiak) dan akhirnya Prabowo mengaum, marah. Akhirnya Jokowi terdiam, seperti bebek lumpuh.

Tafsir Prabowo retak dengan Jokowi adalah hak penafsir, jika seseorang penafsir itu mempunyai kapasitas intelektual yang handal, misalnya Rocky Gerung yang setiap hari podcast. Baik tafsir itu disampaikan melalui tulisan, maupun melalui omon2 di podcast. Tentu melihat keretakan Prabowo dengan Jokowi dapat dianalisis pula secara objektif, antara lain: 1) Jokowi ditenggarai telah menyingkirkan kelompok Aburizal Bakrie dari Golkar. Padahal hubungan dan persekutuan Prabowo dan Abu Rizal telah terjalin hampir 50 tahun. 2) Jokowi tidak puas dari bukan siapa-siapa telah berhasil memaksakan anaknya yang bocil jadi wapres. Mau tambah lagi dengan rekayasa untuk Kaesang. Padahal konsep Prabowo kekuasaan itu bukan pewarisan, melainkan penghambaan keharibaan rakyat. 3. Secara karakter berbeda pula, Prabowo tergembleng sebagai patriotik, sedangkan Jokowi tak jelas, bahkan perusak bangsa. Jadi analisa kepentingan dan karakteristik keduanya berbeda 180 derajat. Pastinya retak. Lalu kenapa Prabowo harus membantah? Dalam politik hal itu biasa untuk mengendalikan stabilitas politik elit.

Selanjutnya, auman Prabowo terbaru ini menjadi sebuah peringatan bagi kekuasaan elit yang ada, jangan lagi kekuasaan dijadikan kepentingan pribadi an sich. Merampok semua kekayaan alam. Kekuasaan menurutnya harus diabdikan buat rakyat miskin. Dan Indonesia harus menjadi negara besar yang sesungguhnya.

Penutup

Auman Prabowo yang bak macan ganas telah menyentak kita beberapa hari terakhir ini. Prabowo telah menyelamatkan bangsa dari kemungkinan chaos pada gerakan mahasiswa dan buruh diberbagai kota kemarin lalu. Prabowo Subianto bahkan takut jika gerakan sebesar itu dimanfaatkan kekuatan asing yang tidak ingin stabilitas tercapai.

Dalam masa dua bulan kurang menjelang pemerintah Prabowo, sebaiknya Jokowi dan antek-anteknya sadar dan insyaf. Sebab, tidak boleh ada “dua matahari” lagi. Sudah saatnya Jokowi berkemas-kemas pindah ke Solo. Dan Prabowo Subianto harus disambut rakyat dengan gembira.

Revolusi Tanpa PKS 1000145185

Revolusi Tanpa PKS

Hedi Batubara 22 Agustus 2024

MoneyTalk, Jakarta – Tensi Politik ditanah air semakin meningkat, gejolak penolakan terhadap hasil Baleg DPR RI atas Revisi UU Pilkada meluas hampir diseluru daerah sebagai ungkapan peduli demokrasi yang diciderai, hhal ini tak luput dari pantauan Tokoh 80an Dr. Syahganda Nainggolan, Sabang Merauke Circle melalui tulisannya pada Kamis (22/08).

dalam pengamatan Syaganda langkah politik yang diambil Partai Keadilan Sejahtera (PKS) terhadap perlawanan rakyat tidak sejalan, perlawanan Rakyat Indonesia selama sepuluh tahun ini mengalami persimpangan jalan dengan Partai Keadilan Sejahtera (PKS). Dua bulan sebelum rezim Jokowi berakhir, PKS, ternyata menunjukkan militansinya membela Jokowi dan keluarga Jokowi.

syaganda juga mengamati putra jokowi kaesang pangarep dalam kontestasi Pilkada, Baik ditunjukkan dalam beberapa event pertemuan dengan Kaesang maupun militansinya menolak keputusan Mahkamah Konstitusi 60 dan 70 terbaru. Walhasil, PKS menjadi bagian dari rezim Jokowi, yang selama ini dilawannya.

**Hasil Baleg DPR dalam Revisi UU Pilkada: Persyaratan Calon yang Dinilai Melanggar Konstitusi**

Baru-baru ini, Badan Legislasi (Baleg) Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Republik Indonesia mengesahkan revisi Undang-Undang (UU) tentang Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) yang mencakup sejumlah perubahan signifikan, termasuk persyaratan bagi calon kepala daerah. Namun, revisi tersebut menuai kritik tajam dari berbagai kalangan karena dinilai bertentangan dengan prinsip-prinsip konstitusi yang ada.

Persyaratan Calon yang Menuai Kontroversi, salah satu poin kontroversial dalam revisi UU Pilkada yang disetujui Baleg adalah penambahan persyaratan khusus bagi calon kepala daerah. Persyaratan ini dianggap membatasi hak politik individu dan diskriminatif terhadap kelompok tertentu. Misalnya, terdapat usulan untuk memperketat persyaratan minimal pengalaman dalam pemerintahan, yang dinilai membatasi ruang bagi calon independen atau kandidat muda yang belum memiliki pengalaman panjang dalam birokrasi.

Reaksi Publik dan Ahli Konstitusi, sejumlah ahli hukum tata negara dan pengamat politik mengkritik keras revisi ini, dengan alasan bahwa persyaratan tambahan tersebut melanggar prinsip kesetaraan di depan hukum dan hak politik warga negara yang dijamin oleh konstitusi. Mereka berpendapat bahwa revisi ini berpotensi mencederai demokrasi, karena hanya menguntungkan kelompok tertentu yang sudah mapan dalam politik.

Publik juga menunjukkan reaksi negatif terhadap revisi ini. Banyak yang melihatnya sebagai upaya untuk mempertahankan status quo dan menghalangi munculnya pemimpin baru yang dapat membawa perubahan. Demonstrasi dan aksi protes muncul di berbagai daerah, menunjukkan ketidakpuasan masyarakat terhadap langkah DPR yang dinilai tidak berpihak pada kepentingan rakyat.

Pendapat Mahkamah Konstitusi selain kritik dari masyarakat dan akademisi, Mahkamah Konstitusi (MK) turut menyoroti potensi pelanggaran konstitusi dalam revisi UU Pilkada ini. MK berwenang meninjau ulang dan membatalkan UU yang dianggap bertentangan dengan UUD 1945. Beberapa pihak telah mengajukan permohonan uji materi ke MK untuk menggugat sahnya persyaratan baru tersebut.

MK sebelumnya telah menegaskan bahwa persyaratan pencalonan yang bersifat diskriminatif dan tidak sejalan dengan prinsip demokrasi harus dihapus. Oleh karena itu, banyak pihak yang berharap MK akan membatalkan ketentuan baru ini jika terbukti melanggar konstitusi.

Implikasi bagi Masa Depan Pilkada, jika persyaratan yang dinilai melanggar konstitusi ini tetap diberlakukan, hal tersebut dapat menimbulkan preseden buruk bagi proses demokrasi di Indonesia. Pemilu yang seharusnya menjadi ajang partisipasi seluruh elemen masyarakat berpotensi berubah menjadi arena terbatas bagi mereka yang memiliki akses dan kekuatan politik yang besar.

Namun, jika uji materi di MK berhasil dan ketentuan ini dibatalkan, maka hal tersebut akan menjadi kemenangan bagi upaya mempertahankan demokrasi yang inklusif dan adil di Indonesia. Proses Pilkada yang transparan dan adil adalah salah satu pilar penting bagi keberlangsungan demokrasi di Indonesia, dan persyaratan calon yang sesuai dengan konstitusi adalah bagian tak terpisahkan dari hal tersebut.

Revisi UU Pilkada oleh Baleg DPR ini menjadi sorotan publik karena dinilai melanggar konstitusi, terutama terkait persyaratan calon kepala daerah. Keputusan akhir terkait hal ini akan sangat bergantung pada Mahkamah Konstitusi, yang diharapkan dapat menjaga prinsip-prinsip demokrasi dan hak-hak politik warga negara sesuai dengan konstitusi.

menurut syaganda Perlawanan rakyat semesta atas rezim Jokowi, terkait dengan penolakan DPR atas keputusan MK yang menganulir peluang pencalonan Kaesang dan memberikan peluang pencalonan Anies Baswedan dalam pilkada, terjadi massif saat ini.

Perlawanan itu dilakukan dalam spektrum luas, mulai dengan para Dewan Guru Besar berbagai Universitas, mahasiswa, kaum buruh, parpol progresif, pendukung Anies sampai para artis-artis.

Dan hasilnya hari ini DPR gagal memutuskan UU Pilkada baru versi keinginan rezim Jokowi itu. Sejatinya perlawanan ini untuk mempertahankan demokrasi kita.

suaganda menganggap Hilangnya PKS dalam peta perlawanan rakyat tentu saja dapat dilihat sebagai kemurnian perjuangan Bangsa Indonesia. Sebab, selama ini peta perjuangan militan yang didalamnya ada PKS selalu menjadi kecurigaan barat, karena PKS seringkali dianggap bagian dari perjuangan PAN Islamisme, seperti Ikhwanul Muslimin.

syaganda mencontohkan kejadian diluar negeri, di Bangladesh, misalnya, gerakan mahasiswa yang menjatuhkan rezim Syaikh Hasina, bulan lalu, dituduh India (protector rezim Syaikh Hasina) ditunggangi Jemaat Ala Islami, sebuah organisasi Pan Islamisme berpusat di Pakistan dan sangat berhubungan dengan Ikhwanul Muslimin.

Kerugiannya bagi para kelompok perlawanan adalah kehilangan massa militan. Sebab, PKS merupakan satu-satunya partai Islam ideologis yang mempunyai basis massa jutaan. Apakah massa militan PDIP, yang baru bergabung dalam kelompok perlawanan, dapat menggantikan peran PKS?

“Apakah massa Anies bisa menjadi massa Islam militan, menggantikan PKS? Ini sebuah pertanyaan besar. Sebab, massa PDIP selama 10 tahun ini justru menjadi kelompok pelindung rezim Jokowi, sebelum Jokowi “menghina” keberadaan PDIP dan Megawati”, celoteh Syaganda.

Tanpa adanya massa militan, memang susah untuk mewujudkan adanya sebuah revolusi. Padahal revolusi sosial itu diinginkan rakyat kita untuk menganulir keinginan Jokowi membangun politik dinasti.

Kita berharap jika revolusi tidak terjadi, tentunya pemberontakan sosial harus tetap ada, sampai elit-elit yang berkuasa kembali menjunjung tinggi nilai-nilai demokrasi, konstitusi dan pengabdian pada bangsa.

“Setidaknya, kita berharap dua bulan kurang sisa rezim Jokowi, perlawanan tetap ada. Dan berharap rezim Prabowo nantinya kembali pada spirit bernegara yang benar” tutup Syaganda. c@kra)