21 November 2026

Saiful Huda Ems (SHE)

MoneyTalk.id,Jakarta – Jika dicermati jalannya persidangan di Mahkamah Konstitusi (MK) malam ini, Selasa (6/10/2026), Hakim MK Arsul Sani awalnya menjelaskan certificate of attendance, yang menjadi dasar dalam penerbitan surat keterangan Gibran yang telah menyelesaikan pendidikan setara SMA di luar negeri. Hakim MK yang sangat berpengalaman dalam menangani perkara hukum ini, menyebut tidak ada dokumen yang bisa menunjukkan Gibran telah menamatkan pendidikan SMA atau yang setara dengan SMA atau yang sederajat di luar negeri.

“Sementara itu certificate of attendance dan dokumen lainnya yang digunakan sebagai dasar penerbitan Suket nomor 9149/D.D1/KS/2019 sama sekali tidak menerangkan perihal keberhasilan menamatkan jenjang pendidikan tertentu, melainkan hanya menerangkan sebatas kehadiran dalam perkuliahan,”. Kata Arsul.

“Dengan demikian berdasarkan bukti-bukti dan fakta yang terungkap dalam persidangan, Mahkamah tidak menemukan atau mendapatkan bukti yang meyakinkan yang dapat menunjukkan Gibran Rakabuming Raka memiliki ijazah/sertifikat/diploma di luar negeri, yang dijadikan dasar untuk disetarakan dengan berpendidikan tamat paling rendah Sekolah Menengah Atas, Madrasah Aliya, Sekolah Menengah Kejuruan, Madrasah Aliyah Kejuruan atau sekolah lain yang sederajat,”. Kata Arsul.

Sedangkan kalau kita cermati lagi dalam pertimbangan MK malam ini, MK telah memberikan landasan moral dan kebenaran materiil-formil, bahwa Gibran tidak memiliki ijasah setingkat SMA, dan KPU lalai di dalam melakukan verifikasi faktual. Dengan demikian posisi Gibran sebagai CAWAPRES saat itu, adalah CAWAPRES KEKUASAAN akibat pengaruh Bapaknya yang menjabat sebagai Presiden RI ke 7.

Fakta persidangan MK tersebut menjadi legitimasi moral dan landasan hukum bagi rakyat untuk melakukan gerakan deligitimasi, dengan mosi tidak percaya terhadap Wapres Gibran Rakabuming Raka yang tidak mempunyai ijazah, dan berbohong pada jutaan rakyat di seluruh penjuru negeri. Perlu dimengerti, bahwa tingkatan paling tinggi suatu keputusan adalah hilangnya legitimasi rakyat terhadap WAPRES yang TIDAK PUNYA IJAZAH, jadi bukan pada keputusan MK, atau lembaga tinggi negara lainnya.

Oleh karena itu, di hari-hari ke depan kita akan melihat rontoknya legitimasi Gibran akibat pernyataan MK, bahwa yang bersangkutan ternyata TIDAK mempunyai IJAZAH. Ini lebih ngeri dampaknya secara politik, apalagi kalau dikaitkan dengan kepercayaan publik !

Akhirul kalam, saya ucapkan Selamat untuk Prof. Denny Indrayana dkk. Karena berkat kegigihan dan perjuangan hukum Prof. Denny Indrayana dkk., Prof. Denny Indraya dkk. ternyata dapat membuktikan dalam persidangan di MK, bahwa Gibran benar-benar tidak memiliki ijazah setara SMA atau yang sederajat.

Atas dasar fakta di persidangan bahwa Gibran tidak memiliki Ijazah setingkat SMA/SMK inilah, Gibran berarti sama halnya dengan tidak memenuhi syarat minimum pendidikan sebagai Wapres. Kendatipun demikian, bahwa sesungguhnya yang dapat menetapkan sah atau tidaknya ketidakterpenuhan persyaratan Wapres bukanlah MK. Oleh karena itu selanjutnya MK sebenarnya dapat meneruskan temuannya ini kepada DPR.

Jika nantinya DPR sudah mendapatkan dasar kuat temuan MK, bahwa Gibran tidak memiliki Ijazah SMA atau yang setara dengannya, DPR seharusnya dapat melakukan Sidang MPR untuk memakzulkan Wapres Gibran Rakabuming Raka, dan selanjutnya MPR memilih satu dari dua calon Wapres yang sebelumnya diusulkan oleh Presiden.

Bravo Prof. Denny Indrayana dkk. !. Rakyat pencari keadilan di negeri ini tentunya sangat bangga dan berterimakasih pada Prof. Denny Indrayana dkk !

Penulis : Saiful Huda Ems (SHE), Lawyer dan Analis Politik.

MoneyTalk, Jakarta – Sebelum opini saya ini saya tulis, sebelumnya saya menulis opini singkat yang berjudul JOKOWI GENTAR TERHADAP SBY. Namun para Termul mengira saya sebagai pendukung SBY, dan saya disebutnya Kadrun pula oleh para Termul itu.

Saya berpikir, berarti benar kalau begitu, syarat utama untuk menjadi Termul pendukung Jokowi itu harus cuti nalar terlebih dahulu. Betapa tidak, mereka terlihat sama sekali tidak mengikuti perkembangan politik di negeri ini, jikapun mengikuti, mereka mengikutinya tanpa logika dan nalar yang sehat.

Bagaimana saya bisa dikatakan pendukung SBY, wong sebelumnya kami –di barisan Pak Moeldoko ketika itu–, bertarung habis-habisan melawan SBY dan AHY dalam konflik internal Partai Demokrat. Ketika itu posisi saya adalah Kepala Departemen Komunikasi dan Informatika DPP Partai Demokrat pimpinan Jendral TNI (purn.) Moeldoko.

Saya juga dibilang oleh para Termul yang cuti nalar itu dengan sebutan Kadrun, padahal sampai detik ini belum ada seorangpun yang bisa membantah, bahwa yang pertamakali mencetuskan istilah Kadrun itu saya, bukan para Termul itu. Ini bisa dilacak dari postingan-postingan FB saya beberapa tahun yang lalu, sebelum orang lain mempopulerkan istilah itu.

Saya juga pernah menjadi salah satu dari team Kuasa Hukum Kementerian R.I, yang menghadapi gugatan dari HTI yang dibubarkan oleh pemerintah di PTUN Jakarta. Saya juga pernah menjadi salah satu team Kuasa Hukum Ahok, jadi melabeli saya dengan Kadrun, adalah kedunguan yang kasat mata, buta politik, tuna sejarah !.

Baiklah, sekarang saya akan mulai uraikan sedikit soal tema opini yang saya tulis dan terbaru ini, yakni barter politiknya SBY (Partai Demokrat) terhadap Kekuasaan Prabowo-Gibran;

Disaat Netizen mentertawakan kinerja Pemerintahan Prabowo-Gibran yang sangat lamban dan banyak alasan, dalam penanganan bencana ekologis banjir bandang di 3 Provinsi di Sumatera khususnya di Aceh, politisi-politisi pendukungnya yang piawai bermanuver politik, tiba-tiba menutupi ketidak mampuan Pemerintahan Prabowo-Gibran dalam menangani bencana ekologis itu dengan isue baru; Pilkada Tidak Langsung !.

Netizen (baik yang kontra maupun yang mendukung Jokowi, atau yang biasa disebut Termul itu), yang awalnya kompak dan ramai sekali mentertawakan Presiden Prabowo, kemudian berpindah tema pembicaraan dari bencana ekologis ke bencana demokrasi; Pilkada Tidak Langsung.

Pilkada Tidak Langsung berarti Pilkada yang tidak lagi dipilih langsung oleh rakyat, melainkan dipilih kembali oleh DPRD. Ini bencana dan penghiatan demokrasi, dimana rakyat yang haknya sudah banyak dirampas oleh penguasa, mulai dari hak berbicara kritis, hak hidup yang layak dll., sekarang hak satu-satunya yang masih dipunyainya, yakni hak untuk memilih Kepala Daerahnya sendiri mau dirampas juga.

Memperhatikan suara-suara perlawanan rakyat yang dahsyat itu, PDIP tampil kembali mengamankan dan memperjuangkan suara rakyat itu, dengan cara menolak adanya rencana Pilkada Tidak Langsung yang dicetuskan oleh Partai-Partai Politik pendukung Pemerintahan Prabowo-Gibran.

Partai Demokrat dibawah kepemimpinan anak dan bapaknya (AHY dan SBY), yang awalnya keberatan PILKADA dikembalikan pada DPRD, tiba-tiba berbalik arah, mendukung Pilkada Tidak Langsung. Ini prilaku politik plin-plan, tidak memiliki prinsip yang jelas !.

Saya dkk. Pro Demokrasi pasti akan melawannya habis-habisan, karena saya dkk. bukan type orang seperti Jokowi yang pengecut, baru digertak mau dibawa oleh SBY ke ranah hukum karena dianggap memfitnah, Jokowi langsung klarifikasi dan menjelaskan bahwa yang dia maksud ada kekuatan politik besar di belakang pergerakan Roy Suryo soal Ijazah Bodongnya itu bukan SBY.

Pertanyaannya kemudian, kenapa SBY (Partai Demokrat) tiba-tiba mendukung Pilkada Tidak Langsung?

Ini karena Partai Demokrat tidak ingin dianggap oleh Presiden Prabowo sebagai pembangkang, hingga Partai Demokrat dikeluarkan dari koalisi pendukung Prabowo-Gibran, yang berarti Partai Demokrat akan dilarang keras menikmati kue kekuasaan yang dibagi-bagikan oleh Presiden Prabowo !.

Partai Demokrat bukanlah Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), yang terbiasa “puasa” kekuasaan. Mau di dalam maupun diluar kekuasaan, PDIP masih bisa bertahan, kuat menghadapi berbagai godaan dari nikmat dan lezatnya kue kekuasaan.

Partai Demokrat itu nyaris sama percis dengan Partai GOLKAR, PAN dll., yang tidak pernah tahan lapar, tidak tahan kalau tidak mendapatkan jatah jabatan, karena itu SBY (Partai Demokrat) melakukan barter politik; Partai Demokrat mau mendukung Pilkada Tidak Langsung, asal dia tetap diberi jabatan menteri dan berbagai pos jabatan lainnya.

Sekali lagi, kita telah diingatkan kembali oleh Mahatma Gandhi tentang Dosa Besar Politik:”Berniaga tanpa kerja keras, berpolitik tanpa prinsip !”.

Pak SBY, sadarlah ! Kembalilah pada barisan rakyat yang berpuluh tahun memperjuangkan Indonesia yang lebih demokratis dan beradab ! Jangan buta dan silau oleh godaan kekuasaan ! Sapere aude !

Penulis : Saiful Huda Ems (SHE). Lawyer dan Analis Politik, Aktivis ’98.

MoneyTalk, Jakarta – Korban yang meninggal dunia maupun yang luka-luka dan hilang, akibat banjir dan tanah longsor yang menerjang 3 Provinsi di Pulau Sumatera, sudah mencapai ratusan orang, hingga Presiden Rusia Vladimir Putin telah memberikan ucapan bela sungkawa bagi para korban, melalui Kedutaan Besar Rusia di Indonesia.

Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNP) telah memberikan keterangan resminya, tentang data para korban banjir dan tanah longsor di Sumatera ini. Korban yang meninggal dunia di Sumatera Utara sudah mencapai 166 orang. Aceh 47 orang dan Sumatera Barat sudah mencapai 90 orang.

Itu semua korban yang sudah meninggal dunia, belum lagi korban yang luka-luka maupun hilang dan yang sampai saat ini belum ditemukan. Situasi yang demikian itu pastinya telah membuat pilu kita sebagai sebuah bangsa, khususnya lagi bagi warga di Sumut, Sumbar dan Aceh yang terdampak.

Atas nama pribadi saya mengucapkan duka cita yang mendalam, turut bela sungkawa terhadap para korban yang telah meninggal dunia. Begitupun yang luka-luka semoga segera sembuh dan yang hilang semoga segera dapat ditemukan.

Presiden Prabowo Subianto pun kemudian segera menyampaikan duka citanya yang mendalam atas musibah ini, dan menyatakan pemerintah sudah bergerak cepat mengirim bantuan untuk lokasi yang terdampak sejak hari pertama. Namun untuk Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni, entah apa yang sudah dikatakan dan diperbuatnya, untuk warga dan daerah yang terdampak bencana ini.

Saya berpikir bahwa semua banjir dan tanah longsor di Sumatera itu sejatinya merupakan bencana alam, sebagai akibat tindakan Pemerintahan Jokowi yang selama 10 tahun memerintah, selalu abai bahkan nampak sengaja menghancurkan alam kita. Hal itu dilakukannya dengan berbagai usaha, demi memenuhi kepentingan pribadi dan grombolan ologarkinya sendiri.

Kegagalan program food estate di masa Pemerintahan Jokowi misalnya, telah terjadi deforestasi dengan menghancurkan jutaan hektar lahan hutan dan tanah perkebunan serta persawahan. Banyak hutan digunduli untuk ditanam Kelapa Sawit dll., lalu kayu-kayu dari pohon-pohon hutan yang ditebanginya itu, dijual kemana-mana tanpa rakyat tahu dan mengerti, hasilnya berapa dan larinya uang kemana.

Termasuk pula pembangunan untuk Bandara illegal di Morowali, yang dikatakan oleh Menhan Syafri Syamsudin sebagai negara dalam negara, itu juga pastinya didahului dengan perusakan hutan. Pasti ada ribuan pohon yang ditebangi untuk membangun bandara illegal, yang ada semenjak Pemerintahan Jokowi itu !.

Menurut data yang saya dapatkan, luasan hutan yang hilang (deforestasi) di masa Pemerintahan Orba Soeharto untuk perkebunan sawit dan tambang itu tercatat sebanyak 78.676.806 hektar. Di masa Pemerintahan Habibie sebanyak 2.034.710 hektar.

Di masa Pemerintahan Gus Dur sebanyak 1.555.276 hektar. Di masa Pemerintahan Megawati sebanyak 2.638.805 hektar. Di masa Pemerintahan SBY –ini mulai gila-gilaan lagi–, sebanyak 55.056.078 hektar. Sedangkan di era Pemerintahan Jokowi sebanyak 7.974.889 hektar.

Jokowi ternyata tidak identik dengan ahli kehutanan, yang harusnya memahami hutan, dan cakap menjaga serta memelihara hutan. Jokowi lebih identik dengan profesinya sebagai tukang mebeul, yang kerjaannya menebangi kayu-kayu dari hutan. Kalau demikian jangan-jangan apa yang dikatakan Roy Suryo, Rismon Sianipar dan dokter Tifauziyah benar, bahwa ijazah alumnus kehutanan UGM nya Jokowi 99 % palsu !.

Pun demikian dengan program hilirisasi yang sangat digalakkan di masa Pemerintahan Jokowi, hasil penjualan tambang Nikel, Bauksit, Batubara, Emas, Tembaga dll. dari Indonesia itu larinya kemana? Apa hasilnya masuk ke kantong-kantong pribadi, elit lingkaran Jokowi saja? Jangan-jangan benar sinyalemen dari ekonom alm. Faisal Basri, 99 % lebih hasil penjualan Nikel Indonesia larinya ke Tiongkok dan sisanya masuk ke kantong-kantong pribadi elit Jokowi. Kalau demikian yang terjadi, maka Jokowi harus segera diadili

Banjir bandang dan tanah longsor di Sumatera selain telah mengucurkan derai air mata, juga telah membuat banyak orang yang matanya melotot, setelah viralnya rekaman video di medsos yang menunjukkan ribuan gelondongan kayu yang terbawa banjir bandang disana. Banyak pihak yang menyoroti hal itu, hingga anggota-anggota DPR turut menyikapinya.

Kayu-kayu besar gelondongan tanpa kulit turut hanyut terbawa banjir, yang sangat jelas menunjukkan bukan karena tumbang dengan sendirinya, melainkan ditumbangkan ! Ini merupakan sebuah pertanda adanya praktek illegal loging, pembalakan hutan sejak lama disana. Sepertinya ribuan kayu-kayu besar itu merupakan sisa penebangan hutan secara liar, yang sebelumnya menumpuk dan kemudian hanyut terbawa banjir.

Atas dasar semua itu, Menteri Kehutanan dan aparat penegak hukum harus segera menelusurinya, menyelidikinya, terhadap siapa saja, perusahaan apa saja yang telah melakukan penebangan hutan secara liar disana. Telusuri dan selidiki pula, adakah orang-orang kuat di Jakarta atau di daerah sana yang terlibat persoalan ini, dan sejak kapan mereka melakukkannya? Mungkinkah semenjak Jokowi memerintah? Tentu itu sangat mungkin terjadi !.

Jika saja Menteri Kehutanan tidak berani transparan melakukan penulusuran itu, itu bisa saja kita artikan dengan usaha dia untuk melindungi Jokowi yang telah merekomendasikan dirinya sebagai Menteri Kehutanan di Kabinet Merah Putihnya Prabowo Subianto.

Dan kalau itu benar terjadi, Presiden Prabowo sebaiknya segera mereshufflenya dari kabinet, agar Pemerintahan Prabowo Subianto lebih steril dari menteri-menteri yang berakal bulus dan memiliki kepentingan pribadi yang terselubung !

Penulis : Saiful Huda Ems (SHE).

MoneyTalk, Jakarta – Sebuah saran kedua saya untuk Pak Presiden Prabowo Subianto.

1. Ganti menteri-menteri yang terindikasi korupsi dan yang menjadi simbol Oligarki.

2. Segera proses hukum menteri-menteri, mantan-mantan menteri dan wamen yang diduga, apalagi yang sudah tertangkap tangan berbuat korupsi.

3. Pecat pejabat-pejabat negara yang memiliki rangkap jabatan di pemerintahan, BUMN dll.

Jika tiga hal itu sudah dilaksanakan, namun aksi massa di Jakarta dan di berbagai daerah masih belum selesai-selesai saja, maka mohon laksanakan lagi satu hal ini:

1. Ganti Wakil Presidennya.

Negara sudah dalam keadaan genting, darurat. Ide untuk memberlakukan Darurat Militer, menangkapi para Aktivis Pergerakan Sosial dll., hanya akan membawa rakyat pada trauma yang panjang.

Pada situasi seperti demikian, Diktator Konstitusional harusnya boleh dilaksanakan. Apa itu? Kepala Negara/Pemerintahan membuat keputusan ekstra konstitusional, ekstra parlemen, sepanjang tidak melanggar Hak Asasi Manusia.

Dan karena awal pangkal persoalan kekisruhan politik nasional ini munculnya dari atas; (prilaku elite politik yang korup dan didiamkan, gemar pamer kekayaan, pejabat negara yang rangkap jabatan, suka memprovokasi rakyat dll.), sehingga rakyat menjadi muak dan tidak percaya lagi pada praktik penegakan hukum di negeri ini.

Itulah akar masalah yang sebenarnya. Maka solusinya pun harus dimulai dari atas. (Pembersihan Tikus-Tikus Istana).

Ini usulan saya, rakyat biasa. Kalau didengar dan dijalankan saya ucapkan terimakasih, kalau tidak didengar dan dilaksanakan, ya tidak apa-apa, wong saya juga bukan siapa-siapa, hanya rakyat biasa.

Demikian Pak Presiden Prabowo Subianto yang terhormat.

Selamat bertugas dan semoga menjadi lebih berani dan tegas, tidak hanya garang di podium namun lemah, penakut dalam pelaksanaan.

Sehat selalu serta berada dalam dilindungi Allah SWT yang Maha Kuasa ya Pak Presiden.

Penulis : Saiful Huda Ems (SHE).

MoneyTalk,Jakarta – Assalamualaikum…, Wie geht es Ihnen, Herr President? Saya berharap Bapak Presiden selalu dalam keadaan sehat wal afiat dan selalu bersemangat, untuk memimpin Rakyat Indonesia yang sangat plural.

Terus terang sebagai rakyat yang terus menerus memantau keadaan bangsa dan negara ini, kadang saya juga kesal bila melihat kondisi negeri yang selalu gaduh ini.

Namun di sisi lain saya juga masih terus berusaha untuk mempercayai Pak Presiden Prabowo Subianto, yang dari muda nampak idealis, meskipun sudah tak terhitung lagi jumlahnya, berapa kali saya sudah pernah mengkritisi sepak terjang politik Pak Prabowo dengan sangat keras.

Kenapa saya berani mengkritisi Pak Prabowo dari dulu, bukankah Pak Prabowo Subianto dikenal sebagai orang yang sadis, pernah dianggap melanggar HAM dll.

Itu karena saya tahu, Bapak Presiden Prabowo Subianto itu pernah mengenyam pendidikan di Barat, sebagaimana saya, keluarga saya dan teman-teman saya.

Orang yang pernah mengenyam pendidikan di Barat, biasanya –meskipun tidak semuanya– rata-rata lebih gentle, demokratis, tidak anti kritik dll. Karena itu tanpa ragu sedikitpun, saya biasanya selalu menulis yang sarat kritik pada Pak Prabowo.

Persoalan pelanggaran berat HAM, saya pikir itu masih debatable, sebab Pak Prabowo ketika itu bukan Panglima ABRI (TNI), jadi kesalahan harusnya lebih di titik beratkan pada Panglima TNI (Pak Wiranto) ataupun Presidennya (Pak Harto).

Sudah clear ya bapak? Jadi jangan ragu, saya mengkritik bapak selama ini bukan karena benci, namun karena memang saya lihat ada yang salah dari prilaku politik Pak Prabowo Subianto selama ini, baik saat menjadi Presiden seperti sekarang, maupun sebelum menjadi persiden.

Kendatipun demikian saya mengganggapnya masih lumrah, tiada gading yang tak retak, tiada Pilpres yang mulus, pasti saja ada bopeng-bopengnya. Mirip dengan Pak Jokowi yang telah mendapatkan hukumannya sendiri setelah berkhianat pada PDIP, tidak ada wajah mulusnya lagi.

Kalau kesalahan Pak Jokowi itu nyaris tak terampuni, mengingat kejahatan konstitusinya yang luar biasa, kesalahan Pak Presiden Prabowo Subianto saat ini hanya sederhana saja;

Pak Presiden Prabowo masih bersedia mempertahankan menteri-menterinya yang bermasalah, bahkan terakhir bapak mau-maunya memberikan penghargaan pada orang-orang yang bermasalah.

Orang-orang pendukung Pak Prabowo mungkin mengatakannya sebagai hak prerogatif presiden, tetapi bagi saya itu kliru. Karena Hak Prerogatif hanya dikenal dalam Sistem Pemerintahan Parlementer, bukan Presidensiil seperti Indonesia.

Hak Prerogatif dalam Sistem Parlementer itu bisa diartikan dengan Kewenangan Sisa, setelah kekuasaan terbagi habis antara Eksekutif, Legislatif dan Yudikatif. Kalau dalam Sistem Presidensiil, harusnya itu cukup dinamakan dengan Kewenangan atau Hak Konstitusional Presiden.

Pak Prabowo Subianto sebagai presiden memang mempunyai hak untuk mengangkat menteri maupun memberikan anugerah penghargaan pada orang-orang tertentu, yang dianggap mempunyai jasa pada bangsa dan negara.

Pertanyaannya, apa bapak sungguh-sungguh yakin, bahwa orang-orang yang bapak berikan anugerah penghargaan bintang ini itu, merupakan orang-orang yang berjasa pada bangsa dan negara? Bukankah malah kebanyakan dari mereka itu merupakan orang-orang yang selama ini dicemooh oleh rakyat karena perbuatannya?

Bapak Presiden Prabowo tak seharusnya mengulangi kesalahan fatal dan memalukan dari presiden sebelumnya, yakni Jokowi. Jokowi dahulu memberikan penghargaan pada istri, anak, menantu dan sanak kerabatnya. Akibatnya Jokowi kehilangan total pamor, kewibawaannya.

Setelah turun tahta, Jokowi dihujat dimana-mana, ditinggalkan oleh para pendukungnya, dan yang tertinggal hanya orang-orang yang gersang ilmu pengetahuan, tamatan Universitas Ruko yang sebentar lagi masuk bui, dan satunya lagi baru saja terkena OTT KPK.

Ada lagi pendukung Jokowi terbaru, pengacara tidak jelas kiprahnya, mengaku kaya raya punya tiga gunung, tujuh tikungan sembilan perempatan, yang membuat rakyat tertawa terpingkal-pingkal padanya. Kemarin dia terlihat foto berdua dengan Jokowi dengan seragam yang memiliki pangkat Bintang Tujuh.

Sebagai rakyat yang sangat berharap pada Presiden Pak Prabowo Subianto untuk memajukan negeri ini, saya ingin memberikan saran, agar bapak bisa memimpin jauh lebih baik dari Jokowi.

Amarah bapak pada koruptor di orasi-orasi bapak sekian tahun lamanya itu, mohon benar-benar ditunjukkan dengan action dan bukan hanya dengan omon-omon atau jargon-jargon. Haqul yakin, bapak sesungguhnya bisa benar-benar melaksanakan itu.

Saya berani mengingatkan Bapak Presiden Prabowo Subianto seperti demikian, karena saya mencoba untuk meyakini kata-kata Pak Presiden Prabowo dalam orasi bapak yang saya dengar beberapa saat yang lalu. Kata bapak Presiden Prabowo Subianto;

“Saya sudah disumpah dan saya takut menghianati kepercayaan Rakyat Indonesia”.

Pak Presiden, saya ini Rakyat Indonesia yang independen. Meskipun saya bersahabat dengan banyak elite partai politik, dan sering membantu teman-teman politisi yang memiliki itikad baik untuk membangun negeri, namun percayalah semenjak tahun 2011 saya sudah bukan lagi anggota Partai Politik manapun.

Maka apa yang saya sarankan pada Pak Presiden Prabowo Subianto ini, saya jamin, murni suara saya sebagai salah satu Rakyat Indonesia yang masih memiliki harapan baik pada Bapak Presiden Prabowo Subianto. Mohon difikirkan saran saya ini bapak.

Penulis : Saiful Huda Ems (SHE).

MoneyTalk, Jakarta – Baru beberapa hari yang lalu, teman saya yang jadi Wakil Menteri Tenaga Kerja (Wamenaker), Immanuel Ebenezer ini saya chat ke WA nya, dan saya bilang padanya:”sejak jadi pejabat kok jadi sombong dan pelit gini?”. Dia tidak membalas chat saya, hingga dalam hati saya berkata:”Wah, biasanya teman yang begini tidak lama lagi akan masuk bui”.

Ternyata, tidak ada panas tidak pula ada hujan, tiba-tiba di hari ini tersiar berita di berbagai media tanah air:”Wamenaker Immanuel Ebenezer terkena OTT KPK !”. Sedangkan media yang lainnya memberi judul dalam pemberitaannya:”KPK sita puluhan kendaraan dari OTT KPK, Immanuel Ebenezer”.

Waowww…sungguh sama sekali saya tidak pernah menyangka, teman yang akrab disapa Noel ini, begitu kaya raya dan suka main palak perusahaan-perusahaan. Ya, pada hari Rabu (20/08/25) malam kemarin, Noel ternyata benar-benar telah terkena Operasi Tangkap Tangan (OTT) KPK !.

Saya benar-benar tidak habis pikir, bagaimana bisa teman yang saya pikir terlihat sederhana penampilannya ini, ternyata mempunyai jiwa keserakahan yang luar biasa. Sudah digaji ratusan juta rupiah perbulan, namun masih juga menyalah gunakan kekuasaannya.

Terus terang saja, dahulu saya sempat membelanya ketika dia diserang habis-habisan oleh teman-teman sesama relawan Jokowi, karena saya anggap dia memiliki prinsip tersendiri, ketika dia membela Munarman. Meskipun saat itu saya kontra dengan Munarman, namun saya juga tidak keberatan jika Noel membela Munarman dengan argumentasinya yang kuat.

Namun ketika saya lihat Noel mulai suka berubah-ubah, tidak konsisten dengan pilihan politiknya sendiri, seperti dahulu dia mendukung Ganjar Pranowo namun kemudian tiba-tiba berbalik mendukung Prabowo-Gibran, saya mulai tau, bahwa dia hanyalah seorang “pemain”.

Bahkan lucunya, ketika Prabowo-Gibran menang dan belum mengumumkan siapa-siapa calon menteri-menterinya, Noel sempat menelpon ke saya dan mengajak saya melawan Prabowo, kalau saja Presiden terpilih (Prabowo) tidak menjadikan kami (Noel dan Saya) Menteri atau setidak-tidaknya Wamen.

Lucunya, ketika saya jawab:”Sampai detik ini saya tidak punya keinginan untuk menjadi Menteri, Wamen apalagi Komisaris. Saya lebih ingin fokus menyuarakan suara kebatinan rakyat marginal, dhuafa “. Tiba-tiba Noel berhenti menelpon saya dan dia bilang lagi ditelpon orang istana. Tak seberapa lama kemudian tersiar kabar, Noel menjadi Wamenaker.

Itulah karakter yang sesungguhnya dari Noel, plin plan, tak memiliki prinsip, mudah berubah-ubah dan berpolitik hanya sebagai alat untuk kepentingan pribadinya saja. Maka tak heran jika Sekjen PDIP, Hasto Kristiyanto pernah menyebutnya “Isuk kedele sore tempe”., ketika Noel tiba-tiba menyebrang dari pendukung Ganjar Pranowo menjadi pendukung Prabowo Subianto menjelang Pilpres 2024.

Bukannya Noel melakukan kontemplasi dan sadar diri, Noel malah bicara secara terbuka menyerang Hasto Kristoyanto dengan pernyataannya: “Kita enggak butuh pemimpin bermental korup, jangan sampai nanti pagi Masiku, siangnya Hasto.”

Lalu ketika proses hukum terhadap Hasto di PN Jakpus sama sekali tidak menemukan bukti, bahwa Hasto terlibat dalam kasus Harun Masiku, muka Noel mau disembunyikan kemana? Malu sendiri kan? Hasto sekarang bebas melalui amnesti yang diberikan oleh Presiden Prabowo, yang diklaim Noel sebagai bosnya sendiri. Namun sekarang Noel, justru yang malah menunggu masuk bui. Tragis sekali bukan?

Noel juga pernah membabi buta menyerang PDIP, bahwa PDIP sebagai partai besar seharusnya menyampaikan gagasan besar, bukan narasi ketakutan:

“Partai besar… pasti bicara tentang gagasan‑gagasan besar… tidak ambekan‑ambekan dan perasaan‑perasaan.”

Dia mengejek PDIP untuk lebih rasional, bukan emosional, agar suasana demokrasi menjadi lebih riang gembira.

Kenyataannya sekarang bagaimana? Meskipun Sekjen PDIP, Hasto Kristiyanto dikriminalisasi melalui KPK, PDIP tetap tenang, tidak pernah mengobarkan perlawanan terhadap Pemerintahan Prabowo-Gibran. Bahkan Ketua Umum PDIP, Ibu Megawati Soekarnoputri, berkali-kali menginstruksikan semua kader-kadernya untuk mendukung Pemerintahan Prabowo Subianto !.

Dalam suatu waktu, saat Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto menyatakan:” Jika Jokowi ingin bertemu Megawati, “harus” terlebih dulu menemui kader ranting, Noel juga menanggapi sinis:

“Katanya kita butuh sosok negarawan? Kok perilakunya seperti preman jalanan yang penuh dengan sinisme?” Ia meminta PDIP untuk berhenti sinis dan memberi contoh positif, terutama di momen Idulfitri.

Pernyataan Noel yang semacam ini sangat memojokkan PDIP, seolah-olah PDIP itu bersikap seperti preman, padahal yang sebenarnya terjadi, Noel tidak mampu memahami suasana kebatinan kader-kader PDIP yang telah dikhianati oleh Jokowi, hingga PDIP seolah meminta pada Jokowi untuk insyaf dengan cara meminta maaf terlebih dahulu pada kader-kader PDIP mulai dari tingkat ranting.

Noel kini telah menghadapi persoalannya yang mencekam, tertangkap tangan KPK dan berdebar-debar menunggu status hukumnya, sebagai tersangka yang akan segera diumumkan. Setelah itu Noel akan menjalani proses persidangan yang panjang dan meletihkan, lalu masuk penjara yang gelap.

Noel bukan akan menjadi Tahanan Politik sebagaimana Hasto Kristiyanto yang dahulu sering diserangnya, namun Noel akan menjadi Tahanan Koruptor yang namanya akan tercoreng di lembaran sejarah, mantan Aktivis Mahasiswa masuk bui karena serakah dan korup ! Tragis !

Penulis : Saiful Huda Ems (SHE). Lawyer, Jurnalus, Analis Politik dan Aktivis ’98.

MoneyTalk, Jakarta – Sejak dilantik menjadi Menteri ESDM pada 19 Agustus 2024 lalu, figur politisi Partai Golkar titipan Jokowi ini, yakni Bahlil Lahadalia sama sekali tidak menunjukkan tanda-tanda kemajuan dalam mengelola Energi dan Sumber Daya Mineral. Bahkan yang ada rakyat hanya seringkali disuguhi tontonan perusakan alam, yang para otak pelakunya nyaris tak pernah tersentuh hukum.

Kamipun kemudian bertanya-tanya, bagaimana bisa negeri yang sangat kaya raya akan energi dan sumber daya mineral ini begitu miskin dan dililit banyak hutang luar negerinya? Kenapa pula lingkungan yang sudah demikian parah dirusak untuk menguras kekayaan alam yang terkandung di dalamnya, seolah tak menghasilkan apa-apa bagi rakyat, selain kemakmuran bagi segilintir orang yang mayoritas adalah pejabat-pejabat negara itu sendiri?

Mari kita inventarisasi berbagai persoalan di sektor ESDM (Energi dan Sumber Daya Mineral) di negeri kita, Indonesia yang sangat luas ini, yang di antaranya mencakup berbagai aspek dari ketersediaan energi hingga isu lingkungan;

Pertama, kita bisa melihat dari persoalan Akses Energi. Pada sektor ini kita perhatikan begitu banyak masyarakat Indonesia yang belum mendapatkan akses energi yang memadai. Banyak rumah tangga dan daerah yang belum teraliri listrik atau menggunakan energi bersih dan terjangkau.

Kedua, persoalan ketergantungan pada Energi Fosil. Indonesia masih sangat bergantung pada bahan bakar fosil seperti minyak dan gas bumi untuk memenuhi kebutuhan energinya. Hal ini menimbulkan masalah lingkungan karena emisi karbon yang dihasilkan, serta risiko ketersediaan yang terbatas di masa depan.

Ketiga, adalah persoalan Transisi Energi. Pergeseran menuju energi baru terbarukan (EBT) jelas sekali telah menghadapi tantangannya yang sangat besar, seperti biaya infrastruktur, kebijakan yang belum optimal, dan ketersediaan teknologi. Bukankah ini semua sangat perlu diupayakan untuk mendorong adanya investasi dan pengembangan EBT?

Keempat adalah persoalan yang dahulu biasa digembar-gemborkan oleh Gibran Rakabuming Raka, ketika ia masih berlatih pidato untuk Nyawapres di 2024, yakni Hilirisasi.

Indonesia ini memiliki potensi besar dalam sumber daya mineral dan energi, namun seringkali masih sebatas eksploitasi dan belum dimaksimalkan melalui hilirisasi produk. Padahal sejatinya hilirisasi jika dilakukan dengan benar tanpa adanya konflik kepentingan dari sebagian pejabat negaranya yang keparat, akan memberikan nilai tambah ekonomi dan menciptakan lapangan kerja.

Kelima, adalah persoalan Isu Lingkungan. Eksploitasi sumber daya alam, terutama pertambangan, seringkali menimbulkan dampak negatif pada lingkungan seperti deforestasi, pencemaran air dan udara. Dahulu saya sudah pernah menulis, bahwa perusakan hutan di negeri ini menempati urutan kedua di dunia setelah Brazil. Dan ini terlihat semakin parah sejak Menteri ESDM dijabat oleh Bahlil Lahadalia.

Saya pikir, sebetulnya masih banyak sekali problem-problem krusial yang bisa kita inventarisasi dari persoalan energi dan sumber daya alam kita. Saya hanya menyebutkan lima persoalan di atas, itu hanya sekedar untuk menunjukkan betapa kacau dan tak terurusnya energi dan sumber daya alam yang kita miliki ini.

Ah, bagaimana bisa mengelola energi dan sumber daya alam kita dengan baik, jika menterinya sibuk mengamankan Wapres titipan Big Bossnya. Bagaimana bisa mengelola dengan baik energi dan sumber daya alam kita, jika menterinya gemar teler dengan minuman beralkohol yang harganya berpuluh-puluh juta, disaat rakyat banyak yang miskin, hidup susah dan stres mikirin bayar listrik, biaya kesehatan dan pendidikan anak-anaknya?

Pemutusan hubungan kerja (PHK) telah terjadi dimana-mana, di sisi lain ribuan bahkan mungkin jutaan sarjana juga banyak yang menganggur. Anak-anak sekolah dan sebagian mahasiswa dari kalangan fakir miskin, banyak yang jatuh mentalnya gara-gara tak memiliki handphone, laptop dll., lalu sebagian besar dari mereka drop out dan mengadu nasib dengan antre mencari lapangan pekerjaan. Apakah persoalan-persoalan kerakyatan yang seperti demikian bisa difahami oleh para pejabat negaranya?!. Katanya Indonesia ini kaya raya?!.

Pak Presiden Prabowo Subianto perlu bertafakur, merenungi persoalan dilematis rakyatnya di lapisan bawah seperti itu. Dan untuk menjadi presiden yang peka dan peduli pada persoalan rakyatnya yang seperti itu, Pak Presiden Prabowo Subianto harus didampingi oleh menteri-menterinya yang memiliki kepekaan sosial.

Terus terang saja saya sangat merasa aneh, orang-orang yang cakap di bidangnya, seperti Bang Haidar Alwi yang jauh lebih kompeten mengelola ESDM dibandingkan menteri yang ada sekarang, kok malah tidak diberdayakan oleh negara. Padahal selain kompeten di bidang pengelolaan ESDM, Bang Haidar Alwi orangnya juga sangat dermawan. Sudah banyak rakyat lemah di berbagai daerah yang dientaskan dari kemiskinannya, padahal itu harusnya menjadi tugas negara, bukan?

Memperhatikan dengan seksama kehidupan menteri yang hedonis dan tidak memiliki kepekaan sosial, sebagai rakyat biasa kami mengusulkan, agar mereka segera ditendang, direshuffle dan diganti dengan orang-orang yang lebih kompeten dan memiliki kepekaan sosial. Empati pada penderitaan rakyat kecil itu diperlukan, agar pejabat negara tidak awut-awutan mengurus negara, ditambah lagi dengan entengnya suka berjoget-joget ria disaat rakyat bawah hidupnya susah !.

Kami orang-orang yang hidup bersama debu jalanan, yang bertahun-tahun turut memperjuangkan terwujudnya negara dan pemerintahan yang bersih, demokratis dan beradab, seringkali berdiskusi satu sama lain, sesama “kombatan” relawan Jokowi yang sekarang dia sudah lupa diri, apa Pak Presiden Prabowo Subianto ini sudah ikut-ikutan lupa diri seperti Jokowi, hingga menteri-menteri yang tak berprestasi dan malah sering membuat masalah dibiarkan bertengger di istana?

Pak Presiden Prabowo Subianto, mohon dengarlah aspirasi kami, tolong segera ganti menteri-menteri yang bermasalah itu ! Dan jika Pak Presiden Prabowo Subianto berkenan, angkat satu saja perwakilan dari kami sebagai menteri ESDM. Namanya Bang Haidar Alwi, Bapak Relawan yang tiada pernah mengenal lelah membantu pergerakan teman-teman relawan dari masa ke masa. Percayalah, kami ini relawan yang masih steril dari kotoran-kotoran korupsi dan perjudian online !…(SHE).

Penulis : Saiful Huda Ems (SHE). Lawyer dan Analis Politik, Mantan Ketua Umum HARIMAU JOKOWI yang terluka.

MoneyTalk, Jakarta – Dahulu waktu saya menjadi pendukung Jokowi dan mendirikan Ormas HARIMAU JOKOWI itu pengurusnya mayoritas terdiri dari para Lawyer papan atas, jurnalis, akademisi, politisi, purnawirawan Jenderal (TNI dan POLRI) serta aktivis dan Pengusaha.

Saya juga perhatikan di medsos itu ketika itu banyak didominasi oleh pendukung-pendukung Jokowi dari kalangan akademisi serta cendekiawan-cendekiawan alumnus Pondok Pesantren yang cerdas-cerdas.

Lah sekarang ketika saya dkk. menjadi pengkritik Jokowi, kok jadi terbalik 180 derajat, saya perhatikan pendukung Jokowi yang sekarang itu banyak didominasi oleh para preman atau relawan-relawan pemula yang kasar-kasar bicaranya.

Tentu saja saya juga perhatikan masih ada juga beberapa akademisi atau praktisi hukum yang masih mendukung Jokowi meskipun jumlahnya sangat minim sekali, namun mereka itu sekarang jarang yang berbicara, dan senangnya ngajak diskusi dengan saya melalui japri WA saja.

Sebagian dari mereka itu juga jujur bilang ke saya, masih mau mendukung Jokowi meskipun malu dan tak mau mendukung anaknya yang jadi Wapres (Gibran), sedangkan untuk beberapa teman yang dari unsur media terang-terangan bilang ke saya,”Maaf Bang, saya sudah terlanjur dikontrak”. Haha…

Ya tidak apa-apalah, silahkan saja menentukan pilihan politiknya masing-masing. Hanya saja saya baru saja tersentak, kok ada pengamat politik alumnus Berlin yang terang-terangan mengatakan orang-orang yang sekarang ini masih mengejar-ngejar Jokowi, meskipun Jokowi itu sudah tidak lagi jadi presiden, itu karena mereka ingin merebut posisi Wapres yang dijabat anaknya Jokowi (Gibran).

Dalam hati saya berkata dengan meminjam bahasa para pendukung Jokowi yang sekarang bicaranya kasar-kasar:”Hei Jurigen Bensin ! Matamu picek atau apa?! Apa kamu tidak melihat berbagai kerusakan dahsyat sistemik yang diakibatkan oleh prilaku brutal Jokowi selama ini? Jika kamu tahu namun kamu masih membelanya, berarti kamu Pelacur Intelektual !”.

Kemudian ada sahabat sesama alumnus Berlin yang kirim WA japri ke saya:”Mas, dia dulu kan datang di Berlin sesudah Mas Saiful pulang dari Berlin, jadi dia tidak mewarisi tradisi Pendobrak seperti Mas Saiful dkk. Di Berlin dia hanya dapat gelar akademiknya saja, namun nol idealismenya. Maklumi sajalah”.

Terus saya jawab:”Ah, saya dulu juga biasa-biasa saja Mas, hanya penikmat Capucino di Mensa Berlin. Yang sesungguhnya pendobrak-pendobrak itu, ya para sahabat-sahabat senior kita, yang sampai meninggal dunia, juga yang masih hidup saat ini hidupnya sangat sederhana namun tetap idealis dan jujur-jujur. Jangan pernah menyebutku seperti itu, karena itu membuatku sangat malu dengan beliau-beliau itu”.

Penulis : Saiful Huda Ems (SHE).