21 November 2026

Sakti Wahyu Trenggono

MoneyTalk.id,Jakarta – Aksi demonstrasi yang dilakukan Forum Peduli Nelayan Nusantara di Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), Kamis (5/11/2026) menuai sorotan. Pengamat politik dan hukum Muslim Arbi menduga aksi tersebut bukan semata-mata gerakan advokasi untuk memperjuangkan kepentingan nelayan, melainkan berpotensi menjadi alat untuk menekan kementerian demi kepentingan tertentu.

Muslim mengungkapkan, dirinya memperoleh informasi mengenai dugaan adanya permintaan uang sebesar Rp25 juta kepada pihak KKP dengan imbalan pembatalan demonstrasi. Menurut informasi yang diterimanya, aksi demonstrasi terus dilakukan lantaran permintaan tersebut diduga tidak dipenuhi.

“Ada dugaan demonstran minta Rp25 juta kepada KKP agar demonstrasi dibatalkan, ini persoalan serius. Jangan sampai demonstrasi yang seharusnya menjadi instrumen kontrol publik justru dimanfaatkan sebagai alat untuk mendapatkan keuntungan pribadi atau kelompok,” kata Muslim Arbi kepada wartawan, Kamis (5/11/2026).

Ia meminta aparat penegak hukum tidak mengabaikan informasi tersebut apabila ditemukan indikasi adanya upaya pemerasan.

Menurut Muslim, gerakan advokasi nelayan semestinya memiliki rekam jejak, basis massa, agenda perjuangan, serta argumentasi yang jelas. Advokasi tidak cukup hanya dilakukan melalui demonstrasi, tetapi harus disertai data dan fakta mengenai persoalan yang benar-benar dihadapi masyarakat nelayan.

Ia mempertanyakan kredibilitas Forum Peduli Nelayan Nusantara karena, menurut penilaiannya, organisasi tersebut tidak dikenal luas dalam kegiatan advokasi dan perjuangan nelayan.

“Forum ini tidak terlalu dikenal dalam advokasi nelayan. Jangan sampai ada organisasi yang menjadikan demonstrasi sebagai pekerjaan. Hari ini mendatangi kementerian, menyampaikan tuntutan, kemudian muncul dugaan permintaan uang. Kalau memang ada praktik seperti itu, tentu harus ditindak,” ujarnya.

Muslim juga menilai setiap kritik terhadap KKP harus didasarkan pada persoalan konkret, bukan tuduhan umum atau tuntutan yang tidak disertai bukti.

Menurutnya, KKP memiliki mekanisme pengawasan internal melalui inspektorat. Selain itu, kementerian juga disebut telah menjalin kerja sama dengan aparat penegak hukum dalam upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi.

Karena itu, apabila demonstran menemukan dugaan penyimpangan dalam program kementerian, Muslim menyarankan agar persoalan tersebut disampaikan melalui bukti, dokumen, dan laporan yang dapat diverifikasi.

“Kalau ada dugaan korupsi, tunjukkan datanya. Kalau ada penyimpangan program, sebutkan lokasinya, siapa yang bertanggung jawab, dan bagaimana bentuk penyimpangannya. Jangan hanya membangun tuduhan tanpa argumentasi yang bisa diuji,” tegasnya.

Ia mengingatkan bahwa kebebasan menyampaikan pendapat merupakan bagian penting dari demokrasi. Namun, kebebasan tersebut tidak boleh dijadikan pembenaran untuk melakukan intimidasi, tekanan, ataupun tindakan yang bertentangan dengan hukum.

Di sisi lain, Muslim memberikan penilaian positif terhadap program Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP) yang menjadi salah satu program strategis KKP dalam mendukung agenda pembangunan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.

Menurutnya, program tersebut memiliki orientasi yang jelas, yakni memperkuat kehidupan ekonomi masyarakat pesisir melalui pembangunan kawasan nelayan dan dukungan terhadap aktivitas produktif mereka.

Muslim menilai keberhasilan program pemerintah harus dilihat dari manfaat konkret yang diterima masyarakat, bukan hanya dari intensitas pemberitaan atau publikasi pejabat.

Ia berpendapat, KNMP perlu terus dikawal agar pembangunan fasilitas, pengelolaan, dan keberlanjutan ekonominya benar-benar memberikan dampak bagi nelayan.

“Program Kampung Nelayan Merah Putih harus dilihat dari manfaatnya bagi masyarakat. Kalau fasilitas dibangun, aktivitas ekonomi meningkat, dan nelayan mendapatkan dukungan yang lebih baik, itu merupakan hal positif yang harus diapresiasi,” katanya.

Muslim juga menyampaikan apresiasi terhadap Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono. Ia menilai Trenggono merupakan sosok menteri yang lebih mengutamakan pekerjaan dan hasil dibandingkan pencitraan melalui publikasi.

Menurutnya, keberhasilan seorang menteri tidak semestinya hanya diukur dari seberapa sering tampil di hadapan publik, tetapi dari kemampuan menjalankan program, membangun tata kelola kementerian, dan menghadirkan manfaat bagi masyarakat.

“Pak Sakti Wahyu Trenggono bukan tipe menteri yang hanya mengejar publikasi. Beliau bekerja relatif senyap, tetapi yang harus dilihat adalah hasil pekerjaannya dan manfaat program bagi masyarakat, khususnya nelayan,” ujar Muslim.

Meski memberikan apresiasi, Muslim menilai seluruh program KKP tetap harus terbuka terhadap pengawasan publik. Tidak boleh ada program pemerintah yang kebal kritik, termasuk KNMP. Transparansi anggaran, evaluasi pembangunan, dan pengawasan pelaksanaan program tetap diperlukan untuk memastikan manfaatnya benar-benar dirasakan masyarakat.

Pada akhirnya, Muslim mengingatkan agar perjuangan atas nama nelayan tidak disalahgunakan untuk kepentingan kelompok tertentu.

Demonstrasi merupakan hak warga negara, tetapi tuntutan harus memiliki dasar yang dapat dipertanggungjawabkan. Sebaliknya, dugaan permintaan uang kepada kementerian juga tidak boleh dibiarkan tanpa klarifikasi.

“Jangan sampai nama nelayan dijadikan tameng untuk kepentingan tertentu. Nelayan membutuhkan pembelaan yang nyata, bukan demonstrasi yang justru menimbulkan dugaan transaksi di baliknya. Kalau memang ada dugaan pemerasan, harus dibuka dan diusut secara hukum,” pungkasnya.

MoneyTalk.id, Jakarta – Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) bergerak cepat membantu masyarakat terdampak gempa bumi di Nusa Tenggara Timur (NTT). Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono melepas pengiriman bantuan kemanusiaan dari Pelabuhan Perikanan Samudera Kendari, Sulawesi Tenggara, Senin (17/8/2026).

Bantuan tersebut merupakan hasil kolaborasi KKP dengan Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara. Untuk mempercepat distribusi, bantuan diangkut menggunakan Kapal Pengawas PSDKP Orca 06 milik KKP dengan tujuan Labuan Bajo, Nusa Tenggara Timur.

Perjalanan kapal diperkirakan membutuhkan waktu sekitar dua hari.

Menteri Trenggono mengatakan pengiriman bantuan tersebut menjadi bentuk solidaritas dan gotong royong di tengah momentum peringatan Hari Ulang Tahun ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia.

“Di tengah kita memperingati hari kemerdekaan, saudara-saudara di NTT sedang menghadapi musibah. Karena itu, kemerdekaan juga harus kita maknai dengan hadir dan bergotong royong membantu saudara kita yang membutuhkan,” ujar Trenggono.

Ia menyampaikan duka cita mendalam kepada masyarakat yang terdampak gempa bumi bermagnitudo 7,7 yang melanda wilayah NTT pada Sabtu (15/8).

Menurut Trenggono, kepedulian terhadap masyarakat yang sedang menghadapi bencana merupakan bagian penting dari semangat kemerdekaan. Solidaritas antarsesama anak bangsa, kata dia, diperlukan agar masyarakat terdampak dapat segera mendapatkan bantuan dan dukungan dalam menghadapi situasi sulit.

Dari Sulawesi Tenggara, bantuan yang dikumpulkan KKP bersama Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara mencapai kurang lebih 50 ton.

Bantuan tersebut terdiri atas berbagai kebutuhan mendesak, antara lain bahan makanan, obat-obatan, serta sejumlah kebutuhan lainnya bagi masyarakat yang terdampak bencana.

Trenggono menegaskan, bantuan yang dikirim dari Kendari merupakan tahap awal. Penyaluran bantuan akan terus dilakukan sesuai dengan kebutuhan masyarakat di lapangan.

KKP juga sebelumnya telah menggunakan kapal-kapal pengawas perikanan untuk membantu distribusi bantuan kemanusiaan kepada masyarakat yang terdampak bencana di wilayah lain, termasuk dalam penyaluran bantuan bagi korban bencana di Sumatra.

“Ini adalah bentuk solidaritas kita sebagai satu bangsa, bahwa ketika ada saudara kita yang membutuhkan, kita hadir dan saling menguatkan,” kata Trenggono.

Sejak hari pertama bencana, KKP telah mengambil sejumlah langkah penanganan. Di antaranya membentuk satuan tugas, membuka posko tanggap bencana, berkoordinasi dengan berbagai pihak, serta menghimpun donasi dan bantuan.

Upaya tersebut akan terus dilakukan selama masa tanggap darurat hingga proses pemulihan berlangsung.

Selain mengirim bantuan, KKP juga tengah melakukan identifikasi kondisi di lapangan. Identifikasi tersebut secara khusus diarahkan untuk mengetahui kondisi masyarakat kelautan dan perikanan yang terdampak bencana.

Langkah ini penting agar bantuan yang diberikan dapat disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat, terutama nelayan dan pelaku usaha sektor kelautan dan perikanan yang terdampak gempa.

Setelah pengiriman bantuan dari Sulawesi Tenggara, KKP juga menyiapkan bantuan yang telah terkumpul di Jakarta untuk segera disalurkan ke wilayah terdampak.

Bantuan tersebut antara lain makanan ringan, makanan cepat saji, pakaian layak pakai, selimut, hingga mesin genset.

Trenggono berharap seluruh bantuan dapat segera tiba dan dimanfaatkan masyarakat yang membutuhkan.

Ia juga menekankan bahwa penanganan bencana membutuhkan kerja bersama antara pemerintah, masyarakat, dunia usaha, organisasi sosial, serta berbagai elemen bangsa.

“Ini adalah bentuk solidaritas kita sebagai satu bangsa, bahwa ketika ada saudara kita yang membutuhkan, kita hadir dan saling menguatkan,” ujar Trenggono.

Dengan pengerahan Kapal Pengawas PSDKP Orca 06, KKP tidak hanya menjalankan fungsi pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan, tetapi juga memanfaatkan armada tersebut sebagai bagian dari respons kemanusiaan ketika terjadi bencana.

Pengiriman bantuan dari Kendari diharapkan menjadi langkah awal untuk memastikan kebutuhan masyarakat terdampak gempa di NTT dapat segera terpenuhi, sekaligus memperkuat semangat gotong royong dalam menghadapi bencana.

MoneyTalk.id,Jakarta – Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) memperkuat kolaborasi dengan kementerian/lembaga, pemerintah daerah, dunia usaha, akademisi, dan masyarakat untuk mempercepat pelaksanaan enam Program Kerja Prioritas Nasional (PKPN) sektor kelautan dan perikanan guna mendukung ketahanan pangan dan swasembada pangan nasional.

Komitmen tersebut disampaikan Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono dalam Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) bertema “Akselerasi PKPN Sektor Kelautan dan Perikanan Mendukung Swasembada Pangan” di Jakarta, Kamis (2/7/2026).

“Forum ini menjadi ruang konsolidasi nasional untuk memperkuat koordinasi agar program prioritas KKP tahun 2026 berjalan lebih cepat, tepat sasaran, dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat,” ujar Trenggono.

Enam program prioritas yang menjadi fokus KKP meliputi pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih, pengembangan budidaya ikan darat, swasembada garam nasional, revitalisasi tambak Pantura Jawa, pembangunan kawasan tambak udang terintegrasi di Waingapu, serta modernisasi kapal perikanan.

Menurut Trenggono, seluruh program dilaksanakan dengan pendekatan bottom-up melalui pelibatan aktif pemerintah daerah dan masyarakat sejak tahap perencanaan hingga evaluasi agar sesuai kebutuhan daerah dan berkelanjutan.

Rakornas juga dihadiri Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan, Ketua Komisi IV DPR RI Siti Hediati Soeharto, Wakil Menteri Dalam Negeri Akhmad Wiyagus, serta Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Yandri Susanto.

Dalam kesempatan tersebut dilakukan pula penandatanganan sejumlah nota kesepahaman dan perjanjian kerja sama antara KKP dengan berbagai instansi sebagai upaya memperkuat sinergi pelaksanaan program.

Zulkifli Hasan menegaskan swasembada pangan merupakan bagian dari kedaulatan bangsa. Menurutnya, pemerintah harus terus berpihak kepada nelayan, petani, dan peternak agar semakin produktif, sejahtera, dan mampu meningkatkan daya saing.

Sementara itu, Siti Hediati Soeharto menyatakan Komisi IV DPR RI akan terus mendukung berbagai program strategis KKP, khususnya pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih yang dinilai telah memberikan dampak positif terhadap perekonomian masyarakat pesisir.

MoneyTalk.id, Jakarta – Direktur Eksekutif Center for Budget Analisis (CBA), Uchok Sky Khadafi, menilai posisi Zulkifli Hasan (Zulhas) sebagai Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) untuk periode 2024–2029 masih sangat kuat dan sulit digoyahkan oleh pihak luar.

Menurut Uchok, tidak ada kekuatan eksternal yang mampu menggeser kepemimpinan Zulhas di PAN. Ia mengibaratkan posisi Zulhas layaknya pohon tua yang memiliki akar sangat kuat sehingga tidak mudah dicabut.

“Kalau dari luar Partai PAN, tidak ada yang bisa menggoyangkan jabatan Ketua Umum PAN. Kedudukan Zulhas ibarat pohon tua yang akarnya menjerat kuat ke dalam tanah, aman dari gangguan orang luar,” kata Uchok dalam keterangannya, Sabtu (27/6/2026).

Meski demikian, Uchok menilai tantangan terbesar bagi Zulhas justru berpotensi datang dari internal partai sendiri.

“Seperti pepatah lama, dinding paling kokoh sering kali bolongnya dari dalam. Kalau mau merebut takhta, jangan cari musuh di luar, cari saja di ruang rapat sendiri,” ujarnya.

Uchok kemudian menyebut nama Menteri Kelautan dan Perikanan, Sakti Wahyu Trenggono, sebagai salah satu kader PAN yang dinilainya memiliki potensi besar apabila suatu saat ingin maju memperebutkan kursi Ketua Umum PAN.

Selain menjabat sebagai Menteri Kelautan dan Perikanan, Trenggono juga merupakan Wakil Ketua Umum DPP PAN sekaligus Ketua DPW PAN Jawa Tengah.

Menurut Uchok, Trenggono memiliki sejumlah modal politik yang dinilai kuat, mulai dari jejaring sosial hingga kemampuan finansial.

“Trenggono punya modal sosial dan kekayaan. Itu menjadi amunisi yang sulit ditandingi apabila suatu saat terjadi kontestasi kepemimpinan di PAN,” katanya.

Sebagai gambaran, Uchok mengacu pada data Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) yang menunjukkan total kekayaan Trenggono mencapai sekitar Rp2,97 triliun.

Sementara itu, lanjutnya, berdasarkan data LHKPN, kekayaan Zulhas tercatat sekitar Rp59 miliar. Uchok juga menyinggung laporan harta kekayaan putri Zulhas, Zita Anjani, yang menurutnya mencapai sekitar Rp109,32 miliar.

“Dari segi harta kekayaan saja, Zulhas tidak mampu mengimbangi Sakti Wahyu Trenggono. Bahkan jika digabung dengan kekayaan Zita Anjani sekalipun, nilainya masih jauh di bawah Trenggono,” ucapnya.

Meski memiliki modal besar, Uchok menilai Trenggono bukan sosok yang akan bergerak secara terbuka.

“Trenggono itu orang Jawa, pintar memainkan strategi. Bukan tipe yang berteriak-teriak seperti gaya lama. Ia bekerja senyap, menghitung waktu, menunggu momentum yang tepat. Saat semua orang baru sadar, bisa saja namanya sudah tercetak sebagai Ketua Umum PAN,” pungkas Uchok.

Hingga berita ini ditulis, tidak terdapat pernyataan dari pihak PAN, Zulkifli Hasan, maupun Sakti Wahyu Trenggono terkait pandangan yang disampaikan Uchok Sky tersebut.

MoneyTalk, Jakarta – Center for Budget Analysis (CBA) menyoroti besarnya anggaran pembuatan video di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) yang dinilai tidak wajar dan berpotensi menguras uang negara secara berlebihan.

Koordinator CBA, Jajang Nurjaman, mengungkapkan bahwa pada tahun 2025 KKP melalui Sekretariat Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap mengalokasikan anggaran sebesar Rp2,4 miliar hanya untuk pembuatan dua video program Kampung Nelayan Merah Putih.

Menurutnya, anggaran tersebut terdiri dari dua paket besar. Pertama, pengadaan paket pembuatan video podcast dan perluasan publikasi capaian kinerja satu tahun Program Prioritas Kampung Nelayan Merah Putih sebesar Rp1,2 miliar. Kedua, pembuatan video company profile dan web series Kampung Nelayan Merah Putih yang juga menelan anggaran sebesar Rp1,2 miliar.

“Anggaran sebesar itu hanya untuk membuat dua video. Ini tentu sangat fantastis dan patut dipertanyakan. Menteri Sakti Wahyu Trenggono melawan efisiensi Prabowo. Harga satu video di Sekretariat Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap memang sangat mahal sekali,” kata Jajang dalam keterangannya, Selasa (28/4/2026).

Ia bahkan menyebut ada anggaran yang jauh lebih besar lagi di lingkungan Biro Umum Setjen KKP, yakni satu paket pembuatan video dengan nilai mencapai Rp5,3 miliar.

“Tapi ada yang lebih mahal, harganya selangit. Itu ada di Biro Umum Setjen Kementerian Kelautan dan Perikanan dengan satu paket sebesar Rp5,3 miliar,” ujarnya.

Meski demikian, Jajang menilai ada juga paket pembuatan video di KKP yang nilainya lebih rasional. Salah satunya adalah Video Dokumenter BHKLN yang dibuat oleh Biro Umum Setjen KKP dengan total anggaran Rp3.465.000.000 untuk 18 paket.

“Berarti harga rata-rata satu paket hanya sebesar Rp192.500.000 saja,” jelasnya.

Ia juga membandingkan dengan Direktorat Jenderal Penataan Ruang Laut KKP yang memproduksi satu paket Video Dokumenter Expose hanya sebesar Rp176.265.000.

Bahkan, menurutnya, yang paling murah terdapat di Sekretariat Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut yang membuat video dokumenter swasembada garam dengan total anggaran Rp800 juta untuk delapan paket.

“Artinya rata-rata per paket hanya sebesar Rp100 juta. Ini menunjukkan bahwa sebenarnya biaya produksi video tidak harus semahal itu,” tegas Jajang.

CBA menilai tidak adanya standar harga yang jelas dalam pengadaan video di tubuh KKP menjadi persoalan serius. Perbedaan harga yang sangat mencolok dinilai membuka ruang pemborosan anggaran hingga dugaan penyimpangan.

“Membuat satu paket video di Kementerian Kelautan dan Perikanan yang dipimpin Sakti Wahyu Trenggono ini tidak ada ukuran satu harga. Harganya tercipta semua maunya atau sesuka-sukanya, yang penting bisa menguras habis uang pajak rakyat,” kritiknya.

Lebih lanjut, Jajang juga menyoroti belum adanya langkah penegakan hukum dari aparat penegak hukum, khususnya Kejaksaan Agung, terhadap dugaan kejanggalan anggaran tersebut.

“Dan Kejaksaan Agung juga melihat harga satu paket video di KKP ini pasti diam saja. Pura-pura tidak tahu saja, lantaran Menteri KKP itu Sakti. Tidak ada yang berani menyelidiki Kementerian Kelautan dan Perikanan,” pungkasnya.

MoneyTalk, Jakarta – Wartawan senior Agustinus Edy Kristianto menyoroti tudingan serius bahwa mafia migas Riza Chalid berada di balik aksi massa yang oleh Presiden dikategorikan sebagai makar dan terorisme.

Nama Riza Chalid terang-terangan disebut dalam unggahan tiga menteri Kabinet Merah Putih bertajuk “Dear Mr. President”: Menko Pangan Zulkifli Hasan (Ketum PAN), Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono, serta Menteri Perlindungan Pekerja Migran Indonesia/Kepala BP2MI Abdul Kadir Karding. Namun, Zulhas tiba-tiba menghapus unggahan itu tanpa penjelasan.

Kecurigaan semakin menguat ketika ajudan Presiden, Agung Surahman, ikut membocorkan curhatan Presiden di TikTok tentang “mafia-mafia yang lumayan kuat dan banyak.”

Di sisi lain, banyak narasi menyebut Riza Chalid adalah “pengusaha kesayangan” seorang tokoh penting bernama Mulyono.

Menurut KBBI, mafia adalah perkumpulan rahasia yang bergerak dalam kejahatan. Sedangkan dalam KUHP, makar didefinisikan sebagai kejahatan serius terhadap keamanan negara dengan ancaman hukuman seumur hidup atau bahkan mati.

Pertanyaannya, makar yang dimaksud Presiden mengarah ke mana? Apakah:

-Makar untuk menggulingkan Presiden/Wakil Presiden (Pasal 104 KUHP),

-Makar untuk menggulingkan pemerintah (Pasal 107 KUHP), atau

-Makar untuk mengubah bentuk negara (Pasal 110 KUHP)?

Jika benar mafia migas berada di balik pendanaan demonstrasi, maka persoalan ini bukan sekadar unjuk rasa, melainkan skema politik-ekonomi raksasa dengan taruhan stabilitas negara.

Agustinus mengingatkan pola serupa yang pernah terjadi di Madagaskar. Asia Times (2021) memberitakan pengusaha Indonesia, Albert Njoo, dituding mendanai percobaan kudeta terhadap Presiden Andry Rajoelina demi melindungi saham minyak di Samudra Hindia.

Nama Njoo kemudian mengerucut pada jejaring bisnis internasional bersama Hashim S. Djojohadikusumo, adik Presiden Prabowo. Dokumen SEC di Amerika Serikat mencatat keduanya sebagai beneficial owner Nations Petroleum, dengan investasi energi di Kazakhstan, Azerbaijan, hingga Amerika Serikat.

Di Indonesia, Njoo punya rekam jejak panjang: mulai dari Bank Papan Sejahtera, PT Merrill Lynch Sekuritas Indonesia, PT Tirtamas Majutama, hingga RS Sumber Waras.

Pertanyaannya kini: apakah tudingan mafia migas Riza Chalid hanya pemanasan menuju perebutan kendali bisnis migas nasional triliunan rupiah antara “kelompok lama” dan “kelompok baru” seperti Hashim–Njoo?

Agustinus tidak menyimpulkan, namun mengingatkan: jangan sampai amuk massa dijadikan alat tawar-menawar dalam konflik bisnis.

Apa pun motif di balik demonstrasi berdarah itu, korban jiwa seperti Affan dan kawan-kawan tak bisa ditebus dengan uang sebesar apa pun. Kerusuhan sosial selalu meninggalkan harga yang terlalu mahal untuk bangsa ini.

MoneyTalk, Jakarta – Desakan publik agar Presiden Prabowo Subianto mengevaluasi kinerja Menteri Kelautan dan Perikanan (KKP) Sakti Wahyu Trenggono kian menguat. Hal ini menyusul kasus kontroversial pagar laut di perairan Kabupaten Tangerang, Banten, yang saat ini tengah memasuki fase pembuktian di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.

Uchok Sky Khadafi, Direktur Center for Budgeting Analysis (CBA), menyatakan dengan tegas bahwa Sakti Wahyu Trenggono telah gagal menjalankan amanat sebagai Menteri KKP. Ia menyebut, Trenggono tak mampu melindungi hak-hak dasar nelayan lokal, bahkan justru membiarkan praktik-praktik yang merugikan kehidupan masyarakat pesisir terus berlangsung.

“Kasus pagar laut di Tangerang itu adalah cerminan nyata dari lemahnya kepemimpinan Sakti Wahyu Trenggono. Ia bukan hanya gagal merespons konflik, tetapi justru membiarkan praktik-praktik kapitalistik yang mengorbankan nelayan kecil,” ujar Uchok kepada wartawan, Senin (21/7/2025).

Sengketa pagar laut yang dibangun oleh korporasi tertentu di pesisir Desa Kohod, Kecamatan Pakuhaji, Kabupaten Tangerang, menjadi simbol dari ketimpangan tata kelola kelautan di Indonesia. Warga yang menggantungkan hidup dari laut mendadak kehilangan akses karena perairan tersebut ditutup dengan pagar besi permanen sepanjang ratusan meter.

Akibatnya, ratusan nelayan di wilayah tersebut kehilangan mata pencaharian. Mereka tak bisa lagi mencari ikan di laut yang selama ini menjadi sumber penghidupan lintas generasi.

Uchok menyebut kasus ini sebagai “skandal kelautan terbesar dekade ini” yang mencerminkan konflik kepentingan antara kebijakan negara dan oligarki laut.

“Bayangkan, di republik ini ada laut yang dipagar. Itu bukan cuma pelanggaran tata ruang dan etika lingkungan, tapi juga pelanggaran hak asasi manusia. Dan yang lebih menyakitkan, kementerian yang seharusnya membela nelayan justru diam membisu,” tegas Uchok.

Kasus ini kini masuk dalam ranah hukum setelah warga Desa Kohod mengajukan gugatan perwakilan kelompok (citizen lawsuit) terhadap KKP dan sejumlah pihak terkait. Sidang lanjutan dijadwalkan digelar pada Senin, 21 Juli 2025, dengan agenda pembuktian awal.

Kuasa hukum warga, Henri Kusuma, menyebut pihaknya siap membawa “bukti mengejutkan” yang akan menguatkan posisi warga sebagai korban ketidakadilan struktural. Meski belum mau membeberkan isi bukti tersebut, ia menegaskan bahwa akan menjadi titik balik dalam perjuangan warga nelayan.

“Ini bukan semata soal hukum. Ini tentang harkat hidup orang kecil yang haknya diinjak-injak atas nama investasi. Kami akan buktikan di pengadilan bahwa negara lalai dan menterinya tidak berpihak pada rakyat,” kata Henri.

Uchok Sky Khadafi menyarankan Presiden Prabowo untuk tidak membiarkan pembiaran ini berlarut-larut. Ia menegaskan bahwa jika Presiden ingin mewujudkan visi maritim yang inklusif dan berkeadilan, maka Sakti Wahyu Trenggono harus dievaluasi secara serius, bahkan jika perlu dicopot dari jabatannya.

“Pak Prabowo harus menunjukkan ketegasan. Ini bukan soal loyalitas politik, tapi soal nyawa kebijakan publik. Menteri seperti Trenggono tidak relevan dalam pemerintahan yang berpihak pada wong cilik,” tegas Uchok.

Menurutnya, keberadaan menteri yang tidak responsif terhadap konflik nelayan justru akan menjadi beban politik bagi Presiden. Publik akan mencatat bahwa di bawah kepemimpinan Prabowo, ada laut yang bisa dipagar, dan nelayan yang dibiarkan kehilangan hidupnya.

“Ini bukan hanya soal sakti atau tidaknya Trenggono. Tapi tentang bagaimana negara hadir atau tidak untuk rakyatnya. Pagar laut itu pagar simbolik dari keangkuhan kekuasaan atas penderitaan rakyat kecil,” ujarnya menutup.

Kasus ini menjadi batu ujian penting bagi arah kebijakan maritim Prabowo. Jika pemerintah gagal menyikapi dengan bijak, bukan tak mungkin konflik sosial yang lebih luas akan terjadi di wilayah pesisir lainnya. Apalagi, pola-pola eksklusi ruang laut untuk kepentingan tertentu mulai menjamur di berbagai daerah.

Nelayan bukan hanya butuh ikan, tapi juga keadilan. Dan keadilan hanya hadir bila negara benar-benar membuka mata dan telinga terhadap jeritan dari tepian negeri.

MoneyTalk, Jakarta – Tahun 2015 adalah momen kritis bagi Indonesia. Slot orbit 123° Bujur Timur (BT), yang dipegang sejak era satelit Garuda-1, terancam dicabut oleh International Telecommunication Union (ITU). Ini bukan sekadar masalah teknis sebab slot ini adalah aset strategis nasional. Jika hilang, bukan hanya kedaulatan komunikasi militer yang terancam, tetapi juga posisi strategis Indonesia di percaturan global teknologi satelit.

Di tengah kepanikan itu, Kementerian Pertahanan (Kemhan) di bawah kendali Ryamizard Ryacudu mengambil alih proyek. Iskandar Sitorus, Sekretaris Pendiri Indonesian Audit Watch (IAW), menilai langkah ini awal dari kekacauan besar.

“Menhan semestinya bukan pemain tunggal di proyek strategis seperti ini. Itu butuh lintas kementerian, butuh keahlian khusus. Tapi mereka bertindak seolah-olah ini urusan pertahanan semata,” tegas Iskandar.

Jebakan penunjukan langsung

Alih-alih membuka tender sesuai UU No. 16/2012 tentang Industri Pertahanan dan Perpres No. 16/2018 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah, Kemhan malah memilih jalan pintas yakni melakukan penunjukan langsung. Perusahaan yang ditunjuk? Navayo International AG, sebuah perusahaan kecil dari Liechtenstein, wilayah kerajaan seluas kurang lebih 160 kilometer persegi di antara negara Austria dan Swiss yang segala urusan luar negeri negaranya diurus oleh Swiss. Nama perusahaan itu juga nyaris tak terdengar dalam lingkup industri pertahanan global.

Bondan Tiara Sofyan, Direktur Jenderal Potensi Pertahanan (Dirjen Pothan) yang menandatangani kontrak senilai Rp 515 miliar dengan Navayo. Iskandar Sitorus menilai ada aroma tak sedap sejak awal:

“Kenapa harus Navayo? Siapa yang bisa menjelaskan logika memilih perusahaan kecil yang nggak jelas rekam jejaknya? Ini bukan soal kejar tayang semata, ini soal memilih mitra yang jelas-jelas nggak kredibel. Dugaan pemufakatan jahat sangat kuat di sini,” ujarnya.

Satelit gagal, uang hilang, negara dihina

Pada 2017, kecurigaan terbukti. Satelit yang dijanjikan Navayo gagal memenuhi spesifikasi. Lebih parah lagi, satelit tersebut tidak kompatibel dengan sistem komunikasi pertahanan Indonesia.

Sakti Wahyu Trenggono, Wakil Menteri Pertahanan era itu, lalu memutuskan menghentikan pembayaran. Tetapi Iskandar justru menilai langkah ini setengah hati:

“Menghentikan pembayaran saja nggak cukup! Seharusnya dia langsung konsolidasi untuk langkah gugatan hukum. Tapi ini kayak sengaja diulur. Kenapa? Ini yang kita enggak bisa terima,” ucap Iskandar.

Navayo melawan, Indonesia tumbang di Arbitrase

Pada 2018, Navayo balik menyerang. Mereka menggugat Kemhan ke International Chamber of Commerce (ICC) di Singapura, menuntut US$ 23,4 juta, sekitar Rp 350 miliar sebagai kompensasi atas kontrak yang diputus sepihak.

Justru tahun 2021, ICC memutuskan Navayo menang sehingga Indonesia dihukum membayar US$ 24,1 juta atau sekitar Rp 360 miliar. Menurut Iskandar, kekalahan ini sudah bisa diprediksi:

“Kontrak dari awal sudah lemah. Kalau kita masuk ke arbitrase dengan fondasi hukum setipis ini, hasilnya cuma ada dua yakni kalah atau kalah telak. Dan itu yang terjadi,” ungkapnya.

Aset RI terancam disita, harga mahal dari kontrak buruk

Lalu tahun 2022, pukulan berikutnya datang. Dengan cerdik Navayo membawa putusan ICC ke pengadilan Prancis dan meminta penyitaan aset Indonesia sebagai jaminan pembayaran. Lantas tanggal 4 Maret 2024, pengadilan Prancis mengabulkan permintaan itu. Aset diplomatik Indonesia di Paris, termasuk Kedutaan Besar RI, terancam disita.

Iskandar Sitorus menyebut ini sebagai aib nasional “Gedung kedutaan mau disita karena kesalahan pejabat? Ini penghinaan diplomatik. Mestinya Kementerian Luar Negeri dari awal harus aktif untuk ikut turun tangan. Tapi mereka seperti nonton dari tribun sambil tepuk tangan,” sindir Iskandar tajam.

Jejak orang yang harus bertanggung jawab

Menurut IAW, berikut daftar nama pejabat yang patut dipertanyakan tanggung jawabnya moral dan hukumnya terhadap negara, yaitu:

1. Ryamizard Ryacudu, Menhan tahun 2015-2019 yang berperan mengambil keputusan strategis terkait pengadaan tersebut. Diduga kesalahannya meloloskan penunjukan langsung tanpa uji kelayakan yang sepatutnya.

2. Bondan Tiara Sofyan, Dirjen Pothan 2016 berperan menandatangani kontrak dengan Navayo. Diduga kesalahannya adalah mengabaikan prinsip kehati-hatian dan tidak menggunakan standar regulasi pengadaan internasional.

3. Sakti Wahyu Trenggono, Wamenhan 2021 sebab berperan tanpa konsolidasi yang baik antar K/L lalu menghentikan pembayaran ke Navayo. Diduga kesalahannya tidak melanjutkannya ke jalur hukum sehingga Navayo punya celah menyerang balik di ICC.

4. Navayo International AG yang berperan sebagai pemasok satelit yang gagal. Diduga kesalahannya tetap menuntut pembayaran penuh meski melakukan wanprestasi.

Terlambat, tapi harus dibongkar!

Pada 2024, Jaksa Agung ST Burhanuddin baru membuka penyelidikan atas dugaan korupsi di Kemhan. Padahal kegagalan satelit sudah santer tahun 2017 dan kemudian ada gugatan Navayo yang terpublikasi tahun 2018. Fokus Jaksa Agung justru hanya sekedar pada aliran dana dan potensi pemufakatan jahat dalam penunjukan Navayo. Seharusnya langkah dia bisa lebih dari sekedar itu. Iskandar Sitorus menyambut baik ini, meski menurutnya sudah sangat terlambat:

“Bongkar total! Jangan cuma berhenti di pejabat menengah. Keputusan besar kayak gini pasti ada aktor intelektualnya. Kita butuh pengadilan yang nggak cuma tajam ke bawah, tapi juga ke atas,” tegasnya.

Reformasi tata kelola proyek strategis, atau kita akan kalah lagi

Skandal Navayo bukan sekadar proyek gagal. Ini adalah potret buruknya tata kelola pengadaan strategis di Indonesia karena: pertama, Penunjukan langsung tanpa kajian mendalam. Kedua,Kontrak lemah yang membuka celah hukum, dan Ketiga, Pembelaan yang rapuh di pengadilan internasional.

Indonesian Audit Watch (IAW) menegaskan: jika sistem ini tidak dibenahi, kasus seperti ini hanya tinggal menunggu waktu untuk terulang lagi.

“Ini bukan sekadar soal duit yang hilang. Ini soal harga diri negara di mata dunia,” pungkas Iskandar Sitorus.