Santosa Kadiman Archives -

Ngeri ! Serka LL Oknum Intel Kodim 1630 Pamer Senjata Api Saat Ukur Tanah di Labuan Bajo IMG-20251117-WA0051

Ngeri ! Serka LL Oknum Intel Kodim 1630 Pamer Senjata Api Saat Ukur Tanah di Labuan Bajo

Hedi Batubara 17 November 2025

MoneyTalk,Labuan Bajo – Suasana konflik sengketa tanah seluas 3,1 hektare di hamparan Bukit Kerangan, Labuan Bajo, kembali memanas.

Ketegangan meningkat pasca peristiwa 26 Oktober 2025 yang oleh para pemilik tanah dirasakan sebagai tindakan intimidasi dan ancaman oleh oknum TNI–AD di lokasi sengketa.

Dandim dan oknum anak buahnya intimidasi pemilik tanah di rumah pemilik tanah.

“Tiba-tiba saya kedatangan tamu. Masuk rumah dengan anak buahnya, Lalu, LMFP. Pakaian seragam TNI, ternyata bliau Dandim. Duduk. Bilang ke saya supaya pagar yang barusan dibuat supaya dibongkar. Saya tidak mau, saya bilang hubungi pengacara kami saja”, kata Zulkarnain, salah satu pemilik tanah, kepada media, Senin (17/11/2025) di Labuan Bajo.

Tidak berhenti di situ, kemudian esok pagi tanggal 28/10/2025, oknum TNI-AD LMFP jemput Muhamad Hata, diajak ke lokasi untuk bongkar pagar.

“Tanggal 28/10/25 saya dijemput Lalu, naik mobil menuju lokasi. Dalam perjalanan, merasa sendiri tanpa rekan2 lain, saya turun di tengah jalan, balik pulang ke rumah,” kata Muhamad Hatta, salah satu pemilik.

“Karena merasa terancam, kami pergi lapor ke Pomdam IX Udayana tgl 4 November 2025,” tutup Hatta menambahkan.

Tujuh pemilik tanah yang tengah berperkara perdata mengaku tindakan tersebut mengesankan dukungan terhadap pihak Santosa Kadiman dan anak-anak dari Nikolaus Naput, pemilik klaim 40 hektare yang telah dinyatakan fiktif.

Sejumlah dari tujuh pemilik tanah itu telah melaporkan dugaan intimidasi tersebut ke Pomdam IX/Udayana pada 4 November 2025. Mereka juga telah menjalani pemeriksaan dan BAP, termasuk para saksi, pada 5 November 2025 di kantor Pomdam, Jl. Udayana No. 1, Denpasar.

Terkait pemberitaan berbagai media, Dandim 1630/Manggarai Barat, Letkol Budiman Manurung, memberikan bantahan sebagaimana dimuat harianlabuanbajo.com pada Jumat, 14 November 2025.

Dalam pernyataannya, Budiman menegaskan bahwa informasi yang menyebut adanya intimidasi, ancaman, atau tindakan membekingi pihak tertentu oleh anggota berinisial LMFP adalah tidak benar.

“Yang bersangkutan sedang menjalankan tugas sesuai fungsi aparat teritorial. Pemberitaan tersebut tidak berimbang dan tidak pernah mengonfirmasi pihak Kodim. Tuduhan seperti itu bisa mencemarkan nama baik institusi TNI,” ujarnya.

Budiman menyebut keberadaan prajurit TNI di sekitar Bukit Kerangan hanya untuk menjaga keamanan dan mencegah potensi bentrok antarwarga akibat sengketa lahan yang masih berproses hukum. Ia juga menyatakan akan menempuh langkah hukum terhadap pihak yang menyebarkan berita tidak benar.

Pernyataan Dandim itu langsung menuai respons dari tim kuasa hukum para pelapor dari Sukawinaya-88 Law Firm & Partners.

Dr.(c) Indra Triantoro, S.H., M.H., menilai Dandim tidak menanggapi substansi laporan para pemilik tanah ke Pomdam, melainkan lebih sibuk mengkritik teknis pemberitaan media.

“Materinya beda. Ia mengkritik media soal tidak cover both side, sementara pernyataannya sendiri dimuat di media yang narasumbernya hanya dia. Itu lebih seperti berpidato dengan toa daripada seorang pemimpin yang objektif,” ujar Indra, Sabtu (15/11/2025).

Indra menegaskan bahwa klien mereka telah memilih jalur hukum dengan melapor ke Pomdam, sehingga Dandim semestinya menghormati dan mengikuti proses hukum tersebut.

“Kalau mau lebih sadar hukum, datang saja ke Pomdam tanpa harus menunggu panggilan,” tambahnya.

Salah satu pelapor, Muhamad Hatta, menanggapi keras pernyataan Dandim yang menyebut laporan intimidasi itu tidak berdasar.

“Apa yang diucapkan Dandim itu bohong semua. Kami yang mengalami langsung. Kalau kami merasakan intimidasi, ya itulah faktanya,” ujarnya.

Menurut Hatta, tindakan oknum TNI tersebut dirasakan lebih memihak pada Santosa Kadiman dan Nikolaus Naput dibanding pada warga lokal yang tanahnya tumpang tindih oleh klaim 40 hektare yang telah diputus inkrah sebagai fiktif.

Pelapor lain, Mustarang, menilai pernyataan Dandim soal penutupan jalan oleh warga pada 26 Oktober tidak sesuai kenyataan.

“Jalan itu tidak ditutup. Kami membuat pagar di depan portal yang lebih dulu dibuat Santosa Kadiman. Tapi pagar kami disuruh bongkar, sementara portal Santosa dibiarkan. Itu yang terasa intimidatif,” kata Mustarang.

Ia menilai inkonsistensi perlakuan itu memperkuat dugaan bahwa Dandim membekingi pihak tertentu, sehingga mereka memilih melaporkannya ke Pomdam.

Seorang narasumber yang meminta identitasnya dirahasiakan mengaku pernah melihat Serka LMFP ikut melakukan pengukuran tanah di Labuan Bajo sambil membawa pistol. Menurutnya, tindakan itu tidak terkait tupoksi teritorial.

“Dandim bilang berani tindak anggota yang melanggar. Maka buktikan sekarang,” ujar narasumber tersebut.

Tokoh masyarakat adat sekaligus anggota tim kuasa hukum pelapor, Jon Kadis, S.H., menegaskan bahwa para petani hanya melaporkan apa yang mereka alami tanpa rekayasa apa pun.

“Mereka rakyat sederhana. Apa yang mereka alami itulah yang mereka laporkan. Membantah fakta yang mereka rasakan justru membuat mereka semakin militan, karena mereka hanya takut pada Tuhan,” ujarnya.

Diduga Letkol BM Dandim Labuan Bajo Bekingi Terduga Mafia Tanah Sengketa, Surat Terbuka Kepada Kasad IMG-20251115-WA0057

Diduga Letkol BM Dandim Labuan Bajo Bekingi Terduga Mafia Tanah Sengketa, Surat Terbuka Kepada Kasad

Hedi Batubara 15 November 2025

MoneyTalk,Labuan Bajo – Suasana perjuangan tujuh petani pemilik lahan 3,1 hektare di hamparan Bukit Kerangan, Labuan Bajo, Manggarai Barat, kian memanas. Dalam seminggu terakhir, konflik yang selama ini bergulir senyap kembali mencuat.

Setelah beredar kabar tentang kehadiran Dandim 1630/Manggarai Barat di lokasi sengketa pada malam hari, 26 Oktober 2025. Kehadirannya disebut-sebut memicu ketegangan baru.

Dandim Muncul Setelah Magrib, Perintahkan Bongkar Pagar Warga

Menurut kesaksian warga, Dandim datang menggunakan mobil dinas dan meminta pemilik tanah membongkar pagar yang baru mereka bangun. Permintaan itu langsung ditolak.

“Kalau kami wajib bongkar pagar kami, ya silakan bongkar juga pagar yang dibuat Santosa Kadiman dan anak-anak Nikolaus Naput,” ujar Muhamad Hatta, salah satu pemilik tanah kepada media, Jumat malam (14/11/2025) di Labuan Bajo.

Pagar yang dimaksud warga adalah pagar yang dibangun pihak Santosa Kadiman sejak April 2025, yang menurut warga justru menutup akses jalan masuk ke lahan mereka.

Besoknya, Oknum TNI Menjemput Pemilik Tanah

Sehari setelah insiden itu, 27 Oktober 2025, oknum TNI berinisial LMFP disebut menjemput Muhamad Hatta dan memintanya ikut membongkar pagar. Menyadari ia dibawa sendirian, Hatta memilih turun dari mobil dan kembali ke rumah.

Padahal sebelumnya, situasi di lokasi terpantau kondusif setelah pihak Polres Manggarai Barat bertemu dengan kedua belah pihak. Warga dan para pekerja Santosa Kadiman bahkan terlihat saling menyapa.

“Tapi tiba-tiba Dandim datang dan langsung menyuruh bongkar pagar kami. Sementara pagar Santosa Kadiman dibiarkan begitu saja,” ujar Hatta.

Warga Melapor ke Pomdam IX Udayana: Ada Unsur Intimidasi

Atas insiden tersebut, para pemilik tanah melapor ke Pomdam IX/Udayana pada 4 November 2025. Laporan itu berisi dugaan ancaman dan intimidasi oleh oknum TNI-AD dalam konflik yang jelas-jelas merupakan perkara perdata dan tengah diperkarakan di Pengadilan Negeri Labuan Bajo.

“Kehadiran oknum TNI ini justru memunculkan dugaan kuat ada pembekingan terhadap Santosa Kadiman dan ahli waris Nikolaus Naput,” kata Mustarang, salah satu pemilik tanah.

Kuasa Hukum: Dugaan Kuat Ada Pembekingan

Kuasa hukum warga, Indra Triantoro, S.H., M.H., menyebut tindakan oknum TNI janggal dan tidak dapat dipisahkan dari sengketa besar 40 hektare yang melibatkan nama Santosa Kadiman dan keluarga Nikolaus Naput.

“PPJB 40 hektare tahun 2014 itu kini terbukti fiktif berdasarkan putusan inkrah MA, 8 Oktober 2025. Tidak ada alas hak. Intel TNI pasti tahu itu, tetapi mengapa masih memberi ruang dengan hadir di lokasi dan melakukan tindakan yang menguntungkan salah satu pihak?” ujar Indra.

Indra menegaskan, dugaan pembekingan terhadap pihak yang diduga melakukan perbuatan melawan hukum (PMH) sangat wajar muncul berdasarkan kejadian di lapangan.

Dandim Bantah Lewat Media, Warga Menyebutnya Bohong

Dalam pemberitaan media harianlabuanbajo.com hari ini, Dandim membantah keras seluruh tuduhan: mulai dari perintah bongkar pagar hingga dugaan mendatangi rumah warga.

Namun kuasa hukum warga menyebut bantahan itu tidak sesuai fakta.

“Itu bohong. Belasan keluarga kami ada di lokasi, dengar jelas apa yang diucapkan. Polisi saja bilang situasi kondusif kok. Lalu mengapa pagar Santosa Kadiman yang menutup jalan sejak April tidak dianggap masalah?” kata Indra.

Indra juga menilai pemberitaan tersebut tidak berimbang. “Itu berita monolog. Satu sumber saja. Harusnya cek juga ke Pomdam atau saksi-saksi di lapangan.”

Proses Laporan di Pomdam Terus Berjalan

Ketika ditanya perkembangan laporan, Indra menegaskan proses sedang berlangsung.

“Kami dan publik berharap Pomdam tidak hanya menegur, tapi memeriksa oknum tersebut secara resmi. Jika terbukti, maka bantahan Dandim di media adalah bentuk pembohongan publik,” ucap Indra.

Pemilik Tanah Tunjukkan Bukti Foto Aktivitas Oknum TNI

Seorang pemilik tanah, Kusyani, menunjukkan foto oknum TNI berseragam yang diduga mengawal pembongkaran pondok dan pembangunan pagar milik pihak lawan.

“Ini faktanya. TNI ada di lokasi, kawal bongkar paksa pondok saya,” kata Kusyani.

Ia juga menyoroti pemasangan spanduk yang mengklaim tanah atas nama ahli waris Nikolaus Naput berdasarkan “surat perolehan adat 1991”.

Padahal, menurut kesaksian Haji Ramang di Pengadilan Tipikor Kupang tahun 2021, sertifikat tersebut sudah dibatalkan fungsionaris adat sejak 1998, dan lokasi tanahnya berada di sisi timur Jalan Labuan Bajo–Batu Gosok, bukan di atas lahan para warga pelapor.

Tindakan Ketua Majelis Hakim Ida Ayu Widyarini yang Tetap PS Tanpa Penggugat, Dugaan Kuat Mafia Tanah bersama Santosa Kadiman. IMG-20251031-WA0061

Tindakan Ketua Majelis Hakim Ida Ayu Widyarini yang Tetap PS Tanpa Penggugat, Dugaan Kuat Mafia Tanah bersama Santosa Kadiman.

Hedi Batubara 31 Oktober 2025

MoneyTalk, Labuan Bajo – Kasus panasnya konflik tanah 3,1 ha di bukit Kerangan Labuan Bajo makin panas. Setelah pemilik tanah bikin pagar tutup portal Santosa Kadiman, yang mana membuat pos jaga, pondok, dan langsung mengolah lahan pertanian yang diduduki begitu saja oleh Santosa Kadiman sejak April 2022.

Aksi ini akan dilakukan akibat diduga ada kolaborasi mafia tanah Santosa Kadiman dengan Ketua PN/Ketua Majelis Hakim. Antusias tinggi para pemilik tanah selaku penggugat ditinggal oleh Ketua Majelis Hakim yang merangkap Ketua PN Labuan Bajo itu pada sidang Pemeriksaan Setempat (PS) pada 24 Oktober 2025 (perkara perdata no.32/2005 dan 33/2025).

Hal ini disampaikan Irjen Pol (P) Drs. I wayan Sukawinata, M.si, Ketua tim Kuasa Hukum Penggugat dari Kantor Advokat Sukawinaya-88 Law Firm & Partners kepada media, Kamis (30/10/2024) di Labuan Bajo, Manggarai Barat. Dimana Tim Kuasa Hukum Penggugat juga beranggotakan Dr. (c) Indra Triantoro, S.H., Jon Kadis, S.H., Ni Made Widiastanti, S.H. dan Indah Wahyuni, S.H.

Menurutnya, para Penggugat sudah mengajukan permohonan tunda jadwal PS 3 (tiga) hari sebelum 24 Oktober 2024 dengan alasan upacara adat dan keagamaan. Selain itu permohonan tersebut, sudah diverifikasi oleh PN di ecourt, tapi faktanya Majelis Hakim pergi ke lokasi obyek sengketa hanya bersama Tergugat atau Penasehat Hukum (PH)- nya.

“Seharusnya pihak Penggugat juga hadir, karena para penggugat-lah yang mengetahui batas-batas obyek sengketa,” kata I Wayan sapaan akrabnya.

Sementara itu, Mustarang selaku penggugat dan pemilik tanah sah perolehan tanah adat langsung dari Fungsionaris adat 1992 mengatakan, menduga kuat ada kolaborasi kuat antara terduga mafia tanah 40 hektar fiktif dalam PPJB Januari 2014 itu. Kata dia, pihak yang diduga adalah Santosa Kadiman dan Ida Ayu Widyarini, S.H., M.Hum, Ketua PN Labuan Bajo yang sekaligus Ketua Majelis Hakim Perkara gugatan perkara no.32/2025.

“Kami merasa diperlakukan tidak adil. Ketua Majelis itu pakai kacamata kuda dengan hanya disiplin pada tanggal PS. Tetapi tidak memperhatikan hal manusiawi yang erat dengan rasa keadilan,” ucap Mustarang.

Abdul Haji yang juga penggugat dalam perkara no.33/2025 menyatakan, pihaknya akan segera melakukan laporan / pengaduan terduga mafia tanah ini, Santosa Kadiman kepada kepolisian, satgas mafia tanah Kejaksaan Agung RI. Kemudian juga akan melaporkan Ketua Majelis kepada Badan Pengawas Mahkamah Agung (Bawas MA) dan kepada Komisi Yudisial (KY).

“Kami minta agar KY datang ke Labuan Bajo untuk mengawal proses persidangan perkara ini. Jangan sampai ada berat sebelah dan menguntungkan salah satu pihak,” tandas Abdul Haji.

Dr. (c) Indra Triantoro, S.H., anggota tim Kuasa Hukum Penggugat menjelaskan, putusan tidak sahnya PPJB 40 ha Santosa Kadiman dan Niko Naput, dalam perkara 11 ha yang sudah inkrah, juga otomatis tidak sah bagi tanah lainnya.

“Klaim Santosa Kadiman dkk untuk bertahan di lahan sebelah selatan dari tanah 11 ha ahli waris Ibrahim Hanta sebenarnya tak kuat lagi, dengan kata lain sudah gugur. Hal itu disebabkan bahwa klaim punya tanahnya seluas 40 ha di kawasan itu faktanya tumpang tindih diatas tanah warga asli. Santosa Kadiman sendiri tanpa alas hak asli. Fiktif. Di perkara tanah 11 ha di utaranya, yang juga diklaim Santosa Kadiman sebagai bagian dari 40 ha PPJB itu, klaim punya 40 ha PPJB-nya tidak terbukti. Semua alas hak tanah di PPJB 40 ha Januari 2014 itu terbukti alas hak yang ternyata sudah dibatalkan fungsionaris adat jauh sebelumnya, yaitu 1998. Nikolaus Naput dan Ramang Ishaka (anak alm.Ishaka, fungssiobaris adat) mengakui surat-surat batal itu koq. Apalagi Ramang sebagai saksi kunci, memberikan kesaksian tentang itu di pemeriksaan perkara di Pengadilan Tipikor Kupang tentang 30 ha tanah Pemda,” kata Indra sapaan akrabnya.

“Kekuatan mempertahankan hak atas tanah 40 ha PPJB Januari 2014 Santosa Kadiman (SK) sebagai Pembeli dan Nikolaus Naput (NN – ahliwarisnya, termasuk semua SHM dan yang masih GU) sudah final gugur dengan ditolaknya kasasi SK dan ahliwaris NN oleh Mahkamah Agung tanggal 8 Oktober 2025 atas perkara no.1/Pdt.G/2024/PN.Lbj. Kalau di tanah 11 ha saja sudah tidak terbukti klaim 40 ha PPJB dari SK & NN, maka secara automatis PPJB itu juga gugur di tanah 3,1 ha atau di tanah lainnya. Katakanlah di tanah yang menurut hitungan matematikanya mereka masih sisa 25,9 ha entah dimanalah tumpang tindihnya dengan tanah milik warga( 40-11-3,1 = 25,9 ha), maka PPJB itu tak mempan lagi,,” tambah Jon Kadis, S.H., salah satu anggota tim PH Penggugat.

“Jika sekarang dengan sidang PS (Pemeriksaan Setempat) oleh Mahelis Hakim tanpa kehadiran Penggugat walau telah dengan tatakrama mengajukan pernohonan tunda karena alasan humanis, upacara adat & agama, namun Majelis Hakim masa bodoh dengan faktor humanis itu, maka wajarlah bila pemilik tanah asli (Penggugat) menduga adanya kolaborasi antara terduga mafia tanah SK & NN dengan Majelis Hakim perkara no.32 dan 33/2025 ini. Dan kami selaku PH melihat hal itu sebagai hak mereka dalam upaya mencari keadilannya untuk menempuh jalur laporan polisi, laporan kepada satgas mafia tanah di kejaksaan, serta laporan ke Bawas MA dan KY,” lanjut Jon Kadis.

Ciptakan iklim damai investasi kawasan Labuan Bajo

“Semua orang welcome dengan investasi di kawasan ini. Tapi ingat, salus populi suprema lex esto”) adalah frasa Latin yang berarti ‘keselamatan/kedamaian semua orang adalah hukum tertinggi’.

Filsul John Rawls dalam Filsafat Keadilan Sosial menekankan ‘bahwa masyarakat yang adil adalah masyarakat yang menjamin hak-hak dasar yang setara bagi setiap warga negara. Kedamaian tidak mungkin terwujud jika kekayaan diperoleh melalui cara-cara yang merugikan atau menindas pihak lain.

Teori ‘keadilan sebagai kewajaran” (justice as fairness) yang diusungnya menekankan pentingnya kerja sama yang adil di antara individu-individu yang bebas’. Masyarakat dimanapun termasuk kawasan Labuan Bajo pada dasarnya ingin hidup damai dalam kebersamaan,” tutup Jon, anggota tim PH Penggugat sekaligus tokoh adat budaya Manggarai Barat yang berdomisili di Labuan Bajo.

Alat Bukti Santosa Kadiman Di Sidang 3,1 ha Kerangan Labuan Bajo Berpotensi Senjata Makan Tuan IMG-20251008-WA0150

Alat Bukti Santosa Kadiman Di Sidang 3,1 ha Kerangan Labuan Bajo Berpotensi Senjata Makan Tuan

Hedi Batubara 8 Oktober 2025

MoneyTalk,Labuan Bajo – Sidang lanjutan gugatan perdata 2 dari 7 pemilik lahan Golo Kerangan 3,1 hektare digelar Selasa 7 Oktober 2025 di Pengadilan Negri (PN) Labuan Bajo. Dimana memasuki tahap penunjukkan dokumen bukti dalam perkara Perdata No.32 dan 33/Pdt.G/2025/PN.Lbj yang dimulai Jam 16.00 s/d 16.30 WITA.

Penggugat diwakili PH-nya dari Kantor Advokat Sukawinaya-88 & Partners yang diketuai oleh Irjen Pol (P) Drs. I Wayan Sukawinaya, M.Si, Dr (c) Indra Triantoro, S.H, M.H., Indah Wahyuni, S.H., Ni Made Widiastanti, S.H., dan Jon Kadis, S.H.

Sedangkan Tergugat Rosyiana Yulti Mantuh dan Albertus Alviano Ganti, Santosa Kadiman, dan Turut Tergugat Haji Ramang Ishaka & Muhamad Syair diwakili PH-nya masing-masing. Selabjutnya pihak Hotel St Regis (Tergugat IV), turut tergugat lainnya yaitu BPN Labuan Bajo dan Notaris Yohanes Billy Ginta tidak hadir.

Jon Kadis, S.H, wakil Tim PH Penggugat Mustarang dan Abdul Haji mengatakan, hanya penggugat saja yang membawa dokumen bukti, yang terdiri dari copy surat perolehan tanah yang disahkan sesuai asli dari PN Labuan Bajo, surat undangan sidang panitia A BPN saat proses SHM tanahnya pada 2012, surat pernyataan kedaulatan masyarakat adat Nggorang 1 Maret 2013.

“Sedangkan Tergugat, hadir sidang tapi tak membawa satupun dokumen kepemilikan tanahnya,” kata Jon Kadis dalam keterangan persnya, usai sidang Selasa (7/10/2025) di PN Labuan Bajo.

Menurut Jon sapaa akrabya, bukti surat perolehan Penggugat, aslinya ada di BPN saat pengajuan sertifikat 2012. Pada sidang ini yang dicocokkan adalah copy yang ada cap basah ‘sesuai asli dari Pengadilan’. Kata dia, berarti Majelis Hakim PN Labuan Bajo sudah lihat aslinya.

“Supaya Tergugat melihat aslinya, maka Majelis Hakim diminta agar BPN Labuan Bajo (red-Turut Tergugat dalam perkara ini) memperlihatkan aslinya pada sidang berikutnya 14 Oktober 2025,” tandas Jon Kadis.

Sebagaimana informasi sebelumnya, bahwa tanah 3,1 ha di Golo Kerangan Labuan Bajo milik 7 orang warga lokal tiba-tiba dikuasai Santosa Kadiman dkk. Pasca peletakan batu pertama pembangunan hotel St Regis Labuan Bajo, April 2022.

Dimana Langsung bangun basecamp, gusur tanah dengan excavator, memagarinya, dan dipasang spanduk bertuliskan, tanah ini milik ahli waris Nikolaus Naput dan Beatrix Seran Nggebu, perolehan tanah adat 21 Oktober 1991.

Dr (c) Indra Triantono, SH, MH salah satu anggota tim PH Penggugat menyebutkan, dalam eksepsi Tergugat maupun duplik dari Kadiman, malah dasar penguasaan 3,1 ha itu berdasarkan apa yang dia sebut bagian dari tanah 40 hektare dari PPJB (Perjanjian Perikatan Jual Beli) Januari 2014.

“Dari Yulti Mantuh dan Alviano (Tergugat I dan II – keluarga Nikolaus Naput) berdasarkan surat 21 Oktober 1991. Dan dari Ramang Ishaka, bilang, tanah surat 21/10/1991 yang menyatakan memang milik Nikolaus Naput dan Beatrix Seran,” jelas Indra sapaan akrabnya.

Menurut Indra, dalam dokumen bukti itu semua sudah dipatahkan dalam perkara 11 ha ahli waris Ibrahim Hanta (red-tanah tetangga 3,1 ha tsb), sesuai putusan majelis hakim perkara perdata no.1/2024. Tanah seluas 40 ha PPJB itu fiktif, dimana dalam putusan hakim sebut PPJB itu tidak sah karena tak ada tanahnya.

“Ditambah pula dari laporan hasil pemeriksaan intelijen Kejagung Agustus dan September 2024. Dan tanah 21 Oktober 1991 itu sudah dibatalkan fungsionaris adat pada tahun 1998,” ujar Indra.

Seorang Tokoh Masyarakat Labuan Bajo, Fery Adu, menjelaskan, dalam pemeriksaan perkara 30 ha tanah Pemda di Pengadilan Tipikor Kupang 2021. Haji Ramang saksi kunci berikan keterangan dibawah sumpah, bahwa di kawasan itu tidak ada lagi tanah Nikolaus Naput dan Beatrix Seran Nggebu, karena sudah dibatalkan fungsionaris adat, Ishaka (alm.ayahnya).

“Lah, kalau sekarang Ramang berkata bahwa tanah Nikolaus Naput dan istrinya masih ada, maka kesaksian dulu itu disebut saksi benar atau dusta?,” tanya Fery Adu.

Menurut Ni Made Widiastanti, S.H., salah satu anggota tim PH Penggugat mengatakan, apa yang terjadi di Labuan Bajo, tak luput dari pandangan kami dari Bali.

Kata dia, sungguh gembira melihat warga sebangsa di Labuan Bajo mengalami perubahan, dan dimungkinkan akan lebih maju dari Bali di kemudian hari.

“Semoga hakim teguh pro justitia,” ucap Ni Made sapaan akrabnya.

Selanjutnya, Indah Wahyuni, S.H., salah satu anggota tim hukum Penggugat menambahkan, secara obyektif, fakta-fakta dari perkara yang sudah ada sebelumnya tidak sulit bagi hakim untuk memutuskan perkara ini. Diharapkan hakim membuka mata lebar-lebar, dan pasang kuping supaya mendengar jeritan ketidakadilan pada masyarakat.

“Ingat, hakim itu tidak memihak salah satu pihak, tetapi ia berpihak pada keadilan, pro justitia,” tambah Indah biasa disapa.

Gila ! PT Bumi Indah dan PT Bangun Indah International Diduga Rampas 40 Ha Tanah Pemda dan Warga Labuan Bajo IMG-20250911-WA0106

Gila ! PT Bumi Indah dan PT Bangun Indah International Diduga Rampas 40 Ha Tanah Pemda dan Warga Labuan Bajo

Hedi Batubara 11 September 2025

MoneyTalk, Jakarta – Kisruh dugaan mafia tanah di Labuan Bajo bermula dari penguasaan 40 hektar oleh Santosa Kadiman atau disapa Erwin Bebek asal Jakarta. Dirinya diduga jadi makelar tanah bagi The Hotel St Regis Labuan Bajo dan juga sebagai pembeli 40 hektar dari penjual Nikolaus Naput 2014.

Erwin Bebek bekerjasama dengan anak Fungsionaris Ulayat Ishaka (alm.2003), yaitu Haji Ramang Ishaka. Padahal alas hak tanah 40 ha tersebut tidak pernah ada. Luas 40 ha tersebut hanya berdasarkan pengukuran elektronik google map, yang dilakukan oleh seorang staf Santosa Kadiman dan seorang staf Haji Ramang, tanpa petugas BPN.

Fakta kemudian memunculkan komplain dari warga pemilik tanah yang ditumpang tindih oleh 40 ha. Santosa Kadiman (SK) pasca ground breaking The Hotel St.Regis 2023. Ia lanjutkan menggusur tanah tersebut dan bukan saja tanah warga yang ditumpang tindih, tapi juga diduga tanah Pemda.

Hal tersebut terungkap dari gugatan perdata dari pemilik tanah yang memperlihatkan fakta-fakta di persidangan.

Dr. (c) Indra Triantoro, S.H, M.H, salah satu dari tim Kuasa Hukum Penggugat pemilik tanah 11 ha di Kerangan Kel. Labuan Bajo, Manggarai Barat dalam rilisnya, Kamis (11/9/2025). Indra sapaan akrabnya menginfokan beberapa fakta persidangan perkara No.1/Pdt.G/2024/PN.Lbj sebagai berikut:

Fakta pertama; tanah 11 ha milik ahli waris Ibrahim Hanta sejak 1973 ternyata diklaim tercakup dalam 40 hektar tersebut, dengan cara Santosa Kadiman dkk mulai mengukur tanah itu untuk disertifikatkan terbit SHM diatasnya 2017 (+- 5 ha).

Fakta kedua; ternyata terungkap di persidangan bahwa klaim tanah 40 ha SK itu tanpa bukti alas hak tanah. Memang ada surat alas hak 10 Maret 1990 dan 21 Oktober 1991, tapi surat 1990 itu tidak ada aslinya dan surat yang 1991 dibatalkan fungsionaris adat pada 1998.

Fakta ketiga; perkara 11 ha no.1/2024 itu sudah dimenangkan pemilik tanah di Pengadilan Negeri (PN) dan diperkuat oleh Pengadilan Tinggi (PT), namun Santosa Kadiman masih juga ajukan kasasi dengan alasan utama ‘tidak menerima pembatalan tanah oleh fungsionaris adat.

Padahal oleh Haji Ramang sendiri selaku anak Fungsionaris adat memberikan keterangan kesaksian dalam perkara Tipikor 30 ha tanah Pemda 2021 bahwa tanah Nikolaus Naput dan Beatrix Seran (yang dijual kepada SK, PPJB 2014) sudah dibatalkan oleh fungsionaris adat 1998.

Isi putusan itu adalah; tanah 11 ha sah milik penggugat, SHM an tergugat tidak sah, karena salah lokasi, cacat yuridis dan cacat administrasi, surat alas hak tidak ada aslinya alias fotocopy saja, dan hanya perikatan kepada pihak ketiga (PPJB) batal demi hukum.

Fakta keempat: Hasil investigasi Satgas Mafia Tanah Kejagung RI melaporkan hasil pemeriksaan intelijennya 23 Agustus dan 23 September 2024 bahwa semua SHM atas nama Nikolaus Naput dan anaknya (red – yang dijual ke Santoso Kadiman sesuai PPJB 40 ha) tidak sah. Hal ini dikarenakan cacat administrasi, salah lokasi, cacat yuridis, dan tanpa alas hak asli, dan hanya perikatan perdata dengan pihak ketiga tidak sah (PPJB 40 ha tahun2014).

Fakta kelima; Adanya surat satgas mafia tanah Kejagung tanggal 23 Agustus 2024 kepada Bupati Kabupaten Manggarai Barat untuk mengawasi PT. Bumi Indah Internasional (red-Dirutnya Santosa Kadiman) pelaksana IMB Hotel St.Regis Labuan Bajo (red-diperoleh PT. Bangun Indah Internasional dari Pemprov NTT), untuk diawasi karena ditemui membangun diatas tanah sengketa (tanah milik orang lain).

Fakta keenam; bukan saja pemilik tanah 11 ha, tapi juga 7 (tujuh) orang pemilik tanah 3,1 hektar menggugat Santosa Kadiman pembeli 40 ha di PPJB tersebut, sebagaimana diungkap Kuasa Hukum di tim PH penggugat, Ni Made Widiastanti, S.H, sebagai berikut: Tujuh (7) pemilik tanah 3,1 ha terletak di bagian barat Jl. Raya Labuan Bajo – Batu Gosok, yang ditumpang tindih 40 ha PPJB tersebut, menggugat Santosa Kadiman dkk, termasuk PT. Bangun Indah Internasional dan PT. Bumi Indah Internasional) di PN Labuan Bajo, register perkara Perdata no.32, 33, 41 dan 44 sejak April 2025.

Anehnya, surat alas hak 21 Oktober 1991 yang sudah batal 1998 itu, yang jelas-jelas terletak di sebelah timur Jl. Raya Labuan Bajo – Batu Gosok, spanduknya dipasang di lahan 3,1 ha, plus tanah tersebut dikuasai Santosa Kadiman sejak April 2023 sampai saat ini.

Fakta ketujuh; “PN Labuan Bajo memfasilitasi mediasi damai perkara perdata 3,1 ha tersebut, namun Santosa Kadiman masih ingin melanjutkan proses perkara, entah apalagi alasannya,” tambah Indah Wahyuni, S.H., anggota tim Kuasa Hukum Penggugat.

Dugaan Mafia Tanah Akan Dilaporkan ke Bawas MA

Di luar fakta persidangan, publik nasional juga ikut bersuara menentang aksi mafia tanah 40 ha Santosa Kadiman, sebagaimana disampaikan Gus Din, Koordinator ARPG (Aliansi Relawan Prabowo Gibran) di Jakarta, Kamis (11/9/2025).

“Kami ARPG peduli dengan ketidakadilan yang menimpa sebagian rakyat di Labuan Bajo, karena itu kami beberapa bulan lalu melakukan demo di Kantor Bawas Mahkamah Agung, agar perkara gugatan rakyat pemilik tanah terhadap Santosa Kadiman dkk segera diputuskan supaya penderitaan pemilik tanah segera berakhir,” kata Gus Din.

Menurutnya, Erwin Bebek (Santosa Kadiman) ini diduga sudah membuat susah warga dan sangat kejam dengan menghalalkan segala cara untuk meraih ambisinya. Erwin Bebek selaku pembeli 40 ha tanah Kerangan yang tanpa satupun surat tanah yang asli, semua hanya foto copy dan letak lokasi tanahnya ngawur.

“Memang ada yang asli, tapi itu sudah dibatalkan fungsionaris adat. Erwin Bebek ini adalah Pembeli beriktikad tidak baik karena batas-batas tanah 40 ha yang di beli sampai ke tanah pemerintah daerah Kabupaten Manggarai Barat dan mungkin sampai laut,” ucapnya.

Hal ini kata Gus Din, sungguh merusak iklim investasi di Labuan Bajo karena merusak tanah-tanah milik warga pemilik. Dimana dengan bermodalkan surat tanah fotocopy dan membangun pabrik pengolahan batu dan kerikil di atas tanah tersebut.

“Dia Erwin Bebek juga diduga menggunakan cara-cara preman untuk memagar tanah milik warga,” tutup Gus Din.

Premanisme Dalam Penyerobotan Tanah di Labuan Bajo

Kesan premanisme dan intimidasi sering dialami oleh pemilik tanah yang ditumpang tindih oleh 40 ha Santosa Kadiman, sebagaimana diungkapkan Mikael Mensen (65), ahli waris tanah 11 ha Kerangan, Labuan Bajo.

“Beberapa bulan lalu, sekitar pukul 04.00 WIT atau sekitar subuh, saya didatangi 4 (orang). Saya tahu mereka orang suruhan Santosa Kadiman. Mereka menyodorkan surat untuk ditandatangani disertai ancaman. Di surat itu tertulis harga yang sangat murah untuk total tanah 11 hektar,” ujarnya.

Menurut Mikael Mensen, tindakan itu bukan saja intimidasi tapi juga penghinaan, sekali lagi, penghinaan terhadap harkat dan martabat pemilik tanah warisan leluhur di Labuan Bajo.

“Saya nekat melawan pagi subuh itu. Saya hanya takut Tuhan. Untung mereka segera pergi, jika tidak warga keluarga besar segera tiba dan entah apa yang terjadi,” ucap Mikael sapaan akrabnya, Kamis (11/9/2025).

Lapor Kementerian Hukum dan Dirjen Pajak Kementerian Keuangan

Sementara itu, selagi proses perkara perdata berjalan untuk tanah milik 7 (tujuh) orang di bukit Kerangan, Labuan Bajo, Zulkarnain salah satu dari pemilik tanah 3,1 ha di bukit Kerangan, akan segera mengadu ke Satgas Mafia tanah Kejaksaan Agung. Dirinya akan melaporkan Santosa Kadiman dkk, PT. Bangun Indah Internasional dan PT. Bangun Indah Internasional.

“Selain lapor ke Satgas Mafia Tanah, kami akan laporkan kedua PT tersebut ke Kementerian Hukum (Kemenhuk) dan Dirjen Pajak Kementerian Keuangan (Kemenku),” ucap Zulkarnain.

Masyarakat Labuan Bajo welcome dan bersyukur investor membangun Labuan Bajo, sebagai salah satu destinasi pariwisata super premium. Tetapi harus tetap berkeadilan terhadap siapapun, apalagi terhadap para pemilik tanah.

“Kami optimistis menang atas semua perkara yang melawan Santosa Kadiman yang mengklaim pemilik 40 ha tanah fiktif di Labuan Bajo,” kata Jon Kadis, S.H., salah satu anggota tim Kuasa Hukum Penggugat yang berdomisili di Labuan Bajo, Selasa (9/9/2025).

Tim kuasa hukum para penggugat adalah kantor Advokat Sukawinaya 88 & Partners, yang diketuai oleh Irjen Pol (P) Drs. I Wayan Sukawinaya, M.Si, beranggotakan Dr. (c) Indra Triantoro, D.H.,M.H., Jon Kadis, S.H., Ni Made Widiastanti, S.H, dan Indah Wahyuni, S.H.

keluarga Niko Naput Tak Bisa Tunjukkan Surat Asli Alas Hak 10 Maret 1990, Dihadapan Satgas Mafia Tanah Kejagung IMG-20250206-WA0115

keluarga Niko Naput Tak Bisa Tunjukkan Surat Asli Alas Hak 10 Maret 1990, Dihadapan Satgas Mafia Tanah Kejagung

Hedi Batubara 6 Februari 2025

MoneyTalk, Jakarta – Konflik kasus tanah 11 ha Kerangan Labuan Bajo, Kabupaten Manggarai Barat Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) terus berlangsung dan perkara ini sudah di tingkat banding. Akan tetapi tergugat Paulus Grant Naput, Maria Fatmawati Naput dan Santosa Kadiman tetap ngotot mengklaim tanah tersebut.

Malahan mereka bertiga meminta kepada Pengadilan Tinggi (PT) Kupang untuk melakukan sidang tambahan di PN Labuan Bajo, dengan keterangan ulang seorang saksi ahli. Kemudian anehnya dari meja hakim muncul seorang saksi baru ahli tulisan tangan, untuk turut diperiksa dalam sidang tambahan tanpa diketahui penggugat sebelumnya.

Muhamad Rudini salah satu ahli waris tanah 11 hektar, milik alm. Ibrahim Hanta dalam keterangan persnya, Rabu (5/2/2025) ikut mengomentari proses sidang tambahan tersebut. Kata dia, dengan derasnya kontra dari Tergugat Sdr. Paulus Grant Naput, Maria Fatmawati Naput dan Santosa Kadiman, pihaknya melakukan aksi demontrasi di PN Labuan Bajo, Senin (3/2/2025).

“Penasehat Hukum (PH) saya kemari saat demo memberikan surat hasil operasi satgas mafia tanah Kejagung, tertanggal 23/8/2024 kepada Ketua PN Labuan Bajo. Hasil temuan satgas mafia tanah ini secara resmi diserahkan kepada Majelis Hakim Perkara no.1/2024, yang menggelar sidang tambahan titipan majelis hakim PT Kupang,” kata Rudini sapaan akrabnya kepada awak media.

Menurutnya, keluarga kami melakukan demo terhadap sidang itu, karena keanehan tidak adanya surat asli alas hak 10 Maret 1990. Selain itu aksi sebagai reaksi atas perlakukan yang tidak adil. Dimana melalui PH, Rudini mengajukan surat penjadwalan kembali dilampiri surat Kejagung, agar Majelis Hakim di PT Kupang paham situasinya, sebagai bahan untuk keputusan banding.

Apa isi Surat Kejagung?

Surat itu adalah balasan atas laporan/pengaduan kami. Surat Nomor : R-860/D.4/Dek.4/08/2024, Jakarta 23 Agustus 2024 yang tertulis sebagai mana berikut.

“Pihak Kejagung sudah melaksanakan Operasi Intelijen oleh Direktorat Ekonomi dan Keuangan pada Jaksa Agung Muda Intelijen, terkait adanya dugaan perbuatan melawan hukum. Hal ini tentang penerbitan Sertifikat Hak Milik (SHM) No.02545 dan SHM No.02549 di atas tanah milik Alm. Ibrahim Hanta. Surat ini ditujukan kepada saya langsung,” terang Rudini.

Adapun isi materi surat Direktorat Ekonomi dan Keuangan pada Jaksa Agung Muda Intelijen, tertuang dalam hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa dalam penerbitan Sertifikat pertama kali terhadap SHM No.02545 an. Maria Fatmawati Naput dan SHM No. 02549 an. Paulus Grant Naput terdapat permasalahan terkait lokasi yang tumpang tindih, dan dalam penerbitannya terindikasi cacat yuridis dan/ atau cacat administrasi sebagai berikut:

a. Bahwa dalam Berita Acara Mediasi Pelaksanaan Gelar Kasus Pertanahan No.01/BAM/53.15-600.13/IX/2014 obyek tanah seluas 40 Ha yang terletak di Karangan, Kelurahan Labuan Bajo, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat antara Sdr. Ibrahim Hanta melawan Nikolaus Naput dkk (9 orang) No Reg. Kasus: 02/IX/2014 tanggal 15 September 2014, dengan kesimpulan: Tidak

bersepakat berdamai, terhadap keseluruhan berkas permohonan hak atas tanah yang diajukan oleh pihak terlapor belum bisa dilanjutkan pada proses penerbitan sertifikat, sebelum tanah bermasalah diselesaikan/ada kesepakatan antara kedua pihak.

Rekomendasi Terhadap permohonan Nikolaus Naput disarankan kepada Kakantah Manggarai Barat tidak melayani permohonan tersebut/ditolak, oleh karena berkas permohonan hak atas tanah yang diajukan Nikolaus Naput terdapat kejanggalan dan ketidaklengkapan dokumen pendukung.

Dimana diisarankan untuk ditindaklanjuti kembali, karena berkas-berkas tersebut belum layak untuk diproses lebih lanjut hingga pada penerbitan sertipikat hak atas tanahnya (Pasal 106 ayat (1) Jo. Pasal 107 Permen Agraria/Kepala BPN Nomor 9 Tahun 1999 tentang Tata Cara Pemberian dan Pembatalan Hak Atas Tanah Negara dan Hak Pengelolaan).

b. Dalam SK penerbitan Sertifikat pertama kali terkait SHM No.02545 an. Maria Fatmawati Naput dan SHM No. 02549 an. Paulus Grant Naput tidak terdapat kronologis terkait gugatan/sengketa, sehingga tidak diketahui penyelesaian gugatan/sengketa yang ada sebelum diterbitkannya sertifikat dan hal ini

dapat mengaburkan permasalahan atau kendala yang seharusnya tidak dapat ditindaklanjutinya/ditolak permohonan dari Maria Fatmawati Naput dan Paulus Grant Naput (Pasal 30 ayat (1) PP No. 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah).

c. Bahwa dalam warkah pada Kantor Pertanahan Kabupaten Manggarai Barat tidak terdapat alas hak asli yang menjadi dasar dalam pengajuan permohonan penerbitan Sertifikat dimaksud.

2. Bahwa diperoleh fakta sesuai Berita Acara Permintaan Keterangan kepada Kepala Seksi Penetapan Hak dan Pendaftaran Tanah Kantor Pertanahan Kabupaten Manggarai Barat (tanggal 29 Mei 2024), proses perubahan hak belum dikoreksi oleh Kepala Seksi Penetapan Hak dan Pendaftaran Tanah Kantor

Pertanahan Kabupaten Manggarai Barat dan belum disetujui serta ditandatangani oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Manggarai Barat, namun proses perubahan/ penurunan Hak terhadap SHM no.2545 an MARIA FATMAWATY NAPUT telah berubah menjadi SHGB No. 176 an MARIA FATMAWATY NAPUT dalam aplikasi KKP Kantor Pertanahan Kabupaten Manggarai Barat.

3. Berdasarkan hal tersebut diatas, maka Saudara dapat melakukan upaya hukum baik secara Pidana, Perdata, dan/atau PTUN terhadap klaim kepemilikan sebidang tanah yang telah diterbitkan sertifikat oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Manggarai Barat. Demikian disampaikan untuk maklum. A.n. Jaksa Agung Muda Intelijen Direktur Ekonomi dan Keuangan (c), Dr. Supardi, S.H., M.H. Jaksa Utama Madya. Tembusan surat ini kepada : 1. Jaksa Agung Muda Intelijen; 2. Yth. Sekretaris Jaksa Agung Muda Intelijen; (1 dan 2 sebagai laporan) 3. Direktur E pada Jaksa Agung Muda Intelijen; 4. Kepala Pusat Penerangan

Hukum; 5. Kepala Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Timur; 6. Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Nusa Tenggara Timur; 7. Kepala Kejaksaan Negeri Manggarai Barat, 8. Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Manggarai Barat; 9. Arsip.

“Surat ini adalah hasil pemeriksaan banyak saksi; oknum-oknum BPN Labuan Bajo, Kakantah BPN, Mantan Lurah Labuan Bajo, Mantan Camat Komodo, serta Paulus Grant Naput dan Maria Fatmawaty Naput,” ucap Rudini.

Sebelumnya, Paulus Grant Naput dan Maria Fatmawaty Naput dipanggil untuk dimintai keterangannya, surat panggilan Jakarta, 17 Mei 2024, perihal permintaan Keterangan pada Hari Selasa, 28 Mei 2024, Pukul 09.00 WITA s/d selesai, tempat Kejaksaan Negeri Manggarai Barat Jl. Frans Sales Lega, Labuan Bajo.

Keduanya dimintai keterangan, terkait adanya dugaan perbuatan melawan hukum dalam penerbitan Sertifikat Hak Milik (SHM) No.02545 dan SHM No.02549 diatas tanah milik Alm. Ibrahim, dengan membawa dokumen antara lain; alas hak atas tanah milik Saudara yang terletak di Keranga Kelurahan Labuan Bajo Kecamatan Komodo Kabupaten Manggarai Barat Provinsi Nusa Tenggara Timur.

“Sertifikat ini dinilai penyidik Kejagung tumpang tindih dengan tanah milik Alm. Ibrahim Hanta. Mereka juga diminta membawa Surat Perolehan Hak Atas Tanah SHM No. 02549 an. Paulus Grant Naput seluas 28.313 m2; Surat Keterangan Tanah, Surat Riwayat Tanah dan Surat Keterangan Tidak bersengketa dari Kelurahan Labuan Bajo dalam penerbitan SHM No. 02549 an. Paulus Grant Naput dan Dokumen terkait lainnya,” jelas Rudini.

Sementara itu Jon Kadis, SH, Penasehat Hukum Muhamad Rudini mengatakan, surat hasil laporan itu jelas sekali, Sdr. Paulus Grant Naput tidak membawa asli surat alas hak asli. Terkait penerbitan SHM, atas namanya di atas tanah alm. Ibrahim Hanta. Begitu pula surat tanah atas nama Maria Fatmawaty Naput.

“Pada sidang tahap memperlihatkan dokumen dokumen asli di Perkara no.1/2024 di PN Labuan Bajo Tergugat juga tidak memperlihatkan asli dari surat alas hak 10 Maret 1990 itu. Dan ini sungguh sudah tepat,

ketika Majelis Hakim PN Labuan Bajo memenangkan Muhamad Rudini dalam putusan 23 Oktober 2024,” ucap Jon Kadis, SH, Penasehat Hukum dari Kantor Advokat Elice Law Firm ini.

Kata Jon Kadis, sidang tambahan ini, pihak tergugat tetap berpijak diatas surat alas hak fotocopy 10 Maret 1990, dan hasilnya tetap tidak asli kan?

“Mau jumlah berapa saksi ahli profesor, doktor, baik diulang lagi keterangannya, ditambah ratusan bukti baru. Tapi kalau akar dasar surat alas hak tanah 16 ha, 10 Maret 1990 tersebut tidak ada aslinya, sama saja bohong,” ujar Jon Kadis.

Kata dia, selain itu keterangan ulang saksi Profesor tidak konsisten dengan ilmunya. Sebelumnya bilang kekuasaan fungsionaris adat itu autokrasi, baik pemberian maupun pembatalan manakala tanah pemberian itu tumpang tindih dengan tanah orang lain.

Tapi pada keterangan ulang di sidang titipan majelis hakim PT Kupang 3/2/25 dibilang pembatalan sepihak tidak berlaku? Ada apa gerangan? Integritas ilmuwannya keropos.

“Gugatan perdata maupun 4 LP dari Penggugat sesungguhnya bukan karang-karang, tetapi karena saran prosedur hukum dari Satgas Mafia Tanah Kejagung. Dan surat itu ada tembusannya kepada Kajati Kupang dan Kajari Labuan Bajo kan?,” ujarnya.

Terakhir kata Jon Kadis, Sdr. Paulus Grant Naput, Maria F. Naput dan Santosa Kadiman, tidak akan berani buat konferensi pers yang akan membahas surat asli 10 Maret 1990. Dimana surat itu sangat penting yang menjadi dasar klaim hak tanah.

“Jika tergugat tetap bersikeras klaim hak atas tanah 11 ha itu, Sdr. Paulus Grant Naput, Maria F. Naput dan Santosa Kadiman silahkan konferensi pers ke wartawan. Tunjukkan saja surat asli 10 Maret 1990 dan hanya fotocopy-nya saja sebagai dasar klaim hak tanah,” tutup Jon Kadis.

Santosa Kadiman

Ngeri ! Serka LL Oknum Intel Kodim 1630 Pamer Senjata Api Saat Ukur Tanah di Labuan Bajo

Diduga Letkol BM Dandim Labuan Bajo Bekingi Terduga Mafia Tanah Sengketa, Surat Terbuka Kepada Kasad

Tindakan Ketua Majelis Hakim Ida Ayu Widyarini yang Tetap PS Tanpa Penggugat, Dugaan Kuat Mafia Tanah bersama Santosa Kadiman.

Alat Bukti Santosa Kadiman Di Sidang 3,1 ha Kerangan Labuan Bajo Berpotensi Senjata Makan Tuan

Gila ! PT Bumi Indah dan PT Bangun Indah International Diduga Rampas 40 Ha Tanah Pemda dan Warga Labuan Bajo

keluarga Niko Naput Tak Bisa Tunjukkan Surat Asli Alas Hak 10 Maret 1990, Dihadapan Satgas Mafia Tanah Kejagung

Baca Juga Berita Ini

BUA Mahkamah Agung Kecanduan Borong Laptop, Rp55,3 Miliar untuk 3.692 Unit, CBA Pertanyakan Urgensinya

Diduga Brutal terhadap Mahasiswa, Dekan Fisipol UGM Protes Keras ke Polisi

Weka Institute: Rocky Gerung, Jumhur dan Syahganda Sukses Adu Domba Prabowo-Gibran, Istana Jadi Panggung Pemakzulan

Buni Yani: Rakyat Mulai Tak Sabar! Pemakzulan Gibran Bertele-tele, Kuncinya Ada di Tangan Prabowo