MoneyTalk.id,Jakarta – AKTIVIS senior Sarman El Hakim menilai sosok Hatta Rajasa berpeluang masuk pembahasan sebagai kandidat wakil presiden menggantikan Gibran Rakabuming Raka yang wacananya mulai menguat setelah Mahkamah Konstitusi (MK) memutus gugatan terkait persyaratan pendidikan Gibran saat mendaftar Pilpres 2024.
”Hatta Rajasa paling tepat muncul dalam skenario pergantian wapres. Sosok negarawan dengan kapasitas langka, punya kemampuan yang tidak banyak dimiliki oleh tokoh-tokoh besar lain dengan kematangan yang teruji,” kata Sarman
Menurut Sarman, sosok Hatta dengan kualifikasi demikian merupakan nilai tambah yang bisa memperkuat pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Terutama dalam sektor energi dan ekonomi yang kini menghadapi tantangan serius.
”Hatta teruji mengatasi masalah keduanya. Pernah menata ekonomi RI sebagai Menko Perekonomian yang salah satu penopangnya adalah sektor energi,” tambah Sarman.
Terlebih, kata Sarman, hubungan Hatta dengan Prabowo sudah terjalin dalam konfigurasi kepemimpinan nasional di Pilpres 2014. Hatta juga saat ini menjabat wakil ketua Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres).
”Kita paham bahwa Prabowo punya visi besar menjadikan Indonesia berwibawa di pentas internasional. Tapi sayangnya hingga saat ini terkendala wakil presiden yang jelas-jelas tidak bisa menjalankan tugas membantu presiden sebagaimana mestinya,” kata Sarman.
Sarman juga menilai stabilitas politik akan terjaga apabila Hatta menggantikan Gibran. Pernah menjadi ketua umum partai politik dan memimpin fraksi di DPR adalah pengalaman yang menjadi modal Hatta mampu menjaga stabilitas.
”Intinya Hatta paket komplit. Dia lebih layak menggantikan Gibran daripada Puan Maharani atau Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) yang terlebih dulu ramai didorong,” tukas Sarman.
Sarman El Hakim
MoneyTalk.id, Jakarta – Keputusan tiga bank BUMN besar, yakni Bank BTN, Bank Mandiri, dan Bank BRI, memberikan dukungan sponsor kepada Adhyaksa FC, klub sepak bola Liga 2 yang berafiliasi dengan Kejaksaan RI, menuai sorotan tajam dari Ketua Masyarakat Sepak Bola Indonesia (MSBI), Sarman El Hakim.
Sarman mempertanyakan sumber dana yang digunakan untuk membiayai sponsorship tersebut. Menurut dia, publik berhak mengetahui secara transparan dari pos anggaran mana dana sponsor itu berasal, terlebih ketiga bank tersebut merupakan perusahaan milik negara.
“Itu sumber dana sponsor tiga bank BUMN darimana asalnya. Kalau diambil dari CSR (corporate social responsibility) berarti sudah masuk dugaan korupsi atau pencucian uang,” kata Sarman El Hakim kepada wartawan, Rabu (9/9/2026).
Pernyataan tersebut menjadi sorotan karena menyangkut penggunaan dana perusahaan milik negara untuk mendukung klub sepak bola yang memiliki keterkaitan kelembagaan dengan institusi penegak hukum.
Sorotan serupa sebelumnya muncul dari unggahan akun @gilangmahesa. Dalam narasi yang beredar, sponsorship tiga bank Himbara kepada Adhyaksa FC disebut berpotensi menimbulkan pertanyaan mengenai penyalahgunaan wewenang, benturan kepentingan, hingga kemungkinan persoalan TPPU di industri sepak bola nasional.
MSBI juga mempertanyakan alasan bisnis di balik keputusan tiga bank BUMN tersebut.
Menurut Sarman, secara komersial Liga 2 memiliki tantangan besar, terutama dari sisi jumlah penonton dan pendapatan tiket. Karena itu, ia menilai perlu ada penjelasan mengenai pertimbangan bisnis yang digunakan bank BUMN dalam menentukan klub yang menjadi sasaran sponsorship.
“Tiga Bank BUMN hanya menghambur-hamburkan duit saja. Karena sepak bola Liga 2 tidak ada penonton, dan apalagi setiap klub peserta Liga 2 harus membayar maksimal tiga pemain asing,” ujar Sarman.
Ia menilai anggaran sponsorship berpotensi tidak menghasilkan dampak komersial yang sebanding apabila tidak didukung basis penonton dan pendapatan pertandingan yang memadai.
“Ini jelas anggaran tiga Bank BUMN ini akan ludes, mubazir dimakan pemain lokal, dan ditambah tiga pemain asing serta tidak ada duit tiket dari penonton, karena kurang diminati oleh masyarakat,” tuturnya.
Pertanyaan lain yang mencuat adalah mengapa bank-bank Himbara memilih memberikan dukungan kepada klub kasta kedua, sementara sejumlah klub Liga 1 memiliki basis suporter yang jauh lebih besar, eksposur media lebih tinggi, serta potensi pemasaran dan brand exposure yang secara komersial lebih mudah diukur.
Adhyaksa FC sendiri memiliki posisi yang berbeda dibanding klub sepak bola pada umumnya karena memiliki keterkaitan dengan Kejaksaan RI.
Kondisi tersebut membuat publik mempertanyakan apakah keputusan sponsorship murni didasarkan pada pertimbangan bisnis, strategi branding, tanggung jawab sosial perusahaan, atau terdapat pertimbangan lain.
Bagi MSBI, persoalan tersebut semestinya dijawab secara terbuka oleh manajemen masing-masing bank.
“Yang lebih miris lagi, bahwa Liga 2 itu ada pembinaan untuk mengkader pemain bola biar menjadi pemain yang profesional,” kata Sarman.
Menurutnya, jika tujuan sponsorship memang untuk pembinaan sepak bola nasional, bank BUMN seharusnya dapat menjelaskan indikator keberhasilan program, besaran dana yang dikeluarkan, mekanisme pemberian sponsorship, serta manfaat yang diperoleh perusahaan dan masyarakat.
Pada akhirnya, kontroversi sponsorship Adhyaksa FC bukan semata-mata persoalan sepak bola. Ini menyangkut transparansi penggunaan dana perusahaan negara, tata kelola sponsorship, potensi benturan kepentingan, dan akuntabilitas BUMN.
Publik pun menunggu penjelasan resmi dari Bank BTN, Bank Mandiri, Bank BRI, maupun pihak Adhyaksa FC mengenai nilai sponsorship, sumber anggaran, dasar pemilihan klub, serta tujuan dan keuntungan yang diharapkan dari kerja sama tersebut.
MoneyTalk, Jakarta – Masyarakat Sepak Bola Indonesia (MSBI) meminta Kejaksaan Agung (Kejagung) berlaku adil dan objektif dalam pemberantasan korupsi di tubuh Badan Usaha Milik Negara (BUMN). MSBI menilai penegakan hukum jangan hanya terfokus pada tata kelola minyak mentah di PT Pertamina Patra Niaga, sementara BUMN lain yang dinilai bermasalah justru luput dari sorotan.
Ketua MSBI, Sarman El Hakim, menegaskan bahwa PT Pertamina Patra Niaga selama periode 2018–2023 justru menunjukkan kinerja keuangan yang positif dan konsisten menyumbang dividen kepada negara.
“Dari tahun 2018 sampai 2023, PT Pertamina Patra Niaga memperoleh laba sebesar USD 138.805.922. Memang pada 2021 ada kerugian sebesar USD 19.038, tapi itu sangat kecil dan tidak signifikan,” ujar Sarman dalam keterangannya, Jumat (2/1/2025).
Menurutnya, kinerja tersebut seharusnya menjadi pertimbangan Kejagung agar tidak gegabah dan tidak “mengorbankan” perusahaan yang secara nyata berkontribusi terhadap penerimaan negara.
“Jangan sampai perusahaan yang sehat dan selalu untung justru dijadikan sasaran. Pisau pemberantasan korupsi Kejagung harus tajam dan adil,” tegasnya.
MSBI justru mendorong Kejagung untuk mengalihkan fokus ke BUMN yang diduga selama ini membebani keuangan negara, salah satunya PT PLN (Persero).
“Lebih baik Kejagung fokus ke pengadaan di PLN, seperti pengadaan batubara dan pembelian listrik swasta oleh PLN. Itu yang harus dibedah secara serius,” lanjut Sarman.
Ia mengakui bahwa secara laporan keuangan, PLN memang mencatatkan laba. Bahkan pada tahun 2023, PLN membukukan laba hingga Rp22 triliun. Namun, Sarman menilai laba tersebut tidak mencerminkan kinerja riil perusahaan.
“Laba PLN itu diperoleh dari subsidi dan kompensasi pemerintah. Tahun 2023 saja, subsidi dan kompensasi yang diterima PLN mencapai sekitar Rp177 triliun. Kalau tanpa subsidi, apakah masih untung?” tandasnya.
MSBI menilai kondisi tersebut patut menjadi perhatian serius aparat penegak hukum, agar upaya pemberantasan korupsi tidak menimbulkan kesan tebang pilih dan benar-benar menyasar persoalan yang berpotensi merugikan keuangan negara secara struktural dan berkelanjutan
MoneyTalk, Jakarta – Keputusan Ketua Umum PSSI Erick Thohir mengangkat Patrick Kluivert sebagai pelatih Timnas Indonesia menuai kritik tajam dari Ketua Masyarakat Sepak Bola Indonesia (MSBI), Sarman El Hakim. Ia meminta Presiden Prabowo Subianto turun tangan melakukan investigasi terkait alasan di balik pengangkatan mantan bintang Belanda tersebut.
Menurut Sarman, keputusan Erick Thohir menunjuk Patrick Kluivert menggantikan Shin Tae-yong dinilai tergesa-gesa dan tidak mempertimbangkan rekam jejak sang pelatih.
“Apa alasan Erick Thohir dengan seenaknya mengangkat Patrick Kluivert sebagai pelatih Timnas Indonesia menggantikan Shin Tae-yong? Publik bola Indonesia sudah tahu, Kluivert pernah tersangkut kasus hukum yang cukup serius pada tahun 2017,” ujar Sarman El Hakim dalam keterangannya, Sabtu (11/10/2025).
Sarman menyoroti kasus yang pernah menimpa Kluivert saat dirinya menjabat sebagai Direktur Olahraga Paris Saint-Germain (PSG). Kala itu, Kluivert disebut-sebut memiliki utang judi mencapai lebih dari 1 juta euro atau sekitar Rp16,8 miliar dan menjadi korban pemerasan geng kriminal di Belanda.
“Bagaimana mungkin sosok dengan latar belakang seperti itu dipercaya menangani Timnas Indonesia? Ini jelas mencoreng profesionalisme dan integritas pengelolaan sepak bola nasional,” tegas Sarman.
Lebih lanjut, Sarman menilai kinerja Kluivert bersama Timnas Indonesia sejauh ini belum memberikan hasil yang memuaskan. Dalam enam pertandingan yang sudah dijalani, baik resmi maupun uji coba, Timnas Garuda hanya mencatat tiga kali kemenangan, satu kali imbang, dan dua kali kalah.
“Gara-gara Patrick Kluivert jadi pelatih Timnas, Indonesia malah apes terus di babak kualifikasi Piala Dunia. Kita bahkan kalah telak 6-0 dari Jepang. Ini menunjukkan bahwa pengangkatan Kluivert tidak membawa dampak positif,” ungkapnya.
Oleh karena itu, MSBI mendesak Presiden Prabowo untuk segera melakukan investigasi terhadap keputusan Erick Thohir tersebut.
“Presiden harus tahu, pengangkatan Kluivert ini bukan hanya soal sepak bola, tetapi menyangkut nama baik bangsa di kancah internasional. Kami meminta agar langkah evaluasi menyeluruh dilakukan terhadap keputusan PSSI di bawah kepemimpinan Erick Thohir,” tutup Sarman El Hakim.
MoneyTalk, Jakarta – Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) sekaligus Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, menegaskan bahwa Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia (PSSI) tidak lagi memperoleh pendanaan dari pemerintah untuk ajang yang bersifat single event seperti Piala AFF dan Piala Asia. “PSSI sudah tidak lagi mendapatkan pendanaan dari pemerintah untuk ajang yang sifatnya single event. Contoh single event adalah Piala AFF dan Piala Asia,” ujar Erick, Rabu (24/9).
Pernyataan tersebut mendapat tanggapan keras dari Ketua Umum Masyarakat Sepak Bola Indonesia (MSBI), Sarman El Hakim. Ia menilai Erick Thohir tidak transparan dan meminta agar publik tidak disesatkan. “Erick Thohir jangan suka bohong kepada publik. Itu fasilitas kendaraan yang dipakai sebagai Menpora adalah milik pemerintah Indonesia, bukan milik PSSI,” tegas Sarman, Rabu (24/9/2025).
Lebih lanjut, Sarman menyoroti potensi konflik kepentingan karena Erick Thohir memegang dua jabatan strategis sekaligus. “Makanya Erick Thohir itu harus memilih jabatan Menpora atau tetap menjadi Ketum PSSI agar tidak terjadi konflik kepentingan, atau tidak membajak fasilitas negara seperti memakai mobil dinas pemerintah,” ungkapnya.
Sarman juga mengingatkan risiko yang lebih besar bila Erick tetap menggabungkan dua posisi tersebut. “Yang berbahaya itu adalah kalau dua-duanya dia pilih, bisa-bisa rahasia negara kita dia laporkan ke FIFA, karena Erick Thohir sebagai Ketum PSSI semua lapornya harus ke FIFA, dan atasan PSSI adalah FIFA,” pungkasnya.
Sebelumnya, Erick Thohir mengaku telah mendapatkan lampu hijau dari FIFA untuk tetap menjabat sebagai Ketua Umum PSSI meski kini juga memegang posisi sebagai Menpora.
MoneyTalk, Jakarta –
Masyarakat Sepak Bola Indonesia (MSBI) resmi melaporkan dugaan tindak pidana korupsi dalam pembangunan National Training Center (NTC) di kawasan Ibu Kota Nusantara (IKN) ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Rabu (17/9/2025).
Ketua Umum MSBI Sarman El Hakim menjelaskan, laporan tersebut terkait dugaan penyalahgunaan kewenangan dan pengelolaan dana hibah luar negeri serta dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
“NTC dibangun dengan dana APBN sebesar Rp90 miliar, namun tidak tercantum dalam Pagu Indikatif, tidak berbasis Perpres atau Kepmen, dan tidak melalui perencanaan resmi. Ini melanggar banyak peraturan,” ujarnya.
Selain dana APBN, Sarman mengungkapkan bahwa pembangunan NTC juga bersumber dari hibah tahap awal FIFA senilai USD 5,6 juta atau sekitar Rp85,6 miliar. Dana hibah tersebut diduga dikelola langsung oleh PSSI tanpa mekanisme pencatatan ke kas negara, tidak melalui proses hibah resmi, dan tidak diaudit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). “Peruntukan dana hibah FIFA ini jelas-jelas melanggar PP No. 10 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pengadaan Pinjaman dan/atau Penerimaan Hibah Luar Negeri,” tegasnya.
Dengan demikian, total anggaran pembangunan NTC mencapai sekitar Rp170 miliar. Namun, Sarman menilai kualitas bangunan di lapangan jauh dari standar proyek dengan nilai sebesar itu.
MSBI mendesak KPK menindaklanjuti laporan ini dan segera memulai penyelidikan. “Bila diperlukan, KPK harus memanggil Erick Thohir selaku Ketua Umum PSSI. Bahkan, jika dibutuhkan, mantan Presiden Joko Widodo juga bisa dimintai keterangan,” lanjut Sarman.
Ia menambahkan, MSBI siap memberikan keterangan lanjutan dan menyerahkan bukti tambahan apabila KPK mengembangkan penyidikan atas pembangunan NTC tersebut.
MoneyTalk, Jakarta – Masyarakat Sepak Bola Indonesia (MSBI) menilai peluang Indonesia untuk menjadi tuan rumah Piala Dunia 2034 masih terbuka lebar. Ketua MSBI, Sarman El Hakim, mengingatkan kembali adanya surat komitmen yang pernah ditandatangani pasangan calon presiden Prabowo Subianto–Hatta Rajasa pada 1 Juni 2014. Surat tersebut berisi dukungan penuh untuk mewujudkan Indonesia sebagai tuan rumah Piala Dunia FIFA 2022, dan diharapkan menjadi pengingat bagi Presiden Prabowo saat ini untuk terus memperjuangkan peluang Indonesia di tahun 2034.
Sarman menjelaskan bahwa surat komitmen Prabowo–Hatta sempat dibawa ke kantor FIFA, namun ditolak karena kala itu FIFA menghendaki jaminan dari Presiden yang menjabat, yakni Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). “Indonesia masih punya kesempatan untuk menggeser Arab Saudi agar menjadi tuan rumah Piala Dunia 2034,” ujarnya, Selasa (16/9/2025).
Menurut Sarman, kunci utama agar peluang ini terwujud adalah dukungan resmi pemerintah melalui surat jaminan dari Presiden Prabowo kepada FIFA. MSBI bahkan menyatakan siap membantu proses lobi dan membuka pintu komunikasi dengan FIFA bila pemerintah menunjukkan keseriusan.
Namun Sarman menyoroti peran Ketua Umum PSSI Erick Thohir, yang dianggap sebagai penyebab berulangnya kegagalan Indonesia dalam meraih status tuan rumah. Ia menyinggung adanya surat jaminan dari Presiden Joko Widodo pada 2017 yang tidak ditindaklanjuti PSSI. “Biang kerok Indonesia selalu gagal menjadi tuan rumah Piala Dunia adalah Erick Thohir,” kata Sarman.
Ia menilai, bila pemerintah benar-benar ingin mendorong Indonesia menjadi tuan rumah Piala Dunia 2034, maka perlu langkah tegas termasuk evaluasi kepemimpinan PSSI. “Kalau Presiden Prabowo ingin berjuang mewujudkan Indonesia jadi tuan rumah Piala Dunia 2034, sebaiknya Erick Thohir harus diberhentikan dari jabatan Ketua Umum PSSI maupun Menteri BUMN,” tutup Sarman.
MoneyTalk, Jakarta – Desakan untuk mencopot Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo kembali mencuat. Kali ini, tekanan datang dari Ketua Masyarakat Sepak Bola Indonesia (MSBI), Sarman El Hakim, yang secara terbuka meminta Presiden Prabowo Subianto untuk segera mengganti pucuk pimpinan Kepolisian Republik Indonesia tersebut.
Menurut Sarman, Kapolri Listyo Sigit telah gagal menunjukkan tanggung jawab dan profesionalisme dalam penanganan tragedi Kanjuruhan Malang yang menewaskan sedikitnya 127 orang pada Oktober 2022. Ia menilai, kerusuhan suporter yang berubah menjadi tragedi kemanusiaan itu tidak bisa dilepaskan dari kesalahan prosedural dan kelalaian institusi kepolisian.
“Kapolri harus bertanggung jawab atas tragedi kelam ini. Aparat yang seharusnya menjaga keamanan justru bertindak berlebihan dengan menggunakan gas air mata—padahal FIFA secara tegas melarang penggunaan gas air mata di stadion sepak bola,” kata Sarman dalam pernyataan resminya, Sabtu (2/8/2025).
Sarman juga menyoroti lemahnya pemahaman jajaran kepolisian terhadap aturan internasional dalam pengendalian massa di dunia olahraga. Ia menilai, ketidaktahuan atau ketidakpedulian aparat terhadap regulasi FIFA, termasuk standar perilaku polisi saat mengamankan pertandingan, menjadi bukti lemahnya profesionalisme institusi yang dipimpin Jenderal Listyo Sigit.
“Tragedi Kanjuruhan bukan hanya soal gas air mata, tapi soal kegagalan sistemik dan budaya komando dalam institusi kepolisian. Kapolri tidak hanya harus dicopot, tetapi harus diadili secara moral oleh sejarah sepak bola Indonesia,” tambahnya.
CBA dan HAMI Ikut Desak Regenerasi Kepemimpinan Polri
Desakan serupa sebelumnya disampaikan oleh Direktur Eksekutif Center for Budget Analysis (CBA), Uchok Sky Khadafi, serta Koordinator Nasional Himpunan Aktivis Milenial Indonesia (HAMI), Asip Irama. Keduanya menilai bahwa regenerasi di tubuh Polri adalah keniscayaan yang tidak bisa ditunda lagi.
Menurut Uchok, meskipun Polri mendapatkan anggaran fantastis senilai Rp126,6 triliun pada tahun 2025, citra dan kinerja Polri tetap memburuk di mata publik.
“Masalah Polri bukan cuma soal anggaran, tapi soal integritas dan kepemimpinan. Jika Kapolri tidak diganti, Polri akan makin kehilangan kepercayaan masyarakat,” tegas Uchok.
Sementara itu, Asip Irama dari HAMI menyatakan bahwa pergantian Kapolri penting sebagai bentuk penyegaran organisasi dan peneguhan kembali loyalitas anggota kepada institusi, bukan kepada figur personal.
“Polri butuh regenerasi, bukan stagnasi. Kami ingin melihat Polri yang kuat secara kelembagaan, profesional dalam penegakan hukum, dan netral dalam politik,” ungkap Asip.
Tragedi Kanjuruhan masih menyisakan luka mendalam bagi dunia olahraga nasional. Lebih dari dua tahun pascakejadian, keluarga korban belum mendapatkan rasa keadilan yang utuh. Banyak yang menilai bahwa proses hukum terhadap personel kepolisian yang terlibat terkesan tidak transparan dan tidak menyentuh pihak-pihak yang memiliki tanggung jawab komando tertinggi.
Sarman El Hakim menegaskan bahwa tragedi itu tidak boleh dilupakan, dan nama Jenderal Listyo Sigit harus selalu dikaitkan sebagai figur yang gagal dalam mengawal reformasi Polri.
“Tragedi Kanjuruhan adalah titik nadir penegakan hukum dan keamanan di Indonesia. Ini bukan hanya soal sepak bola, tapi soal nyawa manusia. Kita tidak boleh biarkan tragedi ini tenggelam bersama lenyapnya tanggung jawab,” tutupnya.
Presiden Diminta Segera Bertindak
Dengan menguatnya berbagai tekanan dari kelompok sipil, aktivis, dan pengamat, sorotan kini tertuju pada Presiden Prabowo Subianto. Apakah ia akan merespons desakan publik dengan mencopot Jenderal Listyo Sigit Prabowo, atau justru mempertahankan loyalisnya di posisi strategis Polri?
Keputusan ini akan menjadi ujian awal bagi komitmen Presiden Prabowo terhadap reformasi institusi penegak hukum dan pemulihan kepercayaan publik terhadap aparat negara.
