4 November 2026

Sekretariat DPRD DKI Jakarta

MoneyTalk, Jakarta – Di era digital ini, memiliki website resmi seolah sudah menjadi kewajiban bagi setiap lembaga negara. Begitu pula dengan Sekretariat DPRD DKI Jakarta yang dengan bangga mengelola portal daring mereka. Fungsinya mulia, kok: sebagai jendela informasi publik yang memuat segala aktivitas para wakil rakyat—mulai dari rapat paripurna yang serius, rapat kerja yang alot, kunjungan kerja yang produktif, hingga momen menerima aspirasi masyarakat. Semua harus terdokumentasi dengan baik agar rakyat tahu, “kami bekerja”.

Ketika Diminta tanggapan Mengenai Website DPRD DKI Jakarta, Direktur Eksekutif CBA (Center For Budget Analisis), Uchok Sky Khadafi menyatakan bahwa Website tersebut, website “gila” Karena anggarannya bagaikan mobil balap yang injak-injak gas, tapi remnya seolah hilang ditelan bumi. Setiap tahun angkanya melesat naik tanpa rasa takut akan istilah “efisiensi”, audit BPK, dan Penyelidikan Kejati DKI Jakarta.

Pada tahun 2023, Sekretariat DPRD DKI Jakarta anggaran untuk Website DPRD hanya sebesar Rp.2.1 miliar. Dan dari tahun 2023 ke 2024, Naik sebesar Rp.1.2 miliar, Dan tahun 2024 menjadi sebesar Rp.3.429.855.000 jelas Uchok Sky

‎Yang lebih gila lagi, dan bikin geleng-geleng kepala adalah proyeksi tahun ini, dimana  anggaran Website DPRD pada tahun 2026, sudah mencapai Rp.3.885.420.000 untuk 38 kegiatan. Padahal pada tahun 2025 hanya mencapai Rp.3.425.829.000 untuk 35 kegiatan, ujar Uchok Sky.

Dan Anggaran Website DPRD DKI pada tahun 2026 membengkak, mungkin Pihak Sekretariat DPRD DKI sudah menggangap  Website mereka sudah secanggih metaverse sehingga butuh biaya setara membangun gedung baru, Atau jangan-jangan, yang makin “berat” bukan kontennya, tapi beban biayanya, kata Uchok Sky.

Makanya, CBA hanya bisa bertanya-tanya, Kapan Kejati DKI Jakarta melakukan penyelidikan atas anggaran Website DPRD DKI Jakarta tersebut. karena angkanya terus naik dengan santainya tanpa ada niat untuk berhemat. Website untuk transparansi, tapi anggarannya sendiri terasa jauh dari kata transparan dan efisien,tutup Uchok Sky

MoneyTalk, Jakarta – Evaluasi akhir tahun kinerja DPRD DKI Jakarta kembali menuai sorotan tajam. Kali ini, sorotan datang dari Gerakan Santri Biru Kuning (GSBK) yang menuding adanya pemborosan anggaran besar-besaran di lingkungan Sekretariat DPRD DKI Jakarta sepanjang tahun anggaran 2025.

Koordinator Nasional GSBK, Febri Yohansyah, dalam rilis evaluasi DPRD DKI Jakarta 2025 yang diterima awak media, Kamis (1/1/2026), mengungkapkan bahwa Sekretariat DPRD DKI Jakarta hobi memborong souvenir dan cenderamata dengan nilai anggaran yang fantastis.

“Anggaran yang dipakai bukan ratusan juta, bahkan bukan satu miliar. Tapi mencapai Rp12,9 miliar, dan ini kami nilai sebagai bentuk pemborosan uang rakyat,” tegas Febri.

Menurut GSBK, penggunaan anggaran jumbo tersebut patut dicurigai dan harus diusut oleh Kejaksaan Tinggi (Kejati) DKI Jakarta. Pasalnya, pengadaan souvenir dan cenderamata itu dilakukan melalui mekanisme e-purchasing lewat e-katalog, yang dinilai minim transparansi.

“Kejati DKI Jakarta harus turun gunung. Pengadaan lewat e-katalog ini justru gelap dari pantauan publik. Tidak jelas berapa jumlah barang yang dibeli, tidak transparan harga satuannya,” ujar Febri.

Ia menduga, mekanisme e-katalog tersebut disengaja digunakan agar detail pembelian tidak mudah diawasi publik maupun lembaga pengawas.

“Ini mencurigakan. Publik tidak bisa mengetahui secara rinci jumlah, spesifikasi, dan harga per item. Padahal nilainya puluhan miliar,” lanjutnya.

Dalam rilis tersebut, GSBK juga membeberkan daftar proyek pengadaan souvenir dan cenderamata yang menurut mereka layak menjadi objek penyelidikan Kejati DKI Jakarta, di antaranya:

-Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga DPRD untuk Souvenir DPRD Tahap I sebesar Rp200.910.000

-Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga DPRD sebesar Rp1,7 miliar

-Belanja Souvenir dan Cenderamata Tamu Paket 5 sebesar Rp2,7 miliar

-Belanja Cenderamata Penunjang Kegiatan Pimpinan Dewan sebesar Rp319.264.960

-Belanja Souvenir dan Cenderamata Tamu Paket 2 sebesar Rp2 miliar

-Belanja Souvenir dan Cenderamata Tamu Paket 3 sebesar Rp2,2 miliar

-Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga DPRD sebesar Rp550.000.000

-Belanja Souvenir dan Cenderamata Tamu Paket 4 sebesar Rp2,6 miliar

-Belanja Cenderamata Penunjang Kegiatan Pimpinan Dewan sebesar Rp319.264.960

“Jika ditotal, nilainya mencapai Rp12,9 miliar hanya untuk souvenir dan cenderamata. Ini jelas tidak masuk akal di tengah kondisi masyarakat yang masih menghadapi berbagai persoalan ekonomi,” kata Febri.

Atas dasar itu, GSBK secara tegas meminta Kejati DKI Jakarta segera memanggil dan memeriksa Kepala Sekretariat DPRD DKI Jakarta guna mempertanggungjawabkan penggunaan anggaran tersebut.

“Ini uang rakyat Jakarta. Kejati DKI jangan diam. Harus ada penyelidikan agar publik tahu apakah ini sekadar pemborosan atau ada indikasi pelanggaran hukum,” pungkas Febri.