12 November 2026

sektor manufaktur

MoneyTalk, Jakarta – Dalam beberapa tahun terakhir, sektor industri pengolahan di Indonesia, khususnya di bawah kepemimpinan Presiden Joko Widodo (Jokowi), telah menghadapi tantangan serius yang mengindikasikan kegagalan dalam pembangunan manufaktur.

Di tengah berbagai narasi keberhasilan ekonomi yang dikeluarkan oleh pemerintah, analisis yang mendalam menunjukkan bahwa sektor ini tidak menunjukkan pertumbuhan yang diharapkan. Hal ini diungkapkan dengan jelas oleh Awalil Rizky dalam video terbaru di kanal YouTube-nya, yang merinci bahwa kondisi sektor industri pengolahan Indonesia saat ini berada dalam keadaan yang kurang baik, dengan indeks Manajer Pembelian (PMI) yang menunjukkan penurunan yang signifikan.

PMI adalah indikator penting yang mencerminkan kinerja sektor manufaktur. Menurut data terbaru, PMI Indonesia tercatat di angka 49,2 pada September, di bawah ambang batas 50 yang menandakan kontraksi. Ini merupakan yang terendah dalam tiga tahun terakhir, dan menandakan bahwa banyak pelaku industri merasa pesimistis terhadap kondisi saat ini dan prospek jangka pendek. Hal ini semakin diperparah dengan meningkatnya jumlah pemutusan hubungan kerja (PHK) di berbagai subsektor industri, seperti tekstil, makanan dan minuman, serta otomotif, yang mencerminkan tekanan yang dihadapi oleh sektor manufaktur.

Perekonomian Indonesia sangat bergantung pada pertumbuhan sektor industri, yang merupakan bagian penting dari Produk Domestik Bruto (PDB). Namun, data menunjukkan bahwa pertumbuhan sektor industri pengolahan di era Jokowi belum pernah mencapai angka 5% sejak beliau menjabat. Sebaliknya, rata-rata pertumbuhan sektor ini hanya sekitar 3,5%, yang bahkan di bawah rata-rata pertumbuhan ekonomi nasional. Data dari Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan bahwa porsi sektor industri pengolahan dalam PDB terus menurun, dari hampir 30% di awal 2000-an menjadi sekitar 18,67% pada tahun 2023.

Salah satu aspek mencolok dari kinerja sektor industri di bawah kepemimpinan Jokowi adalah ketidakselarasan antara rencana dan realisasi. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) telah menetapkan target yang ambisius untuk pertumbuhan industri, namun kenyataannya jauh dari harapan. Meskipun berbagai upaya reindustrialisasi telah dicanangkan, hasilnya tidak sesuai dengan target yang ditetapkan. Dalam periode RPJMN 2015-2019 dan 2020-2024, target pertumbuhan industri selalu lebih tinggi daripada realisasi yang tercatat.

Sektor industri di Indonesia juga dihadapkan pada masalah kualitas. Meskipun ada beberapa subsektor yang berhasil berinovasi, seperti industri makanan olahan yang berkembang dan melakukan ekspor, sebagian besar industri masih didominasi oleh teknologi rendah. Dari 16 subsektor industri yang ada, banyak yang masih mengandalkan proses produksi yang sederhana, tanpa adanya peningkatan teknologi yang signifikan. Hal ini berdampak pada daya saing Indonesia di pasar global, di mana produk-produk dengan teknologi tinggi semakin sulit untuk bersaing.

Indonesia diberkahi dengan sumber daya alam yang melimpah, termasuk nikel, batu bara, dan berbagai logam lainnya. Namun, ketergantungan yang tinggi terhadap sumber daya alam non-renewable tanpa adanya pengolahan yang berkelanjutan mengindikasikan kegagalan dalam menciptakan industri yang berbasis pada inovasi dan teknologi. Sebagian besar ekspor Indonesia masih didominasi oleh komoditas yang tidak memiliki nilai tambah yang tinggi, sehingga mengurangi potensi pertumbuhan ekonomi jangka panjang.

Kinerja sektor industri pengolahan di Indonesia di bawah pemerintahan Jokowi menunjukkan tanda-tanda kegagalan yang jelas. Dengan pertumbuhan yang rendah, indeks PMI yang menunjukkan kontraksi, serta penurunan porsi sektor industri dalam PDB, situasi ini mencerminkan kurangnya strategi yang efektif dalam pembangunan industri. Diperlukan langkah-langkah strategis untuk mengubah arah dan menciptakan industri yang tidak hanya bergantung pada sumber daya alam tetapi juga mampu berinovasi dan bersaing di pasar global. Sektor industri pengolahan harus menjadi tulang punggung ekonomi Indonesia, bukan sekadar pelengkap yang terpinggirkan.(c@kra)

MoneyTalk, Jakarta – Sektor manufaktur di negara-negara Asia Tenggara, termasuk Indonesia, saat ini mengalami tekanan signifikan yang terlihat dari penurunan indeks Purchasing Managers’ Index (PMI). Menurut rilis S&P Global per September 2024, PMI Manufaktur ASEAN tercatat sebesar 50,5, menurun dari 51,1 pada bulan sebelumnya. Angka di bawah 50 menunjukkan adanya kontraksi, dan beberapa negara seperti Indonesia, Malaysia, Singapura, Myanmar, dan Vietnam terpantau mengalami penurunan kinerja. Sementara itu, Filipina tetap berada dalam zona ekspansif dengan PMI Manufaktur mencapai 53,7.

Wakil Ketua Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) DKI Jakarta, Nurjaman, menyatakan pada Kamis (03/10) bahwa kontraksi di sektor manufaktur di Indonesia mencerminkan penurunan daya beli masyarakat, terutama di sektor tekstil dan produk tekstil (TPT) serta alas kaki. Sektor-sektor ini tidak hanya mengalami penurunan produksi, tetapi juga berpengaruh terhadap sektor lain yang terkait.

Kondisi ini diperburuk oleh tantangan eksternal seperti ketegangan geopolitik, perang antara Rusia dan Ukraina, serta konflik di Timur Tengah yang menyebabkan ketidakpastian ekonomi global. Akibatnya, daya beli masyarakat menurun, yang berdampak langsung pada permintaan produk manufaktur.

Menurunnya daya beli masyarakat menjadi salah satu faktor utama yang mengakibatkan kontraksi di sektor manufaktur. Nurjaman menggarisbawahi bahwa sektor manufaktur tidak dapat berdiri sendiri dan sangat bergantung pada keberlangsungan sektor-sektor lain. Jika sektor-sektor pendukung, seperti distribusi dan pemasaran, mengalami tekanan, maka sektor manufaktur juga akan merasakannya.

Sementara itu, ketidakpastian ekonomi dan harga bahan baku yang terus meningkat membuat banyak pelaku usaha memilih untuk menahan produksi atau bahkan mengurangi tenaga kerja. Hal ini menciptakan siklus negatif yang dapat memperburuk keadaan ekonomi secara keseluruhan.

Dengan transisi pemerintahan menuju kepemimpinan Prabowo Subianto yang baru, terdapat harapan bahwa sektor manufaktur dapat diperbaiki. Prabowo diharapkan dapat memberikan solusi untuk mengatasi berbagai masalah yang dihadapi industri manufaktur, termasuk penanganan gempuran barang impor yang mengancam produk dalam negeri.

Nurjaman menekankan pentingnya peran pemerintah dalam menciptakan kebijakan yang mendukung pengembangan pasar domestik. Dengan meningkatkan daya beli masyarakat dan mendukung industri lokal, pemerintah dapat membantu mendorong pertumbuhan sektor manufaktur.

Untuk memperbaiki keadaan sektor manufaktur, diperlukan kolaborasi antara pemerintah dan pelaku industri. Nurjaman menyarankan bahwa stimulus dari pemerintah perlu ditujukan tidak hanya untuk sektor tekstil, tetapi juga untuk sektor-sektor lain yang terpengaruh. Langkah-langkah strategis yang bisa diambil termasuk memberikan insentif bagi pengusaha untuk meningkatkan kapasitas produksi dan mendorong diversifikasi pasar.

Pemerintah juga harus mempertimbangkan untuk meningkatkan kerja sama dengan negara-negara ASEAN lain, mencari peluang ekspor baru, dan mengalihkan fokus dari pasar yang berisiko tinggi akibat konflik. Ini menjadi penting agar pelaku usaha dapat tetap bertahan dan berkembang dalam kondisi yang menantang.

Tekanan yang dihadapi oleh sektor manufaktur di Indonesia merupakan refleksi dari tantangan yang lebih luas di kawasan ASEAN. Dengan adanya kontraksi dalam sektor ini, sangat penting bagi semua pemangku kepentingan untuk bekerja sama dalam menciptakan lingkungan yang mendukung pertumbuhan. Dalam menghadapi tantangan ini, diharapkan pemerintahan baru dapat mengambil langkah-langkah strategis untuk menghidupkan kembali sektor manufaktur dan memulihkan daya beli masyarakat. Hanya dengan kolaborasi dan kebijakan yang tepat, Indonesia dapat mengatasi tekanan ini dan mencapai pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.(c@kra)