19 November 2026

Sembako

JAKARTA, MoneyTalk – Pemerintah memperbarui kebijakan pengendalian minyak goreng untuk menjaga pasokan minyak goreng dalam negeri yang menggunakan skema alokasi domestik (domestic market obligation/DMO).

Kepala Badan Kebijakan Perdagangan (BKPerdag) Kementerian Perdagangan, Kasan, mengatakan bahwa pembaruan kebijakan diperlukan untuk menjaga pasokan minyak goreng domestik selepas momentum bulan puasa dan Lebaran 2023. Kebijakan tersebut akan diberlakukan per 1 Mei 2023.

“Terhadap besarnya hak ekspor yang dimiliki pelaku usaha hingga saat ini dan untuk menjaga pasokan minyak goreng dalam negeri dengan skema DMO agar tetap stabil, perlu ada perubahan kebijakan terkait pengendalian minyak goreng,” kata Kasan di Jakarta.

Terdapat empat poin kebijakan yang kembali diatur, yaitu besaran kewajiban DMO yang diturunkan, rasio pengali dasar untuk DMO minyak goreng curah yang juga diturunkan, insentif pengali minyak goreng kemasan yang dinaikkan, dan deposito hak ekspor minyak goreng yang akan dicairkan secara bertahap.

“Pertama, besaran kewajiban DMO 450 ribu ton per bulan dikembalikan ke 300 ribu ton per bulan berdasarkan kapasitas terpasang sesuai Keputusan Dirjen Perdagangan Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 2022, yang akan berlaku pada Mei 2023,” kata Kasan.

Kasan melanjutkan, poin kedua adalah menurunkan rasio pengali dasar untuk kegiatan ekspor dari 1:6 menjadi 1:4. Poin ketiga yaitu menaikkan insentif pengali untuk minyak goreng kemasan sehingga dapat meningkatkan proporsi minyak goreng kemasan MINYAKITA dibanding minyak goreng curah.

“Insentif pengali untuk minyak goreng kemasan dinaikkan menjadi 2 untuk kemasan bantal dan 2,25 untuk kemasan selain bantal, misalnya standing pouch dan botol,” kata Kasan.

Dirjen Perdagangan Dalam Negeri Kemendag Isy Karim menambahkan, diturunkannya rasio pengali dasar dan dinaikkannya insentif pengali minyak goreng kemasan ditujukan untuk meningkatkan daya tarik minyak goreng kemasan sebagai DMO.

“Meskipun rasio pengali turun dari 1:6 ke 1:4, insentif pengali untuk minyak goreng kemasan dinaikkan dari 1,5 ke 2 untuk kemasan bantal dan dari 1,75 ke 2,25 untuk kemasan selain bantal,” ujar Isy.

“Dengan ini, secara akumulatif tetap akan menjadi besar. Kami harap dengan menaikkan insentif pengali kemasan, maka minyak goreng kemasan akan lebih menarik untuk DMO,” kata Isy.

Sementara itu, untuk poin keempat terkait hak ekspor, pemerintah akan mencairkan deposito hak ekspor secara bertahap selama sembilan bulan.

Menanggapi pencairan deposito hak ekspor, Dirjen Perdagangan Luar Negeri Kemendag Budi Santoso mengatakan, hak ekspor yang didepositokan akan mulai dicairkan per bulan Mei 2023.

“Hak ekspor yang didepositokan sekitar 3,03 juta ton akan dicairkan per 1 Mei selama sembilan bulan ke depan sampai Januari 2024, maka rata-rata yang dicairkan adalah 336 ribu ton per bulannya,” kata Budi.

Budi menambahkan, hak ekspor yang belum direalisasikan saat ini berkisar 6,9 juta ton di luar hak ekspor yang didepositokan. Rata-rata ekspor per bulan saat ini 1,86 juta ton dalam periode Januari– Maret 2023. “Saya pikir hal ini tidak akan mengganggu kinerja ekspor kita,” kata Budi.

Kasan melanjutkan, pembaruan kebijakan tersebut sesuai dengan hasil Rapat Koordinasi Evaluasi tentang Kebijakan Minyak Goreng pada 18 April 2023 lalu bersama Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan.

Kebijakan sebelumnya telah berhasil menjaga stabilitas harga minyak goreng domestik di tengah tingginya permintaan saat bulan Puasa dan Lebaran 2023. Namun, evaluasi dan pembaruan kebijakan dilakukan untuk menyesuaikan diri dengan kondisi pascabulan Puasa dan Lebaran.

“Semua kebijakan tersebut berlaku mulai 1 Mei 2023. Kami berharap agar minyak goreng rakyat, baik curah maupun kemasan, akan tetap stabil, terjangkau, dan pasokannya bisa terus dijaga bersama seluruh kementerian, lembaga, dan pelaku usaha yang juga meliputi distributor serta pengecer,” kata Kasan.

JAKARTA, MoneyTalk – Wakil Ketua DPR RI bidang Korkesra Abdul Muhaimin Iskandar menggelar aksi berbagi Sembako untuk para pramuantar dan pramubarang (porter) yang bekerja di Stasiun Gambir, Jakarta Pusat, Rabu (12/4/2023).

Dalam acara yang diselenggarakan bersama Dewan Pengurus Pusat (DPP) Perempuan Bangsa itu, ia menyerahkan ratusan paket Sembako.

“Kita bersyukur hari ini berkumpul untuk berbagi dan menyambut keberkahan Ramadan tahun ini, tentu ini menjadi bagian dari rasa syukur kita semua. Terima kasih kepada Perempuan Bangsa yang sudah sekuat tenaga untuk berbagi dengan bapak-bapak sekalian,” kata pria yang kerap disapa Gus Muhaimin, sapaan akrabnya, Rabu (12/4/2023).

Dirinya bersyukur momentum ini dapat dilaksanakan dengan menebar manfaat melalui aksi berbagi tersebut. Bagi Gus Muhaimin, Ramadan dapat mengajarkan seluruh umat Islam untuk terus memupuk solidaritas antar sesama.

“(Aksi berbagi) ini hanya simbol, yang lebih penting adalah sepanjang hidup kita harus bahu membahu dan saling bantu membantu. Bangsa kita belum sepenuhnya bisa menjadi makmur semuanya.”

“Dengan berbagi, alhamdulillah bangsa kita diajarkan melalui agama dan nilai-nilai budaya telah benar-benar menghadirkan sebuah bangsa yang solid, saling menopang dan memperkokoh satu dengan lainnya,” tuturnya.

Di lokasi yang sama, Ketua Umum DPP Perempuan Bangsa Siti Mukarromah menyampaikan aksi berbagi kali ini merupakan tahun ketiga yang dilakukan di Stasiun Gambir dan sejumlah stasiun lainnya.

“Ini bagian dari program sosial kami untuk bisa berbagi dengan teman-teman. Dan tahun ini kita akan melakukan konsep pembagian sejuta takjil dan sembako di seluruh Indonesia,” kata politisi Fraksi Partai PKB itu.

Sementara, Kepala Stasiun Gambir Hendra Hindarsah menyambut baik aksi berbagi yang diinisiasi oleh Gus Muhaimin bersama DPP Perempuan Bangsa untuk para porter.

“Kami ucapkan terima kasih atas aksi berbagi ini. Semoga apa yang dilakukan mendapatkan balasan yang berlipat,” ungkap Hendra.

Usai berbagi dengan ratusan porter Stasiun Gambir, Gus Muhaimin bersama pengurus Perempuan Bangsa juga melanjutkan aksi serupa di Pasar Tanah Abang. Sedikitnya, ada 400 porter di pasar tersebut yang turut memperoleh sembako.

Turut hadir dalam agenda tersebut Ketua Dewan Pembina DPP Perempuan Bangsa Rustini Muhaimin, Anggota DPR RI Fraksi PKB Ratna Juwita Sari, Anggota DPRD Jawa Barat Fraksi PKB Erni Sugianti, serta sejumlah pengurus DPP Perempuan Bangsa.

JAKARTA, MoneyTalk – Presiden Joko Widodo menginstruksikan jajarannya untuk melakukan langkah-langkah persiapan dan antisipasi terhadap ketersediaan dan stabilitas harga bahan pokok menjelang Idulfitri.

Menteri Koordinator (Menko) Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyampaikan bahwa saat ini pemerintah telah melakukan langkah-langkah persiapan salah satunya dalam menekan harga bahan pokok.

Demikian disampaikan Menko Perekonomian dalam keterangannya usai mengikuti rapat internal yang dipimpin oleh Presiden Joko Widodo di Istana Merdeka, Jakarta, pada Jumat, 24 Maret 2023.

“Saya rasa semua relatif aman. Tentu stok yang tergantung impor ada yang terkait tadi seperti yang disampaikan Pak Arief (Kepala Badan Pangan Nasional) (seperti) daging, yang berikut kedelai, tentu kita minta supaya pengadaannya segera,” ujar Menko Perekonomian.

Selanjutnya, Menteri Perdagangan (Mendag) Zulkifli Hasan menyampaikan bahwa saat ini langkah-langkah persiapan menjelang lebaran tersebut sudah berjalan hampir 90 persen.

“Persiapan lebaran tadi hampir 90 persen on the track, mudah-mudahan tidak ada masalah apa-apa. Ketersediaan pangan cukup sampai hari ini, harga masih terkendali,” ucap Mendag.

Lebih lanjut, Mendag mengatakan bahwa Presiden Jokowi telah menginstruksikan Bulog untuk dapat menyerap beras hasil panen secara maksimal.

“Tadi arahan Presiden agar Bulog menyerap gabah atau beras hasil panen dari petani semaksimal mungkin, sebanyak-banyaknya,” tutur Mendag.[MT]

JAKARTA, MoneyTalk – Pemerintah menetapkan harga pembelian pemerintah (HPP) serta harga eceran tertinggi (HET) untuk komoditas beras.

Kepala Badan Pangan Nasional, Arief Prasetyo Adi, menyampaikan hal tersebut usai mengikuti rapat yang dipimpin oleh Presiden Joko Widodo di Istana Merdeka, Jakarta, Rabu, 15 Maret 2023.

“Salah satu yang diminta oleh Pak Presiden untuk diselesaikan segera dan sudah selesai adalah mengenai HPP, harga pembelian pemerintah, kemudian yang satu lagi harga eceran tertinggi,” ujar Arief dalam keterangannya kepada awak media di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta.

Untuk harga gabah kering panen (GKP) di tingkat petani ditetapkan sebesar Rp5.000 dan GKP di tingkat penggilingan Rp5.100. Sementara itu, untuk gabah kering giling (GKG) di penggilingan ditetapkan di harga Rp6.200 dan GKG di gudang Perum Bulog Rp6.300.

“Kemudian beras di gudang Perum Bulog dengan derajat sosoh 95 persen, kadar air 14 persen, butir patah maksimum 20 persen, butir menir maksimum 2 persen, harganya Rp9.950,” imbuh Arief.

Adapun untuk perhitungan harga eceran tertinggi (HET), pemerintah menetapkannya berdasarkan sistem zonasi. Zona 1 meliputi Jawa, Lampung, Sumatra Selatan, Bali, NTB, dan Sulawesi. Zona 2 untuk Sumatra selain Lampung dan Sumatra Selatan, NTT, Kalimantan. Zona 3 untuk Maluku dan Papua.

“Untuk HET beras medium, zona 1 Rp10.900, untuk zona 2 Rp11.500, untuk zona 3 Rp11.800. Kemudian untuk beras premium, zona 1 Rp12.900, zona 2 Rp14.400, dan zona 3 Rp14.800. Ini Pak Presiden meminta untuk segera diumumkan sedangkan perundangannya dalam proses sehingga ini dapat diberlakukan segera,” tandasnya.

Sebelumnya, saat meninjau panen raya padi di Desa Lajer, Kecamatan Ambal, Kabupaten Kebumen, Provinsi Jawa Tengah, Kamis (9/3/2023), Presiden Jokowi meminta Badan Pangan Nasional menghitung harga GKP yang ideal bagi para petani yang saat ini dikeluhkan terlalu rendah.

“Pemerintah ini sedang menghitung dan nanti segera diumumkan oleh Badan Pangan harga GKP-nya harusnya berapa karena kita punya hitung-hitungan cost dalam setiap komponen per produksi beras. Ini sudah kelihatan semuanya, baik mengenai sewa lahan, pupuk, bibitnya, lain-lainnya, sudah ketemu,” jelasnya.

Dengan perhitungan tersebut, Presiden Jokowi berharap harga gabah dari petani akan wajar yang nantinya akan berimbas juga pada harga beras di pedagang hingga pembeli. Dengan demikian, semua pihak bisa merasakan manfaat dari perhitungan yang dibuat pemerintah.

“Kita harapkan harga gabah di petani itu wajar, harga beras di pedagang wajar, harga pembelian beras oleh masyarakat juga pada posisi yang wajar. Semuanya mendapatkan manfaat dan keuntungan dari perhitungan ini,” ungkapnya.[MT]