31 Oktober 2026

Seno Aji

Jakarta – Pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Timur, Isran Noor dan Hadi Mulyadi, memaparkan pemahaman strategis mereka terkait ketahanan pangan dalam debat ketiga Pilkada Kaltim yang berlangsung di Jakarta pada Jumat (22/11/2024).

Dalam sesi tersebut, keduanya memberikan penjelasan komprehensif mengenai konsep ketahanan pangan dan perbedaannya dengan kedaulatan pangan.

Pada kesempatan tersebut, Isran Noor menekankan bahwa ketahanan pangan tidak selalu berfokus pada produksi lokal, tetapi lebih kepada pengelolaan yang memastikan ketersediaan bahan pangan bagi masyarakat.

“Terkait dengan persoalan mengenai ketahanan pangan beda dengan kedaulatan pangan. Beda,” ujar Isran Noor di hadapan lawannya, Rudy Mas’ud-Seno Aji.

“Kalau ketahanan pangan yang dimaksud adalah bagaimana manajemen pangan, tidak mesti harus diproduksi lokal. Tidak. Yang penting bahan pangan tersedia, terjangkau oleh masyarakat. Mau dari mana itu merupakan manajemen yang dibuat oleh pemerintah dan mengendalikan harga untuk tidak terjadi inflasi,” paparnya.

Isran juga menambahkan bahwa selama lima tahun terakhir, inflasi di Kalimantan Timur berhasil dikendalikan dengan baik, bahkan mendapatkan penghargaan dari pemerintah pusat atas pencapaian tersebut.

Melengkapi penjelasan Isran Noor, Hadi Mulyadi menguraikan tiga komponen utama dari ketahanan pangan: ketersediaan pangan, keterjangkauan pangan, dan keamanan pangan. Ia memberikan contoh global untuk memperjelas konsep ini.

“Jadi kita tidak harus berpikir harus menyediakan padi di lokal. Singapura misalkan, dia tidak punya sawah tapi dia bisa membeli, itulah yang disebut ketahanan pangan,” jelas Hadi.

Ia lalu mengungkapkan strategi Kalimantan Timur dalam menjamin ketahanan pangan, yakni melalui kerja sama lintas daerah.

“Makanya, kita bekerja sama dengan Sulawesi Selatan, Sulawesi Barat, Jawa Timur. Sehingga padi dari Sulawesi Selatan kita beli, bagian dari ketahanan pangan berdasarkan ketahanan pangan menurut UNESCO,” tambah Hadi.

Penjelasan Isran-Hadi ini mencerminkan pengalaman mereka dalam menjaga stabilitas pangan di Kalimantan Timur selama periode kepemimpinan sebelumnya. Dengan pendekatan manajemen yang terukur dan kolaborasi strategis antarwilayah, mereka berhasil memastikan kebutuhan pangan masyarakat terpenuhi tanpa harus bergantung sepenuhnya pada produksi lokal.

Komitmen Isran-Hadi dalam memahami dan mengimplementasikan konsep ketahanan pangan menunjukkan kesiapan mereka untuk melanjutkan pembangunan Kalimantan Timur dengan pendekatan yang berbasis data dan praktik global.

Samarinda – Kampanye pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Kalimantan Timur, Rudy Mas’ud dan Seno Aji, yang dilaksanakan pada Minggu (27/10) di halaman Pendopo Kelurahan Rawa Makmur, Kecamatan Palaran, Samarinda, menarik perhatian publik.

Kampanye tersebut diramaikan oleh kegiatan jalan sehat dan zumba, yang dihadiri oleh ribuan warga Kalimantan Timur. Namun, dugaan kehadiran Plt Wali Kota Samarinda, Dr. H. Rusmadi Wongso, dalam acara ini mengundang kontroversi terkait netralitas pejabat.

Kehadiran Rusmadi Wongso dalam kegiatan tersebut dipertanyakan setelah beredar foto dan pemberitaan yang menampilkan Rusmadi Wongso pada kampanye Rudy-Seno beredar di kalangan masyarakat.

Terlebih, selain karena diduga hadir dalam kegiatan politik, Rusmadi Wongso juga memperlihatkan isyarat dukungan kepada pasangan Rudy-Seno melalui gestur jari yang dianggap sebagai dukungan politis.

Bukan hanya itu, Rusmadi Wongso pun bahkan mempromosikan program salah satu kandidat yang merupakan hal terlarang bagi seorang pejabat.

Tentu saja kehadirannya memicu kritik dari berbagai pihak, termasuk Ketua Padepokan Hukum Indonesia (PHI), Musyanto, yang menyayangkan keterlibatan seorang pejabat dalam kegiatan politik praktis, terutama bila terbukti menunjukkan keberpihakan pada salah satu calon.

Menurut Musyanto, pejabat negara dan ASN wajib menjaga netralitas dalam setiap tahapan pemilu, seperti yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.

Pasal 282 dalam UU tersebut mengatur bahwa pejabat negara, pejabat struktural, dan pejabat fungsional dilarang membuat keputusan atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu peserta pemilu selama masa kampanye.

Selain itu, Pasal 283 Ayat (1) juga melarang pejabat/ASN terlibat dalam kegiatan yang mengarah pada keberpihakan kepada peserta pemilu sebelum, selama, dan sesudah kampanye.

“Jika terbukti, dugaan kehadiran Rusmadi dalam kampanye ini bisa mengindikasikan keberpihakan dan itu melanggar ketentuan netralitas pejabat negara. Saya berharap Bawaslu menyelidiki hal ini dengan serius,” ujar Musyanto.

Musyanto juga menyoroti potensi dampak jangka panjang yang ditimbulkan oleh keberpihakan pejabat publik, yang mana melanggar Pasal 547 UU Pemilu Tahun 2017 tentang larangan penyalahgunaan kekuasaan bagi pejabat negara.

Pasal ini mengatur sanksi bagi pejabat yang melakukan tindakan menguntungkan atau merugikan salah satu peserta pemilu selama kampanye, berupa pidana penjara hingga 3 tahun dan denda maksimal Rp36 juta.

“Jika Rusmadi Wongso benar-benar hadir sebagai bagian dari kampanye, maka beliau harus dapat membuktikan bahwa ia telah mengajukan cuti kepada gubernur dengan tembusan kepada Menteri Dalam Negeri,” tambah Musyanto.

Hal ini, tegasnya, diperlukan untuk memastikan tindakan pejabat tersebut sesuai aturan yang berlaku.

Terlebih, kegiatan kampanye akbar yang dihadiri oleh lebih dari 2.000 orang ini dianggap sebagai salah satu kegiatan besar dalam tahapan kampanye terbuka.

Karena itu, Musyanto berharap bahwa ke depan, para pejabat tetap konsisten menjaga netralitas, sehingga proses pemilu dapat berjalan dengan adil dan sesuai prinsip demokrasi yang dijunjung tinggi.

Bawaslu pun diimbau segera memulai penyelidikan untuk memastikan netralitas pejabat atau ASN tetap terjaga dalam proses pemilu di Kalimantan Timur.

Sebelumnya, ada pula laporan yang ditujukan kepada seorang ASN yang juga merupakan dosen Fakultas Ekonomi Universitas Mulawarman (Unmul), berinisial J.

ASN tersebut diduga terlibat dalam kegiatan politik yang diselenggarakan oleh tim calon gubernur Rudy Mas’ud di Desa Budaya Pampang, Kecamatan Samarinda Utara, pada 18 Oktober 2024.

Samarinda – Kandidat petahana Gubernur Kalimantan Timur, Isran Noor, menegaskan bahwa selama kepemimpinannya, pencapaian Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur telah melampaui target yang ditetapkan.

Pernyataan ini disampaikan dalam debat Pemilihan Gubernur (Pilgub) Kalimantan Timur 2024 yang berlangsung di Plenary Hall, GOR Kadrie Oening Sempaja, Samarinda, Rabu (23/10/2024), sebagai tanggapan atas kritik calon gubernur Rudy Mas’ud terkait pengelolaan anggaran.

Rudy Mas’ud sebelumnya mengungkapkan bahwa APBD Kalimantan Timur yang mencapai puluhan miliar rupiah tidak dikelola dengan maksimal karena adanya Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) sebesar Rp2 triliun.

Namun, Isran Noor dengan tegas menyampaikan bahwa SiLPA tersebut tidak menunjukkan ketidakmampuan, melainkan merupakan hasil dari pengelolaan yang hati-hati dan transparan.

“Mending SiLPA daripada dikorupsi,” ujar Isran Noor. Menurutnya, dalam pengelolaan anggaran publik, transparansi dan akuntabilitas adalah hal utama yang harus dijunjung tinggi.

Isran menjelaskan bahwa dana publik harus digunakan secara efektif dan efisien untuk kepentingan masyarakat, dan sisa anggaran lebih baik daripada terjadi penyimpangan atau korupsi.

Isran juga menekankan bahwa tingginya angka pengangguran di Kalimantan Timur, yang disebut-sebut dalam kritik Rudy, perlu dipahami dalam konteks migrasi besar-besaran yang terjadi sejak pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) dimulai.

“Sejak pembangunan IKN, migrasi besar-besaran terjadi. Sebenarnya, hal itu yang mengakibatkan angka pengangguran di Kaltim tinggi, karena banyak yang datang ke sini mencari kerja,” jelasnya.

Meski ada tantangan dari arus pendatang baru, Isran Noor tetap yakin bahwa pencapaian selama lima tahun kepemimpinannya menunjukkan keberhasilan.

Ia menegaskan bahwa program-program pembangunan yang dijalankan di Kalimantan Timur telah memberikan dampak positif bagi masyarakat, termasuk dalam hal penciptaan lapangan kerja dan peningkatan infrastruktur.

Klaim keberhasilan ini semakin menguatkan posisi Isran Noor dalam Pilgub Kaltim 2024, dengan membawa visi keberlanjutan dan pembangunan yang tetap mengedepankan transparansi, efisiensi, dan akuntabilitas anggaran.

Samarinda, Kalimantan Timur – Dinamika politik jelang Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Kalimantan Timur 2024 semakin memanas dengan hasil survei terbaru yang dirilis oleh lembaga riset Global Insight Analytics (GIA). Berdasarkan survei tersebut, pasangan petahana Isran Noor dan Hadi Mulyadi unggul jauh atas pesaing mereka, Rudy Mas’ud dan Seno Aji.

Survei yang dilakukan pada 1-7 Oktober 2024 ini menunjukkan bahwa Isran-Hadi memperoleh dukungan sebesar 65,1%, sementara pasangan Rudy-Seno hanya meraih 26,8%.

Sementara itu, 10,1% responden masih belum menentukan pilihan. Survei ini melibatkan 800 responden dari 10 kabupaten/kota di Kalimantan Timur, dengan margin of error sebesar ±3,5% pada tingkat kepercayaan 95%.

Menurut Budi Santoso, Direktur Global Insight Analytics, keunggulan besar yang diraih Isran Noor dan Hadi Mulyadi tidak terlepas dari rekam jejak yang kuat serta kepuasan publik terhadap kinerja mereka selama menjabat.

“Isran-Hadi dikenal sebagai pemimpin yang berhasil dalam pembangunan infrastruktur, peningkatan ekonomi, dan yang terpenting, bersih dari kasus korupsi. Hal-hal inilah yang menjadi faktor penentu tingginya elektabilitas mereka,” ungkap Budi.

Ia juga menambahkan bahwa komunikasi politik yang efektif dengan masyarakat turut menjadi kunci keberhasilan mereka dalam meraih dukungan luas di berbagai kalangan.

“Masyarakat merasa puas dengan program-program pembangunan yang telah mereka jalankan, seperti pembangunan jalan provinsi, beasiswa pendidikan, dan upaya peningkatan kesejahteraan sosial,” tambahnya.

Survei ini menggunakan metode multistage random sampling, di mana 800 responden yang dipilih secara acak mewakili populasi pemilih di Kalimantan Timur yang sudah berumur 17 tahun ke atas atau telah menikah.

Data yang dikumpulkan dari seluruh wilayah provinsi ini diolah secara proporsional untuk memastikan hasil survei yang akurat.

Melihat hasil survei ini, pasangan Isran-Hadi semakin diunggulkan menjelang hari pencoblosan Pilkada 2024. Namun, dengan sisa waktu yang masih cukup panjang, persaingan politik di Kalimantan Timur dipastikan akan semakin menarik untuk diikuti. Masyarakat kini menunggu bagaimana kedua kubu akan bergerak untuk mempertahankan dan meningkatkan dukungan di hari-hari krusial menjelang pemilihan.

MoneyTalk, Jakarta – Pilgub Jakarta, lumayan seru. Meski tidak seseru ketika ada Anies Baswedan menjadi salah satu kontestannya. No Anies, No Party.

Saat ini, Ibu Kota Negara sudah pindah ke Kaltim. Jokowi, presiden ke-7 yang sebentar lagi akan lengser ingin memastikan IKN eksis. Apakah Prabowo, presiden ke-8 akan berkantor di IKN yang baru?

Yang pasti, IKN butuh dukungan Gubernur Kaltim. Agar ada sinergi antara pemerintah daerah dengan pusat. Bisa dibayangkan jika Prabowo pasca dilantik menjadi presiden berbeda politiknya dengan Gubernur Kaltim. Ini akan jadi kendala dan persoalan tersendiri.

Faktor ini yang membuat Prabowo buru-buru membuat pernyataan dukungan kepada salah satu paslon di Kaltim, yaitu Rudy Mas’ud – Seno Aji. Video dukungannya viral. Secara verbal pesan Prabowo tegas dan jelas: meminta warga Kaltim memilih Rudy-Seno.

Di pilpres Februari kemarin, Prabowo-Gibran dapat sekitar 70 persen suara di Kaltim. Maka, dukungan Prabowo kepada Rudy-Seno diprediksi sangat besar pengaruhnya.

Tidak hanya Prabowo, Jokowi juga mendukung Rudy-Seno. Foto dan video Rudy Mas’ud dan Jokowi viral. Kata Jokowi kepada Rudy Mas’ud: Harus Menang.

Rudy Mas’ud adalah Ketua DPD Golkar Kaltim. Sedangkan Seno Aji adalah Sekretaris DPD Gerindra Kaltim. Rudy-Seno didukung oleh KIM, minus Demokrat.

Sementara lawan Rudy-Seno adalah Isran Noor – Hadi Mulyadi, eks gubernur dan wagub Kaltim ini diusung oleh PDIP dan Demokrat, plus partai-partai gurem.

Bagaimana persaingan kedua paslon ini? Seru! Tidak kalah seru dengan Jakarta. Kaltim, selain sebagai Ibu Kota, di provinsi yang luasnya sekitar 127.000 ha2 ini kekayaan alam berlimpah. 60 persen tambang batubara nasional ada di Kaltim. Belum lagi pasir silika, tambang emas, kelapa sawit, dll. Apa artinya? Di Kaltim ini ada sumber uang yang luar biasa besar. Otomotis naga sembilan bergentayangan di provinsi ini.

Kontestasi pilgub Kaltim “mau tidak mau” akan menyeret dan melibatkan para saudagar-saudagar tambang yang kaya raya. Selain tentu saja keterlibatan presiden ke-7 dan ke-8.

Sebagai eks gubernur dan wakil gubernur, Isran-Hadi pada awalnya punya elektabilitas tinggi. Setelah muncul nama Rudy-Seno sebagai penantangnya, berangsur elektabilitas Isran-Hadi turun, bahkan dibawah 50 persen.

Rudy-Seno yang diusung oleh KIM dan didukung oleh dua presiden adalah seorang pengusaha kapal yang memiliki logistik cukup kuat.

Mendapat penantang yang cukup kuat dengan dukungan dua presiden nampaknya membuat Isran Noor mulai kehilangan kepercayaan diri. Dalam sejumlah narasinya, Isran Noor banyak menyerang Rudy Mas’ud secara personal. Ini blunder dan justru semakin down-grade suara Isran Noor sendiri.

Waktu pemilihan tanggal 27 Nopember 2024. Sisa 47 hari lagi. Siapa yang akan memenangkan pilgub di provinsi IKN ini? Paslon yang didukung Jokowi-Prabowo, atau eks gub-wagub?

Penulis: Tony Rosyid, Pengamat Politik dan Pemerhati Bangsa, Jakarta, 10 Oktober 2024

Berau – Dunia politik Kalimantan Timur kembali ramai setelah beredarnya foto pertemuan antara Calon Gubernur Kalimantan Timur Isran Noor dengan Makmur HAPK, seorang politisi senior Partai Gerindra, di kediaman Makmur di Berau.

Sebab foto tersebut menimbulkan berbagai spekulasi, terutama di kalangan internal Partai Gerindra, yang saat ini tengah mendukung pasangan calon gubernur Rudy Mas’ud dan Seno Aji dalam Pilkada Kaltim 2024.

Menanggapi pertemuan tersebut, Sekretaris DPD Partai Gerindra Kalimantan Timur, Seno Aji, yang juga calon Wakil Gubernur Kaltim, bahkan mengancam bahwa Partai Gerindra akan memberikan sanksi tegas kepada setiap kader yang mendukung pasangan calon gubernur di luar garis resmi partai. Ini adalah peringatan keras yang ditujukan kepada Makmur HAPK, mengingat posisinya yang saat ini masih aktif sebagai anggota Partai Gerindra.

Makmur HAPK, yang juga merupakan mantan Ketua DPRD Kaltim, akhirnya buka suara mengenai pertemuannya dengan Isran Noor. Makmur menegaskan bahwa kunjungan Isran Noor ke rumahnya hanyalah bentuk silaturahmi biasa dan tidak berkaitan dengan kampanye politik. Saat Isran berkunjung, lanjut Makmur, pada waktu itu dirinya sedang mengadakan acara selamatan untuk cucunya.

“Tidak ada pembicaraan yang gimana-gimana, cuma makan lalu pulang,” ungkapnya dengan santai.

Makmur menjelaskan bahwa kunjungan seperti itu sudah sering terjadi sejak lama, dan dirinya kerap menerima tamu dari kalangan politik yang berkunjung ke Berau, terutama para tokoh yang tengah berkontestasi dalam Pilkada.

“Sejak zaman Pak Achmad Amins, Pak Awang Faroek, sampai Pak Isran, mereka sering datang, mungkin karena menghormati saya saja, bukan karena saya tokoh,” tambahnya.

Dia melanjutkan, saat Isran Noor berkunjung, pada waktu itu dirinya sedang mengadakan acara selamatan untuk cucunya. “Saya dengan pak Isran sudah bersahabat sejak lama,” katanya.

Menariknya, Makmur HAPK menurut media lokal Selasar, mengungkapkan bahwa hingga saat ini, calon gubernur Rudy Mas’ud belum pernah berkunjung ke kediamannya, meskipun Rudy sudah beberapa kali datang ke Berau.

“Terus terang saja, beberapa kali dia (Rudy) ke Berau tetapi tidak pernah ketemu,” ungkapnya.

Namun, Makmur menyayangkan bahwa foto pertemuannya dengan Isran Noor dijadikan bahan spekulasi oleh beberapa pihak. Ia menegaskan bahwa dirinya memahami batasan antara silaturahmi dan kampanye, dan tidak ada maksud untuk melanggar aturan partai.

“Saya ini orang tua, puluhan tahun berpolitik, bukan bodok-bodok juga. Saya tahu mana yang termasuk kampanye dan bukan,” tegasnya.

Menanggapi ancaman sanksi yang dilontarkan oleh Seno Aji, Makmur tidak gentar. “Silakan saja, saya tidak takut. Yang jelas saya tidak melakukan kesalahan,” ucapnya. Pernyataan ini menunjukkan bahwa Makmur merasa yakin dengan posisinya dan tidak merasa bersalah atas pertemuannya dengan Isran Noor.

Lebih lanjut, Makmur bercerita tentang kedekatannya dengan Ketua Umum Partai Gerindra, Prabowo Subianto. Menurutnya, ia bergabung dengan Partai Gerindra karena langsung diajak oleh Prabowo.

“Saya itu beberapa kali diundang bertemu Pak Prabowo. Bahkan beliau pernah memberi saya oleh-oleh. Saya masuk Gerindra karena Pak Prabowo,” ungkapnya, menekankan hubungan personalnya dengan pemimpin partai tersebut.

Terkait foto dirinya dengan Isran yang menimbulkan spekulasi, Makmur memberikan pesan tegas kepada para politisi agar lebih dewasa dalam berpolitik.

“Berpolitik itu jangan cengeng, jangan menyalahkan orang lain jika tidak berhasil. Menjadi calon pemimpin harus percaya pada diri sendiri,” pesannya.

Makmur HAPK adalah sosok yang memiliki pengaruh besar di Berau. Ia pernah memimpin kabupaten tersebut selama dua periode, dan kini terpilih sebagai anggota DPRD Kaltim pada Pemilu Legislatif 2024.

Namun, hubungan Makmur dengan keluarga Mas’ud, yang saat ini mendominasi politik Kaltim, memiliki sejarah tersendiri. Saat dirinya masih menjadi kader Partai Golkar dan menjabat sebagai Ketua DPRD Kaltim, posisinya tiba-tiba digantikan oleh Hasanudin Mas’ud, kakak Rudy Mas’ud, yang kini menjadi Ketua DPD Golkar Kaltim.

Hubungan politik yang kompleks antara Makmur HAPK dan keluarga Mas’ud mencerminkan dinamika kekuasaan yang tidak hanya terjadi di tingkat partai, tetapi juga di pemerintahan daerah. Dengan situasi politik yang memanas jelang Pilkada Kaltim 2024, pertemuan-pertemuan seperti ini terus menjadi sorotan publik dan menambah intensitas persaingan di antara para calon pemimpin.

Berau – Dukungan terhadap pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Kalimantan Timur, Rudy Mas’ud dan Seno Aji, dikabarkan mulai mengalami penurunan. Spekulasi ini semakin mencuat setelah beredar informasi mengenai pertemuan antara politisi senior Kalimantan Timur, Makmur HAPK, dengan calon gubernur Isran Noor, yang merupakan pesaing utama Rudy-Seno dalam Pilkada Kaltim 2024.

Makmur HAPK, yang dikenal sebagai mantan Bupati Berau dan mantan Ketua DPRD Kalimantan Timur, memiliki pengaruh besar di dunia politik Kaltim. Dia dianggap sebagai salah satu tokoh kunci dalam perpolitikan Kalimantan Timur, dan keterlibatannya dalam pertemuan tersebut memicu spekulasi bahwa dukungan untuk pasangan Rudy-Seno semakin tergerus, terutama di kalangan politisi senior dan elit lokal.

Situasi ini mencerminkan dinamika politik yang semakin kompleks menjelang Pilkada Kaltim 2024, di mana pergeseran dukungan dari tokoh-tokoh berpengaruh dapat membawa dampak signifikan terhadap jalannya kontestasi.

Saat ini secara resmi Rudy Mas’ud dan Seno Aji didukung oleh koalisi besar yang terdiri dari 12 partai politik, baik dari parlemen maupun non-parlemen. Di antara partai-partai besar yang mendukung mereka adalah Golkar, Gerindra, PAN, PKS, PKB, NasDem, dan PPP, yang memiliki kursi di DPRD Kalimantan Timur. Selain itu, mereka juga mendapatkan dukungan dari partai non-parlemen seperti PSI, PBB, Partai Buruh, PKN, dan Partai Prima.

Dan yang menarik, Makmur HAPK sebelumnya adalah kader senior Partai Golkar sebelum memutuskan untuk bergabung dengan Partai Gerindra, dua partai yang secara resmi mengusung Rudy Mas’ud dan Seno Aji dalam Pilkada Kaltim.

Namun, meskipun dukungan politik di atas kertas terlihat kuat, dinamika internal dan potensi perpecahan di kalangan elit politik bisa menjadi ancaman nyata bagi pasangan Rudy-Seno. Makmur HAPK, sebagai sosok senior yang memiliki pengaruh di kalangan partai-partai tersebut, dapat memicu pergeseran dukungan, terutama di kalangan politisi yang sebelumnya loyal kepada Golkar dan Gerindra.

“Soliditas koalisi yang mendukung Rudy-Seno kini berada di bawah sorotan. Apakah mereka akan mampu menjaga persatuan di tengah-tengah perpecahan politik yang mulai tampak, atau justru terancam oleh arus peralihan dukungan ke pihak lawan?,” kata Pengamat kebijakan publik, Iradat Ismail.

Sebab, lanjut Iradat, dukungan dari tokoh-tokoh senior seperti Makmur HAPK memiliki dampak signifikan dalam menentukan arah suara di Pilkada. Di Kalimantan Timur, pengaruh tokoh politik senior yang memiliki basis massa loyal bisa memengaruhi hasil akhir pemilihan.

Pertemuan Makmur dengan Isran Noor tentu saja mengundang spekulasi lebih lanjut mengenai ke arah mana dukungan politik senior ini akan mengalir, dan bagaimana hal itu akan memengaruhi hasil Pilkada.

Peran para politisi senior seperti Makmur HAPK bisa menjadi penentu kemenangan bagi calon yang mampu menarik dukungan mereka, baik melalui pendekatan politik yang bijak maupun melalui kerja nyata yang membuktikan komitmen mereka pada pembangunan Kalimantan Timur.

“Mungkin Makmur HAPK merasa hasil kerja Isran Noor saat menjabat sebagai Gubernur Kalimantan Timur periode 2018-2023 telah menghasilkan banyak perkembangan positif di Kaltim sehingga pertumbuhan tersebut perlu dijaga,” pungkasnya.