9 November 2026

Sentil Prabowo

MoneyTalk.id,Jakarta – Aktivis media sosial Ferry Koto melontarkan kritik tajam terhadap Presiden Prabowo Subianto menyusul polemik pernyataannya yang menyebut sejumlah pakar terlalu pintar hingga menjadi “goblok”.

Ferry menyayangkan sikap pihak-pihak yang justru menuding orang lain memelintir pernyataan tersebut. Menurutnya, rekaman video yang beredar di media sosial memperlihatkan secara jelas ucapan Prabowo dan tidak mengalami penyuntingan sebagaimana yang dituduhkan.

Melalui akun media sosialnya, Ferry menyindir pihak yang merasa paling memahami persoalan, tetapi enggan mengakui perkataan yang telah disampaikan.

“Wedan.. Orang lain pula yg dituduh memplintir. Padahal videonya tersebar, tak diedit, ‘Terserah pakar-pakar yang menganggap dirinya pakar. Saking pintarnya jadi goblok’,” tulis Ferry, Selasa (29/9/2026).

Ia juga menyarankan agar persoalan tersebut diselesaikan dengan cara sederhana, yakni mengakui kekeliruan dan menyampaikan permintaan maaf kepada publik, bukan justru menyalahkan orang lain.

“Wong tinggal minta maaf, ndak usah nuduh kuping orang jika lidah sendiri tak bisa kontrol pakkk. Malu saya,” lanjutnya.

Pernyataan Ferry tersebut menambah panjang respons publik terhadap ucapan Prabowo yang menjadi perbincangan setelah disampaikan dalam peringatan HUT ke-28 Partai Amanat Nasional (PAN) di Jakarta International Convention Center (JICC), Jumat (18/9/2026).

Dalam pidatonya, Prabowo menyampaikan sindiran kepada sejumlah pakar yang menurutnya melontarkan tuduhan atau fitnah terhadap dirinya.

“Terserah pakar-pakar yang menganggap dirinya pakar. Saking pintarnya, saking pintarnya jadi goblok,” ujar Prabowo sebagaimana dikutip sejumlah media nasional.

Presiden kemudian menekankan pentingnya kejujuran intelektual atau intellectual honesty bagi kalangan cendekiawan. Menurutnya, kepakaran harus disertai tanggung jawab moral dan tidak digunakan untuk menyampaikan tuduhan yang tidak berdasar.

Namun, pernyataan tersebut menuai beragam tanggapan. Sejumlah pihak menyoroti pilihan kata Presiden, sementara pihak lain menempatkannya sebagai kritik terhadap pakar yang dinilai tidak menyampaikan analisis secara jujur.

Ekonom Center of Economic and Law Studies (Celios), Nailul Huda, misalnya, menyoroti pernyataan tersebut dari sisi hubungan pemerintah dengan kalangan akademisi dan pakar. Ia menilai kajian ilmiah dan masukan para ahli tetap diperlukan dalam proses perumusan kebijakan publik.

Di tengah perdebatan itu, kritik Ferry Koto menyoroti persoalan lain, yakni tanggung jawab seorang pejabat publik dalam menyampaikan pernyataan serta merespons reaksi masyarakat.

Bagi Ferry, ketika sebuah pernyataan telah terekam dan tersebar luas, polemik semestinya tidak dialihkan menjadi tuduhan bahwa orang lain salah mendengar atau memelintir ucapan.

Persoalan tersebut pada akhirnya menjadi perdebatan terbuka mengenai etika komunikasi publik, tanggung jawab atas perkataan, serta bagaimana seorang pemimpin merespons kritik dan reaksi masyarakat.

Polemik ini sekaligus memperlihatkan besarnya perhatian publik terhadap setiap pernyataan Presiden, terutama ketika disampaikan dalam forum resmi dan kemudian menyebar luas melalui media sosial.

MoneyTalk, Jakarta – Kritik Pedas Menggelegar! Aktivis dan pengamat politik Ray Rangkuti kembali menyalakan alarm bahaya bagi pemerintahan Prabowo-Gibran. Dalam tayangan YouTube Satu Visi Utama pada Senin (20/10), Ray menuding pemerintahan saat ini justru makin semrawut, tak punya arah, dan dikuasai gaya kepemimpinan yang membingungkan antara komando dan kebijakan.

“Kalau dulu kita menyebut pemerintahan autopilot  sekarang sudah ada pilotnya, tapi lajunya tetap semerawut!” tegas Ray dalam perbincangan panas tersebut.

Menurut Ray, publik kini menyaksikan kekacauan dalam pengambilan keputusan: menteri bicara A, Presiden membantah B, dan semua kembali diulang tanpa solusi. “Presidennya sendiri sumber kesemrawutan itu,” ujarnya tajam.

DPR ‘Balik ke Setelan Pabrik’

Ray juga menyorot keras perilaku anggota DPR yang dinilainya kembali ke “setelan pabrik” korup, serakah, dan jauh dari rakyat.

“Baru setahun dilantik, anggota DPR sudah mulai ‘kumat’. Tunjangan naik, gaya hidup elitis, dan rakyat makin jauh,” kata Ray.

Ia menilai peristiwa 27 sampai 30 Agustus di mana DPR dan DPRD digeruduk massa di berbagai daerah jadi bukti nyata gagalnya politik di era Prabowo.

“Hanya dalam setahun, rakyat sudah muak. Gedung DPR dibakar, anggota dewan dikejar ke rumah. Itu tanda bahaya demokrasi kita,” ujarnya.

Dari ‘Dejokowisasi’ ke ‘Militerisasi’

Ray menyebut arah politik nasional kini bergeser dari polisisasi era Jokowi menuju militerisasi ala Prabowo.

“Kalau Jokowi dikelilingi polisi, Prabowo kini dikelilingi tentara,” sindirnya.

Ia menyoroti makin banyaknya perwira TNI aktif dan purnawirawan yang menduduki posisi sipil strategis, mulai dari BUMN hingga kementerian. “Kekuasaan sipil makin mengecil. Ini langkah mundur bagi demokrasi,” tegas Ray.

Oposisi Mati, Politik Jalanan Bangkit

Ray memperingatkan bahwa hilangnya oposisi di parlemen membuat politik jalanan kembali hidup.

“Ketika oposisi di parlemen mati, rakyat turun ke jalan! Dan biayanya mahal kekerasan, pembakaran, penahanan,” katanya.

Menurutnya, hampir seribu aktivis ditahan selama satu bulan terakhir, sementara koruptor tetap aman. “Seribu aktivis ditahan, tapi coba cek, ada enggak seribu koruptor yang ditangkap polisi?” tantangnya.

Ekonomi & Pembangunan: Hanya MBG dan Danantara

Ray menyindir fokus pemerintahan yang terlalu sempit pada proyek MBG (Makan Bergizi Gratis) dan Danantara.

“Ujung-ujungnya semua soal Danantara dan MBG. Kritik sedikit, langsung presiden turun tangan. Tapi kalau soal polisi dan reformasi, diam seribu bahasa,” ucapnya.

Ia menilai dua proyek tersebut dijadikan tameng pencitraan, sementara daerah dibiarkan kelaparan karena transfer keuangan dipotong sepihak oleh pusat.

Reformasi Polisi, Janji atau Omong Kosong?

Ray menantang Prabowo menepati janjinya soal reformasi kepolisian.

“Kalau dalam dua bulan ke depan enggak jalan, ya sudah  omong kosong aja itu!” seru Ray.

Ia juga mendesak agar Kapolri segera dicopot dan diganti sosok baru yang lebih reformis.

Prediksi Kelam: “Indonesia Cemas 2026”

Dalam kesimpulannya, Ray memberi nilai C untuk pemerintahan Prabowo-Gibran.

“Gagal di politik, gagal di ekonomi, gagal di hukum. Tapi ya… masih ada nilai plus di pemberantasan korupsi,” katanya setengah getir.

Namun, Ray memperingatkan tahun-tahun ke depan tak akan mudah, “Kalau arah ini tak dibenahi, kita bukan menuju Indonesia Emas, tapi Indonesia Cemas!”