9 November 2026

Seskab

MoneyTalk.id,Jakarta – Sekretaris Kabinet (Seskab) Teddy Indra Wijaya dikabarkan menjalani pemeriksaan oleh Polisi Militer (POM) TNI. Pemanggilan ini mencuat di tengah penyidikan skandal dugaan penyadapan ilegal terhadap komunikasi Presiden Prabowo Subianto.

Menurut sumber yang dihimpun, Teddy sempat dimintai keterangan oleh penyidik militer sebelum diizinkan kembali bertugas. Kendati demikian, hingga kini rincian mengenai lokasi, waktu pelaksanaan, status hukum, hingga materi pemeriksaan belum dikonfirmasi secara resmi oleh pihak Puspom TNI maupun Seskab.

Belum dipastikan pula apakah pemanggilan terhadap mantan ajudan Prabowo tersebut berhubungan langsung dengan pengusutan perkara intersepsi komunikasi yang menyeret mantan Kapolri sekaligus mantan Kepala Staf Kepresidenan (KSP) Jenderal Listyo Sigit Prabowo.

Isu pemeriksaan ini mencuat setelah intensitas kehadiran Teddy dalam agenda resmi Istana sempat menarik perhatian publik. Setelah sempat tak terlihat pada beberapa acara pasca-pengumuman kasus penyadapan oleh Mabes Polri, Teddy kini kembali aktif mendampingi Presiden Prabowo.

Pada Selasa (27/10/2026), Teddy terlihat mendampingi Presiden menerima Kepala Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) Arif Satria untuk membahas agenda riset strategis nasional. Teranyar, pada Kamis (5/11/2026) siang, Teddy juga tampak di Istana Merdeka saat Presiden memanggil Direktur Utama PT KAI Bobby Rasyidin.

Skandal penyadapan ini menjadi sorotan luas setelah Bareskrim Polri menetapkan sejumlah perwira tinggi sebagai tersangka. Selain dugaan penyadapan terhadap saluran telepon Kepala Negara, penyidikan juga mendalami indikasi intersepsi komunikasi terhadap 6 hingga 7 ketua umum partai politik.

Hingga berita ini diturunkan, pihak POM TNI dan perwakilan Seskab Teddy Indra Wijaya masih dimintai konfirmasi resmi guna mengklarifikasi status pemeriksaan tersebut.

MoneyTalk,Jakarta – Ibarat sebuah Pesawat, Kabinet Merah Putih Mulai mengalami Turbulensi alias goncangan lantaran oleh ulah Anggota Kabinet sendiri.

Goncangan ini, Baru dibikin oleh anggota Kabinet sendiri, bukan oleh oposisi atau krisis keuangan yang sebentar lagi akan menerkam Indonesia.

Sudah tahu, kalau dalam Pesawat yang sedang mengudara itu harus santai, duduk dan diam. Bukan joget joget, baca puisi atau mengeluh karena mikirin anggaran yang minim sekali.

Gaya joget dangdutan dalam pesawat yang dimainkan oleh Menteri Koordinator (Menko) Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra membuat dalam kabin bergetar, dan menahan nafas.

Jogetan Yusril ini menyebutkan bahwa peristiwa berdarah tahun 1998 bukan pelanggaran HAM berat. Dan jogetan atau pernyataan ini sekedar, mungkin untuk mencari muka saja ke Presiden Prabowo.

Kemudian ada juga ulah Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Bahlil Lahadalia yang sadar atau tidak sadar sengaja membaca puisi dalam kabin pesawat membuat para penumpang lain ikut tergoncang, dan sedikit bergoyang goyang kepala.

Puisi yang dibaca Bahlil Lahadalia tentang banyaknya kursi Menteri yang diperoleh Partai Golkar di Kabinet Merah Putih yang merupakan hasil tukar guling dengan posisi Ketua MPR RI.

Dan goncangan dalam kabin pesawat  yang seru dan lucu adalah Menteri belum bekerja tapi sudah mengeluh duluan karena dianggap anggaran kementerian sangat minim alias sedikit.

Menteri tersebut adalah Menteri HAM Natalius Pigai, dan Menteri Transmigrasi Muhammad Iftitah Sulaiman Suryanagara yang dinilai sebagai andalan Menteri Presiden Prabowo.

Menteri HAM Natalius Pigai mengeluh lantaran anggaran kementerian HAM hanya Rp.64 Miliar. Minta sebanyak Rp.20 Triliun untuk membangun Universitas HAM. Wow !

Kemudian Menteri Transmigrasi Muhammad Iftitah Sulaiman Suryanagara lebih mengeluh lagi karena menghayal terlalu dalam. Menganggap tahun 2025 adalah zaman Orde Baru, dimana anggaran untuk transmigrasi sampai Triliun Rupiah. Dan sekarang hanya dikasih anggaran sebesar Rp 92 miliar, bukan Rp.92 Triliun

Tetapi goncangan yang paling dahsyat dalam kabin pesawat adalah ulah Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Mendes PDT) Yandri Susanto yang membuat surat resmi dari kementerian, untuk undang perangkat desa dan untuk acara tasyakuran pribadi.

Dan atas ulah Mendes Yandri Susanto ini langsung mendapat tanggapan dari Sekretaris Kabinet (Seskab) Mayor Teddy Indra Wijaya yang memberi peringatan kepada semua menteri di Kabinet Merah Putih untuk berhati-hati terkait penggunaan kop surat kementerian dan tanda tangan menteri.

Tetapi pada sisi lain, pengangkatan sang Mayor Teddy sebagai Seskab sudah melanggar ketentuan Pasal 47 ayat (1) UU No. 34 Tahun 2004 tentang TNI. Dimana Prajurit hanya dapat menduduki jabatan sipil setelah mengundurkan diri atau pensiun dari dinas aktif keprajuritan.