16 November 2026

Sisprian Subiaksono

MoneyTalk.id,Jakarta – Jaksa Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) membongkar transkrip percakapan WhatsApp yang memuat sinyal kepanikan para terdakwa kasus suap dan gratifikasi di lingkungan Direktorat Jenderal Bea Cukai Kementerian Keuangan (Kemenkeu). Fakta ini terungkap dalam persidangan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta, Jumat (18/9/2026), saat Sisprian Subiaksono bersaksi untuk atasannya, Rizal.

Dalam sidang beragendakan pemeriksaan saksi mahkota tersebut, jaksa menyoroti pesan Sisprian kepada Rizal pada 2 Februari 2026 yang berbunyi, “Sembunyi dulu ditarget 3 huruf kita”, dan dibalas oleh Rizal dengan kalimat, “Komandan juga ditarget.” Sehari berikutnya, Sisprian juga mengirim pesan kepada Orlando Hamonangan (Ocoy) berbunyi, “Hati-hati Coy, kita sedang diintip.” Saat dicecar jaksa terkait sumber informasi dugaan operasi tangkap tangan (OTT) itu, Sisprian berdalih pesan tersebut murni didasarkan pada intuisi dan analisis pribadinya berdasarkan pengalaman masa lalu.

Persidangan juga menguliti pengakuan Sisprian terkait aliran dana di luar Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA). Ia mengaku menerima bagian Rp1 miliar setiap bulannya sejak bulan September dari bos Blueray, John Field, sementara Rizal disebut menerima porsi lebih besar. Sisprian juga mengungkap bahwa uang haram tersebut digunakan untuk berbagai keperluan, mulai dari membelikan lima unit iPhone bagi para informan hingga merenovasi ruangan kerja Rizal dengan memasang exhaust fan tanpa sepengetahuan atasannya karena takut dimarahi. Sisprian menegaskan seluruh tindakan penerimaan uang tersebut dilakukan tanpa adanya perintah resmi dari pimpinan.

Kasus korupsi jumbo ini menyeret tiga pejabat teras Direktorat Penindakan dan Penyidikan (P2) Bea Cukai Kemenkeu sebagai terdakwa, yakni Rizal selaku Direktur Penindakan dan Penyidikan, Sisprian Subiaksono selaku Kasubdit Intelijen, serta Orlando Hamonangan selaku Kasi Intelijen Kepabeanan I. Ketiganya didakwa menerima suap dan gratifikasi dengan total nilai fantastis mencapai Rp78,8 miliar dalam bentuk mata uang rupiah maupun asing.

MoneyTalk, Jakarta – Direktur Eksekutif Center for Budget Analysis, Uchok Sky Khadafi, melontarkan kritik keras kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) karena hingga kini belum memeriksa Dirjen Bea Cukai Djaka Budi Utama dalam dugaan kasus suap terkait perusahaan kargo Blueray Cargo.

Menurut Uchok, langkah KPK yang belum menyentuh pemeriksaan terhadap Djaka Budi Utama menimbulkan pertanyaan besar di tengah fakta persidangan yang telah mengungkap adanya pertemuan penting antara pejabat Bea Cukai dan pihak pengusaha.

“KPK jangan terlihat penakut. Kalau memang nama Dirjen Bea Cukai muncul dalam fakta persidangan, ya harus diperiksa untuk membuat terang perkara,” kata Uchok dalam keterangannya, Selasa (12/5/2026).

Uchok menilai publik membutuhkan keseriusan KPK untuk membongkar dugaan praktik suap dan permainan impor yang selama ini dinilai merugikan negara. Ia mengatakan, jangan sampai penegakan hukum hanya berhenti pada level pelaksana sementara pejabat tinggi yang disebut dalam persidangan justru tidak disentuh.

Kasus ini mencuat setelah jaksa KPK dalam persidangan mengungkap adanya pertemuan di Hotel Borobudur, Jakarta, pada Juli 2025. Pertemuan tersebut dihadiri oleh Dirjen Bea Cukai Djaka Budi Utama bersama sejumlah pejabat Bea Cukai, yakni Rizal, Sisprian Subiaksono, dan Orlando Hamonangan Sianipar, dengan pihak pengusaha kargo Blueray Cargo, John Field.

Dalam persidangan disebutkan bahwa pertemuan itu diduga berkaitan dengan upaya memuluskan proses importasi barang milik perusahaan tertentu, termasuk menghindari jalur merah pemeriksaan dan mempercepat pengeluaran barang dari pelabuhan.

Uchok menegaskan, fakta persidangan tersebut seharusnya menjadi pintu masuk bagi KPK untuk melakukan pendalaman lebih lanjut terhadap seluruh pihak yang hadir dalam pertemuan tersebut.

“Kalau memang ada dugaan pertemuan untuk mengatur jalur impor supaya tidak masuk pemeriksaan ketat, ini sangat serius. Potensi kerugian negara besar dan bisa merusak sistem pengawasan kepabeanan,” ujarnya.

Ia juga mengingatkan bahwa Direktorat Jenderal Bea dan Cukai memiliki peran strategis dalam pengawasan arus barang impor dan penerimaan negara. Karena itu, dugaan permainan dalam proses importasi harus diusut tuntas tanpa pandang bulu.

Selain itu, Uchok meminta KPK tidak ragu memanggil pejabat aktif meskipun memiliki jabatan tinggi. Menurutnya, keberanian lembaga antirasuah diuji ketika harus menyentuh elite birokrasi yang memiliki kekuasaan besar.

“Jangan sampai publik melihat ada tebang pilih dalam penanganan kasus korupsi. Semua yang disebut dalam fakta persidangan harus diperiksa,” tegasnya.

Hingga berita ini diturunkan, belum ada keterangan resmi dari pihak KPK maupun Direktorat Jenderal Bea dan Cukai terkait desakan pemeriksaan terhadap Djaka Budi Utama dalam perkara dugaan suap Blueray Cargo tersebut.