16 November 2026

Sugiono

MoneyTalk, Jakarta – Pengamat politik dan hukum Muslim Arbi melontarkan kritik tajam terhadap Kejaksaan Agung (Kejagung) yang dinilai lamban dan selektif dalam menangani kasus dugaan korupsi proyek Base Transceiver Station (BTS) 4G Bakti Kominfo. Ia menyoroti khususnya tidak ditangkapnya politikus Partai Gerindra, Nistra Yohan, yang disebut-sebut menerima aliran dana hingga Rp70 miliar.

“Kenapa sampai sekarang Nistra Yohan belum juga disentuh oleh Kejagung, padahal disebut-sebut dalam pusaran korupsi BTS? Ini memperlihatkan bahwa Kejagung tak berani menyentuh penguasa,” tegas Muslim Arbi dalam pernyataannya kepada media, Kamis (7/8/2025).

Nistra Yohan diketahui merupakan mantan tenaga ahli Sugiono, yang kini menjabat sebagai Sekretaris Jenderal Partai Gerindra sekaligus Menteri Luar Negeri di Kabinet Prabowo-Gibran. Posisi strategis Sugiono di partai dan pemerintahan diduga menjadi tameng politik yang membuat Nistra tak tersentuh oleh proses hukum, meskipun namanya kerap muncul dalam dokumen dan kesaksian yang terkait kasus BTS.

“Banyak pihak sudah menyebut dugaan keterlibatan Nistra. Tapi faktanya dia tidak pernah dipanggil, apalagi ditahan. Ini mengindikasikan adanya kekebalan hukum yang diberikan pada lingkaran kekuasaan,” kata Muslim Arbi.

Ia menambahkan, dalam situasi hukum yang sehat dan adil, tidak boleh ada orang yang kebal dari penyidikan hanya karena kedekatannya dengan elite kekuasaan.

Muslim Arbi menegaskan bahwa publik memiliki ekspektasi tinggi terhadap Kejaksaan Agung untuk menuntaskan kasus BTS yang telah menyeret beberapa tokoh besar, termasuk mantan Menteri Kominfo, Johnny G. Plate. Namun, menurutnya, penegakan hukum tersebut terasa pincang jika tidak menyentuh aktor-aktor yang dekat dengan pusat kekuasaan.

“Jangan hanya menteri dari partai lain yang ditangkap, sementara yang dari partai penguasa dibiarkan. Ini bukan keadilan, tapi alat politik penjinakan,” tegasnya.

Menurut Muslim, Kejagung seharusnya berdiri di atas semua kepentingan politik. “Jika Kejagung tunduk pada kekuasaan, maka penegakan hukum kita benar-benar dalam keadaan darurat,” katanya.

Muslim Arbi juga menuntut agar Kejagung secara terbuka menjelaskan posisi Nistra Yohan dalam konstruksi kasus BTS. “Jika memang tidak bersalah, ungkapkan secara terang, jangan dibiarkan menggantung. Tapi jika ada bukti kuat, harus segera diproses secara hukum. Ini bukan soal politik, ini soal keadilan,” ujarnya.

Ia mengingatkan, kepercayaan publik terhadap Kejagung bisa runtuh jika kasus-kasus besar hanya menyasar lawan politik atau kelompok yang tak memiliki perlindungan kekuasaan.

“Ini persoalan serius. Jangan main-main dengan keadilan. Rakyat melihat dan mencatat. Bila penegakan hukum hanya tajam ke bawah dan tumpul ke atas, maka kita sedang membiarkan negara jatuh ke dalam otoritarianisme hukum,” kata Muslim Arbi.

Kasus BTS menjadi batu ujian besar bagi integritas Kejaksaan Agung di bawah pemerintahan Prabowo-Gibran. Penuntasan kasus ini bukan hanya menyangkut kerugian negara, tetapi juga menjadi indikator apakah hukum benar-benar berlaku sama bagi semua warga negara, tanpa pandang jabatan, koneksi, atau warna partai.

“Rakyat akan terus menagih keadilan, termasuk dalam kasus Nistra Yohan. Bila Kejagung diam, maka dugaan publik akan menjadi keyakinan: hukum tidak berani menyentuh kekuasaan,” pungkas Muslim Arbi.

MoneyTalk, Jakarta – Podcast Bebas Aktif bersama Kenzie Ryvantya mengupas topik menarik mengenai kebijakan politik luar negeri Indonesia di bawah pemerintahan Prabowo Subianto. Pembicaraan ini berkisar pada penunjukan Sugiono, wakil ketua komisi yang memiliki fokus pada pertahanan dan hubungan luar negeri.

Sugiono ditunjuk sebagai Menteri Luar Negeri. Keputusan ini menimbulkan pertanyaan mengenai arah politik luar negeri yang diinginkan Prabowo. Apakah Indonesia akan condong ke arah proteksionisme atau lebih terbuka dengan hubungan diplomatik yang lebih kuat? Apa implikasinya bagi kebijakan luar negeri, khususnya dengan adanya tanda-tanda pendekatan realisme dalam gaya kepemimpinan Prabowo?

Sugiono, Penunjukan, dan Interpretasi Politik Luar Negeri Prabowo

Prabowo memilih Sugiono sebagai Menteri Luar Negeri, menunjukkan keinginan Prabowo untuk intervensi langsung dalam hubungan internasional Indonesia. Prabowo bukan hanya menunjuk orang yang tepat di bidangnya, namun juga mencerminkan sikap tegas dalam politik luar negeri. Kenzie Ryvantya membandingkan pilihan Prabowo dengan gaya pemerintahan negara parlementer, di mana seorang Perdana Menteri sering mengambil peran yang lebih hands-on dalam kebijakan luar negeri. Tindakan ini tampak dari agenda pertama Sugiono, yaitu menghadiri KTT BRICS untuk menjalin hubungan bilateral dengan negara-negara kunci di dunia.

Sikap Proteksionisme di Tengah Diplomasi yang Terbuka

Salah satu topik yang dibahas dalam podcast adalah kontras antara pidato Prabowo yang sering kali menekankan kemandirian nasional dan proteksionisme, namun di sisi lain ia juga terlihat hangat dan ramah dalam interaksi diplomatik. Meskipun dalam retorikanya terdapat semangat nasionalistik, hal ini tidak menghalangi Prabowo untuk menjalin hubungan baik dengan pemimpin dan perwakilan negara lain. Kenzie mencatat bahwa seorang pemimpin bisa saja memiliki pendekatan proteksionistik sembari tetap diplomatis di kancah internasional, seperti yang dilakukan Prabowo dalam pertemuan bilateralnya di KTT BRICS.

Prabowo dan Realisme, Inspirasi dari John J. Mearsheimer

Prabowo dikabarkan terinspirasi oleh pandangan realisme yang disampaikan oleh John J. Mearsheimer, seorang ahli teori hubungan internasional terkemuka. Teori realisme melihat hubungan internasional sebagai persaingan kekuatan besar, terutama antara Amerika Serikat dan Tiongkok. Prabowo dianggap memiliki kecenderungan pada politik kekuatan (power politics) ini, yang bisa membentuk cara Indonesia menghadapi ketegangan global, terutama di kawasan Asia Tenggara. Dalam konteks ini, Kenzie dan rekan diskusinya menyoroti pentingnya kapasitas militer yang kuat serta independensi dari pengaruh negara-negara besar sebagai pilar utama dari kebijakan realisme.

Tantangan dalam Mewujudkan Politik Luar Negeri Realis

Meski terinspirasi oleh realisme, bukan berarti Prabowo akan dengan mudah menerapkan kebijakan-kebijakan tersebut. Beberapa faktor lain akan menjadi tantangan, seperti keterbatasan sumber daya dan tekanan dari sistem internasional. Dalam podcast tersebut, dibahas pula bagaimana kebijakan luar negeri tidak hanya ditentukan oleh keinginan pribadi seorang pemimpin, tetapi juga oleh dinamika global dan kebutuhan ekonomi domestik. Jika Prabowo ingin mengurangi ketergantungan Indonesia pada negara-negara besar, ia harus menemukan cara untuk mendanai kebijakan-kebijakan ini tanpa merusak stabilitas ekonomi Indonesia.

Masa Depan Kebijakan Luar Negeri Indonesia di Bawah Prabowo

Dengan latar belakang militer dan pendekatan yang realistik, Prabowo diperkirakan akan membawa perspektif baru dalam kebijakan luar negeri Indonesia. Berbeda dengan presiden sebelumnya seperti Soekarno yang internasionalis atau Jokowi yang pragmatis. Prabowo terlihat fokus pada pemantapan kekuatan negara melalui penguatan sektor pertahanan dan peningkatan daya tawar di hadapan kekuatan besar. Hal ini mungkin mengindikasikan perubahan signifikan pada arah kebijakan luar negeri Indonesia, terutama dalam perannya di ASEAN dan institusi internasional lainnya.

Podcast Bebas Aktif bersama Kenzie Ryvantya berhasil mengangkat diskusi mendalam tentang arah politik luar negeri Prabowo. Dari penunjukan Sugiono sebagai Menteri Luar Negeri hingga inspirasi Prabowo pada teori realisme, diskusi ini memberikan gambaran yang lebih jelas tentang potensi perubahan pada kebijakan luar negeri Indonesia. Meskipun dihadapkan pada banyak tantangan, kebijakan luar negeri Prabowo yang berfokus pada kekuatan negara ini dapat memberikan warna baru bagi posisi Indonesia di panggung global.(c@kra)