16 November 2026

Sugiono

MoneyTalk.id,Jakarta – Pergantian wakil presiden bukan hanya persoalan mengisi jabatan yang kosong. Keputusan tersebut juga menyangkut keseimbangan kekuasaan, hubungan antarpartai politik, dan masa depan koalisi pemerintahan. Karena itu, langkah Presiden Prabowo Subianto menentukan sosok pengganti Gibran Rakabuming Raka perlu diperhitungkan secara matang.

Salah satu pilihan yang mungkin muncul adalah mengambil kader Partai Gerindra, partai yang dipimpin Prabowo sendiri. Namun, pilihan tersebut mengandung sejumlah konsekuensi politik yang patut dicermati.

Dalam sistem pemerintahan yang dibangun melalui dukungan banyak partai, posisi wakil presiden tidak hanya berfungsi sebagai pendamping presiden. Jabatan tersebut juga memiliki arti strategis dalam menjaga komunikasi politik dan membangun keseimbangan di antara kekuatan yang mendukung pemerintahan.

Saya mencermati, apabila Prabowo mengambil wakil presiden dari Gerindra, keputusan itu berpotensi menimbulkan pertanyaan dari partai-partai pendukung pemerintah yang tidak memperoleh representasi pada posisi strategis tersebut.

Persoalannya bukan semata-mata siapa yang akan menduduki kursi wakil presiden, melainkan bagaimana Prabowo menjaga rasa kebersamaan di antara partai-partai yang selama ini ikut menopang pemerintahannya.

Keinginan Prabowo untuk memperkuat posisi politik Gerindra menjelang Pilpres 2029 tentu dapat dipahami sebagai bagian dari strategi jangka panjang. Sebagai ketua umum sekaligus pendiri Gerindra, Prabowo memiliki kepentingan untuk memastikan partainya tetap menjadi kekuatan utama dalam pemerintahan.

Namun, persoalannya, pemerintahan tidak hanya dibangun oleh satu partai. Ada Golkar, PAN, Demokrat, dan sejumlah kekuatan politik lain yang ikut berada dalam barisan pendukung Prabowo.

Jika posisi wakil presiden juga diberikan kepada kader Gerindra, muncul pertanyaan mengenai ruang politik yang tersisa bagi partai-partai lain. Apalagi, para elite partai tentu memiliki kepentingan untuk menjaga pengaruh dan posisi politik masing-masing.

Partai yang merasa kepentingannya tidak terakomodasi bisa saja mulai menghitung ulang hubungan politiknya dengan Gerindra. Bukan berarti mereka langsung keluar dari pemerintahan, tetapi hubungan koalisi bisa berubah menjadi lebih transaksional.

Dalam politik, dukungan tidak selalu bersifat permanen. Kepentingan politik dapat berubah mengikuti perkembangan situasi dan perhitungan menghadapi pemilu berikutnya.

Ada persoalan lain yang juga perlu diperhitungkan. Jika presiden dan wakil presiden sama-sama berasal dari Gerindra, persepsi mengenai dominasi satu partai dalam pemerintahan bisa semakin menguat.

Kondisi tersebut berpotensi menjadi bahan kritik bagi politisi dari partai lain, terutama mereka yang merasa tidak memiliki kader pada posisi-posisi strategis pemerintahan.

Serangan politik bisa muncul dengan narasi bahwa pemerintahan Prabowo semakin terkonsentrasi pada kepentingan Gerindra. Kritik seperti ini mungkin tidak langsung menggoyahkan pemerintahan, tetapi dapat memengaruhi hubungan antarpartai dalam jangka panjang.

Apalagi, menjelang Pilpres 2029, setiap partai tentu akan mulai mempersiapkan posisi tawar politiknya. Mereka tidak ingin hanya menjadi pendukung pemerintahan tanpa memiliki ruang untuk menentukan arah kebijakan dan masa depan koalisi.

Di sinilah Prabowo perlu membedakan kepentingan memperkuat partai dengan kepentingan menjaga pemerintahan.

Gerindra memang membutuhkan konsolidasi untuk menghadapi kontestasi politik berikutnya. Namun, konsolidasi partai tidak harus selalu dilakukan dengan menempatkan kader sendiri pada setiap posisi strategis.

Menurut saya, salah satu hal yang perlu dipertimbangkan adalah memilih figur dari partai politik yang belum memiliki representasi kuat dalam pemerintahan, dengan tetap memperhatikan konfigurasi koalisi dan ketentuan perundang-undangan.

Wakil presiden dari partai lain berpotensi menjadi jembatan komunikasi antara Prabowo dan kekuatan politik di luar Gerindra. Dengan demikian, posisi wakil presiden dapat memberikan nilai tambah dalam menjaga hubungan antarkekuatan politik.

Tentu saja, asal partai bukan satu-satunya ukuran. Integritas, kapasitas, pengalaman pemerintahan, kemampuan membangun komunikasi, dan komitmen terhadap agenda presiden juga harus menjadi pertimbangan.

Namun, dari sisi politik, memberikan ruang kepada partai lain dapat menjadi pesan bahwa pemerintahan Prabowo tidak dibangun untuk kepentingan satu kelompok saja.

Langkah tersebut juga dapat mengurangi potensi munculnya kecemburuan politik di antara partai pendukung pemerintah.

Perkembangan politik beberapa hari terakhir menunjukkan bahwa kemungkinan kader Gerindra mengisi posisi wakil presiden memang menguat.

Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan pada 15 November 2026 menyampaikan bahwa partai-partai koalisi mendukung figur dari Gerindra. Sejumlah nama kader Gerindra yang mulai diperbincangkan antara lain Sufmi Dasco Ahmad, Sugiono, dan Ahmad Muzani.

Sikap tersebut memperlihatkan adanya dukungan politik dari sejumlah pimpinan partai. Namun, dukungan pada tahap pembicaraan koalisi tetap perlu dilihat sebagai bagian dari dinamika politik yang dapat berkembang.

Prabowo juga harus mempertimbangkan bahwa kepentingan partai-partai pendukung hari ini belum tentu sama dengan kepentingan mereka menjelang Pilpres 2029.

Jika seluruh kekuatan politik merasa memperoleh ruang dan penghargaan yang proporsional, hubungan koalisi memiliki landasan untuk dipertahankan. Sebaliknya, jika ada partai yang merasa terus berada di pinggir kekuasaan, bukan tidak mungkin mereka mulai membangun pilihan politik sendiri.

Dalam politik nasional, perubahan arah dukungan bisa terjadi ketika kepentingan masing-masing partai mulai berhadapan.

Karena itu, mengambil kader Gerindra sebagai wakil presiden tidak cukup hanya dilihat dari keuntungan konsolidasi internal partai. Keputusan tersebut juga harus dihitung berdasarkan dampaknya terhadap hubungan dengan partai-partai lain.

Secara konstitusional, Pasal 8 ayat (2) UUD 1945 memberikan kewenangan kepada presiden untuk mengusulkan dua calon wakil presiden kepada MPR apabila terjadi kekosongan jabatan. MPR kemudian memilih salah satu dari dua calon tersebut.

Artinya, Prabowo memiliki peran penting dalam menentukan arah proses pengisian jabatan tersebut. Akan tetapi, kewenangan konstitusional itu juga membawa tanggung jawab politik untuk mempertimbangkan kepentingan pemerintahan secara luas.

Menurut saya, tantangan Prabowo bukan hanya menemukan sosok yang dipercaya dan sejalan dengan agenda politiknya. Tantangan yang lebih besar adalah menjaga agar partai-partai pendukung tidak merasa kehilangan tempat dalam pemerintahan.

Jangan sampai upaya memperkuat Gerindra justru memunculkan persoalan baru dalam hubungan politik dengan partai-partai koalisi.

Prabowo perlu menghitung bahwa Pilpres 2029 bukan hanya urusan Gerindra. Jika ingin mempertahankan dukungan politik yang luas, komunikasi dan pembagian ruang politik dengan partai lain juga harus menjadi perhatian.

Pada akhirnya, wakil presiden pengganti Gibran bukan hanya soal siapa yang paling dekat dengan Prabowo atau siapa yang paling dipercaya Gerindra.

Pertanyaan yang lebih penting adalah apakah pilihan tersebut mampu menjaga keseimbangan kekuasaan, memperkuat pemerintahan, dan mempertahankan hubungan politik dengan seluruh kekuatan pendukungnya.

Sebab, membesarkan partai sendiri merupakan kepentingan politik, tetapi menjaga keutuhan koalisi merupakan pekerjaan pemerintahan. Keduanya tidak selalu berjalan pada arah yang sama.

Penulis : Iwan ‘Terpal’ Setiawan, pemerhati politik dan anggota penasihat PP KAUMY.

MoneyTalk.id,Jakarta – Reshuffle kabinet yang ketujuh menandakan Presiden Prabowo Subianto sedang menempatkan orang-orang kepercayaan dalam desain strategis pemerintahan.

Pasca penunjukan Sudaryono sebagai Kepala Badan Gizi Nasional kemudian menempatkan Menko PMK Sugiono sebagai orang terdekat, tampak jelas bahwa proyek sekolah gratis dan makan bergizi gratis adalah skala prioritas utamanya.

Langkah ini bukan sekadar rotasi birokrasi biasa, melainkan sebuah pernyataan politik yang tegas bahwa program kesejahteraan rakyat yang menjadi janji kampanye harus dikawal oleh figur-figur yang memiliki loyalitas dan pemahaman ideologis yang searah dengan sang presiden.

Penempatan Sugiono di pos lintas sektoral seperti Kemenko PMK memberikan sinyal bahwa sinkronisasi program pembangunan manusia akan berjalan lebih agresif. Sebagai salah satu orang kepercayaan yang tumbuh dalam lingkaran ideologis Prabowo, Sugiono diharapkan mampu memotong jalur birokrasi yang rumit demi memastikan anggaran dan eksekusi program sekolah gratis tepat sasaran.

Prioritas pada sektor pendidikan dan gizi anak-anak ini mencerminkan keyakinan dasar pemerintahan saat ini bahwa lompatan menuju Indonesia Emas tidak akan pernah tercapai tanpa adanya investasi besar-besaran pada kualitas hidup generasi penerus.

Di sisi lain, pergeseran posisi di tubuh Korps Bhayangkara dengan adanya pergantian Kapolri juga menandakan Presiden Prabowo ingin menata Kepolisian Republik Indonesia. Langkah ini diambil sesuai dengan agenda reformasi Polri yang mengacu pada rekomendasi tim ahli yang telah dibentuk sebelumnya. Penataan ini krusial untuk menciptakan institusi penegak hukum yang tidak hanya profesional, tetapi juga adaptif terhadap tantangan keamanan modern dan bersih dari konflik kepentingan. Dengan meletakkan fondasi reformasi yang kuat, presiden ingin memastikan bahwa stabilitas domestik terjaga tanpa harus mengorbankan prinsip-prinsip keadilan dan transparansi yang dituntut oleh publik.

Namun, di tengah gelombang konsolidasi internal dan penguatan kendali di sektor-sektor kunci, satu hal yang tetap menonjol dari gaya kepemimpinan Prabowo adalah seni merangkul. Komunikasi di depan para tokoh politik lintas kubu masih tetap terjaga dengan sangat baik. Hal ini terjadi karena Prabowo pada dasarnya tidak mengenal konsep oposisi konvensional yang bersifat destruktif. Bagi beliau, dinamika politik nasional harus disandarkan pada sikap saling menghormati sebagai basis kekuatan politik nasional.

Sikap inklusif ini menjadi penyeimbang yang meredam potensi polarisasi yang kerap menguras energi bangsa.

Model politik merangkul ini bukanlah tanpa tantangan. Kritik sering kali muncul dari para pengamat yang menilai bahwa ketiadaan oposisi yang kuat di parlemen dapat memperlemah fungsi kontrol dan keseimbangan dalam demokrasi. Ketika sebagian besar kekuatan politik ditarik ke dalam lingkar kekuasaan, ruang bagi kritik publik yang objektif dikhawatirkan menyempit.

Kendati demikian, dalam pandangan strategis Prabowo, persatuan nasional adalah modal utama yang mutlak diperlukan untuk menghadapi ketidakpastian geopolitik global dan tantangan ekonomi yang semakin berat. Di mata beliau, energi bangsa tidak boleh habis untuk pertikaian politik domestik yang tidak berkesudahan.

Oleh karena itu, reshuffle kabinet kali ini harus dilihat dari dua dimensi yang saling melengkapi. Dimensi pertama adalah penguatan internal yang berbasis pada meritokrasi dan loyalitas terhadap program kerja prioritas. Presiden membutuhkan tangan-tangan kanan yang tidak ragu mengeksekusi kebijakan radikal di bidang sosial dan hukum.

Dimensi kedua adalah pengelolaan eksternal melalui diplomasi meja makan dan silaturahmi politik yang cair. Dengan menjaga hubungan baik bersama para ketua umum partai politik dan tokoh-tokoh bangsa, Prabowo menciptakan iklim investasi dan kepastian hukum yang stabil, yang sangat dibutuhkan oleh para pelaku ekonomi.

Pada akhirnya, keberhasilan desain strategis ini akan sangat ditentukan oleh sejauh mana para orang kepercayaan yang ditunjuk mampu menerjemahkan visi presiden ke dalam realitas di lapangan. Sudaryono di Badan Gizi Nasional dan Sugiono di Kemenko PMK memikul beban pembuktian bahwa proyek kesejahteraan sosial ini bukan sekadar etalase politik, melainkan sebuah transformasi nyata yang dampaknya bisa langsung dirasakan oleh masyarakat di akar rumput. Begitu pula dengan kepemimpinan baru di Polri, yang performanya akan dinilai dari seberapa jauh mereka mampu memulihkan kepercayaan publik melalui reformasi kelembagaan yang transparan.

Melalui reshuffle ketujuh ini, Presiden Prabowo sedang menegaskan bahwa ia memegang kendali penuh atas arah kemudi bangsa. Ia tidak hanya sedang membangun sebuah kabinet kerja, melainkan sebuah bangunan politik gotong royong yang kokoh, di mana stabilitas politik luar ruangan dijaga lewat kompromi yang bermartabat, sementara efektivitas kerja di dalam ruangan dipastikan oleh orang-orang terdekat yang siap bekerja keras demi mewujudkan agenda besar pemerintahan.

Penulis : Syahirul Alem, Pengamat politik & Pustakawan SMP Muhammadiyah 1 Kudus

MoneyTalk.id,Jakarta – Ketua Dewan Direktur Great Institute Syahganda Nainggolan melontarkan kritik tajam terhadap kepemimpinan Joko Widodo (Jokowi), terutama terkait dugaan penyalahgunaan kekuasaan dalam proses politik yang mengantarkan Gibran Rakabuming Raka menjadi Wakil Presiden RI.

Syahganda menilai, keinginan tokoh politik untuk mendorong anaknya maju dalam kontestasi kekuasaan merupakan hal yang wajar. Namun, keinginan tersebut tidak boleh diwujudkan melalui pemaksaan ataupun penyalahgunaan kekuasaan (abuse of power).

“Misalkan kalau Megawati pengin anaknya maju, SBY pengin anaknya maju, itu oke-oke saja. Yang paling penting tidak memaksakan, tidak menggunakan power, abuse of power untuk mendorong,” ujar Syahganda di Podcast Obor Rakyat Reborn, Rabu (30/9/2026).

Ia kemudian membandingkan hal tersebut dengan proses politik yang melibatkan Jokowi dan Gibran. Menurutnya, pencalonan Gibran sebagai wakil presiden memunculkan persoalan serius mengenai penggunaan kekuasaan dalam demokrasi.

“Kalau Jokowi, kan, abuse of power. Anak ini enggak jelas, tiba-tiba jadi wakil presiden,” katanya.

Syahganda berharap Mahkamah Konstitusi (MK) dapat mengoreksi persoalan tersebut melalui proses hukum yang sedang berjalan. Menurutnya, keputusan MK memiliki arti penting bagi masa depan demokrasi dan tata kelola kekuasaan di Indonesia.

Dalam pandangannya mengenai stabilitas politik ke depan, Syahganda justru melihat Megawati Soekarnoputri memiliki prospek yang lebih baik dibandingkan Jokowi.

Ia menilai, Jokowi menghadapi banyak pihak yang berseberangan sehingga berpotensi menimbulkan persoalan dalam menjaga stabilitas politik nasional.

“Jokowi ini Megawati itu lebih prospek dong buat stabilitas ke depan dibanding Jokowi. Jokowi musuhnya banyak,” ungkapnya.

Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa Syahganda memandang rekonsiliasi dan komunikasi antartokoh politik sebagai salah satu faktor penting dalam menjaga stabilitas nasional, terutama di tengah dinamika politik yang berkembang.

Ia juga menyinggung persoalan kebijakan dan peraturan perundang-undangan yang dinilainya berpotensi merugikan kepentingan nasional. Dalam kritiknya, Syahganda menyamakan dampak kebijakan tersebut dengan praktik kolonialisme yang pernah dialami Indonesia.

Syahganda turut menanggapi spekulasi mengenai kemungkinan pergantian posisi wakil presiden apabila MK mengambil keputusan yang berdampak pada status Gibran.

Ia menyebut adanya tiga nama yang mulai diperbincangkan sebagai kandidat potensial, yakni Menteri Luar Negeri Sugiono, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, dan Kepala BGN Sudaryono.

Menurut Syahganda, apabila terjadi perubahan dalam posisi wakil presiden, pembahasan mengenai penggantinya tentu akan melibatkan Presiden Prabowo Subianto bersama partai-partai koalisi pemerintahan.

“Misalkan didiskualifikasi, saya pikir pengganti Gibran itu tentu akan dibicarakan Presiden dengan koalisi partai yang sekarang,” ujarnya.

Ia juga membuka kemungkinan munculnya alternatif politik lain apabila Megawati turut masuk dalam pembicaraan mengenai konfigurasi kepemimpinan nasional.

“Bisa juga Ibu Mega menawarkan Puan jadi wapres, misalnya,” kata Syahganda.

Pernyataan tersebut memperlihatkan bahwa dinamika politik nasional tidak hanya berkaitan dengan persoalan hukum, tetapi juga menyangkut komunikasi dan kompromi di antara para elite politik.

MoneyTalk.id,Jakarta – Kisruh internal di tubuh Kementerian Keuangan (Kemenkeu) disebut telah mencapai titik serius setelah muncul dugaan perlawanan terhadap kebijakan mutasi besar-besaran yang dilakukan Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa pada September 2026.

Wartawan senior Agustinus Edy Kristianto mengungkap adanya dugaan penolakan internal terhadap mutasi sejumlah pejabat eselon II dan III di lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) serta Direktorat Jenderal Pajak (DJP).

Menurut Agustinus, informasi tersebut bersumber dari tangkapan layar percakapan WhatsApp grup internal Kemenkeu yang diperolehnya dari seorang sumber.

Ia menyebut, dalam percakapan yang disebut terjadi pada Jumat 10 September sekitar pukul 15.50 WIB, terdapat pesan yang diduga dikirim oleh Direktur Jenderal Bea dan Cukai Jaka.

Dalam pesan tersebut, pimpinan DJBC disebut menyampaikan permohonan maaf atas kegaduhan yang terjadi di Kementerian Keuangan.

“Untuk seluruh pejabat eselon II yang tercantum dalam surat keputusan Menteri Keuangan tertanggal 4 September 2026, khusus untuk BC saya menegaskan tidak akan dilaksanakan oleh Ditjen BC,” demikian isi pesan yang dikutip Agustinus berdasarkan tangkapan layar tersebut sebagaimana diungkapkan di podcast Forum Keadilan Madilog, Kamis (17/9/2026).

Namun, karena tangkapan layar dan identitas pengirim belum dapat diverifikasi secara independen, informasi tersebut perlu diperlakukan sebagai klaim yang masih memerlukan konfirmasi dari Kemenkeu dan pejabat terkait.

Agustinus juga menyebut adanya pesan dengan narasi serupa yang diduga berasal dari pimpinan Direktorat Jenderal Pajak.

Dalam pesan itu disebutkan bahwa mutasi dan promosi pejabat eselon II dan III DJP yang namanya tercantum dalam keputusan serta diumumkan dalam pelantikan tidak akan dilaksanakan di lingkungan DJP.

Jika benar, pesan tersebut menunjukkan adanya perbedaan sikap antara keputusan Menteri Keuangan dengan pelaksanaan kebijakan di dua direktorat jenderal strategis Kemenkeu.

Agustinus kemudian mengajukan pertanyaan mengenai siapa yang berada di balik pertarungan internal tersebut.

Ia menyoroti posisi Bimo Wijayanto sebagai Direktur Jenderal Pajak dan mengaitkannya dengan jejaring alumni SMA Taruna Nusantara.

Bimo Wijayanto memang tercatat sebagai salah satu alumni SMA Taruna Nusantara yang masuk dalam jajaran pemerintahan Prabowo. Sejumlah pemberitaan menyebut Bimo sebagai alumni TN angkatan ke-3.

Agustinus menyebut hubungan tersebut sebagai dugaan “TN connection”.

Dalam hipotesis yang disampaikannya, Bimo tidak berdiri sendiri. Ia mengaitkan keberadaan Bimo dengan dua pejabat penting di lingkaran Istana, yakni Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi dan Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya.

Fakta mengenai latar belakang pendidikan keduanya dapat diverifikasi. Pemerintah mencatat Prasetyo Hadi merupakan alumni SMA Taruna Nusantara angkatan ke-6, sedangkan Teddy Indra Wijaya merupakan alumni angkatan ke-15. Keduanya saat ini memegang posisi Mensesneg dan Seskab.

Presiden Prabowo Subianto sendiri pernah menyebut Prasetyo Hadi sebagai alumni TN angkatan ke-6 dan Teddy Indra Wijaya sebagai alumni TN angkatan ke-15 dalam pidatonya saat meresmikan SMA Taruna Nusantara Kampus Malang pada Januari 2026.

Kehadiran sejumlah alumni Taruna Nusantara dalam pemerintahan Prabowo juga bukan informasi baru. Selain Prasetyo Hadi dan Teddy, terdapat sejumlah alumni TN lain yang menduduki jabatan strategis, termasuk Agus Harimurti Yudhoyono, Sugiono dan Sudaryono.

Pertanyaan yang kemudian muncul adalah apakah kesamaan latar belakang pendidikan tersebut benar-benar berkaitan dengan dinamika pergantian atau mutasi pejabat di Kemenkeu.

Sejauh informasi yang dapat diverifikasi, fakta bahwa Bimo, Prasetyo dan Teddy merupakan alumni SMA Taruna Nusantara memang dapat dibuktikan.

Yang menjadi lebih penting adalah dugaan adanya penolakan terhadap pelaksanaan mutasi di lingkungan DJBC dan DJP.

Jika benar terjadi, persoalannya tidak lagi hanya mengenai rotasi birokrasi, tetapi menyentuh persoalan hubungan antara Menteri Keuangan dengan pimpinan unit-unit utama di bawahnya.

Dinamika tersebut juga menjadi menarik karena DJP dan DJBC merupakan dua institusi paling strategis dalam pengelolaan penerimaan negara.

Di tengah situasi tersebut, publik menunggu penjelasan resmi Kementerian Keuangan mengenai apakah pesan internal yang beredar tersebut autentik, apakah benar terdapat pejabat yang menolak menjalankan keputusan mutasi, serta bagaimana posisi Presiden Prabowo terhadap dinamika tersebut

MoneyTalk.id, Jakarta – Diplomat senior Ple Priatna menilai Menteri Luar Negeri (Menlu) Sugiono perlu diganti karena dinilai belum menunjukkan profesionalisme yang memadai dalam menjalankan tugas diplomasi Indonesia.

Menurut Ple Priatna, pergantian Menlu bukan didasari persoalan suka atau tidak suka terhadap sosok tertentu, melainkan menyangkut profesionalitas dan marwah Indonesia dalam hubungan internasional.

“Saatnya mengganti menteri luar negeri saat ini. Kenapa? Karena menurut saya tidak profesional. Ini bukan soal benci atau suka, tapi tidak profesional,” ujar Ple Priatna di podcast Obor Rakyat Reborn, Ahad (9/8/2026).

Menurutnya, yang jauh lebih penting adalah kemampuan menjalankan diplomasi dan membawa kepentingan serta martabat negara di hadapan negara lain.

“Ini bukan soal bahasa, ini soal marwah negara yang dibawa. Kalau daripada menteri luar negeri yang bahasanya hebat tetapi tidak bekerja dengan baik, ya sudah saatnya ganti menteri luar negeri yang lain,” katanya.

Ple Priatna bahkan menyebut sejumlah nama yang menurutnya memiliki kapasitas untuk menduduki posisi Menteri Luar Negeri. Di antaranya Anis Matta, Havas, Dino Patti Djalal hingga mantan Menlu Retno Marsudi dan Marty Natalegawa.

Menurut dia, figur-figur tersebut memiliki pengalaman dan kompetensi yang dapat membantu Presiden menjalankan kebijakan luar negeri secara lebih efektif.

“Masih banyak orang Kemlu. Ada Anis Matta yang juga layak, ada Havas, ada Dino, atau siapa lagi. Ada Ibu Retno, masih ada Marty. Why not?” ujarnya.

Ia juga menyoroti pentingnya pengalaman profesional seorang Menlu. Menurutnya, secara historis posisi Menteri Luar Negeri kerap dipercayakan kepada tokoh senior yang memahami dunia diplomasi sehingga mampu membangun hubungan setara dengan mitra dari negara lain.

“Menlu itu biasanya dijabat oleh tokoh senior. Jadi secara marwah juga ketika counterpart-nya dari negara lain, mereka bisa berhadapan secara setara,” katanya.

Selain posisi Menlu, Ple Priatna juga mengkritik pengisian sejumlah posisi diplomatik yang menurutnya tidak selalu mempertimbangkan latar belakang dan pengalaman di bidang diplomasi.

Ia mencontohkan sosok yang disebutnya bernama Irene, yang menurutnya berlatar belakang dokter hewan dan disebut ditunjuk menjadi wakil duta besar di Beijing.

Ple Priatna mempertanyakan penempatan seseorang yang dinilai tidak memiliki pengalaman di bidang diplomasi untuk menduduki posisi strategis di sebuah perwakilan diplomatik.

“Dia seorang dokter hewan. Tidak memiliki pengalaman sebagai diplomat maupun berdiplomasi, tetapi ditunjuk sebagai wakil duta besar di Beijing,” ujarnya.

Menurutnya, penempatan pejabat pada posisi diplomatik harus mempertimbangkan kompetensi, pengalaman, serta kebutuhan organisasi. Terlebih, posisi wakil kepala perwakilan atau Deputy Chief of Mission (DCM) memiliki peran penting dalam menjalankan misi diplomatik Indonesia.

“Ini posisi yang di situ juga ada DCM, ada wakil kepala perwakilan. Ada orang Kemlu, orang diplomat senior. Ini posisi yang harusnya diisi orang yang bekerja,” katanya.

Ple Priatna menilai pemerintah perlu lebih selektif dalam menentukan pejabat yang ditempatkan pada posisi strategis di luar negeri.

“Harus kira-kira tanya dulu, ini bisa enggak? Ini bekerja enggak? Ini berjalan enggak? Posisi seperti ini diperlukan atau tidak? Jangan main dijejelin saja,” pungkasnya.

Kritik tersebut sekaligus menjadi sorotan terhadap pentingnya profesionalisme dan kompetensi dalam penentuan pejabat yang bertanggung jawab membawa kepentingan Indonesia di panggung internasional.

MoneyTalk, Jakarta – Guru Besar Ilmu Komunikasi Universitas Airlangga (Unair), Henri Subiakto, menilai simpati publik Indonesia terhadap Iran cukup besar di tengah memanasnya konflik di Timur Tengah. Hal itu mengemuka setelah Duta Besar Iran untuk Indonesia melakukan pertemuan dengan mantan Wakil Presiden RI, Jusuf Kalla, alih-alih bertemu langsung dengan Presiden Prabowo Subianto atau jajaran menteri terkait.

Pertemuan Dubes Iran dengan Jusuf Kalla dinilai sarat pesan simbolik. JK mengungkapkan bahwa kedatangan perwakilan Teheran tersebut dalam rangka membangun komunikasi dan mengharapkan dukungan moral dari umat Islam, termasuk dari Indonesia. Namun, JK juga menegaskan bahwa pada prinsipnya masyarakat dan Pemerintah Indonesia tetap mendukung upaya perdamaian.

Henri Subiakto menyebut, dalam konteks opini publik, solidaritas terhadap Iran—terutama ketika berhadapan dengan Amerika Serikat dan Israel—cukup terasa di ruang publik dan media sosial.

“Secara historis dan emosional, sebagian besar masyarakat Indonesia memiliki kedekatan solidaritas terhadap Palestina dan pihak-pihak yang dipersepsikan melawan agresi,” ujar Henri dalam keterangannya, Rabu (4/3/2026).

Namun demikian, ia mengingatkan bahwa dukungan publik tidak serta-merta identik dengan sikap resmi negara. Pemerintah Indonesia secara konsisten menganut politik luar negeri bebas aktif dan lebih menekankan jalur diplomasi ketimbang keberpihakan terbuka dalam konflik bersenjata.

Sebagai negara dengan politik luar negeri bebas aktif, Indonesia cenderung menyerukan de-eskalasi dan penyelesaian damai. Dalam berbagai forum internasional, Indonesia konsisten mendukung kemerdekaan Palestina dan stabilitas kawasan, namun menghindari keterlibatan langsung dalam konflik militer.

Nama Menteri Luar Negeri Sugiono dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka juga sempat disebut dalam perbincangan publik terkait sikap pemerintah. Meski demikian, hingga kini pernyataan resmi pemerintah tetap berada pada koridor diplomasi dan perdamaian.

Perbedaan persepsi antara opini publik dan kebijakan resmi merupakan hal wajar dalam negara demokrasi. Di satu sisi, masyarakat bebas menyuarakan solidaritas terhadap Iran. Di sisi lain, pemerintah harus mempertimbangkan kepentingan nasional, stabilitas ekonomi, serta posisi Indonesia di panggung global.

“Pemerintah tidak bisa mengambil langkah emosional. Setiap sikap harus dihitung secara geopolitik dan ekonomi,” kata Henri.

Pertemuan Dubes Iran dengan Jusuf Kalla pun dinilai sebagai langkah diplomasi informal (track two diplomacy) untuk membaca peta dukungan sosial dan politik di Indonesia.

MoneyTalk, Jakarta – Diplomat senior Indonesia, Dino Patti Djalal, melontarkan pertanyaan terbuka kepada Menteri Luar Negeri RI, Sugiono, terkait rencana pengiriman pasukan penjaga perdamaian Indonesia ke Gaza.

Dalam pernyataannya, Dino meminta penjelasan tegas apakah pasukan perdamaian Indonesia nantinya akan menggunakan Blue Helmets seperti lazimnya misi penjaga perdamaian di bawah bendera Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), atau tidak.

“Pak Menlu Sugiono yang baik, sampai sekarang publik belum dapat kejelasan apakah pasukan penjaga perdamaian Indonesia di Gaza akan gunakan Blue Helmets sebagaimana biasanya pasukan peacekeepers Indonesia selama ini. Mohon dapat dipastikan dan dijelaskan. It’s a significant difference,” ujar Dino, Kamis (26/2/2026).

Pernyataan tersebut langsung memantik perhatian publik dan pengamat hubungan internasional. Blue Helmets bukan hanya simbol, melainkan representasi mandat resmi PBB dalam operasi penjaga perdamaian.

Selama ini, Indonesia dikenal sebagai salah satu kontributor terbesar pasukan penjaga perdamaian dunia. Personel TNI yang tergabung dalam misi PBB selalu berada di bawah komando resmi dan aturan ketat yang ditetapkan organisasi internasional tersebut.

Jika pasukan yang dikirim ke Gaza tidak menggunakan Blue Helmets, maka muncul pertanyaan mendasar:

Apakah misi tersebut berada di bawah mandat penuh PBB? Ataukah merupakan bagian dari koalisi multilateral di luar struktur formal PBB?

Gaza sendiri merupakan wilayah konflik yang sangat sensitif secara geopolitik. Setiap pengerahan pasukan asing memiliki implikasi diplomatik dan keamanan yang besar, terutama di tengah dinamika konflik antara Palestina dan Israel yang terus bereskalasi.

Tanpa mandat jelas dari PBB, status pasukan penjaga perdamaian bisa menjadi sorotan, baik dari sisi legitimasi internasional maupun perlindungan hukum bagi personel di lapangan.

Pernyataan Dino dinilai sebagai dorongan agar pemerintah lebih transparan dalam menjelaskan detail teknis dan politik dari rencana pengiriman pasukan tersebut.

Sebagai mantan Duta Besar RI untuk Amerika Serikat dan tokoh diplomasi berpengalaman, Dino dikenal sering menyuarakan pentingnya kehati-hatian dalam kebijakan luar negeri yang menyangkut konflik bersenjata.

Hingga berita ini diturunkan, Kementerian Luar Negeri RI belum memberikan penjelasan resmi terkait apakah pasukan Indonesia di Gaza akan berada di bawah mandat PBB dengan atribut Blue Helmets atau dalam skema berbeda.

Publik kini menanti kejelasan. Sebab dalam diplomasi internasional, perbedaan simbol bisa berarti perbedaan posisi politik.

MoneyTalk, Jakarta – Pengamat Timur Tengah Dina Sulaiman mengungkap kronologi lengkap terkait pernyataan Menteri Luar Negeri RI Sugiono mengenai rencana pembayaran iuran Indonesia sebesar 1 miliar dolar AS atau sekitar Rp17 triliun kepada Board of Peace (BoP). Menurut Dina, klaim bahwa dana tersebut akan digunakan untuk rekonstruksi Gaza sangat problematik dan berpotensi menyesatkan publik.

Dina menegaskan, untuk memahami isu ini, publik harus melihat kronologi pembentukan BoP secara utuh, termasuk perbedaan mendasar antara BoP versi mandat PBB dan BoP versi Presiden Amerika Serikat Donald Trump.

Kronologi bermula ketika Donald Trump mengajukan 20 poin gencatan senjata/perdamaian untuk konflik Palestina-Israel. Namun, menurut Dina, dokumen tersebut sangat tidak adil.

“Tidak ada satu pun poin yang menyebut sanksi terhadap Israel. Yang dilucuti justru pejuang Palestina, bukan tentara Zionis yang telah membunuh ratusan ribu warga Gaza,” kata Dina, Kamis (29/1/2026).

Pada November 2025, Dewan Keamanan PBB mengadopsi Resolusi 2803 yang menyetujui pembentukan Dewan Perdamaian Gaza. Tujuannya adalah melaksanakan 20 poin tersebut di bawah mandat internasional PBB.

Namun, alih-alih menjalankan mandat PBB itu, Trump justru membentuk Board of Peace versinya sendiri, lengkap dengan Piagam yang disusun sepihak oleh AS.

“Yang mengejutkan, dalam Piagam Board of Peace versi Trump itu tidak ada satu kata pun tentang Palestina atau Gaza,” ujar Dina.

Dina mengungkap aturan keanggotaan BoP Trump yang dinilainya janggal. Negara yang tidak membayar iuran Rp17 triliun hanya akan menjadi anggota selama tiga tahun. Sebaliknya, negara yang membayar penuh—dan harus dilakukan dalam tahun pertama—akan memperoleh status anggota permanen.

“Jadi jelas, Rp17 triliun itu adalah biaya keanggotaan, bukan dana kemanusiaan,” tegas Dina.

Menurut Dina, klaim bahwa dana tersebut akan digunakan untuk rekonstruksi Gaza belum tentu benar. Pasalnya, BoP Trump secara eksplisit menyatakan diri sebagai lembaga untuk membangun perdamaian global secara umum, bukan khusus Gaza.

Gaza justru ditempatkan di bawah struktur turunan bernama Dewan Eksekutif Gaza (DEG).

Yang menjadi sorotan, lanjut Dina, figur sentral dalam DEG adalah Jared Kushner, menantu Donald Trump yang dikenal sebagai Yahudi Zionis. Kushner bahkan telah mempresentasikan master plan pembangunan Gaza berupa gedung pencakar langit mewah, kawasan resort, dan proyek properti berskala besar.

Investor proyek tersebut disebut berasal dari kalangan pengusaha real estate kaya, sementara pengawasan pembangunan dipercayakan kepada Yakir Gabay, miliarder Israel yang juga menguasai bisnis properti.

Dina mempertanyakan, jika proyek-proyek mewah itu terwujud, siapa yang akan menikmatinya.

“Apakah orang Gaza akan diberi gratis apartemen mewah? Atau disuruh beli? Kalau beli, uangnya dari mana?” kata Dina.

Ia menilai, sangat kecil kemungkinan warga Gaza menjadi pemilik hunian tersebut. Sebaliknya, mereka berpotensi hanya menjadi buruh bangunan, cleaning service, atau pekerja rendahan.

Sementara itu, tempat tinggal untuk warga Gaza disebut telah disiapkan dalam bentuk kamp permukiman di sudut Rafah, yang diberi label ‘kota kemanusiaan’.

Dina menegaskan, Board of Peace versi Trump sangat berbeda dengan BoP yang dimandatkan oleh Resolusi DK PBB 2803. Perbedaan inilah yang, menurutnya, harus dijelaskan secara jujur kepada publik Indonesia sebelum negara menggelontorkan dana dalam jumlah fantastis.

“Kalau ini diklaim untuk Gaza, faktanya Gaza bahkan tidak disebut dalam Piagam BoP Trump,” pungkas Dina.

Bagan perbedaan antara BoP versi Trump dan BoP mandat PBB, menurut Dina, semakin memperjelas bahwa skema ini lebih menguntungkan kepentingan politik dan bisnis tertentu ketimbang kepentingan rakyat Palestina.

MoneyTalk, Jakarta – Sejarawan JJ Rizal membandingkan kualitas kepemimpinan para menteri muda di masa awal Republik Indonesia dengan figur menteri muda saat ini. Menurutnya, usia muda bukan persoalan, selama kematangan intelektual, moral, dan pengalaman perjuangan menjadi fondasi utama.

JJ Rizal menuturkan bahwa pada masa awal republik, sejumlah menteri bahkan berusia di kisaran 20-an tahun. Namun, mereka bukan figur instan. Para menteri muda itu telah digembleng lama dalam pergerakan nasional yang keras dan penuh risiko.

“Di masa awal republik ada menteri-menteri yang sangat muda, usia 20-an. Tapi mereka matang. Mereka ditempa dalam pergerakan yang mempersyaratkan kekuatan intelektual, moral, dan keberanian,” ujar JJ Rizal, Senin (26/1/2026).

Ia menambahkan, kematangan para tokoh muda kala itu justru terlihat dari kesederhanaan hidup dan sikap mereka. Penampilan bukan fokus utama, melainkan gagasan, keberanian mengambil keputusan, serta komitmen pada kepentingan bangsa.

“Pakaian mereka sederhana, tapi kualitas personalnya menonjol. Mereka tahu apa yang diperjuangkan dan untuk siapa kekuasaan dijalankan,” katanya.

Sebaliknya, JJ Rizal melontarkan kritik keras terhadap Menteri Luar Negeri Sugiono yang juga berusia relatif muda. Menurutnya, kemudaan Sugiono tidak dibarengi dengan kedalaman pemikiran dan kematangan kenegarawanan.

“Sekarang kita lihat menteri luar negeri yang muda, tampil necis, rapi, tapi lebih seperti ‘barbie’. Penampilan ada, tapi tidak terlihat sebagai pribadi yang matang dan bernas,” kritiknya.

JJ Rizal menilai, jabatan strategis seperti menteri luar negeri menuntut kapasitas lebih dari sekadar citra. Ia menekankan pentingnya rekam jejak intelektual, keberanian moral, serta pemahaman mendalam terhadap sejarah dan posisi Indonesia di panggung global.

Menurutnya, perbandingan ini penting agar publik tidak terjebak pada glorifikasi usia muda dan tampilan luar, tetapi kembali menilai substansi kepemimpinan.

“Masalahnya bukan muda atau tua, tapi matang atau tidak. Dan kematangan itu tidak bisa dibeli dengan jas necis,” pungkas JJ Rizal.

MoneyTalk, Jakarta – Mantan Wakil Menteri Luar Negeri RI, Dino Patti Djalal, melontarkan kritik terbuka terhadap sikap pemerintah Indonesia, khususnya Kementerian Luar Negeri, dalam merespons situasi di Venezuela. Dino menilai pernyataan resmi Kemlu RI terlalu standar, normatif, dan tidak menyentuh akar persoalan utama, yakni dugaan pelanggaran hukum internasional yang melibatkan Amerika Serikat.

Dalam pernyataannya yang disampaikan melalui media sosial, Dino mempertanyakan mengapa Indonesia terkesan enggan atau sungkan menyebut peran Amerika Serikat secara eksplisit. Padahal, menurutnya, Indonesia memiliki tradisi diplomasi yang berani dan konsisten dalam menyuarakan keadilan global.

“Saya heran membaca pernyataan Kemlu RI re Venezuela yang sangat standar dan sama sekali tidak menyebut Amerika Serikat. Sejak kapan kita sungkan atau takut mengkritik kawan yang melakukan pelanggaran hukum internasional?” ujar Dino, Senin (5/1/2025).

Dino juga menyoroti absennya pernyataan langsung dari Menteri Luar Negeri RI, Sugiono, terkait isu tersebut. Ia menilai, dunia internasional justru menunggu pandangan Indonesia sebagai salah satu aktor penting Global South yang selama ini memiliki posisi strategis dan legitimasi moral dalam isu-isu global.

“Kenapa Menlu Sugiono sampai sekarang tidak bersuara, padahal dunia menunggu pandangan Indonesia sebagai pemain Global South yang penting?” lanjut Dino.

Menurut Dino, momentum Venezuela seharusnya dimanfaatkan Indonesia untuk menunjukkan kembali jati diri politik luar negeri bebas aktif. Ia mengingatkan bahwa Indonesia pernah secara tegas menentang invasi Amerika Serikat ke Irak pada 2003, meski saat itu AS merupakan mitra strategis.

“Ini momen Indonesia perlu percaya diri menunjukkan sikap, sama seperti ketika kita dulu menentang invasi AS terhadap Irak,” tegasnya.

Dino menekankan, prinsip bebas aktif bukan sekadar jargon diplomatik, melainkan keberanian untuk berpendirian dalam membela hukum internasional dan nilai-nilai keadilan global. Menurutnya, kemitraan dengan Amerika Serikat maupun negara mana pun tidak boleh menjadikan Indonesia negara penurut yang mengorbankan prinsip-prinsip dasar.

“Bebas aktif itu artinya berani berpendirian. Bermitra dengan AS dan dengan negara mana pun tidak boleh membuat Indonesia mengorbankan hal-hal yang prinsipil,” tandas Dino.

Kritik Dino Patti Djalal ini menambah daftar sorotan publik terhadap arah diplomasi Indonesia di bawah pemerintahan baru. Sejumlah pengamat menilai, sikap tegas Indonesia dalam isu-isu global sangat dibutuhkan untuk menjaga kredibilitas dan kepemimpinan moral RI di kancah internasional, khususnya di tengah dinamika geopolitik yang semakin kompleks.