11 November 2026

Suhandono

MoneyTalk.id, Jakarta – Wacana mengenai konfigurasi pasangan calon untuk Pemilihan Presiden (Pilpres) 2029 mulai mengemuka di ruang publik. Koordinator Laskar Cinta Jokowi, Suhandono Baskoro, menilai duet Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi (KDM) dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka merupakan salah satu pasangan yang berpotensi menjadi harapan masyarakat pada kontestasi politik mendatang.

Menurut Suhandono, kombinasi keduanya dinilai mampu merepresentasikan perpaduan antara pengalaman kepemimpinan di daerah dengan representasi generasi muda di tingkat nasional.

“KDM-Gibran adalah harapan rakyat Indonesia 2029. Keduanya memiliki karakter kepemimpinan yang saling melengkapi dan mempunyai kedekatan dengan masyarakat,” ujar Suhandono dalam keterangannya, Kamis (30/7/2026).

Pernyataan tersebut muncul di tengah menghangatnya pembahasan mengenai peta politik nasional pasca munculnya sejumlah survei terbaru yang memotret elektabilitas tokoh-tokoh potensial menuju Pilpres 2029.

Salah satu survei yang menjadi perhatian adalah hasil Saiful Mujani Research and Consulting (SMRC). Dalam simulasi semi terbuka yang melibatkan 20 nama, Dedi Mulyadi berada di posisi teratas dengan elektabilitas 35 persen. Presiden Prabowo Subianto berada di posisi kedua dengan 14,5 persen, disusul Anies Baswedan 8,2 persen dan Gibran Rakabuming Raka 7,7 persen.

SMRC juga mencatat tren pergerakan elektabilitas dalam sembilan bulan terakhir. Elektabilitas Dedi Mulyadi meningkat dari 19,7 persen pada November 2025 menjadi 23,3 persen pada Februari–Maret 2026, kemudian melonjak menjadi 35 persen pada Juli 2026. Sebaliknya, elektabilitas Prabowo mengalami penurunan dari 34,9 persen menjadi 14,5 persen pada periode yang sama.

Bagi Suhandono, data tersebut menunjukkan adanya perubahan preferensi publik terhadap figur yang dinilai dekat dengan masyarakat dan aktif membangun komunikasi melalui berbagai platform.

Ia menilai gaya kepemimpinan Dedi Mulyadi yang dikenal sering turun langsung ke lapangan menjadi salah satu faktor yang meningkatkan popularitasnya. Di sisi lain, Gibran dinilai memiliki modal politik sebagai wakil presiden termuda dalam sejarah Indonesia yang masih memiliki ruang panjang untuk membangun kepemimpinan nasional.

Menurutnya, jika tren tersebut terus berlanjut hingga beberapa tahun ke depan, peluang munculnya poros KDM-Gibran akan semakin terbuka.

Meski demikian, Suhandono mengakui bahwa dinamika politik nasional masih sangat cair. Seluruh partai politik belum menentukan arah koalisi maupun figur yang akan diusung pada Pilpres 2029.

Di sisi lain, SMRC juga merilis survei mengenai tingkat kepuasan terhadap pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Dalam survei yang dilakukan pada 5–19 Juli 2026 terhadap 749 responden, tingkat kepuasan publik tercatat sebesar 51,1 persen. Penurunan kepuasan tersebut disebut berkaitan dengan persepsi masyarakat terhadap kondisi ekonomi, situasi politik, dan penegakan hukum.

Kondisi tersebut dinilai ikut memengaruhi persepsi publik terhadap figur-figur yang dipandang sebagai alternatif kepemimpinan nasional.

Bagi Laskar Cinta Jokowi, munculnya nama Dedi Mulyadi dan Gibran dalam percakapan politik nasional menunjukkan bahwa masyarakat mulai mencari kombinasi kepemimpinan yang dinilai mampu melanjutkan pembangunan sekaligus menghadirkan pendekatan baru dalam pemerintahan.

Meski demikian, seluruh dinamika tersebut masih berada pada tahap awal menjelang Pilpres 2029. Konstelasi politik diperkirakan akan terus berubah mengikuti perkembangan koalisi partai, kinerja para tokoh, serta hasil survei-survei berikutnya.

MoneyTalk, Jakarta – Presiden Prabowo Subianto baru saja mengguncang panggung politik nasional dengan melakukan reshuffle besar-besaran terhadap kabinetnya. Sejumlah nama penting seperti Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, Menteri Koperasi Budi Arie Setiadi, Menko Polhukam Budi Gunawan, Menpora Dito Ariotedjo, hingga Menteri Perlindungan Pekerja Migran Abdul Kadir Karding diganti. Langkah ini sontak menimbulkan reaksi keras, salah satunya dari kelompok relawan Laskar Cinta Jokowi yang menilai keputusan tersebut sebagai sebuah “bunuh diri politik”.

Koordinator Laskar Cinta Jokowi, Suhandono Baskoro, menegaskan bahwa pencopotan Budi Arie Cs merupakan langkah fatal. Menurutnya, Prabowo kehilangan insting politik dengan menyingkirkan sosok yang justru memiliki kedekatan dengan kalangan relawan Jokowi, serta mengganti Sri Mulyani yang dikenal luas sebagai menteri dengan reputasi global.

“Ini bukan sekadar reshuffle, ini langkah bunuh diri politik. Presiden seakan mengabaikan kredibilitas internasional dan jaringan relawan di dalam negeri. Efeknya sangat besar, baik di pasar keuangan maupun di akar rumput,” ujar Suhandono dalam keterangannya, Selasa (9/9/2025).

Lebih jauh, ia menilai reshuffle ini hanya akan memperdalam ketidakpercayaan publik terhadap pemerintahan Prabowo, yang belakangan sudah didera kritik tajam pasca-kerusuhan demonstrasi di Jakarta. Laskar Cinta Jokowi bahkan menyebut, bila arah kebijakan tidak segera diperbaiki, dukungan massa pro-Jokowi yang semula bisa diajak bekerja sama, justru akan berubah menjadi oposisi jalanan.

Penggantian Sri Mulyani Indrawati menjadi sorotan utama. Selama dua periode pemerintahan sebelumnya hingga awal kepemimpinan Prabowo, ia dikenal sebagai “penjaga kredibilitas fiskal” Indonesia. Reputasinya di mata internasional membuat investor percaya pada stabilitas ekonomi nasional.

Tak heran, begitu kabar pencopotannya beredar, pasar modal dan nilai tukar rupiah mengalami gejolak. Indeks saham anjlok, sementara rupiah tertekan akibat kekhawatiran bahwa disiplin anggaran akan melemah.

Penggantinya, Purbaya Yudhi Sadewa, memang memiliki latar belakang ekonomi, namun analis menilai tantangan yang dihadapinya sangat berat. Ia harus membuktikan bahwa percepatan pembangunan yang dicanangkan Prabowo tidak mengorbankan kredibilitas fiskal.

“Pasar melihat Sri Mulyani sebagai simbol stabilitas. Tanpa kejelasan arah kebijakan fiskal, investor bisa kehilangan kepercayaan,” ungkap Suhandono.

Nama Budi Arie Setiadi juga tidak kalah kontroversial. Sebelum reshuffle, posisinya sudah tertekan akibat sorotan publik terkait dugaan keterkaitan beberapa tokoh dengan kasus judi online yang tengah disidangkan di Polda Metro Jaya. Meski Budi Arie tidak pernah secara resmi ditetapkan sebagai tersangka, opini publik yang berkembang membuat posisinya rawan.

Pencopotan Budi Arie dinilai sebagai upaya Prabowo meredam tekanan politik. Namun, di sisi lain, langkah itu dianggap mengorbankan jalur komunikasi dengan kalangan relawan Jokowi yang selama ini melihat Budi Arie sebagai representasi mereka di kabinet.

Pengamat politik Rokhmat Widodo menilai ada tiga kemungkinan alasan di balik reshuffle besar-besaran ini:

-Menjawab Krisis Legitimasi Publik. Setelah gelombang demo besar di DPR dan beberapa insiden yang menimbulkan korban, Prabowo ingin menunjukkan respons cepat dengan mengubah jajaran menteri.

-Konsolidasi Kekuasaan. Pergantian menteri bisa dibaca sebagai upaya menyingkirkan tokoh yang dianggap tidak loyal atau rentan secara politik.

-Sinyal Perubahan Arah Ekonomi. Mengganti Sri Mulyani memberi tanda bahwa pemerintah ingin lebih agresif dalam mendorong pertumbuhan, meski berisiko melemahkan disiplin fiskal.

Namun, Rokhmat memperingatkan bahwa jika reshuffle dilakukan tanpa strategi komunikasi politik dan ekonomi yang jelas, hal itu bisa menjadi blunder besar. “Alih-alih memperkuat, reshuffle ini bisa justru membuka front baru perlawanan, baik dari pasar maupun dari kelompok relawan yang dulu bersama Jokowi,” ujarnya.

Reshuffle ini juga memperlihatkan fragmentasi dukungan. Di satu sisi, partai politik koalisi masih solid di permukaan. Namun di sisi lain, jaringan relawan yang dahulu solid di era Jokowi kini mulai menaruh curiga pada langkah-langkah Prabowo. Laskar Cinta Jokowi bahkan sudah menyerukan agar presiden mundur jika tidak mampu menjaga stabilitas.

Bagi Prabowo, kondisi ini bisa berbahaya. Hilangnya kepercayaan relawan pro-Jokowi, ditambah keresahan pasar internasional, akan mempersempit ruang manuver pemerintah. Ia dituntut segera memberi kepastian arah kebijakan agar tudingan “bunuh diri politik” tidak menjadi kenyataan.

Reshuffle yang seharusnya menjadi momentum konsolidasi, justru kini dipandang sebagian kalangan sebagai langkah yang melemahkan legitimasi pemerintah. Sri Mulyani, simbol kredibilitas fiskal, dicopot. Budi Arie, penghubung dengan relawan, tersingkir.

Dengan situasi politik yang panas dan pasar keuangan yang gelisah, bola kini ada di tangan Presiden Prabowo. Apakah reshuffle ini akan menjadi strategi jitu memperkuat pemerintahannya, atau justru mencatatkan babak baru “bunuh diri politik” sebagaimana kritik keras Laskar Cinta Jokowi?