MoneyTalk.id,Jakarta – Budayawan Sujiwo Tejo meminta Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka dimakzulkan, bukan mengundurkan diri dari jabatannya. Pernyataan tersebut menambah sorotan terhadap polemik masa depan Gibran di tengah berkembangnya desakan agar putra sulung Joko Widodo itu meninggalkan kursi Wakil Presiden.
Sujiwo Tejo menyampaikan pandangannya melalui media sosial, Rabu (11/11/2026). Ia menyinggung konsekuensi berbeda antara pengunduran diri dan pemakzulan, terutama terkait hak keuangan setelah seseorang tidak lagi menjabat.
“Kalau mengundurkan diri, masih mendapat uang pensiun. DPR tidak tolak pengunduran diri Gibran,” kata Sujiwo Tejo.
Pernyataan tersebut memperlihatkan bahwa persoalan yang diperdebatkan bukan hanya apakah Gibran akan meninggalkan jabatan Wakil Presiden, melainkan juga melalui mekanisme konstitusional apa hal itu dilakukan.
Pernyataan Sujiwo Tejo muncul setelah Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengungkapkan bahwa Gibran telah menyampaikan niat untuk mengundurkan diri kepada Presiden Prabowo Subianto dalam pertemuan di Istana pada Selasa (10/11/2026).
Pertemuan Prabowo dan Gibran tersebut berlangsung sekitar 2,5 jam. Menurut Prasetyo Hadi, niat pengunduran diri itu disampaikan di tengah dinamika politik menyusul putusan Mahkamah Konstitusi (MK) dan Mahkamah Agung (MA) yang berkaitan dengan persoalan dokumen pendidikan Gibran.
Namun, hingga Selasa malam, DPR menyatakan belum menerima surat resmi pengunduran diri Gibran.
Wakil Ketua Badan Legislasi DPR Ahmad Doli Kurnia Tandjung mengatakan DPR tidak memiliki kewenangan untuk menolak pengunduran diri Wakil Presiden. Menurutnya, pengunduran diri merupakan salah satu mekanisme pemberhentian yang dikenal dalam konstitusi.
“Kalau misalnya ada orang mau menyatakan pengunduran diri, itu kan sudah masuk kepada Pasal 8,” kata Doli sebagaimana diberitakan CNN Indonesia, Selasa (10/11/2026).
Secara konstitusional, pemakzulan Presiden maupun Wakil Presiden memang memiliki prosedur tersendiri. Pasal 7A UUD 1945 mengatur bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden dapat diberhentikan oleh MPR atas usul DPR apabila terbukti melakukan pelanggaran hukum tertentu atau tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai Presiden maupun Wakil Presiden.
Pelanggaran yang dimaksud meliputi pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya, atau perbuatan tercela.
Sementara itu, Pasal 7B UUD 1945 mengatur tahapan pemakzulan sebagai berikut:
1. DPR terlebih dahulu mengajukan pendapatnya kepada MK.
2. MK memeriksa, mengadili, dan memutus pendapat DPR paling lama 90 hari.
3. Jika MK membenarkan pendapat DPR, parlemen meneruskan usul pemberhentian kepada MPR.
4. MPR menggelar sidang untuk memutuskan usulan tersebut paling lambat 30 hari setelah menerima usulan DPR.
Keputusan pemberhentian membutuhkan kehadiran minimal tiga perempat anggota MPR dan persetujuan minimal dua pertiga anggota yang hadir. Wakil Presiden juga diberikan kesempatan menyampaikan penjelasan.
Dengan demikian, pemakzulan tidak dapat dilakukan hanya berdasarkan desakan masyarakat atau keputusan politik sepihak.
Pernyataan Sujiwo Tejo mengenai uang pensiun juga menarik perhatian karena hak keuangan mantan Presiden dan Wakil Presiden telah diatur dalam UU Nomor 7 Tahun 1978.
Dalam Pasal 6 ayat (1), disebutkan bahwa Presiden dan Wakil Presiden yang berhenti dengan hormat dari jabatannya berhak memperoleh pensiun.
Besarnya pensiun pokok berdasarkan Pasal 6 ayat (2) adalah 100 persen dari gaji pokok terakhir.
Selain pensiun, Pasal 7 mengatur sejumlah hak lain, antara lain tunjangan, biaya rumah tangga, serta biaya perawatan kesehatan. Pasal 8 juga mengatur penyediaan rumah kediaman dan kendaraan negara bagi mantan Presiden dan Wakil Presiden yang memenuhi ketentuan tersebut.
Namun, terdapat perbedaan penting yang perlu diperhatikan. UU tersebut secara eksplisit menggunakan persyaratan berhenti dengan hormat. Karena itu, hak pensiun bagi pejabat yang diberhentikan melalui pemakzulan tidak bisa otomatis disamakan dengan pejabat yang mengundurkan diri secara terhormat.
Perdebatan mengenai pengunduran diri atau pemakzulan Gibran kini menjadi bagian dari persoalan politik dan ketatanegaraan yang berkembang di Indonesia.
Di satu sisi, pengunduran diri merupakan mekanisme konstitusional yang berbeda dari pemakzulan. Di sisi lain, pemakzulan membutuhkan pembuktian dugaan pelanggaran hukum atau ketidakmampuan memenuhi persyaratan jabatan melalui mekanisme DPR, MK, dan MPR.
Pernyataan Sujiwo Tejo menambah dimensi baru dalam perdebatan tersebut. Ia tidak hanya menyoroti kemungkinan Gibran meninggalkan kursi Wakil Presiden, tetapi juga mempertanyakan konsekuensi yang melekat pada cara pemberhentian seorang pejabat negara.
Kini, perhatian publik tertuju pada kepastian sikap Gibran. Apakah benar-benar akan mengundurkan diri melalui prosedur konstitusional, atau polemik tersebut akan berkembang menjadi proses pemakzulan melalui lembaga negara?
Yang jelas, keputusan mengenai masa jabatan Wakil Presiden tidak cukup berhenti pada pernyataan niat. Harus ada kepastian hukum dan proses ketatanegaraan yang dapat dipertanggungjawabkan.
