21 November 2026

Teguh Setyabudi

MoneyTalk, Jakarta – Mantan Ketua Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM) Jakarta Barat periode 2020–2022, Iswadi, menyatakan akan melayangkan gugatan perdata terhadap Walikota Jakarta Barat Uus Kuswanto dan Sekretaris Kota (Seko) Firmanuddin. Gugatan ini berkaitan dengan dugaan penyalahgunaan wewenang dalam proses seleksi anggota Dewan Kota Jakarta Barat periode 2024–2029.

Iswadi menegaskan bahwa meskipun saat ini telah berlangsung gugatan terhadap Pj Gubernur DKI Jakarta, Teguh Setyabudi, dan Keputusan Gubernur DKI Jakarta Nomor 854 Tahun 2024 yang diajukan oleh pihak Ladunni Cs melalui Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta Timur, ia akan tetap melanjutkan upaya hukum melalui jalur perdata terhadap pejabat di tingkat kota.

“Apapun keputusan Hakim PTUN, saya akan tetap melawan Uus Kuswanto dan Firmanuddin melalui gugatan perdata. Saya menilai telah terjadi penyalahgunaan wewenang dalam proses pemilihan Dewan Kota Jakarta Barat,” ujar Iswadi kepada awak media, Ahad (29/6/2025).

Iswadi membeberkan bahwa bentuk penyalahgunaan tersebut mencakup perubahan nilai peserta seleksi. Menurutnya, terdapat peserta dengan nilai tinggi atau peringkat pertama yang justru disingkirkan, sementara yang memiliki nilai rendah justru diloloskan karena diduga merupakan pilihan pribadi walikota.

“Ini semua menunjukkan bahwa proses seleksi tidak dilakukan secara objektif. Dewan Kota yang terpilih bukan yang berkualitas, tetapi yang sesuai dengan kemauan walikota,” ungkapnya.

Iswadi pun menyebut pernyataan Ketua Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) DPRD Provinsi DKI Jakarta, M. Fuadi Luthfi, yang sebelumnya menyatakan bahwa proses pemilihan Dewan Kota DKI Jakarta cacat prosedural dan berpotensi sarat praktik politik transaksional.

“Tidak salah omongan M. Fuadi Luthfi yang meminta Kejati DKI Jakarta menyidik dugaan praktik transaksional dalam pemilihan ini,” pungkas Iswadi.

MoneyTalk, Jakarta – Proses pemilihan anggota Dewan Kota DKI Jakarta periode 2024–2029 kembali menjadi sorotan tajam. Sidang gugatan terhadap Keputusan Gubernur DKI Jakarta No. 854 Tahun 2024 digelar di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta Timur pada Rabu, 2 Juli 2025 secara daring melalui sistem eCourt.

Menjelang putusan hakim yang akan menentukan apakah gugatan dari Ladunni Cs dikabulkan atau tetap berpihak pada Penjabat (PJ) Gubernur Teguh Setyabudi sebagai pihak tergugat, dukungan terhadap upaya hukum itu datang dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) DPRD Provinsi DKI Jakarta.

Ketua Fraksi PKB DPRD DKI Jakarta, M. Fuadi Luthfi, secara resmi menyatakan bahwa proses penetapan Dewan Kota DKI Jakarta periode 2024–2029 mengandung cacat prosedural dan berpotensi transaksional. Ia mendesak agar PTUN membatalkan SK Gubernur tersebut demi menjaga integritas tata kelola pemerintahan daerah.

“Penetapan Dewan Kota seharusnya mendapatkan persetujuan dari DPRD melalui Komisi A, sebagaimana diatur dalam Perda No. 6 Tahun 2011 dan Pergub DKI No. 116 Tahun 2013,” tegas Fuadi dalam surat pernyataan, Ahad (28/6/2025).

Menurutnya, pengukuhan anggota Dewan Kota dilakukan secara tergesa-gesa tanpa melalui pendalaman oleh Komisi A DPRD DKI yang seharusnya memiliki peran penting dalam pengawasan dan seleksi kandidat. Hal ini, katanya, tidak hanya menabrak prosedur, tetapi juga membuka celah praktik politik transaksional yang merusak prinsip demokrasi lokal.

Fuadi menegaskan, pembentukan Dewan Kota harus dilakukan secara sah, partisipatif, dan akuntabel agar benar-benar merepresentasikan aspirasi masyarakat Jakarta.

“Oleh karena itu, kami meminta kepada Majelis Hakim PTUN agar membatalkan Keputusan Gubernur No. 854 Tahun 2024 secara hukum dan memerintahkan seleksi ulang yang sesuai peraturan perundang-undangan,” tambahnya.

Pernyataan ini menjadi sikap resmi Fraksi PKB DPRD DKI Jakarta dalam mengawal proses demokratisasi dan memastikan lembaga representatif di tingkat kota terbentuk secara benar dan sah.

Putusan PTUN atas gugatan ini dinanti publik dan dapat menjadi preseden penting dalam tata kelola pemerintahan lokal yang lebih transparan dan bertanggung jawab.

MoneyTalk,Jakarta – Hujan lebat yang terjadi di Jakarta dan sekitarnya sejak hari Selasa hingga Rabu membuat sejumlah wilayah mengalami banjir.

Terkait hal ini, Ketua Umum Gerakan Masyarakat Cinta Jakarta (GEMA CITA), Hilman Firmansyah mendesak Penjabat (Pj) Gubernur Jakarta, Teguh Setyabudi agar mencopot Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Sumber Daya Air (SDA) Jakarta, Ika Agustin Ningrum dari jabatannya karena dinilai gagal dalam menanggulangi banjir di Jakarta, kata Hilman Firmansyah kepada wartawan pada Rabu, (29/1/2025).

“Kami mempertanyakan kinerja pelaksana tugas (Plt) Kepala Dinas SDA Jakarta, Ika Agustin Ningrum yang kami nilai berkinerja buruk dan gagal menanggulangi banjir di wilayah Jakarta,” tegas Hilman.

“Akibat banjir yang terjadi di wilayah Jakarta berdampak kemacetan parah dan mogoknya kendaraan bermotor warga akibat terendam banjir,” ungkapnya.

“Hilman menilai kinerja Kadis SDA Jakarta Ika Agustin Ningrum buruk, kami meminta Pj Gubernur Jakarta, Teguh Setyabudi untuk segera mengevaluasinya,” tandasnya.

Hilman memaparkan sejumlah kinerja Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Sumber Daya Air (SDA) DKI Jakarta, Ika Agustin Ningrum yang dinilai buruk dalam menanggulangi banjir selama ini, dimana lambannya melakukan pembangunan dan pengerukan waduk, situ, embung, dan empang sehingga banjir di Jakarta kerap terjadi sepanjang tahun 2023 hingga akhir Desember 2024.

Menurut Hilman pada tahun 2024, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta sebelumnya berencana membangun 12 waduk, situ, embung, dan empang dibawah tanggung Jawab SDA DKI Jakarta belum terealisasi.

“Anggaran biaya pemeliharaan sumur resapan di setiap Suku Dinas SDA banyak dihambur-hamburkan,” ungkap Hilman.

“Dinas SDA selama ini lamban dalam melakukan tugas menyelenggarakan urusan di bidang pekerjaan umum dan penataan ruang, termasuk sub urusan sumber daya air, air minum, air limbah, drainase, energi, dan sumber daya mineral,” lanjut Hilman.

“Kinerja Plt Kadis SDA DKI Jakarta yang sudah di perpanjang hingga empat kali ini tidak ada kemajuan yang berarti,” tegas Hilman.

Pembangunan tanggul laut National Capital Integrated Coastal Development (NCICD) di kawasan Muara Angke, Jakarta Utara baru tercapai hanya 100 meter dan itupun masih berupa pondasi.
“Mirisnya NCICD dibuat tanggul yang tidak ada penduduknya terlebih dahulu atau yang tidak sulit, sedangkan lokasi yang banyak penduduknya malahan di bangun tanggul belakangan,” ucap Hilman.

Sementara banyak lokasi pembebasan lahan yang hingga saat ini belum juga dilaksanakan.

“Pembebasan lahan sepanjang sungai Ciliwung, Waduk dan lain-lainnya masih bermasalah, padahal warga sampai pinjam uang hanya untuk membayar pajak PBB, Tetapi setelah warga bayar pajaknya sampai saat ini tanah mereka belum juga di bebaskan,” papar Hilman.

Sementara diwilayah Jakarta Utara sudah terbangun Pompa-pompa yang memiliki kapasitas besar dengan menggunakan anggaran hingga mencapai Rp 1 Triliun hingga saat ini pada kenyataannya Kawasan Kelapa Gading dan sekitarnya masih tetap Banjir.

“Ditambah lagi, soal banjir rob tahun ini yang tidak tertangani dengan serius sehingga menyebabkan kerugian bagi warga yang terdampak banjir rob di Muara Angke, Jakarta Utara dengan ketinggian mulai dari 25 sentimeter hingga satu meter,” terang Hilman.

Untuk diketahui, Muara Angke menjadi salah satu kawasan yang rentan mengalami banjir rob.
Fenomena banjir rob di Muara Angke bukan terjadi untuk pertama kalinya.

“Oleh sebab itu kami mendesak Pemprov DKI Jakarta agar pembangunan tanggul pantai bisa segera dirampungkan,” pungkas Hilman.

MoneyTalk,Jakarta – Center For Budget Analysis (CBA), Uchok Sky Khadafi sudah mengirim surat kepada PJ Gubernur DKI Jakarta, Teguh Setyabudi agar memperhatikan tata kelola PAM Jaya, dan mencopot Dirut PAM Jaya Arief Nasrudin

Alasan pencopotan Dirut PAM Jaya Arief Nasrudin lantaran tidak memperhatikan Putusan Mahkamah Konstitusi RI Nomor 85/PUU-XI/2013 tentang Pengujian Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 Tentang Sumber Daya Air, kata Uchok Sky

Malahan sekarang saja, PAM JAYA masih melakukan kerjasama dengan pihak PT Moya Indonesia Atau MOYA mengenai Penyelenggaraan Sistem Penyediaan Air Minum.

Selain itu, ada kerjasama No. 09/JUP/PKS/V/2016, tanggal 25 Mei 2016 antara PT.PAM Jaya dengan PT PAM Lyonnaise JAYA tentang Pembelian dan Penyaluran Air Minum Curah Hasil Produksi IPA Hutan Kota belum dihapus, tapi tetap berlaku.

Padahal Perjanjian Kerjasama (PKS) Penyediaan dan Peningkatan Pelayanan Air Bersih Antara PAM JAYA dengan PT PAM Lyonnaise Jaya (PALYJA) dan PT Aetra Air Jakarta (AETRA) telah berakhir pada 1 Februari 2023, lanjut Uchok Sky.

Dengan diabaikannya putusan Mahkamah Konstitusi RI Nomor 85/PUU-XI/2013 ini berarti memperlihatkan indikasi kejahatan yang berulang ulang dalam pengelolaan air bersih di PAM Jaya terus terjadi, pungkas Uchok Sky.

MoneyTalk,Jakarta – Ketua umum Forum Aliansi Masyarakat Anti Korupsi (FORMASI), Jalih Pitoeng mendapat dukungan dari rekan-rekan Barisan Aktivis Nusantara (BARAK NUSANTARA). Hal ini dibuktikan dengan Barak Nusantara yang berencana akan menggelar Aksi unjuk rasa terkait adanya dugaan Korupsi Dirut Perumda PAM JAYA.

“Kami sangat mendukung dan mengapresiasi rencana rekan-rekan aktivis yang menamakan dirinya Barisan Aktivis Nusantara (Barak Nusantara) yang berencana akan melakukan Aksi unjuk rasa di Balaikota DKI Jakarta, KPK RI dan Kantor Perumda PAM Jaya pada Jum’at 13 Desember esok” ungkap Jalih Pitoeng, pada Selasa (10/12/2024).

“Karena kami memang sedang fokus untuk menyoroti adanya dugaan korupsi dan penyalahgunaan wewenang yang dilakukan oleh Arief Nasrudin selaku Direktur utama Perumda PAM JAYA sebagaimana yang telah kami sampaikan dibeberapa media beberapa hari lalu,” Jalih Pitoeng menegaskan.

Selanjutnya Jalih Pitoeng juga menyampaikan terima kasihnya jika ada masyarakat yang peduli terhadap upaya-upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi.

“Kami FORMASI dan CBA sangat berterima kasih jika ada masyarakat yang peduli terhadap upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi” lanjut Jalih Pitoeng.

Senada dengan Jalih Pitoeng, Direktur CBA, Ucok Sky Khadafi juga menyambut baik terkait rencana Aksi unjuk rasa yang akan dilakukan oleh Kawan- kawan Barak Nusantara.

“Sebaiknya PJ Gubernur DKI Jakarta, Teguh Setyabudi untuk segera mencopot Dirut Perumda PAM Jaya, Arief Nasrudin,” kata Uchok Sky Khadafi.

Ketua umum FORMASI yang menggaungkan jargon “No Kompromi pada Korupsi” inipun berharap agar seluruh rakyat ikut mengawal upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi ditanah air.

“Kami juga meminta kepada seluruh rakyat Indonesia untuk berperan aktif mengawal upaya-upaya yang sedang kami lakukan,” pinta Jalih Pitong.

“Terutama masyarakat Jakarta, dimana kami saat ini sedang mendesak Kejati DKI Jakarta untuk segera bersih-bersih di DKI Jakarta,” pungkas Jalih Pitoeng.