23 November 2026

TPST Bantar Gebang

MoneyTalk.id,Jakarta – Rasanya tak sebanding, uang kompensasi berapapun jumlahnya dari Pemprov DKI Jakarta dengan kehadiran TPST Bantar Gebang selama puluhan tahun yang mengakibatkan kerusakan lingkungan yang masif, penurunan kesehatan dan kualitas hidup masyarakat Kota Bekasi

36 tahun lamanya Bantar Gebang menjadi Tempat Pembuangan Akhir (TPA) yang kemudian menjadi Tempat Pembuangan Sampah Terpadu (TPST). Kawasan yang terdiri dari 110,3 ha meliputi Kelurahan Ciketing Udik, Kurahan Cikiwul, dan Kelurahan Sumur Batu di Kecamatan Bantar Gebang Kota Bekasi. Memang menyimpan banyak sejarah dan permasalahan sampah dari Jakarta. Mulai dari bau menyengat, polusi udara, penyakit hingga tata kelola limbah hingga persoalan uang kompensasi dari Pemprov DKI Jakarta ke Pemkot Bekasi.

Kota Bekasi khususnya dan Indonesia pada umumnya sempat tersentak dengan rilis laporan penginderaan jauh dari Carbon Mapper, yang bekerja sama dengan teknologi satelit NASA dan Planet Labs, serta disorot dalam laporan UCLA Emmett Institute. Bagaimana tidak miris, hasilnya menempatkan Bekasi sebagai kota paling beracun nomor dua di dunia. Dengan tingginya emisi gas metana (mencapai sekitar 6,3 ton per jam) di kawasan Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST) Bantar Gebang, sudah cukup menjadikan Bekasi kota beracun dan berbahaya.

Pemerintah pusat juga merespon cepat dan berkelanjutan terhadap fenomena buangan yang bukan saja menimbulkan kerusakan lingkungan dan penurunan kesehatan secara masif. Melalui Surat Edaran Menteri Lingkungan Hidup Nomor:SE.14/MENLHK/PSLB3/PLB.0/2/2005 yang mengatur penutupan Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) yang masih menggunakan metode pembuangan terbuka (open dumping). Kebijakan ini merupakan tindak lanjut dari *Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008* tentang Pengelolaan Sampah yang melarang seluruh Tempat Pemrosesan Akhir (TPA), termasuk TPST Bantar Gebang, untuk melakukan praktik pembuangan sampah tanpa pengelolaan atau open dumping.

Terkait TPST Bantar Gebang yang beririsan langsung dengan Pemprov DKI dan Pemkot Bekasi sebagaimana tertuang dalam Perjanjian Kerja sama (PKS) yang tertuang dalam *Undang-Undang Undang Nomor: 19 Tahun 2021 dan Undang-Undang Nomor: 160 Tahun 2021*. Dari mulai perubahan TPA menjadi TPST hingga pengelolaan sampah termasuk menggunakan metode oven dumping akan berakhir tanggal 26 Oktober 2026.

Oleh karena itu pihak-pihak terkait dan kompeten terhadap keberadaan TPST Bantar Gebang seperti Pemprov dan DPRD DKI Jakarta serta Pemkot dan DPRD Kota Bekasi harus segera melakukan langkap cepat yang terarah dan terukur untuk segera menutup kawasan pembuangan sampah tersebut. Selain sebagai kebijakan hukum yang tidak bisa ditawar-tawar lagi demi upaya menjaga kelestarian dan kenyamanan lingkungan serta keselamatan masyarakat baik yang ada di sekitar kawasan Bantar Gebang maupun wilayah Kota Bekasi keseluruhan. Maka penutupan TPST Bandar Gebang juga menjadi skala prioritas dan mendesak untuk dilakukan karena juga menjadi bagian utama dari isu-isu global menyangkut kesehatan, kualitas hidup, perubahan iklim dll.

Upaya hukum dan teknis pelaksanakan penutupan TPST Bantar Gebang tidak boleh menjadi berlarut-larut karena persoalan pragmatis seperti terlanjur menikmati dan bagi-bagi uang kompensasi sampah yang sudah berlangsung lama dan tidak signifikan terhadap kepentingan daerah dan pelayanan publik sejauh ini. Masyarakat Kota Bekasi kini menunggu “good will and political will” khususnya dari Pemkot dan DPRD Kota Bekasi.

Atau bisa jadi berlarut-larutnya penutupan TPST Bantar Gebang menjadi keengganan orang dan kelompok tertentu meleoaskan nikmatnya bancakan dari kompensasi yang ratusan miliar saban tahun itu.

Jangan jadikan kelestarian dan kenyamanan lingkungan serta kualitas hidup dan keselamatan masyarakat Kota Bekasi tersingkir dari perilaku ‘abuse of power’ dan budaya korup dari penyelenggaraan pemerintah. Sampah organik, an organik, dan residu masih bisa diolah dan dicari solusinya. Tapi sampah dari penyimpangan penyelengaran negara yang terstruktur, sistematis, dan masif sangat susah dihilangkan.

Penulis : Yusuf Blegur, Analis Institut Public Policy Study (IPPS)

MoneyTalk, Jakarta – Anggota Komisi I DPR RI, Mahfudz Abdurrahman, menyampaikan keprihatinan mendalam atas tragedi longsor yang terjadi di kawasan TPST Bantar Gebang pada 8 Maret 2026. Peristiwa tersebut dilaporkan menewaskan enam orang, enam orang berhasil ditemukan selamat, sementara satu korban lainnya masih dalam proses pencarian.

Mahfudz menilai peristiwa tersebut tidak hanya menghadirkan duka bagi keluarga korban, tetapi juga menjadi peringatan keras bahwa sistem pengelolaan sampah perkotaan di Indonesia masih menyimpan persoalan serius.

“Tragedi ini merupakan alarm keras bagi kita semua bahwa pengelolaan sampah perkotaan masih membutuhkan perhatian dan pembenahan yang menyeluruh,” ujar Mahfudz dalam pernyataan tertulisnya, Senin (9/3/2026).

Menurutnya, sebagai salah satu kawasan pengelolaan sampah terbesar di Indonesia, TPST Bantar Gebang memiliki peran vital dalam menopang sistem pengelolaan sampah wilayah metropolitan, khususnya bagi wilayah Bekasi dan Jakarta.

Namun di sisi lain, pengelolaan sampah dalam skala besar juga memiliki berbagai risiko yang tidak kecil, mulai dari aspek keselamatan kerja, stabilitas lingkungan, hingga perlindungan terhadap masyarakat yang menggantungkan hidupnya di sekitar kawasan tersebut.

Mahfudz menegaskan bahwa tragedi ini seharusnya menjadi momentum refleksi bagi Pemerintah Kota Bekasi untuk melakukan evaluasi menyeluruh terhadap sistem pengelolaan TPST Bantar Gebang.

“Pengelolaan tempat pembuangan akhir tidak bisa dipandang hanya sebagai persoalan teknis penumpukan sampah. Ini bagian dari tata kelola lingkungan yang membutuhkan standar keselamatan tinggi, pengawasan ketat, serta perencanaan jangka panjang yang berkelanjutan,” jelasnya.

Ia juga mendorong sejumlah langkah kebijakan yang perlu segera dipertimbangkan pemerintah daerah guna mencegah terulangnya peristiwa serupa.

Pertama, Mahfudz menilai perlu dilakukan audit teknis dan audit keselamatan secara independen terhadap kondisi lereng timbunan sampah serta sistem pengelolaan di kawasan tersebut. Audit ini dinilai penting untuk memastikan standar keamanan lingkungan benar-benar diterapkan secara konsisten.

Kedua, penguatan sistem mitigasi risiko bencana di kawasan tempat pembuangan akhir. Menurut Mahfudz, kawasan seperti Bantar Gebang memiliki potensi bahaya mulai dari longsor timbunan sampah, gas metana, hingga potensi kebakaran.

“Karena itu sistem pemantauan kondisi timbunan, pengaturan zona aman, serta mekanisme peringatan dini harus diperkuat agar keselamatan pekerja dan masyarakat sekitar dapat terjamin,” katanya.

Selain itu, Mahfudz juga mendorong percepatan transformasi model pengelolaan sampah menuju sistem yang lebih modern dan berkelanjutan. Ia menilai ketergantungan pada pola penimbunan sampah skala besar sudah tidak memadai untuk menghadapi tantangan pengelolaan sampah perkotaan di masa depan.

Pendekatan berbasis teknologi pengolahan terpadu, pengurangan sampah dari sumbernya, serta penguatan ekonomi sirkular dinilai perlu menjadi bagian dari agenda reformasi pengelolaan sampah nasional.

Mahfudz juga menyoroti pentingnya penguatan koordinasi antara Pemerintah Kota Bekasi dan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, mengingat TPST Bantar Gebang selama ini menjadi bagian penting dari sistem pengelolaan sampah ibu kota.

“Kolaborasi yang lebih kuat diperlukan agar pengelolaan kawasan ini dapat dijalankan secara adil, profesional, dan berorientasi pada keselamatan manusia serta keberlanjutan lingkungan,” ujarnya.

Di akhir pernyataannya, Mahfudz mengingatkan bahwa pengelolaan sampah bukan hanya persoalan teknis perkotaan, melainkan juga persoalan kemanusiaan dan tanggung jawab moral negara terhadap warganya.

“Jangan sampai peristiwa seperti ini kembali terjadi karena kelalaian dalam tata kelola. Sudah saatnya pembenahan dilakukan secara serius dan berkelanjutan,” pungkasnya.

MoneyTalk, Jakarta – Menteri Lingkungan Hidup, Hanif Faisol Nurofiq, menegaskan rencana untuk menghentikan impor sampah plastik dari luar negeri. Pernyataan ini disampaikan dalam kunjungannya ke Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST) Bantar Gebang, Bekasi, pada Senin (28/10). Keputusan ini didasarkan pada meningkatnya volume sampah yang sudah melebihi kapasitas di TPST tersebut. Dengan Jakarta yang menghasilkan sekitar 7.500 ton sampah setiap harinya, keputusan untuk menutup keran impor sampah plastik menjadi langkah yang sangat diperlukan.

Kondisi TPST Bantar Gebang

TPST Bantar Gebang sebagai salah satu lokasi pengolahan sampah terbesar di Jakarta, kini mengalami penumpukan sampah yang signifikan. Fasilitas pengolahan yang tidak memadai menjadi penyebab utama situasi ini. Setiap hari Jakarta menghasilkan jumlah sampah yang mengkhawatirkan. Tanpa tambahan dari impor pun sudah membuat kawasan ini kewalahan. Hanif menyebutkan, “Penumpukan sampah di TPST Bantar Gebang semakin parah akibat fasilitas pengolahan yang belum memadai.”

Statistik Mengenai Sampah di Jakarta

Statistik menunjukkan bahwa Jakarta menghasilkan sekitar 7.500 hingga 8.000 ton sampah setiap harinya. Dari jumlah tersebut, sekitar 55 juta ton sampah sudah terakumulasi di Bantar Gebang. Angka ini menandakan urgensi untuk mengatasi masalah pengelolaan sampah yang semakin kompleks. Hanif menegaskan bahwa tidak ada satu pun saksi yang diperiksa dalam konteks penyelidikan dan penyidikan terkait masalah ini, sehingga menunjukkan perlunya transparansi dan keadilan dalam pengelolaan sampah.

Dampak Impor Sampah Plastik

Impor sampah plastik ke Indonesia telah menjadi masalah serius. Banyaknya sampah yang masuk dari luar negeri menyebabkan tekanan lebih besar pada sistem pengelolaan sampah dalam negeri yang sudah lemah. “Kita sudah cukup mengkolonisasi kita dalam bentuk ngirim sampah ke Indonesia sudah cukup,” ujar Hanif. Dengan menghentikan impor, diharapkan masalah sampah dapat ditangani dengan lebih efektif.

Langkah-Langkah Pemerintah

Hanif menyatakan bahwa penanganan sampah di Jakarta memerlukan kolaborasi dari berbagai pihak, termasuk kementerian lain seperti Kementerian Energi, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), serta Kementerian Perdagangan. “Ini bukan hanya tugas Kementerian Lingkungan Hidup, tetapi semua pihak perlu terlibat dalam menyelesaikan masalah ini,” jelasnya. Selain itu, perlu juga ada upaya untuk meningkatkan fasilitas pengolahan dan menciptakan kesadaran publik tentang pentingnya pengelolaan sampah yang baik.

Keputusan untuk menghentikan impor sampah plastik merupakan langkah strategis dalam upaya menyelesaikan masalah sampah di Jakarta. Dengan fokus pada pengelolaan sampah domestik dan kolaborasi antar kementerian, diharapkan kondisi di TPST Bantar Gebang dapat diperbaiki dan masalah sampah di Jakarta dapat diatasi secara berkelanjutan. Tindakan ini bukan hanya untuk kepentingan lingkungan, tetapi juga untuk kesejahteraan masyarakat dan keberlanjutan kota Jakarta ke depan.(c@kra)