MoneyTalk,id,Jakarta – Pemerhati Politik dan Kebangsaan Rizal Fadhillah menyoroti hubungan politik Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) dengan Partai Solidaritas Indonesia (PSI). Dalam analisisnya, Rizal bahkan mengaitkan pemerintahan Jokowi dengan sejumlah karakter yang menurutnya menyerupai pola kerja dan budaya politik Partai Komunis Indonesia (PKI).
Analisis tersebut disampaikan Rizal Fadhillah pada 28 September 2026 melalui tulisan berjudul “Rezim PKI Jokowi Tunggangi PSI?”
Rizal menjelaskan, istilah tersebut menurutnya memiliki dua makna, yakni penilaiannya terhadap karakter pemerintahan Jokowi dan pandangannya mengenai posisi PSI setelah Jokowi secara terbuka menyatakan diri sebagai bagian dari partai tersebut.
“Penilaian bahwa rezim Jokowi bernuansa PKI adalah penilaian subyektif berbasis analisis. Analisisnya bersandar pada pola kerja (work pattern) dan budaya politik (political culture) PKI,” tulis Rizal.
Ia kemudian menyebut lima karakter yang menurutnya memiliki kemiripan dengan pola politik yang ia atribusikan kepada PKI, antara lain persoalan moral politik, kekerasan dalam penanganan sejumlah peristiwa, propaganda politik, politik sandera, serta sikap terhadap kehidupan keagamaan.
Namun, berbagai tuduhan dan kesimpulan tersebut merupakan penilaian politik Rizal Fadhillah dan tidak disajikan sebagai kesimpulan faktual oleh media ini.
Dalam tulisannya, Rizal juga menyinggung sejumlah peristiwa pada masa pemerintahan Jokowi, termasuk kematian petugas pemilu, penanganan demonstrasi, tragedi KM 50, dan tragedi Kanjuruhan.
Rizal menilai berbagai peristiwa tersebut perlu dilihat dalam konteks tanggung jawab politik pemerintahan ketika itu. Ia juga mengkritik apa yang disebutnya sebagai praktik kriminalisasi terhadap pencari keadilan dan pengkritik pemerintah.
Selanjutnya, Rizal mengaitkan persoalan tersebut dengan dinasti politik.
“Jokowi selesai sebagai Presiden, tetapi menginginkan kekuasaan abadi melalui dinasti. Gibran, Kaesang, dan mungkin Jan Ethes disiapkan menjadi pelanjut,” tulisnya.
Soroti Posisi Jokowi di PSI
Rizal kemudian mengalihkan sorotannya kepada PSI. Ia menilai posisi Jokowi di dalam partai tersebut semakin terbuka setelah Jokowi menunjukkan Kartu Tanda Anggota (KTA) PSI dalam Rakorda PSI Kota Bandung pada 26 September 2026.
Jokowi sendiri telah menyatakan bahwa dirinya bergabung dengan PSI sejak 14 Oktober 2025. Dalam forum tersebut, Jokowi mengatakan dirinya telah menjadi bagian dari keluarga besar PSI.
Rizal menggunakan fakta tersebut sebagai dasar untuk menyampaikan kritik politiknya terhadap arah PSI.
“Jokowi terang-terangan menjadi tokoh besar PSI. Baru saja pamer kartu anggota dan menempatkan diri sebagai begawan pemberi semangat kader,” tulis Rizal.
Ia juga menyoroti perubahan identitas PSI. Partai tersebut memang telah mengganti logo dari bunga mawar menjadi gambar gajah pada Kongres PSI 2025. PSI menjelaskan gajah sebagai simbol kekuatan, kecerdasan, keteguhan, dan solidaritas.
Dari perubahan tersebut, Rizal mempertanyakan kemungkinan perubahan nama PSI di masa mendatang.
“PSI telah mengubah lambang partai, akankah ia mengubah nama dari Partai Solidaritas Indonesia menjadi Partai Sosialis Indonesia?” tulisnya.
Menurut Rizal, perubahan tersebut, apabila terjadi, akan semakin memperjelas arah politik PSI. Namun, ia mengakui bahwa hal tersebut masih berada pada ranah prediksi.
“Apapun prediksi akan tendensi, namun fakta kini adalah bahwa PSI telah menjadi gajah tunggangan Jokowi,” katanya.
Rizal juga menyebut Jokowi sebagai pihak yang menurut penilaiannya memiliki pengaruh kuat terhadap arah PSI. Ia mengaitkan perkembangan tersebut dengan kekhawatiran terhadap masa depan konstitusi dan ideologi negara.
Di bagian akhir tulisannya, Rizal menyampaikan peringatan agar isu komunisme tidak kembali digunakan dalam kehidupan politik Indonesia.
“Pak Jokowi, PSI itu sama sekali tidak ditakuti, tapi diwaspadai agar tidak menjadi perusak konstitusi dan ideologi. PKI jangan dibawa untuk datang lagi. Sudah cukup menyakiti ibu pertiwi,” tulis Rizal.
Pernyataan mengenai karakter pemerintahan Jokowi, tudingan mengenai PKI, serta penilaian terhadap posisi Jokowi dan PSI dalam tulisan tersebut merupakan pandangan dan analisis politik Rizal Fadhillah. Media ini membuka ruang klarifikasi, bantahan, maupun tanggapan dari Joko Widodo, PSI, dan pihak-pihak lain yang disebut atau terkait dengan pernyataan tersebut, sesuai prinsip keberimbangan dan asas praduga tak bersalah.
