MoneyTalk, Jakarta – Sastrawan politik Ahmad Khozinudin melontarkan kritik keras terhadap sejumlah tokoh yang dinilai tidak lagi konsisten dalam perjuangan isu politik tertentu, khususnya terkait tragedi KM 50 dan polemik ijazah Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi).
Dalam pernyataannya, Khozinudin membedakan secara tegas antara sikap “udzur” (ketidakmampuan melanjutkan perjuangan) dengan apa yang ia sebut sebagai “pengkhianatan”. Menurutnya, seseorang yang berhenti berjuang karena alasan usia atau kondisi fisik masih dapat dimaklumi selama tetap mendukung secara moral. Namun, ia menilai berbeda jika seseorang justru berbalik arah dan menyerang pihak yang sebelumnya sejalan.
Ia secara khusus menyinggung nama Eggi Sudjana dan Damai Hari Lubis. Keduanya dinilai tidak sekadar berhenti dari perjuangan, tetapi juga mengambil langkah yang dianggap berseberangan, termasuk melaporkan pihak lain ke kepolisian.
“Jika hanya berhenti karena alasan tertentu, itu bisa disebut udzur. Namun ketika berbalik menyerang, itu sudah masuk kategori pengkhianatan,” tegas Khozinudin dalam keterangannya, Jumat (3/4/2026).
Selain itu, ia juga menyoroti sikap beberapa pihak lain seperti Rismon Sianipar dan Jahmada Girsang, yang menurutnya tidak konsisten terhadap sikap awal mereka.
Dalam narasinya, Khozinudin mengaitkan antara Tragedi KM 50 dengan isu dugaan ijazah palsu Jokowi. Ia berpendapat bahwa kedua isu tersebut memiliki keterkaitan dalam konteks perjuangan yang ia maksud.
Namun demikian, penting dicatat bahwa berbagai tudingan terkait ijazah Jokowi telah berulang kali dibantah oleh pihak terkait dan tidak terbukti secara hukum. Pemerintah maupun institusi pendidikan terkait juga telah memberikan klarifikasi mengenai keabsahan dokumen tersebut.
Khozinudin menegaskan bahwa dalam sebuah gerakan, konsistensi dan komitmen menjadi hal utama. Ia juga mengingatkan bahwa perbedaan sikap di antara para aktivis berpotensi memicu hilangnya kepercayaan jika tidak dikelola dengan baik.
