16 November 2026

Ahmad Khozinudin

MoneyTalk.id, Jakarta – Polemik internal di kubu yang selama ini vokal mengkritisi kasus dugaan ijazah Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) kembali memanas. Ketua Umum Korlabi, Damai Hari Lubis, melontarkan tudingan keras terhadap advokat Ahmad Khozinudin yang selama ini dikenal sebagai kuasa hukum sejumlah pihak dalam perkara tersebut.

Dalam keterangannya, Damai menduga Ahmad Khozinudin merupakan “agen gelap” yang sengaja disusupkan untuk menggagalkan perjuangan (TPUA) sebagai pihak-pihak yang ingin mendapatkan kejelasan hukum melalui jalur kitigasi termasuk klarifikasi dan konfirmasi yakni melalui institusi resmi (PN Surakarta, PN Jakarta Pusat juga Mabes Polri, termasuk on the spot/ bersilaturahim ke domisili Jokowi di Solo). Namun A K yang diundang (dihimbau) ikut ke Jogja/UGM (15/4/2025) dan Solo/Rumah Jokowi (16/4/2025) tidak mau ikut justru menolak keras “kata yang keluar dari mulutnya: tidak mau ikut urusan Ijazah Jokowi” dia cukup konsentrasi urusan PIK2 namun praktiknya ? Justru over dosis ikut campur yang berakhir dengan pecah belah antar aktivis.

“Layaknya bak seorang agen_ intel hitam, dia dipasang untuk bersuara keras agar muncul orang-orang yang kemudian ditangkap. Ia menggunakan operasi pancing jaring,” kata Damai, Selasa (14/7/2026).

Menurut Damai, pola yang dilakukan Ahmad Khozinudin justru dinilai memperbesar risiko hukum bagi pihak-pihak yang didampinginya. Ia menilai berbagai pernyataan yang disampaikan di ruang publik memicu tindakan hukum terhadap sejumlah aktivis maupun tokoh yang terlibat dalam polemik tersebut. Dan sebaliknya fokus perjuangan dibuat bias sehingga berdampak hilangnya simpati publik lalu melahirkan hujatan publik kepada para aktivis penegakan hukum sejati.

Damai bahkan mengklaim sebagian besar klien yang pernah didampingi Ahmad Khozinudin justru berujung menghadapi proses pidana hingga masuk penjara.

“Kalau tugas pengacara itu meringankan bahkan membebaskan kliennya. Tapi yang saya lihat justru banyak kliennya yang masuk penjara,” ujarnya.

Tak hanya itu, Damai juga mengkritik pola pendampingan hukum yang menurutnya tidak berlanjut setelah klien menghadapi proses hukum.

“Selama klien masuk penjara, saya tidak melihat ada perhatian yang serius kepada klien-klien tersebut,” katanya.

Damai menilai seorang advokat semestinya lebih mengedepankan strategi hukum yang mampu melindungi kepentingan klien dibanding membangun narasi yang justru meningkatkan eskalasi perkara.

Menurutnya, dalam perkara yang menyita perhatian publik seperti polemik dugaan ijazah Jokowi, setiap pernyataan hukum harus diukur secara matang agar tidak berimplikasi terhadap pihak yang didampingi. Pastinya merujuk kode etik advokat Jo. UU Advokat, tidak boleh model AK yang sengaja berstatemen dihadapan publik “menjanjikan” dan memastikan kemenangan bagi kliennya atau “klien pasti tidak akan ditahan justru pelapor (Jokowi) yang akan dipenjara”

Ia menganggap pendekatan yang terlalu konfrontatif justru berpotensi memperluas ruang kriminalisasi terhadap para aktivis.

Karena itu, Damai mengaku mempertanyakan motif di balik berbagai langkah yang dilakukan Ahmad Khozinudin selama menangani sejumlah perkara berkaitan dengan isu ijazah Jokowi.

Sementara itu, hingga berita ini ditulis, belum terdapat tanggapan terbaru dari Ahmad Khozinudin mengenai tudingan Damai Hari Lubis yang menyebut dirinya sebagai “agen gelap”. Sebelumnya, Ahmad Khozinudin juga pernah secara terbuka membantah berbagai tuduhan yang dialamatkan kepadanya dalam polemik tersebut.

Kasus dugaan ijazah Jokowi sendiri masih menjadi salah satu polemik hukum dan politik yang menyita perhatian publik dalam beberapa tahun terakhir, dengan berbagai proses hukum, laporan polisi, serta perdebatan di ruang publik yang terus berlangsung.

MoneyTalk, Jakarta – Kurban itu ibadah, seperti ibadah haji. Hanya saja, Haji hukumnya wajib bagi yang mampu, sementara Kurban Sunnah Mua’kadah (sangat dianjurkan).

Kurban, itu taklif (pembebanan hukum) atas pribadi. Bukan atas negara (Daulah).

Jika kewajiban menegakkan hudud, Qisos, Diyat, ta’jier, dan mukholafah adalah ibadah yang wajib dilakukan oleh Negara, namun kurban adalah ibadah individu yang tak membutuhkan Negara.

Bagi individu yang berkemampuan, disunnahkan untuk berkurban seekor domba/kambing, sapi, atau unta. Untuk seekor sapi, boleh atas nama 7 (tujuh) orang.

Adapun kurban atas nama Prabowo Subianto, yang menggunakan dana APBN, tidak memenuhi kriteria sebagai ibadah, melainkan hanya politik pencitraan sosial, alasannya:

Pertama,uang untuk kurban bukan diambil dari kantong pribadi Prabowo yang memiliki harta triliunan. Melainkan, harta seluruh rakyat yang ditarik dari pajak, dan dikumpulkan dalam APBN.

Sehingga, kalaupun itu mau disebut kurban, itu adalah kurban seluruh rakyat Indonesia. Adalah kebohongan yang nyata, jika itu diklaim dan diatasnamakan Prabowo Subianto.

Kedua,batasan kurban per satu ekor sapi adalah untuk 7 orang. Sementara ini 1.000 ekor untuk 285 juta rakyat Indonesia. Tak memenuhi syarat, sehingga tak layak disebut sebagai kurban.

Ketiga,kalau disebut Bantuan Presiden itu juga keliru. Karena anggaran dari APBN, sehingga lebih tepat disebut Bantuan Negara atau bantuan rakyat kepada rakyat karena asal duitnya juga dari rakyat.

Keempat, kalaupun itu bantuan Presiden tak sah disebut hewan kurban. Karena tak memenuhi syarat hewan kurban, baik dari sisi sumber duit juga jumlah patungan yang bersyirkah. Yang lebih tepat itu hewan tumbal untuk pencitraan sosial Presiden.

Ingat! Kurban adalah ibadah mahdah. Terikat syarat dan rukunnya, tata caranya taukifi. Tak boleh mengada-ada.

Kalau Presiden tak paham hukum kurban, atau terlalu pelit untuk berkurban dari kantung sendiri, lebih baik tak usah berkurban. Dengan konsekuensi, tak usah mendatangi mushola (tempat kurban/sholat).

Allah SWT tak menyukai orang yang kikir. Apalagi, berharta triliunan tapi berkurban pake duit APBN (rakyat).

Penulis : Ahmad Khozinudin

MoneyTalk, Jakarta – Penulis memberikan apresiasi dan penghormatan sebesar-besarnya kepada LBH AP PP Muhammadiyah, bersama sejumlah LBH Ormas Islam Lainnya (40 Ormas), yang telah mendampingi secara hukum keluarga Ahmad Bahar, yang putrinya dijemput paksa oleh anggota Grib Jaya Pimpinan Hercules (Rosario de Marshall).

Mengingat, Ormas Grib selain dikenal dengan preman juga dikenal dekat dengan kekuasaan (Prabowo). Beberapa waktu lalu, Hercules yang mengaku Preman, berani terbuka membuat ancaman kepada Amien Rais, Tokoh Reformasi.

Hal penting, yang wajib digarisbawahi dalam kasus ini adalah agar kedepan tak ada upaya polisionil, baik menjemput paksa hingga melakukan interogasi, yang dilakukan oleh elemen non penegak hukum.

Bagaimana pun, Hercules maupun Grib Jaya adalah bagian dari elemen sipil yang tidak memiliki wewenang polisionil. Sebagai bagian dari anak bangsa, sudah sepatutnya dalam negara hukum segala persoalan diselesaikan secara hukum, bukan dengan pendekatan dan cara-cara preman.

Tindakan anggota Grib Jaya yang menjemput paksa putri Ahmad Bahar, menginterograsi hingga mengancam dengan senjata, jelas merupakan tindakan pelanggaran hukum. Tindakan seperti ini, bukan hanya ilegal dilakukan oleh sipil, bahkan juga tidak boleh dilakukan oleh aparat penegak hukum.

Polisi pun, tetap harus mengindahkan prosedur hukum dalam mengambil keterangan seseorang warga negara. Dimulai dari undangan klarifikasi atau panggilan polisi, bukan melakukan jemput paksa seperti penculikan, lalu melakukan interograsi ala mafia (preman), hingga ancaman menggunakan senjata.

Kalau ada masalah, semua diselesaikan secara hukum. Inilah, fungsi UU dan aparat penegak hukum. Bukan dengan cara main hakim sendiri (Eiqenrighting).

Sebenarnya, dalam era sosmed saat ini setiap pihak harus bisa rinci melihat fakta. Selalu lakukan verifikasi dan cek ulang. Terlalu banyak, konten sosmed yang diproduksi oleh aplikasi berbasis AI (Artifisial Intelegence).

Itu pula, yang terjadi pada Hercules. Video ancaman terhadap dirinya adalah produk AI. Akun yang digunakan untuk mengirim juga diretas.

Untuk memastikan video tersebut AI atau bukan itu mudah. Secara kasat mata terlihat. Akan tetapi, jika masih ragu bisa minta bantuan ahli telematika Roy Suryo.

Hari ini (21/5), LBH PP Muhammadiyah telah mengadu ke Komnas HAM. Harapannya, Komnas HAM segera memanggil para pihak, termasuk Hercules. Karena keterangan putri Ahmad Bahar, harus ditindaklanjutu agar kedepan tak terjadi peristiwa seperti itu berulang.

Semoga, keluarga Ahmad Bahar diberi kesabaran dan keteguhan. Selalu dalam lindungan Allah. Begitu pula, tim pengacara yang mengawal kasus ini.

Penulis : Ahmad Khozinudin

MoneyTalk, Jakarta – Sastrawan politik Ahmad Khozinudin melontarkan kritik keras terhadap sejumlah tokoh yang dinilai tidak lagi konsisten dalam perjuangan isu politik tertentu, khususnya terkait tragedi KM 50 dan polemik ijazah Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi).

Dalam pernyataannya, Khozinudin membedakan secara tegas antara sikap “udzur” (ketidakmampuan melanjutkan perjuangan) dengan apa yang ia sebut sebagai “pengkhianatan”. Menurutnya, seseorang yang berhenti berjuang karena alasan usia atau kondisi fisik masih dapat dimaklumi selama tetap mendukung secara moral. Namun, ia menilai berbeda jika seseorang justru berbalik arah dan menyerang pihak yang sebelumnya sejalan.

Ia secara khusus menyinggung nama Eggi Sudjana dan Damai Hari Lubis. Keduanya dinilai tidak sekadar berhenti dari perjuangan, tetapi juga mengambil langkah yang dianggap berseberangan, termasuk melaporkan pihak lain ke kepolisian.

“Jika hanya berhenti karena alasan tertentu, itu bisa disebut udzur. Namun ketika berbalik menyerang, itu sudah masuk kategori pengkhianatan,” tegas Khozinudin dalam keterangannya, Jumat (3/4/2026).

Selain itu, ia juga menyoroti sikap beberapa pihak lain seperti Rismon Sianipar dan Jahmada Girsang, yang menurutnya tidak konsisten terhadap sikap awal mereka.

Dalam narasinya, Khozinudin mengaitkan antara Tragedi KM 50 dengan isu dugaan ijazah palsu Jokowi. Ia berpendapat bahwa kedua isu tersebut memiliki keterkaitan dalam konteks perjuangan yang ia maksud.

Namun demikian, penting dicatat bahwa berbagai tudingan terkait ijazah Jokowi telah berulang kali dibantah oleh pihak terkait dan tidak terbukti secara hukum. Pemerintah maupun institusi pendidikan terkait juga telah memberikan klarifikasi mengenai keabsahan dokumen tersebut.

Khozinudin menegaskan bahwa dalam sebuah gerakan, konsistensi dan komitmen menjadi hal utama. Ia juga mengingatkan bahwa perbedaan sikap di antara para aktivis berpotensi memicu hilangnya kepercayaan jika tidak dikelola dengan baik.

MoneyTalk, Jakarta – Sastrawan politik Ahmad Khozinudin melontarkan pernyataan keras terkait konflik geopolitik di Timur Tengah, khususnya antara Iran, Amerika Serikat, dan Israel.

Dalam sebuah tulisan yang beredar luas di media sosial, Ahmad Khozinudin menilai bahwa Iran memiliki “legitimasi syar’i” untuk melakukan serangan balasan terhadap kepentingan Amerika Serikat di kawasan Timur Tengah. Ia mengaitkan hal tersebut dengan serangan yang disebut terjadi pada 28 Februari 2026 terhadap berbagai target di Iran.

Menurutnya, serangan tersebut tidak hanya menyasar fasilitas militer, tetapi juga infrastruktur sipil seperti industri, perbankan, hingga fasilitas publik. Atas dasar itu, ia berpendapat bahwa Iran memiliki dasar pembenaran untuk merespons, termasuk terhadap target yang lebih luas di kawasan.

Lebih jauh, Ahmad Khozinudin juga menyoroti keberadaan pangkalan militer Amerika Serikat di sejumlah negara seperti Arab Saudi, Uni Emirat Arab, Bahrain, Irak, Kuwait, dan Lebanon. Ia menilai negara-negara tersebut tidak memiliki alasan untuk membela diri jika menjadi sasaran serangan, karena dianggap telah memberikan ruang bagi kehadiran militer asing.

Dalam bagian lain pernyataannya, ia mengaitkan konflik Israel-Palestina dengan serangan yang dilakukan Iran. Ia menyebut bahwa tindakan militer Israel terhadap Palestina dijadikan dasar pembenaran untuk serangan balasan yang lebih luas.

Pernyataan tersebut menuai perhatian karena mengandung pandangan yang sangat keras dan berpotensi memicu kontroversi, terutama terkait seruan tindakan yang menyasar wilayah sipil.

Hingga saat ini, belum ada tanggapan resmi dari pemerintah Indonesia terkait pernyataan tersebut. Namun, berbagai pihak sebelumnya telah mengingatkan pentingnya menjaga narasi damai dan menghindari provokasi di tengah situasi konflik global yang sensitif.

MoneyTalk, Jakarta – Perhimpunan Advokat & Aktivis Islam Indonesia menyampaikan pernyataan sikap resmi mengecam keras serangan militer yang disebut dilakukan oleh Amerika Serikat bersama Israel terhadap Iran pada Sabtu, 28 Februari 2026.

Dalam pernyataan yang ditandatangani Advokat/Inisiator Ahmad Khozinudin, S.H., organisasi tersebut menyebut serangan itu sebagai tindakan brutal, ilegal, dan melanggar hukum internasional karena diduga menargetkan lokasi sipil serta infrastruktur vital di Teheran dan sejumlah kota lainnya.

Perhimpunan ini juga menyampaikan duka cita mendalam atas wafatnya Pemimpin Tertinggi Iran, Ali Khamenei, yang disebut gugur dalam serangan tersebut bersama sejumlah anggota keluarganya.

“Kami menyampaikan bela sungkawa dan rasa prihatin atas korban jiwa, luka-luka, serta kerugian harta benda akibat serangan keji tersebut. Semoga Allah SWT memberikan kesabaran dan keteguhan hati kepada seluruh rakyat Iran,” demikian pernyataannya, Kamis (5/3/2026).

Dalam poin sikapnya, organisasi ini menilai tindakan militer tersebut bertentangan dengan Pasal 2 ayat (4) Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa yang melarang ancaman atau penggunaan kekerasan terhadap integritas teritorial dan kemerdekaan politik suatu negara.

Mereka juga menyebut Iran memiliki hak membela diri berdasarkan Pasal 51 Piagam PBB, yang mengatur hak pertahanan diri individual maupun kolektif apabila terjadi serangan bersenjata terhadap suatu negara anggota.

Selain itu, mereka merujuk pada Hukum Humaniter Internasional, khususnya Protokol Tambahan I Konvensi Jenewa 1949, yang mengatur ketentuan mengenai objek militer yang sah untuk diserang dalam konflik bersenjata.

Perhimpunan Advokat & Aktivis Islam Indonesia turut menyoroti ketimpangan global dalam isu kepemilikan senjata nuklir. Mereka menyebut dunia memperlakukan negara-negara secara tidak adil karena hanya sejumlah negara tertentu yang memiliki akses sah terhadap senjata nuklir, yakni Amerika Serikat, Rusia, Inggris, Prancis, dan China.

Organisasi tersebut juga menyinggung penggunaan bom atom oleh Amerika Serikat di Hiroshima dan Nagasaki pada 1945 sebagai preseden historis penggunaan senjata nuklir dalam konflik.

Dalam pernyataannya, mereka mengimbau pemerintah di sejumlah negara Timur Tengah seperti Qatar, Uni Emirat Arab, Kuwait, Irak, Bahrain, dan Arab Saudi untuk tidak membantu atau terlibat dalam tindakan militer terhadap Iran.

Kepada pemerintah Indonesia, mereka menyerukan agar mengambil sikap independen dalam politik luar negeri, termasuk mengevaluasi keterlibatan dalam kerja sama internasional yang dinilai tidak sejalan dengan amanat konstitusi untuk mewujudkan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial.

Mengutip sejumlah ayat Al-Qur’an dan hadits Nabi Muhammad SAW tentang persaudaraan sesama Muslim, organisasi ini menekankan pentingnya persatuan umat Islam di tengah dinamika geopolitik global.

Mereka mengingatkan agar umat Islam tidak terpecah oleh perbedaan mazhab, aliran, maupun latar belakang suku dan bangsa.

“Umat Islam adalah umat yang satu. Karena itu, persatuan harus menjadi agenda bersama demi tegaknya kemuliaan Islam dan kaum muslimin,” tutup pernyataan tersebut.

Pernyataan sikap ini menjadi salah satu respons dari elemen masyarakat sipil Indonesia terhadap eskalasi konflik di kawasan Timur Tengah yang dinilai berpotensi memicu ketidakstabilan global.

MoneyTalk, Jakarta – Gagasan nasionalisasi sektor sumber daya alam (SDA) kembali mencuat setelah advokat dan aktivis Ahmad Khozinudin menyampaikan pandangannya dalam sebuah podcast di Madilog (Forum Keadilan TV), Jumat (13/2/2026). Ia mendorong pengambilalihan tambang, kawasan hutan, dan perkebunan sawit yang dinilai dikuasai oligarki agar dikelola negara melalui BUMN sebagai sumber penerimaan APBN.

Dalam diskusi tersebut, jurnalis senior Darmawan Sepriosa mempertanyakan implikasi nasionalisasi terhadap dunia usaha. Menurutnya, ide tersebut berpotensi menimbulkan kekhawatiran pelaku industri karena dianggap sebagai pengambilalihan paksa oleh negara.

Menanggapi hal itu, Khozinudin menegaskan bahwa nasionalisasi yang dimaksud bukan menyasar kepemilikan privat, melainkan mengembalikan harta milik umum kepada rakyat. Ia merujuk pada konsep kepemilikan dalam perspektif Islam yang membedakan antara kepemilikan umum dan kepemilikan individu.

Khozinudin mencontohkan usaha industri makanan milik Antony Salim melalui Indofood yang dinilai sah sebagai kepemilikan privat dan tidak boleh diambil alih negara. Namun, aset tambang, hutan, dan sawit yang berdiri di atas lahan hutan menurutnya masuk kategori milik umum sehingga wajib dikelola negara.

Ia juga menyebut sejumlah kelompok usaha besar di sektor tambang dan energi—seperti Sinar Mas, Barito Group, dan Adaro Energy—yang dinilai perlu masuk skema nasionalisasi demi kepentingan publik. Selain itu, ia menyinggung kepemilikan tambang oleh Low Tuck Kwong melalui Bayan Resources serta keterlibatan Edwin Soerjadjaja di Pama Persada.

Menurut Khozinudin, pengambilalihan SDA oleh negara dapat dilakukan melalui tiga pendekatan:

1. Dikelola penuh oleh BUMN jika memiliki kemampuan teknis dan modal.

2. Kerja sama dengan swasta sebagai kontraktor, bukan pemilik atau pengelola utama.

3. Ditahan sebagai cadangan negara hingga kemampuan pengelolaan tersedia di masa depan.

Ia meyakini keberhasilan nasionalisasi akan memungkinkan pembiayaan APBN tanpa ketergantungan pada pajak.

Berdasarkan olahan data ekonom Muhammad Ishaq, potensi pendapatan dari 10 komoditas SDA disebut mencapai sekitar Rp4.704 triliun per tahun—melebihi kebutuhan APBN 2026 yang diperkirakan Rp3.700 triliun.

Perhitungan tersebut mengacu pada proyeksi produksi dan harga dari berbagai lembaga, termasuk SKK Migas dan Kementerian ESDM, serta laporan lembaga internasional. Komoditas yang dihitung meliputi minyak, gas, batubara, emas, tembaga, nikel, timah, sektor kelautan, hasil hutan, hingga bauksit.

Khozinudin menilai nasionalisasi memiliki landasan konstitusional pada Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 yang menegaskan penguasaan negara atas bumi, air, dan kekayaan alam untuk kemakmuran rakyat. Dari perspektif syariah, ia menyebut negara berkewajiban mengelola harta milik umum dan mengembalikan manfaatnya kepada masyarakat.

Wacana ini menambah panjang perdebatan mengenai tata kelola SDA nasional—antara kepentingan investasi, kepastian hukum, dan tuntutan pemerataan kesejahteraan. Pemerintah sendiri hingga kini masih mengedepankan skema hilirisasi, kemitraan, serta peningkatan penerimaan negara tanpa kebijakan nasionalisasi menyeluruh.

MoneyTalk, Jakarta – Advokat dan aktivis Ahmad Khozinudin, S.H., melontarkan kritik keras terhadap sikap Majelis Ulama Indonesia (MUI) yang mendukung keputusan Indonesia bergabung dalam Board of Peace atau Dewan Perdamaian bentukan Presiden Amerika Serikat Donald Trump. Menurutnya, langkah tersebut justru berpotensi melegitimasi kezaliman Israel terhadap rakyat Palestina.

Dalam tulisan opininya yang beredar luas, Ahmad Khozinudin membandingkan dua pertemuan Presiden Prabowo Subianto dalam waktu berdekatan. Pertama, pertemuan Presiden dengan sejumlah aktivis pada Jumat (30/1), dan kedua, pertemuan Presiden dengan jajaran MUI pada Selasa (3/2).

Menurut Ahmad, pertemuan Presiden dengan para aktivis seperti Abraham Samad dan Sa’id Didu menghasilkan respons konkret dari Presiden. Salah satunya terkait aspirasi agar tidak terjadi kriminalisasi terhadap warga negara yang menyuarakan pendapatnya, khususnya dalam isu dugaan ijazah palsu Presiden ke-7 Joko Widodo.

“Presiden terlihat mendengar dan mengapresiasi aspirasi aktivis, lalu menindaklanjutinya dengan arahan kepada aparat penegak hukum agar berhati-hati,” tulis Ahmad Khozinudin, Rabu (4/2/2026).

Ia menyinggung pengembalian berkas perkara oleh Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta kepada penyidik Polda Metro Jaya pada 2 Februari 2026 sebagai indikasi adanya dampak kebijakan pasca-pertemuan tersebut.

Namun, Ahmad Khozinudin menilai hal sebaliknya terjadi setelah pertemuan Presiden dengan MUI. Pasca-pertemuan itu, MUI justru menyatakan dukungan terhadap keikutsertaan Indonesia dalam Board of Peace bentukan Donald Trump, padahal sebelumnya MUI diketahui mengecam keras keterlibatan Indonesia dalam forum tersebut.

“Ini perubahan sikap yang serius dan patut dipertanyakan,” kata Ahmad.

Ahmad Khozinudin menilai dukungan MUI tersebut tidak memiliki legitimasi syar’i. Ia berpendapat bahwa membantu Amerika Serikat, yang dinilainya berpihak pada Israel, sama saja dengan membantu kezaliman terhadap rakyat Palestina.

“Dalam perspektif syariat Islam, membantu pihak yang jelas-jelas membela penjajahan dan penumpahan darah adalah perbuatan haram, apa pun dalih kemaslahatannya,” tegasnya.

Ia juga menilai MUI gagal melakukan tahkik manath atau pendalaman fakta terkait tujuan sejati Board of Peace. Menurutnya, lembaga tersebut bukan untuk membebaskan Palestina, melainkan memuluskan kepentingan Israel, termasuk pengusiran warga Palestina dari tanahnya.

Ahmad Khozinudin mengingatkan rekam jejak Israel dan Amerika Serikat yang berulang kali melanggar kesepakatan gencatan senjata. Ia menyinggung serangan udara Israel di Al Mawasi, Gaza, pada Sabtu (31/1), yang menewaskan puluhan warga sipil meski inisiatif perdamaian terus digaungkan.

“Fakta ini menunjukkan bahwa bergabungnya Indonesia dalam Dewan Perdamaian Trump justru memperkuat legitimasi kejahatan Israel,” ujarnya.

Selain aspek syariat, Ahmad juga menilai keputusan tersebut bertentangan dengan konstitusi Indonesia yang secara tegas menolak segala bentuk penjajahan. Ia menegaskan bahwa tindakan Israel di Palestina merupakan bentuk penjajahan nyata.

Tak hanya itu, ia menilai kebijakan tersebut mencederai prinsip politik luar negeri Indonesia yang bebas dan aktif.

“Bergabung dengan forum bentukan Trump justru menempatkan Indonesia dalam posisi subordinat di bawah kepentingan Amerika Serikat,” kata Ahmad.

Dalam penutup tulisannya, Ahmad Khozinudin menggunakan bahasa yang sangat keras, menilai dukungan MUI terhadap kebijakan tersebut sebagai bentuk legitimasi terhadap pembantaian rakyat Palestina. Ia bahkan menyatakan siap menjadi saksi di hadapan Tuhan atas sikapnya membela Palestina.

“Ini bukan sekadar persoalan politik, tetapi soal tanggung jawab moral, agama, dan kemanusiaan,” tutupnya.

MoneyTalk, Jakarta – Pengacara dan aktivis Ahmad Khozinudin bereaksi keras atas langkah Eggi Sudjana dan Damai Hari Lubis yang melaporkannya ke aparat penegak hukum. Ia menilai tindakan tersebut sebagai bentuk pengkhianatan kedua setelah sebelumnya Eggi disebut meninggalkan rekan-rekan seperjuangan yang berstatus tersangka akibat laporan mantan Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Dalam pernyataannya, Ahmad Khozinudin menegaskan bahwa pelaporan terhadap dirinya bukan sekadar persoalan hukum, melainkan bagian dari skenario politik untuk memecah barisan kritis terhadap Jokowi.

“Saya tidak terima dunia akhirat. Ini bukan soal pribadi, ini soal pengkhianatan terhadap komitmen perjuangan,” tegas Ahmad Khozinudin, Rabu (28/1/2026).

Ia mengungkapkan kekecewaan mendalam karena Eggi Sudjana, yang sebelumnya berada dalam barisan yang sama, justru mengambil langkah yang dinilainya berlawanan arah dengan semangat perjuangan bersama.

Menurut Khozinudin pengkhianatan pertama terjadi ketika Eggi meninggalkan Rizal Fadilah, Rustam Efendi, dan Kurnia Tri Royani yang berstatus tersangka akibat laporan Presiden Jokowi. Bahkan, Eggi disebut memecat mereka dari tubuh Tim Pembela Ulama dan Aktivis (TPUA).

“Mereka ditinggalkan begitu saja dalam status tersangka. Itu sudah pengkhianatan besar. Lalu yang bersangkutan justru menghadap Jokowi dan mendapatkan SP-3. Itu fakta politik dan fakta moral,” ujarnya.

Ahmad Khozinudin menyebut, langkah berikutnya—yakni melaporkan dirinya ke polisi—merupakan pengkhianatan jilid dua yang semakin menegaskan arah keberpihakan Eggi Sudjana.

“Setelah SP-3, kemudian melaporkan saya. Ini jelas bukan kebetulan. Ini misi pecah belah kubu kritis terhadap Jokowi,” katanya.

Ia menilai pelaporan tersebut sarat kepentingan dan berpotensi melemahkan konsolidasi kelompok-kelompok yang selama ini konsisten mengkritisi kekuasaan.

“Kalau benar masih punya komitmen perjuangan, seharusnya menguatkan barisan, bukan malah saling melaporkan. Ini tindakan yang akan dicatat sejarah,” lanjut Khozinudin.

Ahmad Khozinudin juga menegaskan tidak gentar menghadapi proses hukum, namun menolak jika hukum dijadikan alat politik.

“Saya siap menghadapi proses hukum, tapi saya tidak akan diam ketika pengkhianatan dilakukan secara terang-terangan. Ini soal amanah, soal integritas, dan soal pertanggungjawaban di hadapan Allah,” pungkasnya.

Hingga berita ini diturunkan, belum ada pernyataan resmi dari pihak Egi Sudjana maupun Damai Hari Lubis terkait tudingan pengkhianatan yang disampaikan Ahmad Khozinudin.

MoneyTalk, Jakarta – Advokat Ahmad Khozinudin, S.H. menilai diterimanya laporan Damai Hari Lubis (DHL) oleh kepolisian merupakan bagian dari skenario politik dan hukum untuk memecah belah barisan aktivis yang selama ini mengkritisi Presiden Joko Widodo, khususnya terkait polemik dugaan ijazah palsu.

Penilaian itu disampaikan Ahmad Khozinudin menanggapi beredarnya informasi di sejumlah grup WhatsApp mengenai laporan Damai Hari Lubis terhadap dirinya, serta rencana pelaporan lanjutan oleh kuasa hukum Eggi Sudjana.

“Laporan ini tidak berdiri sendiri. Ini adalah kelanjutan dari strategi pecah belah yang sudah lama dijalankan, dan kini diarahkan untuk menghantam sesama pejuang,” ujar Ahmad Khozinudin dalam keterangan tertulisnya, Senin (26/1/2026).

Ahmad menegaskan, penyematan predikat “pengkhianat” terhadap Eggi Sudjana (ES) dan Damai Hari Lubis bukanlah fitnah ataupun hasil pernyataan pribadinya. Menurut dia, label tersebut muncul dari respons publik dan rekan seperjuangan sendiri, menyusul kunjungan ES dan DHL ke Solo menemui Presiden Jokowi tanpa sepengetahuan dan persetujuan organisasi TPUA.

Ia mengungkapkan, pasca kunjungan tersebut, Eggi Sudjana justru memecat sejumlah tokoh TPUA, antara lain Rizal Fadilah, Muslim Arbi, Azam Khan, Ismar Syafrudin, Kurnia Tri Royani, dan Rustam Efendi. Dalam waktu yang sama, Damai Hari Lubis justru diangkat menjadi Sekretaris Jenderal TPUA.

“Ini bukan sekadar kunjungan. Ini adalah titik balik pengkhianatan terhadap perjuangan kolektif,” tegas Ahmad.

Ia juga menyoroti fakta bahwa Rustam Efendi, Kurnia Tri Royani, dan Rizal Fadilah justru menjadi pihak yang diperiksa dan ditetapkan sebagai tersangka setelah kunjungan ke Solo, sementara ES dan DHL memperoleh Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP-3).

Ahmad Khozinudin secara tegas membantah klaim bahwa SP-3 terhadap ES dan DHL diberikan berdasarkan penerapan KUHAP baru melalui mekanisme Restorative Justice (RJ).

Ia menjelaskan, secara objektif, pasal yang disangkakan kepada ES dan DHL memiliki ancaman pidana di atas lima tahun, yakni Pasal 160 KUHP dan Pasal 28 ayat (2) jo Pasal 45A ayat (2) UU ITE. Dengan demikian, tidak memenuhi syarat objektif RJ.

Selain itu, secara subjektif, tidak pernah ada permintaan maaf, pernyataan perdamaian, maupun pengakuan dari ES dan DHL atas keaslian ijazah Presiden Jokowi.

“Tidak ada perdamaian dengan Jokowi, apalagi dengan pelapor lain seperti Andi Kurniawan, Lechumanan, dan Samuel Sueken. Maka, klaim Restorative Justice itu gugur dengan sendirinya,” kata Ahmad Khozinudin.

Ahmad juga menyoroti kehadiran sejumlah penyidik aktif Polda Metro Jaya dalam proses yang mengarah pada penghentian perkara ES dan DHL. Ia menyebut, rangkaian pemeriksaan dan pelimpahan perkara terhadap klaster lain justru terjadi setelah kunjungan ke Solo.

“Atas dasar fakta yuridis itu, saya menyimpulkan SP-3 ini bukan karena hukum, melainkan karena tunduk pada apa yang saya sebut sebagai S.O.P Solo,” ujarnya.

Lebih lanjut, Ahmad Khozinudin menilai laporan Damai Hari Lubis terhadap dirinya sebagai tindakan hipokrit. Pasalnya, sebelumnya DHL dan ES mengeluhkan kriminalisasi saat berstatus advokat, namun kini justru melaporkan sesama advokat yang sedang menjalankan tugas pembelaan.

Ia mengingatkan, Pasal 16 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat secara tegas memberikan imunitas hukum kepada advokat yang menjalankan profesinya dengan itikad baik, baik di dalam maupun di luar pengadilan.

“Jika laporan ini tetap diproses, maka itu semakin menegaskan bahwa aparat telah terseret dalam agenda politik kekuasaan,” pungkasnya.

Ahmad pun mempertanyakan sikap Damai Hari Lubis dan Eggi Sudjana yang dinilainya semakin meneguhkan diri sebagai pihak yang meninggalkan perjuangan awal.