23 November 2026

Ahmad Khozinudin

MoneyTalk, Jakarta – Advokat Ahmad Khozinudin, S.H., Koordinator Non Litigasi Tim Advokasi Anti Kriminalisasi Akademisi dan Aktivis, menegaskan pihaknya menolak segala bentuk upaya perdamaian yang menurutnya bertujuan menghentikan perjuangan hukum terkait dugaan kepalsuan ijazah mantan Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Pernyataan tersebut disampaikan Khozinudin menyusul selesainya pemeriksaan terhadap Rizal Fadillah, Rustam Efendi, dan Kurnia Tri Royani yang berstatus tersangka pada Kamis (22/1/2026). Dalam pemeriksaan itu, ketiganya tidak ditahan dan kembali dengan selamat.

“Alhamdulillah, pemeriksaan selesai dan tidak ada penahanan. Namun, substansi pemeriksaan masih menyisakan banyak persoalan mendasar, terutama ketidakjelasan tempus dan locus delik,” kata Khozinudin dalam keterangan tertulisnya, Jumat (23/1/2026).

Menurutnya, penyidik dinilai tidak mampu menjelaskan secara spesifik peristiwa apa dan di mana dugaan tindak pidana itu terjadi, meski para pejuang disebut dijerat dengan pasal pencemaran nama baik, penghinaan, penghasutan, dan penyebaran kebencian sebagaimana diatur dalam KUHP dan UU ITE.

Khozinudin juga menyebut, sejumlah pertanyaan dalam pemeriksaan tidak dijawab oleh para tersangka karena keberatan secara hukum. Ia menegaskan, tersangka memiliki hak memberikan keterangan secara bebas, termasuk mempertanyakan dasar hukum yang digunakan penyidik.

“Bahkan Bang Rizal Fadillah secara tegas mempersoalkan ketidakjelasan penerapan rezim KUHP baru dalam perkara ini,” ujarnya.

Lebih jauh, Khozinudin menduga pemeriksaan tersebut merupakan bagian dari apa yang ia sebut sebagai “SOP Solo”, yakni skenario sistematis untuk mengadu domba dan memecah belah barisan perjuangan. Ia menyinggung adanya upaya iming-iming penghentian perkara atau SP-3 dengan syarat menghentikan perjuangan.

“Rustam Efendi dan Kurnia Tri Royani diiming-imingi SP-3 dengan bayaran menghentikan perjuangan. Penulis sendiri juga mendapat informasi adanya ajakan bertemu untuk berdamai dan menghentikan langkah hukum,” ungkapnya.

Namun, Khozinudin menegaskan dirinya menolak keras segala bentuk kompromi tersebut. Ia menyatakan tidak akan pernah berdamai dengan apa yang disebutnya sebagai kebohongan, kepalsuan, dan kezaliman.

Dalam sejumlah program televisi, kata Khozinudin, tawaran perdamaian juga disampaikan secara terbuka maupun terselubung, termasuk ajakan “sowan ke Solo” untuk menyelesaikan perkara secara damai.

“Ijazah palsu tidak bisa direstorasi dengan perdamaian menjadi asli. Ijazah palsu harus diuji dan diadili di pengadilan, bukan dinegosiasikan,” tegasnya.

Ia menilai ada upaya sistematis untuk menghindari proses persidangan dengan membangun narasi perdamaian. Targetnya, menurut Khozinudin, adalah meredam perkara agar tidak sampai diuji secara terbuka di pengadilan.

Meski demikian, Khozinudin menyampaikan apresiasi kepada seluruh pihak yang tetap konsisten mengawal proses hukum, termasuk Rizal Fadillah, Rustam Efendi, Kurnia Tri Royani, Roy Suryo, tim penasihat hukum, serta para aktivis dan media yang melakukan peliputan.

“Pesan kami tegas: kami menolak berdamai dengan kepalsuan, kebohongan, dan kezaliman. Perjuangan ini akan terus kami lanjutkan,” pungkasnya.

MoneyTalk, Jakarta – Sastrawan politik Ahmad Khozinudin melontarkan kritik keras terhadap langkah Eggi Sudjana (ES) dan Damai Hari Lubis (DHL) yang diketahui melakukan pertemuan dengan Presiden ke-7 RI Joko Widodo di Solo. Dalam pernyataannya, Khozinudin menilai pertemuan tersebut sebagai jebakan politik yang justru merusak posisi dan reputasi keduanya di mata publik serta kalangan aktivis.

Menurut Khozinudin, kesalahan paling fatal ES dan DHL adalah mengikat komitmen dengan Jokowi, yang ia sebut sebagai sosok tidak dapat dipercaya. Ia menyebut, kebocoran informasi pertemuan tersebut bukan kebetulan, melainkan bagian dari skenario politik untuk membusukkan citra dan memecah barisan pejuang yang selama ini mengkritisi Jokowi.

“Mereka naif. Mengira bisa membuat kesepakatan dengan orang yang tidak pernah menepati janji. Pertemuan itu dijanjikan rahasia, tapi justru dibocorkan,” ujar Khozinudin dalam pernyataannya, Kamis (15/1).

Khozinudin menilai ada sejumlah indikasi kuat bahwa ES dan DHL sebenarnya menyadari pertemuan itu bermasalah. Ia menyoroti tidak adanya pembahasan rencana kunjungan ke Solo dalam internal Tim Pembela Ulama dan Aktivis (TPUA), sikap tertutup selama perjalanan, hingga tidak adanya konferensi pers pascapertemuan.

“Kalau itu pertemuan terhormat dan strategis, mengapa disembunyikan? Mengapa mengendap-endap dan menghindari kamera?” kata Khozinudin.

Ia juga menilai kebocoran informasi—baik melalui ajudan Jokowi maupun relawan—sebagai bentuk serangan politik berlapis. Menurutnya, publikasi soal pelukan, doa, dan narasi saling memaafkan sengaja disebarkan untuk menciptakan persepsi bahwa konflik telah selesai, sehingga menekan proses hukum agar tidak berlanjut ke pengadilan.

Dalam pandangan Khozinudin, posisi ES dan DHL kini menjadi serba salah. Di satu sisi, status hukum keduanya belum berubah, namun di sisi lain kepercayaan publik dan basis perjuangan telah runtuh.

“Target Jokowi tercapai: nama ES dan DHL rusak. Tapi perjuangan tidak berhenti, karena membongkar dugaan ijazah palsu bukan milik individu, melainkan milik rakyat,” tegasnya.

Khozinudin juga memperingatkan pihak-pihak lain agar tidak mencoba mendorong “jalan damai” dengan Jokowi atas nama strategi atau keselamatan pribadi. Ia menolak keras narasi kompromi tersebut dan menyebutnya sebagai bentuk pengkhianatan terhadap nurani dan perjuangan.

“Jangan pernah berdamai dengan penipu. Ini peringatan keras agar tidak ada lagi yang masuk jebakan serupa,” ucapnya.

Menutup pernyataannya, Khozinudin menyampaikan pesan langsung kepada ES dan DHL agar melakukan introspeksi dan pertobatan.

“Secara politik, posisi kalian sudah tamat. Jangan sampai terlambat menyadari sebelum ajal menjemput,” pungkasnya.

MoneyTalk, Jakarta – Kasus dugaan ijazah palsu Presiden ke-7 RI Joko Widodo kembali memasuki babak baru. Kali ini, giliran Partai Demokrat melalui Badan Hukum dan Pengamanan (BHP) yang melayangkan somasi kepada sejumlah pihak yang menuding Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) sebagai “orang besar” di balik mencuatnya kasus tersebut.

Somasi resmi dilayangkan kepada pemilik akun TikTok Sudiro Wi Budhius M Piliang, yang dalam unggahannya menuduh SBY sebagai dalang di balik polemik ijazah palsu Jokowi. Surat somasi tersebut diteken oleh enam advokat BHP Partai Demokrat, yakni Muhajir, Cepi Hendrayani, Jimmy Himawan, Novianto Rahmantyo, Nurhidayat Umacina, dan Teuku Irmansyah Akbar, tertanggal 2 Januari 2026.

Tak hanya satu akun, somasi juga ditujukan kepada tiga akun lainnya, yakni Zulfan Lindan, Agri Fanani, dan Kajian Online, yang dinilai menyebarkan narasi serupa. Dalam somasi tersebut, tim hukum SBY meminta para ter-somasi untuk memberikan klarifikasi sekaligus permohonan maaf secara terbuka dalam waktu 3×24 jam sejak surat diterima.

Tim hukum Demokrat menilai tuduhan tersebut telah merugikan nama baik SBY selaku Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat, mencederai reputasi partai, serta berpotensi menyesatkan opini publik secara luas.

Koordinator Non Litigasi Tim Advokasi Anti Kriminalisasi Akademisi & Aktivis, Ahmad Khozinudin, S.H., menegaskan bahwa tudingan yang mengaitkan SBY dengan kasus yang menjerat kliennya, Roy Suryo dan kawan-kawan, merupakan narasi liar yang tidak berdasar.

“Kasus yang saat ini menjerat klien kami sama sekali tidak memiliki keterkaitan dengan SBY. Tuduhan semacam ini jelas menyesatkan dan berpotensi menjadi fitnah politik,” ujarnya, Jumat (2/1/2025).

Khozinudin juga mengingatkan bahwa narasi keterlibatan SBY sebelumnya pernah dibantah secara terbuka, termasuk saat dirinya menjadi narasumber dalam program Indonesia Lawyers Club (ILC) pada 4 Desember 2025, ketika isu tersebut sempat dilemparkan oleh Faisal Assegaf.

Di sisi lain, Jokowi dinilai masih konsisten membangun narasi adanya “orang besar” di balik kasus ijazah palsu yang menyeret namanya. Dalam wawancara eksklusif bersama Kompas TV pada 9 Desember 2025, Jokowi kembali menyatakan bahwa mustahil kasus tersebut bertahan lama tanpa adanya keterlibatan pihak berpengaruh, meski enggan menyebut nama secara spesifik.

“Pernyataan ‘ada orang besar’ ini menjadi sumber utama lahirnya berbagai tuduhan liar di ruang publik, termasuk yang menyeret nama SBY,” kata Khozinudin.

Ia menambahkan, pihaknya bahkan telah lebih dulu melayangkan somasi kepada Jokowi sejak 31 Juli 2025, menuntut agar tuduhan tersebut dibuktikan secara hukum. Menurutnya, dalam prinsip hukum, siapa yang mendalilkan, maka dialah yang memikul beban pembuktian.

“Jika Jokowi menyatakan ada orang besar, maka Jokowi pula yang wajib membuktikan. Tidak bisa sekadar melempar tuduhan tanpa dasar,” tegasnya.

Langkah hukum yang ditempuh tim SBY dinilai penting, tidak hanya untuk menjaga kehormatan mantan presiden tersebut, tetapi juga untuk meluruskan persepsi publik bahwa Roy Suryo dan pihak-pihak lain yang mengkritisi kasus ijazah palsu bukanlah pion politik yang dikendalikan kekuatan besar tertentu.

“Somasi ini diharapkan memberi efek jera sekaligus menghentikan narasi menyesatkan yang terus diproduksi oleh pendukung Jokowi,” pungkas Khozinudin.

MoneyTalk, Jakarta – Advokat Ahmad Khozinudin, S.H., menegaskan bahwa polemik dugaan ijazah palsu mantan Presiden Joko Widodo tidak ada kaitannya dengan Presiden ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) maupun Presiden ke-5 RI Megawati Soekarnoputri. Menurutnya, upaya menyeret nama SBY dan Megawati dalam pusaran isu tersebut merupakan pengalihan isu dari substansi persoalan hukum yang sesungguhnya.

Ahmad Khozinudin yang juga Koordinator Non Litigasi Tim Advokasi Anti Kriminalisasi Akademisi & Aktivis menilai narasi yang menyebut SBY sebagai “orang besar” di balik kritik terhadap ijazah Jokowi hanyalah asumsi liar tanpa dasar hukum.

“Kasus ijazah palsu Jokowi ini murni perkara hukum antara rakyat yang menuntut transparansi dokumen syarat kepemimpinan nasional. Tidak ada urusannya dengan SBY maupun Megawati,” kata Ahmad Khozinudin dalam keterangannya, Kamis (1/1/2026).

Ia menanggapi pernyataan Ketua Badan Pemenangan Pemilu Partai Demokrat, Andi Arief, yang menyebut SBY mulai risih karena terus dikaitkan dengan isu ijazah palsu Jokowi hanya karena Roy Suryo pernah menjadi kader Partai Demokrat dan menjabat Menpora di era SBY.

Menurut Khozinudin, langkah SBY yang mempertimbangkan somasi hingga jalur hukum terhadap pihak-pihak yang menuduhnya sebagai dalang kasus tersebut adalah hak konstitusional setiap warga negara.

“Dalam kaidah hukum berlaku asas actori incumbit probatio, siapa yang mendalilkan maka wajib membuktikan. Kalau ada yang menuduh SBY berada di balik kasus ini, maka merekalah yang wajib membuktikan, bukan sekadar melempar narasi kosong,” tegasnya.

Khozinudin juga menyinggung sikap PDIP melalui politisinya, Dedi Sitorus, yang menyatakan Megawati tidak nyaman ikut diseret dalam isu tersebut. Ia menilai pernyataan Dedi sejalan dengan fakta politik bahwa Megawati bukan tipe tokoh yang bermain di belakang layar.

“Mega itu blak-blakan secara politik, bukan karakter ‘nabok nyilih tangan’. Jadi menyeret nama Megawati dalam kasus ini juga tidak berdasar,” ujarnya.

Khozinudin mengungkapkan, narasi keterlibatan SBY dan Megawati sempat mencuat dalam diskusi Indonesia Lawyers Club (ILC) yang dipandu Karni Ilyas pada 4 Desember lalu. Dalam forum tersebut, sejumlah pihak secara terbuka menyebut nama SBY dan Megawati dalam pusaran isu ijazah palsu Jokowi.

“Saat itu saya tegaskan langsung, ini tidak ada urusan dengan Mega dan SBY,” katanya.

Lebih jauh, Khozinudin menilai penggiringan isu tersebut sebagai strategi playing victim dari kubu Jokowi untuk menghindari pembahasan pokok perkara.

“Kami di Tim Advokasi melihat ini sebagai upaya mengalihkan perhatian publik. Alih-alih membuka dokumen dan menyelesaikan persoalan hukum, justru sibuk membangun empati seolah-olah Jokowi adalah korban,” ujarnya.

Ia juga mengkritik pernyataan Jokowi yang mengaku akan memaafkan 12 orang terlapor dalam kasus ini, kecuali tiga nama. Menurut Khozinudin, pernyataan tersebut janggal karena justru pihak yang dilaporkan dan terancam pidana adalah Roy Suryo dan kawan-kawan.

“Siapa sebenarnya yang bersalah dan siapa korban? Yang dilaporkan itu Roy Suryo cs, kok bisa Jokowi merasa jadi korban dan bicara soal memaafkan?” sindirnya.

Khozinudin bahkan menyebut seharusnya Jokowi yang meminta maaf kepada rakyat Indonesia karena telah membiarkan polemik ijazah ini berlarut-larut dan menimbulkan kegaduhan nasional.

“Kalau mau jujur, Jokowi-lah yang semestinya meminta maaf kepada seluruh rakyat. Namun sekalipun meminta maaf, saya ragu apakah rakyat akan memaafkan, karena mayoritas publik kini sudah meyakini ijazah Jokowi bermasalah dan menuntut pertanggungjawaban,” pungkas Ahmad Khozinudin.

MoneyTalk, Jakarta – Advokat Ahmad Khozinudin, S.H., menilai pernyataan Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) terkait kesiapan memaafkan para terlapor kasus dugaan pencemaran nama baik soal isu ijazah palsu sebagai sikap yang “licik sekaligus pengecut”.

Ahmad Khozinudin, yang juga Koordinator Non Litigasi Tim Advokasi Anti Kriminalisasi Akademisi & Aktivis, menyampaikan kritik tersebut merespons pernyataan Ketua Umum Bara JP (Barisan Relawan Jalan Perubahan), Willem Frans Ansanay, usai pertemuan dengan Jokowi di Solo pada 19 Desember 2025. Saat itu, Willem menyebut Jokowi siap memaafkan sebagian terlapor, kecuali tiga orang yang dianggap telah “kelewatan”.

Menurut Khozinudin, pernyataan tersebut mengandung unsur politis yang berpotensi memecah barisan pihak-pihak yang selama ini kritis terhadap dugaan pemalsuan ijazah Jokowi.

“Pemberian maaf kepada 12 orang kecuali tiga nama itu mengandung substansi adu domba. Ini upaya melemahkan perjuangan pihak-pihak yang sedang membongkar dugaan ijazah palsu Jokowi,” kata Khozinudin dalam keterangannya, Selasa (30/12/2025).

Ia juga menilai pernyataan maaf tersebut tidak berdasar secara hukum, karena hingga kini belum ada putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap terkait laporan pencemaran nama baik yang diajukan Jokowi.

“Tidak ada permintaan maaf dari pihak Roy Suryo cs, dan tidak ada putusan hukum. Ini hanya strategi playing victim,” ujarnya.

Khozinudin menambahkan, sikap Jokowi dan relawannya juga dapat dikategorikan sebagai pengecut karena tidak secara terbuka menyebutkan siapa tiga orang yang disebut tidak dimaafkan.

Sejauh ini, lanjut Khozinudin, hanya Ade Darmawan dari Peradi Bersatu yang menyebut nama Roy Suryo, Rismon, dan Tifa sebagai tiga orang tersebut. Namun menurutnya, pernyataan Ade Darmawan tidak memiliki dasar hukum.

“Ade Darmawan bukan pelapor, bukan kuasa hukum Jokowi, dan tidak memiliki legal standing untuk menyampaikan klaim tersebut,” tegasnya.

Khozinudin juga menegaskan bahwa kliennya, Roy Suryo dan pihak-pihak lain yang terlibat, tidak pernah membutuhkan maaf dari Jokowi.

“Justru Jokowi yang seharusnya meminta maaf kepada rakyat Indonesia atas kebohongan yang terstruktur, sistematis, dan masif, khususnya terkait klaim ijazah S-1 UGM,” katanya.

Ia menyebut bahwa setelah proses gelar perkara khusus yang menampilkan ijazah Jokowi, keyakinan pihaknya justru semakin menguat bahwa dokumen tersebut bermasalah.

“Bahkan Rustam Efendi dari kluster 1 menyatakan semakin yakin ijazah itu palsu. Foto dalam ijazah itu bukan Jokowi,” ungkap Khozinudin.

Menurutnya, upaya menunjukkan ijazah melalui kepolisian justru gagal melemahkan posisi Roy Suryo dan rekan-rekannya.

“Alih-alih menjatuhkan mental, langkah itu justru membuat kami semakin yakin. Tinggal satu langkah lagi: pembuktian di pengadilan,” pungkas Khozinudin.

MoneyTalk, Jakarta – Di tengah belum pulihnya Aceh dan sejumlah wilayah Sumatera dari bencana alam banjir, publik dikejutkan oleh kabar teror dan ancaman yang dialami influencer sekaligus pegiat kemanusiaan, Sherly Annavita. Teror tersebut muncul tak lama setelah Sherly menyuarakan kritik terbuka terkait penanganan bencana Aceh dan Sumatera di berbagai media nasional.

Kabar ini pertama kali mencuat setelah Sherly Annavita mengunggah status di akun Facebook pribadinya dengan pesan mencolok bertuliskan huruf kapital: “SAYA DITEROR!!! YUK BAGIKAN AGAR JADI KESADARAN BERSAMA.” Dalam unggahan tersebut, Sherly membeberkan rangkaian ancaman dan intimidasi yang ia terima secara beruntun dalam beberapa hari terakhir.

Bentuk teror yang dialami Sherly tidak hanya berupa ancaman melalui pesan singkat, DM Instagram, serta makian dari akun-akun anonim, tetapi juga menjurus ke aksi fisik. Mobil miliknya disemprot cat merah, ia dikirimi telur busuk, disertai pesan bernada ancaman yang mengganggu rasa aman.

Menurut pengakuan Sherly, teror tersebut mulai ia terima setelah pulang dari Aceh dan menyampaikan pengalamannya secara terbuka kepada publik, termasuk dalam program diskusi nasional “Rakyat Bersuara” di iNews TV edisi Selasa malam (23/12). Dalam program tersebut, Sherly hadir bersama Advokat dan Aktivis Ahmad Khozinudin, S.H.

Dalam forum itu, Sherly menyampaikan dua kritik utama terhadap penanganan bencana di Aceh dan wilayah Sumatera lainnya.

Pertama, ia menyoroti hilangnya kepemimpinan dan komando dari pemerintah pusat dalam penanganan bencana. Kondisi tersebut, menurut Sherly, membuat relawan dan pemerintah daerah kesulitan melakukan koordinasi dan sinergi. Ia menegaskan bahwa keberadaan komando pusat sangat krusial untuk mengoptimalkan seluruh sumber daya, baik pemerintah maupun relawan, agar penanggulangan bencana berjalan efektif dan terarah.

Kedua, Sherly mendorong pemerintah agar menetapkan bencana banjir Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat sebagai bencana nasional, sekaligus membuka ruang untuk menerima bantuan internasional. Dalam konteks ini, Sherly menggunakan analogi yang cukup tajam, mempertanyakan alasan penolakan bantuan asing tanpa bunga, sementara pemerintah selama ini tidak ragu menerima utang luar negeri yang justru berbunga.

Sementara itu, Ahmad Khozinudin dalam keterangan kepada wartawan, Selasa (30/12/2025) mengkritik pemerintah dari perspektif kepemimpinan moral dan konstitusional. Ia mengingatkan bahwa seorang pemimpin memiliki dua fungsi utama, yakni sebagai ra’in (pelayan rakyat) dan junnah (perisai atau pelindung rakyat). Pandangan tersebut ia sandarkan pada sabda Nabi Muhammad SAW tentang tanggung jawab pemimpin terhadap rakyatnya.

Khozinudin juga menyoroti akar struktural bencana banjir, khususnya deforestasi akibat alih fungsi hutan menjadi perkebunan sawit. Ia mengungkap hasil audit sekitar 9 juta hektare lahan sawit yang dilakukan pada era Menteri Koordinator Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan, di mana ditemukan sekitar 3,3 juta hektare sawit ilegal yang berada di kawasan hutan. Namun, alih-alih diproses secara hukum, lahan-lahan tersebut justru dinilai “diputihkan”.

Ia pun mengkritik gaya sebagian pejabat yang dinilai masih mencari panggung pencitraan di tengah bencana, mulai dari aksi simbolik hingga klaim kondisi yang tidak sesuai fakta di lapangan.

Menariknya, sehari setelah program tersebut, Presiden Prabowo Subianto memimpin konferensi pers penyitaan triliunan rupiah dari perusahaan sawit bermasalah. Namun, menurut Khozinudin, langkah tersebut masih menyisakan pertanyaan publik, terutama terkait siapa pihak yang bertanggung jawab secara pidana.

Khozinudin menilai, jika dibandingkan, kritik yang ia sampaikan justru jauh lebih keras daripada yang diutarakan Sherly Annavita. Namun, sasaran teror justru dialamatkan kepada Sherly. Ia menyebut hal tersebut sebagai tindakan pengecut, karena pelaku teror cenderung menyasar perempuan yang dianggap lebih lemah.

Padahal, menurutnya, Sherly adalah sosok perempuan Aceh yang tangguh dan berani. Ia menegaskan bahwa teror dan intimidasi tidak akan melemahkan perjuangan kemanusiaan Sherly Annavita.

“Keliru besar jika berharap teror akan menghentikan suara kemanusiaan,” tegas Khozinudin.

Ia pun mengajak masyarakat untuk terus memberikan dukungan moral dan solidaritas kepada Sherly Annavita serta para pejuang kemanusiaan lainnya. Menurutnya, perjuangan melawan perusakan lingkungan, oligarki perusak hutan, dan ancaman terhadap ruang hidup rakyat tidak boleh berhenti hanya karena intimidasi.

“Jangan pernah lelah menjaga negeri ini,” pungkasnya.

MoneyTalk, Jakarta – Advokat Ahmad Khozinudin, S.H., menilai pernyataan yang beredar soal kesiapan Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) untuk memaafkan sejumlah pihak terkait dugaan pencemaran nama baik merupakan sebuah manuver politik yang bertujuan memecah belah perjuangan pengungkapan dugaan kasus ijazah palsu.

Ahmad Khozinudin yang juga dikenal sebagai Koordinator Tim Advokasi Anti Kriminalisasi Akademisi dan Aktivis menyampaikan hal tersebut menanggapi pertemuan Barisan Relawan Jalan Perubahan (Bara-JP) dengan Jokowi di Solo, Jawa Tengah, pada 19 Desember lalu. Dalam pertemuan itu, Ketua Umum Bara-JP Willem Frans Ansanay menyebut Jokowi siap memaafkan beberapa terlapor, kecuali tiga orang, yakni Roy Suryo, Rismon Sianipar, dan Tifauzia Tyassuma.

Menurut Khozinudin, narasi yang dibangun relawan seolah-olah Jokowi adalah sosok pemaaf tidak memiliki nilai hukum yang signifikan. Apalagi, pernyataan tersebut tidak disampaikan langsung oleh Jokowi, melainkan melalui pihak relawan.

“Informasi ini secara hukum tidak bernilai. Pertama karena bersumber dari relawan, bukan pernyataan resmi Jokowi. Kedua, sekalipun benar, pernyataan itu justru berpotensi menjadi manuver untuk memecah belah perjuangan mengungkap kasus ijazah palsu,” ujar Khozinudin dalam keterangan tertulisnya, Senin (22/12/2025).

Ia menegaskan bahwa persoalan dugaan ijazah palsu tidak berhenti pada isu pemaafan pribadi. Pasalnya, proses hukum tetap berjalan. Hal itu dibuktikan dengan langkah Polda yang melanjutkan penyidikan setelah dilakukan gelar perkara khusus.

Khozinudin juga mengkritik rekam jejak kepemimpinan Jokowi yang dinilainya gagal mempersatukan rakyat. Ia menyinggung polarisasi sosial-politik yang mencuat di era Jokowi, mulai dari dikotomi “cebong-kampret”, stigma “kadrun”, hingga berbagai konflik sosial dan keagamaan yang menurutnya menguat pada periode tersebut.

“Sejak era Jokowi, bangsa ini terbelah. Jokowi tidak mampu menjadi presiden bagi seluruh rakyat, tetapi hanya bagi kelompok pendukungnya,” tegasnya.

Lebih lanjut, Khozinudin meragukan kredibilitas pernyataan Jokowi dengan menyinggung sejumlah klaim yang sebelumnya dinilai tidak sesuai kenyataan, seperti proyek mobil Esemka dan pernyataan bahwa anaknya tidak akan terjun ke dunia politik.

Dalam konteks penegakan hukum, ia menekankan pentingnya uji forensik ijazah Jokowi dilakukan oleh lembaga independen. Menurutnya, hal tersebut krusial untuk menjamin transparansi, profesionalitas, dan akuntabilitas proses hukum.

“Jangan sampai kasus ini mengulang polemik hasil forensik Polri seperti dalam kasus pembunuhan Brigadir Joshua Hutabarat, yang belakangan terbukti bermasalah akibat intervensi kekuasaan,” katanya.

Khozinudin menilai Jokowi sebagai figur politik besar tidak bisa dianggap tidak memiliki pengaruh terhadap institusi Polri. Oleh karena itu, ia mengusulkan agar uji forensik dokumen ijazah dilakukan oleh lembaga independen seperti Laboratorium Forensik Universitas Indonesia (UI) atau Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN).

“Uji lab forensik oleh institusi independen adalah satu-satunya jalan untuk memastikan kebenaran secara objektif dan menjaga kepercayaan publik,” pungkasnya.

MoneyTalk, Jakarta – Polemik kasus dugaan ijazah palsu mantan Presiden Joko Widodo (Jokowi) kembali memanas setelah pernyataan terbaru Jokowi yang menuding adanya “orang besar” dan operasi politik di balik berlarut-larutnya isu tersebut. Pernyataan itu disampaikan dalam dialog bersama Prisca Klarisca, sebagaimana diberitakan Kompas pada 10 Desember 2025.

Advokat sekaligus Koordinator Non Litigasi Tim Advokasi Anti Kriminalisasi Akademisi dan Aktivis, Ahmad Khozinudin, menilai Jokowi justru harus membuktikan tuduhan tersebut. Menurutnya, logika yang selama ini dipakai Jokowi bahwa siapa yang menuduh wajib membuktikan kini harus kembali ke Jokowi sendiri.

“Jika Jokowi menuduh ada operasi politik dan orang besar, maka Jokowi yang harus membuktikannya,” tegas Khozinudin kepada wartawan, Jumat (12/12/2025).

Sebelumnya, Jokowi menyebut lamanya isu ijazah palsu bergulir selama lebih dari empat tahun menjadi tanda bahwa ada aktor politik berkepentingan di baliknya. Namun Partai Demokrat—yang selama ini kerap dituding sebagai pihak yang menggoreng isu telah berkali-kali membantah. Sekjen Partai Demokrat, Herman Khaeron, bahkan meminta agar media menanyakan langsung kepada Jokowi mengenai tuduhan tersebut.

Khozinudin menilai publik kini memakai logika yang sama dengan logika Jokowi: jika menuduh, harus membuktikan. Ia juga menyebut pihak-pihak yang selama ini mengungkap dugaan kejanggalan ijazah Jokowi seperti Roy Suryo dan Rismon Sianipar telah menyertakan bukti serta analisis dalam buku Jokowi’s White Paper.

Nama akademisi Universitas Negeri Jakarta, Prof. Ciek Julyati Hisyam, juga kembali mengemuka karena pernah menyatakan secara terbuka bahwa ijazah S1 Jokowi dari Universitas Gadjah Mada (UGM) tidak autentik. Menurut Khozinudin, keengganan Jokowi memperlihatkan ijazah secara terbuka kepada publik memperkuat keraguan.

“Kalau asli, tunjukkan saja ke publik. Kenapa hanya ditunjukkan ke pengacara atau media tertentu secara terbatas?” ujarnya.

Khozinudin menilai tindakan itu justru memperkuat dugaan publik tentang ketidakjujuran Jokowi. Ia juga menyatakan pesimistis bahwa Jokowi akan mampu membuktikan tuduhan mengenai adanya “orang besar” di balik isu ijazah palsu.

“Karena Jokowi terkenal pembohong, maka sampai kiamat kurang seminggu pun ia tidak akan mampu membuktikan tuduhannya,” pungkasnya.

MoneyTalk, Jakarta – Advokat Ahmad Khozinudin, S.H., Koordinator Non Litigasi Tim Advokasi Anti Kriminalisasi Akademisi & Aktivis, kembali menyoroti proses hukum kasus dugaan penghinaan terkait ijazah mantan Presiden Joko Widodo. Ia menegaskan bahwa Gelar Perkara Khusus yang dijadwalkan Polda Metro Jaya pada Senin, 15 Desember 2025, pukul 14.00 WIB, harus menjadi momentum bagi penyidik untuk menunjukkan dokumen ijazah yang disebut sebagai milik Jokowi.

Dalam agenda wajib lapor hari Kamis (11/12), Tim Advokasi yang diwakili oleh Syamsir Djalil, Azam Khan, serta didampingi Dr. Roy Suryo dan Dr. Rismon Sianipar menerima surat undangan Gelar Perkara Khusus dari Kabag Wasidik Ditreskrimum Polda Metro Jaya.

Menurut Khozinudin, undangan tersebut merupakan tindak lanjut dari Surat Permohonan Gelar Perkara Khusus yang telah diajukan Tim Advokasi pada 20 November 2025. Bahkan permohonan pertama telah dikirim sejak 21 Juli 2025, tak lama setelah penyidik menetapkan Roy Suryo dkk sebagai tersangka.

Ahmad Khozinudin menyatakan bahwa pihaknya sangat berkepentingan untuk melihat barang bukti berupa ijazah yang disebut sebagai milik Presiden Jokowi. Penyidik sebelumnya mengklaim telah menyita 700 barang bukti, memeriksa 130 saksi, dan menghadirkan 22 ahli dalam kasus tersebut.

Namun, menurutnya, hanya satu dokumen yang paling krusial: ijazah Jokowi.

“Kami sangat berkepentingan diperlihatkan bukti ijazah (konon) asli milik Jokowi sebagai pelapor, yang kabarnya sudah disita penyidik,” tegas Khozinudin.

Ia menyindir pernyataan Jokowi yang berulang kali mengatakan hanya akan menunjukkan ijazah di pengadilan.

Khozinudin menegaskan bahwa secara hukum, setelah disita, ijazah tersebut berada dalam kewenangan penyidik. Karena itu, tidak ada alasan bagi Polda Metro Jaya untuk tidak memperlihatkan dokumen itu dalam Gelar Perkara Khusus.

Dalam pemeriksaan sebelumnya, dua kliennya Rizal Fadilah, S.H., dan Kurnia Tri Royani, S.H. sempat meminta bukti tersebut diperlihatkan sebelum BAP, namun dijawab bahwa ijazah sedang dalam pemeriksaan Puslabfor.

“Saat gelar perkara khusus, semestinya ijazah tersebut sudah kembali berada dalam penguasaan penyidik. Jadi tidak sulit bagi penyidik Polda untuk menunjukkannya,” ujar Khozinudin.

Khozinudin menyindir panjangnya polemik mengenai ijazah Jokowi. Menurutnya, jika dokumen tersebut asli dan tidak bermasalah, seharusnya tidak ada alasan untuk menghindar dari pembukaan bukti pada tahap penyidikan.

“Atau, apakah ijazah itu bermasalah sehingga takut ketahuan sejak dini?” katanya.

Ia juga mengingatkan bahwa Polri saat ini berada dalam sorotan publik dan tengah menjalankan agenda reformasi, sehingga tak masuk akal jika penyidik ikut menutup-nutupi dokumen bukti.

Khozinudin menekankan, penetapan Roy Suryo dkk sebagai tersangka bermula dari pernyataan bahwa ijazah Jokowi palsu. Karena itu, logis jika alat bukti utama itu ditunjukkan kepada pihak yang diproses hukum karena keberatan terhadap dokumen tersebut.

“Jokowi merasa dihina sehina-hinanya. Lalu, mana bukti ijazah itu?” ujarnya.

Tim Advokasi menyatakan akan hadir penuh dalam Gelar Perkara Khusus untuk memastikan transparansi penyidik, khususnya terkait dokumen ijazah yang menjadi inti kasus.

“Apapun analisanya, kita lihat nanti saat Gelar Perkara Khusus, Senin 15 Desember 2025,” tutup Ahmad Khozinudin.

MoneyTalk, Jakarta – Ketegangan terjadi di kalangan advokat yang menangani perkara Roy Suryo dan sejumlah akademisi, setelah Tim Advokasi Anti Kriminalisasi Akademisi & Aktivis menyampaikan bantahan keras terhadap klaim sepihak yang disampaikan Refly Harun. Melalui sebuah konferensi pers yang disiarkan di kanal YouTube milik Refly Harun pada Selasa (9/12), Refly menyebut bahwa dirinya telah membentuk “tim hukum baru” dan memasukkan nama advokat senior Petrus Selestinus, S.H., sebagai salah satu anggotanya.

Pernyataan itu langsung dibantah oleh Tim Advokasi Anti Kriminalisasi Akademisi & Aktivis yang selama ini menangani pembelaan terhadap Roy Suryo dkk sejak laporan polisi yang diajukan oleh Joko Widodo. Tim tersebut sebelumnya telah resmi dibentuk pada 30 April 2025 di Gedung Juang Jakarta dan dihimpun lebih dari 60 advokat.

Dalam siaran pers yang dirilis pada Selasa (9/12), Tim Advokasi menegaskan bahwa klaim Refly Harun adalah tindakan sepihak dan menyesatkan publik.

“Saudara Refly Harun telah lancang mengklaim Rekan Petrus Selestinus sebagai anggota tim hukum baru bentukan Refly Harun. Tindakan ini merupakan kebohongan publik dan melanggar kode etik advokat,” tegas Tim Advokasi dalam pernyataan resminya, Selasa (9/12/2025).

Tim juga memastikan tidak memiliki hubungan apa pun dengan tim hukum bentukan Refly Harun, serta tidak bertanggung jawab atas manuver hukum maupun politik yang dilakukan oleh Refly.

Tak hanya itu, Tim Advokasi juga mengambil langkah tegas terhadap anggotanya yang disebut “membelot” dan bergabung dengan tim Refly Harun. Mereka yang berpindah barisan secara otomatis dicabut statusnya dan tidak lagi berwenang mengatasnamakan Tim Advokasi.

“Kami tetap solid dan tidak akan bernegosiasi apalagi berdamai dengan kebohongan, kepalsuan, ketidakjujuran, dan pengkhianatan. Segala bentuk negosiasi dengan ijazah palsu adalah pengkhianatan terhadap amanah rakyat Indonesia,” tulis pernyataan tersebut.

Siaran pers itu ditandatangani oleh Petrus Selestinus, S.H. selaku Koordinator Litigasi, serta Ahmad Khozinudin, S.H. selaku Koordinator Non Litigasi.

Dengan bantahan tegas tersebut, dinamika internal para advokat yang selama ini membela Roy Suryo dkk menjadi sorotan publik, terutama terkait klaim-klaim sepihak yang dinilai berpotensi menyesatkan dan memicu kegaduhan di ruang publik.