23 November 2026

Ahmad Khozinudin

MoneyTalk, Jakarta – Sengaja saya membuat judul diatas. Karena secara faktual, eksistensi Gibran tak nampak. Gibran, hanya menambah beban kinerja Prabowo Subianto.

Anggap saja ini pemerintahan tungal. Bukan dwitunggal. Kita sebut saja, ini Pemerintahan Prabowo (tanpa) Gibran.

Saya, termasuk yang tak setuju mengukur kinerja seorang Presiden berdasarkan periode waktu tertentu. Karena itu, saat diskusi ILC yang dipandu Bang Karni Ilyas, saya menegaskan bahwa sejak diambil sumpah jabatan dan dilantik menjadi Presiden, maka demi hukum sejak saat itu pula Presiden harus menjalankan konstitusi.

Jadi, ukurannya bukan waktu. Bukan 100 hari, satu tahun, empat tahun, dll. Tapi ukurannya adalah konstitusi. Apakah, pemerintahan yang dijalankan Prabowo sejalan dengan konstitusi atau menyimpang?

Saya hanya mau memberikan koreksi, hanya pada satu pasal dari total 37 pasal yang diatur konstitusi (UUD 1945). Pasal itu adalah Pasal 33 ayat (3) UUD 1945, yang menyatakan:

Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 berbunyi:

“Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.”

Apakah konstitusi terkait Sumber Daya Alam (SDA) Indonesia, benar-benar dikuasai oleh Negara, dan digunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran Rakyat? Mari kita periksa.

Kita awali dari sektor batubara. Pemilik batubara terbesar di Indonesia adalah Garibaldi Thohir, yang juga merupakan kakak kandung dari Menteri BUMN, Erick Thohir. Ia memiliki kekayaan sebesar US$ 2,6 miliar atau setara dengan Rp37,24 triliun dan menempati urutan 17 orang paling kaya di Indonesia versi Majalah Forbes.

Garibaldi Thohir juga merupakan pemilik PT Adaro Energy Tbk, salah satu perusahaan tambang batubara terbesar di Indonesia. Selain itu, ia juga memiliki saham di beberapa perusahaan lainnya, seperti WOM Finance, operator perusahaan air minum, dan jaringan restoran Hanamasa

Namun, perlu diingat bahwa ada beberapa pemilik batubara lainnya di Indonesia yang juga memiliki kekayaan dan pengaruh yang signifikan, seperti Edwin Soeryadjaya dan Low Tuck Kwong. Belum lagi, ada nama Luhut Panjaitan, Haji Isam, dll.

Mereka semua bukan Negara, bukan pula wakil Negara. Mereka semua mengelola Batubara untuk sebesar-besarnya kemakmuran pribadi dan korporasi. Bukan untuk sebesar-besarnya kemakmuran Rakyat.

Untuk pemain Nikel, PT Aneka Tambang TBK (ANTM) mewakili Negara masih menjadi pemain besar. Namun, bukan berarti sektor Nikel semuanya dikelola oleh negara dan digunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran Rakyat.

Ada PT Vale Indonesia TBK (INCO): Memiliki wilayah pertambangan yang tersebar di Sulawesi Selatan, Sulawesi Tengah, dan Sulawesi Timur.

Kemudian, ada PT Central Omega Resources Tbk (DKFT) Memiliki tambang bijih nikel di Sulawesi Tengah dan Konawe Utara, Sulawesi Tenggara.

Berikutnya, ada PT Ifishdeco Tbk (IFSH): Bergerak di bidang pertambangan bijih mentah nikel dan memiliki wilayah tambang di Sulawesi Tenggara. PT Resource Alam Indonesia Tbk (KKGI): Memiliki wilayah tambang di Sulawesi Tenggara dan Sulawesi Tengah.

Belum lagi, pemain baru dari China yang melakukan eksploitasi secara brutal. Sebut saja China National Offshore Oil Corporation (CNOOC), perusahaan minyak dan gas negara China yang melakukan investasi di Indonesia, termasuk di sektor pertambangan nikel.

Kemudian Tsingshan Holding Group, perusahaan China yang memiliki pabrik pengolahan nikel di Indonesia, terutama di Sulawesi Tenggara dan Maluku Utara

Ada lagi *Jinchuan Group*, perusahaan China yang memiliki saham di beberapa perusahaan tambang nikel di Indonesia, seperti PT Vale Indonesia Tbk (INCO) dan PT Aneka Tambang Tbk (ANTM).

Saya tak mau sebutkan semuanya. Khawatir, pembaca semakin marah dan dongkol. Karena makin paham, ternyata NKRI sudah sepenuhnya dikuasai oleh korporasi, asing dan aseng.

Lalu, dimana letak kinerja Prabowo (tanpa) Gibran, pada periode pemerintahannya?

Bisa dipastikan, kebijakan Prabowo melanjutkan kebijakan era Jokowi. Yakni, mengobral SDA Indonesia, melakukan privatisasi dan swastanisasi, menyerahkan kekayaan alam Indonesia kepada swasta, asing dan aseng.

Kasus pagar laut menjadi bukti paling mutakhir. Tanah dan Laut Indonesia, secara telanjang dirampas oleh korporasi PIK-2 milik Aguan dan Anthony Salim. Namun, Prabowo tak mengambil langkah signifikan, selain parade dan kontestasi kehadiran Negara melalui ritual mencabut pagar laut.

Sampai hari ini, tak ada satupun yang ditangkap dan ditetapkan sebagai tersangka. Sampai hari ini, proyek PIK-2 tidak juga dihentikan. Sampai saat ini, status PSN PIK-2 tidak juga dicabut.

Lalu, untuk apa konstitusi dibuat, Presiden diambil sumpah untuk melaksanakannya, jika semuanya diabaikan?

Penulis : Ahmad Khozinudin, Sastrawan Politik

MoneyTalk,Jakarta – Saat menerima kuasa dari Pihak Penggugat dalam Gugatan Perkara Perdata Nomor: 754/Pdt G/2024/PN.JKT PST., salah satu kewenangan kami selaku Kuasa Hukum adalah melakukan Advokasi non litigasi, termasuk tetapi tidak terbatas pada tindakan: mengadakan, menerima dan melayani wawancara dengan berbagai media baik media lokal, media nasional, dan sosial media.

Mengadakan dan menghadiri undangan podcast, membuat konferensi pers, rilis media, siaran pers, pernyataan hukum, dan berbagai tindakan komunikasi publik lainnya.

Dan hari ini (Jum’at, 13/12), penulis mendapat undangan dari media Diskursus Network, untuk hadir dalam Podcast YouTube Diskursus Net dalam acara “Open Minded”. Tema yang diangkat adalah: PIK 2 Tiba-tiba PSN, Imbal Pembangunan IKN?

Bertindak sebagai Host: Yasmin Muntaz. Dulu dikenal sebagai penyiar program berita ‘Cakrawala Sore’ dan ‘Cakrawala Minggu’ di ANTV pada tahun 1997-2000.

Belum jelas, siapa yang akan menjadi mitra diskusi. Dapat info dari Bang Said Didu, rencananya Haris Azhar, yang dikenal sebagai Kuasa Hukum Agung Sedayu.

Kembali ke tema diskusi, terlepas Aguan (Sugiyanto Kusuma), Boss Agung Sedayu Group, dalam wawancara Tempo membantah status PSN adalah ‘hadiah’ dari Jokowi, sebagai kompensasi atas keterlibatan Aguan dalam proyek IKN, namun bantahan Aduan ini justru didelegitimasi oleh pernyataannya sendiri. Penulis justru makin meyakini, status PSN PIK-2 diperoleh oleh Agung Sedayu Group setelah Aguan ‘pasang badan’ dalam proyek IKN.

Aguan sendiri, mengakui ‘babak belur’ di proyek IKN demi menjaga ‘muka Jokowi’. Aguan mengaku, tidak ada investor yang tertarik Inves di IKN, sehingga terpaksa dirinya dan sejumlah penguasa nasional pasang badan, babak belur didepan, untuk mengerjakan proyek ‘Bandung Bondowoso’ yang harus kelar dalam 9 bulan.

Lalu, pertanyaan sederhananya, siapa pengusaha bodoh yang mau ‘bakar uang’ untuk proyek IKN tanpa kompensasi? Bukankah, sudah dikenal secara umum dalam bisnis ada adagium “There’s no free lunch”? Siapa yang begitu bodoh, mau kehilangan puluhan triliun tanpa benefit sedikitpun?

Aguan sendiri mengakui, tidak mudah memindahkan ASN dan menciptakan iklim bisnis. Investasi di IKN sifatnya untuk ‘future’. Lalu, benefit apa yang diperoleh Aguan, setelah babak belur membangun proyek IKN?

Kembali merujuk Timeline, Aguan berdalih status PSN bukan kompensasi dirinya membangun IKN. Alasannya, PIK-2 dibangun sejak tahun 2012, sementara status PSN baru diperoleh pada tahun 2024, tepatnya pada bulan Maret 2024.

Lalu, apa argumentasi bahwa status PSN untuk PIK-2 merupakan hadiah (baca: Kompensasi) dari Jokowi untuk Aguan, setelah Aguan menyelamatkan muka Jokowi?

Jawabannya, adalah sebagai berikut:

Pertama, logika paling basic bagi seorang pengusaha adalah tidak mungkin belanja modal tanpa target benefit. Sampai program CSR pun, sejatinya dalam rangka memperoleh benefit, berupa citra positif korporasi dan melindungi Korporasi dari tuntutan masyarakat atas kerakusannya dalam berbisnis.

Itu artinya, tak mungkin Aguan mau babak belur untuk menyelamatkan muka Jokowi, kalau tidak ada kompensasi.

Kedua, status PSN adalah kompensasi dari Jokowi atas jasa Aguan pasang badan untuk menyelamatkan muka Jokowi, di proyek IKN. Sebab, status PSN diperoleh Aguan setelah membantu Jokowi membangun IKN pada tahun 2024, bukan sejak proyek PIK-2 dibangun Aguan tahun 2012.

Ketiga, banyak benefit yang diperoleh Aguan saat proyek swasta miliknya berupa proyek property PIK-2 ditetapkan statusnya sebagai PSN (Proyek Strategis Nasional).

Deretan benefit yang diperoleh Aguan, diantaranya:

1. Mendapat Jaminan Pemerintah. Dalam Pasal 18 Ayat 5 PP No. 42 Tahun 2021 Tentang Kemudahan Proyek Strategis Nasional , disebutkan pemerintah dapat memberikan Jaminan Pemerintah terhadap proyek yang layak secara teknis dan finansial dan PJPK memiliki dokumen identifikasi dan rencana mitigasi risiko yang memadai.

2. Kemudahan Pembiayaan. Meski PSN tidak menggunakan APBN, namun dalam Pasal 14 Ayat 1 dijelaskan dana pembangunan bisa bersumber dari skema kerja sama pemerintah dengan badan usaha (KPBU). Di mana pembiayaan ini sudah mendapat jaminan pemerintah.

3. Kemudahan perizinan. Dengan tergabung dalam PSN ini, setiap proyek termasuk yang dilakukan PIK 2 akan mendapatkan legalitas dari pemerintah. Hal ini disebutkan dalam Pasal 4 Poin g, pemerintah melalui stakeholder terkait *harus memfasilitasi penyelesaian permasalahan dalam perizinan berusaha dan pengadaan tanah PSN.

4. Penyelesaian Masalah Hukum. Proyek PSN akan mendapat kemudahan penyelesaian hukum. Karena dalam Pasal Pasal 46 Ayat 1 disebutkan “Dalam hal terdapat laporan danf atau pengaduan dari masyarakat kepada menteri/kepala lembaga, gubernur, atau bupati/wali kota sebagai pelaksana Proyek Strategis Nasional atau kepada Kejaksaan Republik Indonesia atau Kepolisian Negara Republik Indonesia mengenai penyimpangan atau penyalahgunaan wewenang dalam pelaksanaan proyek Strategis Nasional, penyelesaian dilakukan dengan mendahulukan proses administrasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang administrasi pemerintahan,”.

Dalam kasus PIK-2, status PSN ini diselundupkan oleh Aguan ke wilayah yang bukan termasuk PSN untuk mendapatkan berbagai fasilitas kemudahan, khususnya dalan pembebasan lahan/tanah.

Dalam poin 1 dari 8 poin Gugatan Perbuatan Melawan Hukum yang kami ajukan, Proyek PIK-2 telah Melakukan Kegiatan Penyelundupan Hukum Kawasan PSN PIK-2 yang hanya seluas 1.755 Ha terletak di Kecamatan Kosambi. Namun pada faktanya, proyek PSN PIK-2 diterapkan di semua wilayah pembebasan lahan yang tidak termasuk Kawasan PSN di 10 Kecamatan (9 Kecamatan di Kabupaten Tangerang dan 1 Kecamatan di Serang, yakni di Kecamatan Teluk Naga, Paku Haji, Sepatan, Mauk, Kronjo, Kresek, Gunung Keler, Kemiri, Mekar Baru dan Kecamatan Tanara Kabupaten Serang) menjadi Kawasan PIK-2 yang mendapat fasilitas PSN.

Karena tindakan Korporasi Aguan inilah, rakyat dirugikan. Karena tanahnya ‘dipaksa’ dilepas, dengan harga murah. Bahkan, ada yang langsung ditimbun, meskipun belum dilakukan pembayaran.

Semoga, tidak ada aral rintangan. Sehingga, hari ini jam 16.00 WIB, penulis dapat memenuhi undangan dari media Diskursus Network untuk menyampaikan paparan. Semoga, Allah SWT meridhoi, Amien.

Penulis : Ahmad Khozinudin, S.H.,Koordinator TIM ADVOKASI MELAWAN OLIGARKI RAKUS PERAMPAS TANAH RAKYAT DI PIK 2 (TA-MORPTR-PIK2)

MoneyTalk,Jakarta – Para Kolonel Purnawirawan dan Tokoh Masyarakat menggugat Sugiyanto Kusuma alias Aguan, Anthoni Salim, Joko Widodo,Airlangga Hartarto, Drs.H.Surta Wijaya dan H.Maskota HJS,SE serta PANI (PT.Pantai Indah Kapuk Dua Tbk, dan PT.Kukuh Mandiri Lestari.

Sedangkan tokoh tokoh masyarakat dari Penggugat adalah Menuk Wulandari A, Edy Mulyadi, H.M. Rizal Fadillah, SH.Ida Nurhaida Kusdianti, Hilda Melvinawati, R.Rachmadi, Harlita Juliastuti K, Sandrawati, Suyant, Ida Saidah, Tuti Surtiati, Kolonel TNI (Purn) Sugeng Waras, Kolonel TNI (Purn) Muh Nur Saman,SE, MSI, Kolonel TNI (Purn) Didi Rohendi, Kolonel TNI (Purn) Achmad Romzan, Kolonel TNI (Purn) Rochmad Suhadji,SH, Kolonel TNI (Purn) Drg Drajat Mulya H.F, Kolonel TNI (Purn) Iwan Barli Setiawan, Kolonel TNI (Purn) Alan Sahari Harahap, dan Brigjen TNI (Purn) R. Kun Priyambodo.

Dan Tujuan Gugatan ini adalah Menghentikan Proyek PIK2 yang merampas tanah dan menyengsarakan rakyat, ujar Koordinator Advokat  TA-MORPTR-PIK2 atau Tim Advokasi Melawan Oligarki Rakus Perampas Tanah Rakyat di PIK – 2

Tujuan gugatan yang lain,tidak ingin ada otoritas ‘Negara Dalam Negara’, yang ingin terlibat dalam upaya pertahanan dan keamanan negara, membela masyarakat lemah dan melawan segala bentuk kezaliman, lanjut Ahmad Khozinudin, S.H.

Dan gugatan kepada kasus PIK2 ini sudah terdaftar di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, dengan perkara NOMOR : 754/Pdt.G/2024/PN, tanggal 29 November 2024, pungkasnya.

MoneyTalk,Jakarta – Alhamdulilah, pada Kamis, kemarin (28/11) penulis bersama sejumlah tokoh bisa menghadiri undangan dari Ormas Gerakan Rakyat Tangerang Kompak (GERTAK). Acara diadakan, rangka menyampaikan pandangan dan deklarasi bersama, dengan tema : “Tolak PIK 2 Dan Cabut Status PSN”.

Acara diadakan Ba’da ashar s/d Selesai. Bertempat di RM Bale Kita Desa Sukasari Kecamatan Rajeg, Tangerang. Acara dihadiri kolaborasi tokoh nasional bersama tokoh dan warga setempat.

Dalam agenda hadir Bang Jumhur Hidayat, Daeng Wahidin, Bang Edy Mulyadi, Bang Said Didu, Mbak Nartik, Mayjen TNI (purn) Soenarko, H. Makmun Muzaki, dll. Setelah acara selesai makan, Pak H. Makmun Muzaki meminta penulis membuat artikel dengan judul “TERIMA KASIH AGUAN, TELAH MENYATUKAN PERJUANGAN RAKYAT”.

Ungkapan ‘Terima Kasih Aguan’, maksudnya bermakna Majazi. Karena kezaliman Aguan atau Sugiyanto Kusuma di Proyek PIK2, telah mendorong para tokoh dan rakyat bersatu, menyadari kezaliman dan berjuang untuk melawan. Jadi, disitu makna ungkapan ‘Terima Kasih Aguan’, yang dimaksud. Mbak Nartik juga menyampaikan hal serupa, bahwa kita semestinya berterima kasih kepada Aguan.

Namun, sebagai judul artikel ulasan, penulis lebih memilih statemen Bang Jumhur Hidayat dalam sambutannya. Ya, ungkapan ‘BANTEN UNTUK INDONESIA’, yang maksudnya perjuangan dan perlawanan PSN di Banten akan memantik perlawanan PSN lainnya di seluruh Indonesia yang bermasalah.

Penulis sendiri, berulangkali menyampaikan bahwa PSN adalah proyek perempasan tanah rakyat dengan memanfaatkan kekuasaan, untuk menyediakan lapak bisnis para oligarki. Silahkan cek saja, daftar PSN se Indonesia, dan korporasi siapa yang paling diuntungkan.

Untuk PSN PIK-2, saat penyampaian pandangan Pak H. Makmun Muzaki menjelaskan secara gamblang, bagaimana proses pemiskinan rakyat, melalui pengusiran rakyat dari kampung halamannya. Tanan dibebaskan hanya 30 ribu sampai 50 ribu, lalu perumahan disekitar sudah seharga 300 juta sampai 4000 juta. Bagaimana tidak terusir?

Apalagi untuk proyek PIK2, harga tanah kapling dari pembebasan yang modal hanya 30 sampai 50 ribu perak dari pemilik tanah, akan dijual menjadi 30 sampai 35 juta. Sampai unta masuk ke lobang harum, dipastikan seluruh rakyat yang tanahnya tergusur, tidak akan mampu membeli tanah, apalagi rumah, di kawasan PIK2.

Dalam berbagai diskusi, didapat informasi bahkan ada tanah yang langsung ditimbun tidak dibayar. Sungai ditimbun, merusak irigasi dan sanitasi air tambak. Dan banyak berbagai kezaliman lainnya yang ditimbulkan proyek PIK2 milik Aguan.

Bang Said Didu kembali menegaskan sejumlah kritik, yang selama ini hanya dibantah oleh buzer. Bantahan pun, tidak ke substansi kritik, seperti soal perampasan tanah rakyat. Penjelasan Pak H. Makmun Muzaki, mengkonfirmasi seluruh video kritik yang dibuat Bang Said Didu faktual, ada faktanya, ada datanya, bukan opini apalagi hanya asumsi atau persepsi.

Bang Edy Mulyadi, seperti biasa. Juga menyampaikan kritiknya pada proyek PSN PIK-2 ini, dengan mengutip luas PSN hanya 1.755 Ha. Tapi faktanya pembebasan berdalih PSN, dilakukan oleh korporasinya Aguan sampai ke 10 Kecamatan. Bahkan, 1 kecamatan masuk di Kabupaten Serang (Tanara).

Mayjen TNI (purn) Soenarko, membakar semangat warga. Agar jangan takut untuk bersuara, jangan takut untuk berjuang membela hak. Mantan Danjen Kopasus ini, seolah ingin menegaskan dirinya ‘siap pasang badan’ untuk membela rakyat.

Diakhir acara, pembacaan deklarasi oleh Nurdin Baceng. Pembacaan didampingi sejumlah warga, dan penulis juga ikut mendampingi.

Saat diberi kesempatan menyampaikan pandangan, penulis sampaikan bahwa saat ini penulis bersama “TIM ADVOKASI MELAWAN OLIGARKI RAKUS

PERAMPAS TANAH RAKYAT DI PIK 2 (TA-MORPTR-PIK2), sedang mendaftarkan gugatan ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, untuk menggugat proyek PIK2.

Sejumlah pihak kami gugat, dari Aguan, Anthoni Salim, PANI, PT Kukuh, Jokowi, Airlangga, Maskota hingga Surta Wijaya. Gugatan sudah didaftarkan, tinggal menunggu nomor perkara dari pengadilan.

Lelah rasanya, namun karena lillah, menjadi bahagia rasanya batin penulis. Sebelum ke acara, penulis juga sempat ke White House, untuk menghadiri undangan Bang Marwan Batubara dan Bang Syafril Sofyan dari Petisi 100. Sejumlah tokoh juga banyak yang hadir. Ada Refly Harun, Musli Umar, Memet Hakim, dll.

Saat penulis sampai dirumah sekitar pukul 21.30, penulis masih terngiang nasehat H Zaki, yang dikutip dari ayat Al Qur’an. Ya, Khairun nas, anfa’uhum linnas. Sebaik manusia, adalah yang paling bermanfaat bagi manusia lainnya.

Semoga ikhtiar penulis, juga rekan sejawat Advokat yang turut mengadvokasi kasus ini dapat memberikan manfaat bagi umat, khususnya bagi korban kezaliman perampasan tanah rakyat di Banten. Hanya kepada Allah SWT kita memohon pertolongan dan kemenangan. Sebab, asas kenangan adalah pertolongan Allah SWT, bukan karena jumlah, kekuatan, atau kehebatan.

Karena itu, penting untuk selalu meluruskan niat. Aktivitas advokasi publik ini, yang dalam bahasa agama disebut ‘tabanni Mashalih Ummat’, benar-benar ditujukan hanya untuk meraih ridlo Allah SWT semata. [].

Penulis : Ahmad Khozinudin, S.H.

MoneyTalk, Jakarta – Waspadalah terhadap State Corporate Crime, persekongkolan antara pengusaha super jahat dengan Pejabat Publik( Legislatif, Eksekutif dan Yudikatif) !!!!

[Soeripto, GWA Sekapur Sirih, 11/11]

Dalam komunitas GWA Sekapur Sirih, Tokoh Intelejen Soeripto menyebut bahaya State Corporate Crime (SCC) yang saat ini mengendalikan kekuasaan di Negeri ini. Suripto ikut mengomentari dinamika diskusi tentang kezaliman proyek PIK 2, dan mewanti-wanti agar segenap rakyat menyatakan ‘Perang Terhadap SCC’.

Memang benar, belum ada definisi baku mengenai apa yang dimaksud dengan State Corporate Crime (SCC). Tapi, SCC secara umum dapat didefinisikan sebagai kejahatan korporasi yang meminjam kekuasaan negara untuk mencapai tujuan mereka. Tujuan korporasi dalam berbisnis adalah mencari laba, dengan prinsip biaya sekecil-kecilnya dan keuntungan yang sebesar-besarnya.

Korporasi menjadikan Negara, sebagai alat pelayan kepentingan perusahaan untuk dua tujuan sekaligus:

Pertama, menyediakan lapak bisnis bagi korporasi sekaligus menyediakan berbagai fasilitas dan layanan negara untuk korporasi, agar biaya produksi perusahaan dapat ditekan sekecil-kecilnya.

Kedua,menjadi sales bagi perusahaan untuk memasarkan produknya kepada rakyat, melalui kebijakan yang diambil oleh Negara. Sehingga, produk yang dihasilkan perusahaan laris manis di pasar.

Nah, fenomena SCC ini terjadi pada kasus penetapan PSN pada Proyek PIK 2. Negara, di era Jokowi telah dijadikan alat oleh korporasi untuk menyediakan lapak bisnis property bagi korporasi melalui status PSN yang merampas kedaulatan tanah rakyat, sekaligus menyediakan berbagai fasilitas dan layanan negara untuk korporasi (jalan dan fasilitas umum lainnya), agar biaya produksi perusahaan untuk membangun kawasan perumahan/property menjadi lebih kecil.

Status PSN, menjadikan korporasi pengembang PIK 2 dapat menekan biaya produksi, terutama biaya pengadaan lahan. Dengan status PSN, korporasi dapat meminjam UU No. 2/2012 untuk pengadaan lahan, sehingga biaya belanja tanah yang semestinya per meter Rp.500.000,- dapat ditekan hingga hanya Rp.50.000 per meter.

Negara juga berfungsi menjadi sales bagi perusahaan property untuk memasarkan produknya kepada rakyat, melalui kebijakan yang diambil oleh Negara. Dengan hadirnya sejumlah pejabat negara dalam promosi kawasan, hingga pemberian status PSN, maka proyek PIK 2 adalah wujud nyata Statemen Corporate Crime yang disebut oleh Soeripto.

Karena itu, seluruh rakyat wajib bersatu untuk menggaungkan narasi ‘War On State Corporate Crime’ untuk melawan kezaliman proyek PIK 2. Segenap rakyat, harus bersatu menolong masyarakat Muslim Banten yang terdampak, sekaligus menyelamatkan negara dari entitas ‘Negara dalam Negara’ yang mengkooptasi NKRI.

Proyek PIK 2 hanya akan menguntungkan Aguan dan Anthony Salim, selaku pemegang saham mayoritas PANI. Mereka berdua inilah, yang mendapatkan keuntungan dari proyek property yang menjarah tanah dan merugikan rakyat. Apakah Prabowo akan diam?

Penulis : Ahmad Khozinudin, Sastrawan Politik

MoneyTalk,Jakarta – Tom Lembong, ditetapkan sebagai tersangka oleh Kejagung, karena diduga merugikan keuangan negara senilai Rp.400 miliar. Untuk kerugian Negara yang lebih besar, tentu KPK dan Kejagung harus lebih sigap lagi untuk mengusut.

Proyek Pantai Indah Kapuk 2 (PIK 2), jelas diberi status sebagai Proyek Strategis Nasional (PSN) secara melanggar hukum. Sebab, proyek property komersil milik Aguan ini jelas tidak memenuhi kriteria proyek untuk kepentingan umum, sehingga tidak bisa lahannya dibebaskan dengan UU No. 2/2021 tentang Pengadaan Lahan Untuk Kepentingan Umum.

Harusnya, jelas seorang Sastrawan Politik Ahmad Khozinudin ke MoneyTalk, Aguan itu membayar tanah warga Banten dengan Harga Pasar. Bukan Ganti Rugi sekenanya.

Saat ini, tanah Warga terdampak Proyek PIK 2 hanya diganti rugi Rp.50.000/meter. Itu artinya, Negara hanya mendapatkan PPH & BPHTB yang kecil karena nilai tanah hanya Rp. 50.000/meter.

PPh 5 % x 50.000/meter. Itu artinya, Negara hanya mendapatkan PPH sebesar Rp.2.500/meter dari Proyek PIK 2. Luas Proyek PIK rencananya hingga 100.000 ha, atau 1.000.000.000 m². Itu artinya, total potensi pendapatan PPH dari proyek PIK 2 hanya senilai Rp. 2.500.000.000.000,(Hanya 2,5 Triliun) kata Ahmad Khozinudin.

Padahal, jika proyek PIK ini tidak menggunakan status PSN, maka tanah akan dinilai dengan harga pasar. Harga pasar tanah di lokasi PIK 2 rata-rata Rp.500.000/meter ujar Ahmad Khozinudin.

Dengan harga pasar, Negara semestinya mendapatkan PPH sebesar 5% x 500.000, yakni Rp.50.000/meter dari Proyek PIK 2. Luas Proyek PIK rencananya hingga 100.000 ha, atau 1.000.000.000 m². Itu artinya, total potensi pendapatan PPH dari proyek PIK 2 seharusnya sebesar Rp. 50.000.000.000.000,- (Rp50 triliun).

Sehingga, negara mengalami kerugian dari Proyek PIK 2 ini sebesar Rp. 47,5 Triliun, dari potensi total pendapatan PPH sebesar Rp50 triliun, namun karena jadi PSN, harga tanah hanya diganti rugi 50.000 per meter, maka Negara hanya mendapatkan total PPH senilai Rp. 2,5 Triliun lanjut Ahmad Khozinudin

Kerugian negara sebesar Rp. 47,5 Triliun adalah jumlah yang sangat besar. Itu baru dari sektor PPH, belum lagi dari kerugian pendapatan dari sektor BPHTB.

Kerugian Rp. 47,5 Triliun ini, jauh lebih kecil ketimbang kasus Tom Lembong yang hanya Rp. 400 M. KPK dan Kejagung bisa menerapkan Pasal 2 dan 3 UU Tipikor, persis yang diterapkan kepada Tom Lembong untuk menyidik Jokowi yang telah melakukan perbuatan melawan hukum dan menyalahgunakan wewenang, dengan memberikan status PSN kepada PIK 2 sehingga menguntungkan korporasinya Aguan dan merugikan Negara dari sektor pendapatan pajak sebesar Rp. 47,5 triliun tegas Ahmad Khozinudin

Aguan, bisa dijadikan tersangka bersama Jokowi. Jokowi jadi tersangka, karena memberikan status PSN bagi PIK 2. Sedangkan Aguan, menjadi Tersangka karena diuntungkan dengan status itu, dengan hanya cukup membayar pajak senilai Rp. 2,5 Triliun. Negara yang dirugikan sebesar Rp47,5 triliun, karena pendapatan pajak dari proyek ini semestinya sebesar Rp. 50 triliun, pungkas Ahmad Khozinudin.

MoneyTalk,Jakarta – Pada hari Kamis 7 November 2024, protes proyek oligarki property PIK 2 di Provinsi Banten, bukan hanya diprotes oleh sejumlah tokoh Nasional di Jakarta. Di Lokasi Proyek, di Kabupaten Tangerang, Proyek ini juga diprotes masyarakat.

Penulis bersama sejumlah tokoh seperti Letjen TNI (Purn) Fachrur Razi, Mayjen TNI (Purn) Soenarko, Letnan Jenderal TNI (Mar) (Purn) Suharto, Edy Mulyadi, Marwan Batubara, Eka Jaya (Ormas Pejabat), Bunda Merry (Lampung), Rizal Fadillah (Bandung), Syafril Sofyan, Refly Harun, Roy Suryo, Yusuf Blegur, dan yang lainnya, *mengadakan diskusi dengan kesimpulan meminta kepada pemerintah untuk mencabut status PSN proyek PIK 2. Ternyata dihari yang sama (Kamis, 7/11) pada sekitar pukul 08.30 telah terjadi musibah yang memilukan. Di daerah Jl. Salembaran Kecamatan Teluknaga (Depan Komplek Puri).

Seorang anak perempuan SD berusia 13 tahun, meninggal akibat terlindas mobil truck pengangkut material tanah untuk proyek PIK 2. Sontak, warga marah dan melakukan tindakan pengrusakan terhadap sejumlah truck dan alat mixer (molen) proyek PIK 2.

Sebenarnya, warga sekitar proyek sudah lama menahan amarah karena dirugikan oleh proyek PIK 2. Pasalnya, truck pengangkut material tanah untuk menimbun proyek melakukan aktivitas pengangkutan tanah secara terus menerus selama 1 x 24 Jam.

Padahal, merujuk ketentuan Pasal 3 Perbup Kabupaten Tangerang Nomor 12 Tahun 2022, jam operasional truck semestinya hanya boleh beroperasi dari pukul 22.00 WIB (Jam 10 malam) sampai jam 05.00 WIB (pagi). Akibatnya, masyarakat dirugikan oleh aktivitas proyek PIK 2 yang menimbulkan polusi, kerusakan jalan, kemacetan dan kecelakaan, akibat hilir mudiknya truck pengangkut tanah untuk proyek PIK 2.

Aktivitas truck yang tidak patuh jam operasional ini, jelas melanggar hukum dan hanya melayani kerakusan proyek PIK 2. Tidak ada motif lain, yang menyebabkan truck beroperasi 24 jam selain untuk mengejar progres pembangunan PIK 2. Motifnya, hanya untuk tujuan keuntungan proyeknya Aguan, dengan mengabaikan hak masyarakat bahkan hingga menimbulkan korban jiwa masyarakat.

Proyek PIK 2 punya Aguan ini, jelas telah memakan korban bocah. Satu dasar yang kuat bagi pemerintah untuk segera membatalkan status PSN PIK 2, bahkan mengkaji ulang perizinan proyek agar tak semakin merugikan masyarakat.

Pihak PIK 2 hanya peduli pada target pencapaian pembangunan, agar mereka bisa segera dagang tanah kavling siap bangun dan sejumlah property yang mereka bangun. Di kepala mereka, hanya ada cuan dan cuan. Tak peduli, ekspansi proyek mereka merenggut nyawa rakyat.

Wajar saja, rakyat marah. Selain telah merampas kedaulatan tanah rakyat, proyek PIK 2 juga merampas hak-hak publik rakyat hingga merampas nyawa rakyat. Kerakusan PIK 2 ini harus segera dihentikan.

Proyek ini bukan saja merugikan Negara, melainkan juga merugikan rakyat. Negara dirugikan dari potensi pendapatan pajak yang mengempis karena nilai tanah yang dibuat murah melalui ganti rugi semaunya. Negara dirugikan, karena kendali negara hilang di area kawasan komersial tersebut. Kawasan ini telah menjadi Negara dalam Negara.

Sementara rakyat, dirugikan dalam banyak aspek. Kerugian finansial, spiritual, sosial, hingga kerugian kultural karena sejarah budaya Banten yang kental dengan nuansa Islam, akan diurug dan ditenggelamkan, diganti budaya hedonis kaum liberal.

Tak akan ada lagi yang beribadah dan menyembah Allah SWT. Tak ada lagi sholat berjama’ah, maulidan, pengajian, rathiban, dan syiar Islam lainnya, karena Madjid dan Mushola terancam tergusur, kehidupan kampung terancam punah, diubah menjadi kawasan elit yang ekslusif.

MoneyTalk, Jakarta – “Untuk saat ini baik Inchcape Indomobil Distribution Indonesia (IIDI) maupun Inchcape Indomobil Manufacturing Indonesia (IIMI) belum ada skema kerjasama dengan Pindad sehingga kami tidak bisa memberikan komentar lebih jauh perihal tersebut,”

[Kariyanto Hardjosoemarto, Sales and Marketing Director PT Inchape Indomobil Distribution Indonesia, 1/11/2024]

Istana menyebut beberapa komponen Mobil Pindad Maung yang rencana akan menjadi mobil menteri dan sejumlah pejabat lainnya ternyata diambil dari beberapa produsen, salah satunya Mercy. Sementara, pihak Mercedes-Benz melalui Sales and Marketing Director PT Inchape Indomobil Distribution Indonesia Kariyanto Hardjosoemarto, menyatakan saat ini tidak ada kerjasama antara Mercedes-Benz Indonesia dengan Pindad.

Lalu, bagaimana Maung Pindad mendapatkan sejumlah komponen Mercy? Dari pasar Loakan, atau dari barang bekas pasca tabrak lakalantas? Atau, Pindad mendapatkan komponen Mercy untuk Maung Pindad secara ilegal di Pasar Gelap?

Mercedez Benz, adalah produsen mobil berkelas. Mustahil, mengizinkan komponen atau suku cadangnya, dipakai produsen lainnya tanpa dasar kerja sama yang jelas.

Bahkan, untuk memproteksi dan menjaga kualitas kendaraan, Mercedez Benz secara ekslusif hanya memproduksi komponen dan sparepart untuk kendaraan produksi sendiri. Bukan untuk kendaraan di pasaran umum.

Padahal, sebelumnya Maung Pindad ini dielu-elukan sebagai mobil buatan anak negeri. Sudah di populerkan seantero negeri, nyaris mengalahkan kepopuleran mobil Esemka Jokowi.

Kepala Staf Kepresidenan (KSP) AM Putranto membanggakan Pindad Maung memiliki Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) yang cukup tinggi. Menurut Putranto, TKDN Pindad Maung itu sudah menyentuh 70 persen. Sementara itu, 30 persennya masih berasal dari banyak sumber seperti Mercedes-Benz dan juga merek Korea Selatan Ssangyong.

Waduh, ternyata kebanggaan terhadap Maung hanya seumur jagung, eh bahkan seumur jamur. Klaim penggunaan komponen Mercy, tanpa ada dasar kerjasama yang legal antara Pindad dengan produsen mobil jerman itu, menjadikan penggunaan komponen Mercy pada Maung Pindad ilegal.

Aktivitas ilegal ini, meruntuhkan kebanggaan pada Maung Pindad. Kalau cuma pasang komponen ambil dari produsen sana sini, ‘sekelas karoseri bermodal las asetilin juga bisa.’

Maung Pindad Prabowo, yang sudah dibanggakan tak seperti Mobil Esemka Jokowi ternyata sama saja. *Sama-sama memiliki Tingkat Kebohongan Dalam Negeri.* Hanya saja, memang Maung Pindad tak separah Esemka kandungan kebohongannya, tapi siapa sangka ternyata komponen Maung Pindad juga ilegal semua, bukan hanya yang dari Mercy?

Ini benar-benar memalukan! Mobil yang dibanggakan karya anak bangsa, ternyata memiliki unsur kebohongan. Menggunakan Komponen mercy tanpa dasar kerja sama, ini ilegal namanya !

Penulis: Ahmad Khozinudin, Sastrawan Politik

MoneyTalk,Jakarta – Alhamdulillah, hari ini (Ahad, 20/10) penulis dapat hadir di acara syukuran. Bukan sembarang syukuran, syukuran yang spesial.

Acara bertajuk ‘OPERA JAWA’, ‘ORASI PERGANTIAN RAJA JAWA’, saya peroleh undangannya dari Bang Refly Harun. Di lokasi acara di Jakarta, nampak sejumlah tokoh hadir.

Setelah menyalami Bang Refly Harun, saya langsung menyalami Pak Soenarko, Bang Said Didu, Bung Rizal Fadillah, Om Liem (Mursalim), Bang Eka Jaya, Bang Juju Purwantoro, Bang Marwan Batubara, Bang Taufiq Bahaudin, dll. Terlihat Pak Amien Rais, Dr Tifa, Bung Roy Suryo, Bu Nurhayati Assegaf, juga hadir.

Sejumlah tokoh yang hadir menyampaikan pandangannya. Dalam kesempatan tersebut, saya menyampaikan beberapa pandangan, sebagai berikut:

Pertama, Ahad tanggal 20 Oktober 2024 adalah hari bersyukur. Bersyukur bawa akhirnya Saudara Jokowi Widodo lengser dari jabatannya.

Kita tahu, Saudara Joko Widodo berusaha gigih agar nyawa kekuasaannya tidak menemui ajal pada tanggal 20 Oktober 2024. Modusnya dengan mencoba mengakali konstitusi agar jabatan Presiden bisa tiga periode.

Jokowi juga berusaha menunda Pemilu 2024 dengan dalih pandemi Covid-19. Namun karena perlawanan rakyat, akhirnya semua upaya Jokowi untuk mempertahankan kekuasaannya gagal total. Jokowi akhirnya demi hukum lengser hari ini, Ahad 20 Oktober 2024.

Kedua, namun demikian Ahad tanggal 20 Oktober 2024 juga menjadi hari berkabung. Kenapa demikian, karena fufufafa akhirnya tetap dilantik menjadi Wakil Presiden R.I. Padahal, Gibran atau fufufafa ini tidak memenuhi syarat, melawan pasal 169 huruf e dan q UU No. 17/2017 tentang Pemilu.

Namun, MPR RI alih-alih menerbitkan TAP MPR untuk membatalkan pelantikan Gibran, namun tetap melantiknya. Jadi, jelas ini menjadi hari berkabung bagi 282 juta penduduk Republik Indonesia.

Seolah, negeri ini kehilangan stock pemimpin sehingga harus memaksakan fufufafa dilantik menjadi Wakil Presiden. Reputasi NKRI yang dibangun dengan perjuangan, darah dan air mata para pendahulu bangsa, hancur luluh oleh peristiwa pelantikan Gibran.

Jadi, berdasarkan dua realitas tersebut, yakni rasa syukur dan berkabung, saya mengajak seluruh rakyat Indonesia untuk melakukan tindakan:

Pertama, Menuntut Jokowi agar diadili, melanjutkan perjuangan menuntut Jokowi pasca lengser. Jangan biarkan seluruh kejahatan, kezaliman dan ketidakadilan Jokowi melenggang begitu saja.

Dan kedua, Menuntut agar Fufufafa segera dimakzulkan. Republik ini masih banyak stock putra terbaik, untuk melanjutkan perjuangan para pendahulu.

Gugatan terhadap Jokowi sudah dimulai di PN Jakarta Pusat. Gugatan terhadap Gibran, juga sudah terjadi di PTUN Jakarta, bahkan tinggal menunggu putusan.

Sehingga, dua agenda penting ini harus dikawal. Agenda adili Jokowi, dan makzukkan fufufafa.

MoneyTalk,Jakarta – Saat diwawancara media setelah tanggal 20 Oktober 2024 akan kemana, Jokowi menjawab akan pulang ke Solo. Lalu, Jokowi menjawab wartawan tentang kegiatan apa yang akan dilakukan, dengan mengatakan akan tidur.

Namun, dapat dipastikan Jokowi tidak akan bisa tidur nyenyak pasca lengser. Meski matanya terpejam, pikirannya akan terus dihantui kecemasan, kegalauan dan ketakutan yang luar biasa, atas segala kebohongan dan kezalimannya kepada rakyat.

Seluruh kejahatan dan kezaliman Jokowi, akan diingat rakyat. Rakjat, tidak akan melupakan, bahkan tak akan pula memaafkan.

Di Jakarta, secara pribadi Jokowi sudah digugat Habib Rizieq dkk. Saat pihak Setneg hadir, legal standingnya dipersoalkan. Karena gugatan terhadap Jokowi adalah gugatan terhadap pribadinya, bukan pada jabatannya sebagai Presiden.

Menyedihkan sekaligus memalukan. Pejabat istana, tak paham gugatan pribadi dan institusi. Mengelola negara secara amatiran.

Kedepan, Jokowi tak bisa menggunakan kekuasaannya untuk menghadapi gugatan habib Rizieq dkk. Fasilitas istana, baik Setneg hingga jaksa agung, tak akan bisa bertindak sebagai pengacara negara untuk membela Jokowi.

Jokowi hanya hadapi sidang sendiri. Kalau mau sewa pengacara, harus bayar dari kantong sendiri. Pengacara Jokowi akan malas membela Jokowi setelah tak lagi Presiden. Itu artinya, Jokowi kesepian dan harus menghadapi berbagai tuntutan.

Gugatan habib Rizieq cerdas. Diajukan di Jakarta, karena Jokowi meski digugat secara pribadi, berdomisili di istana, di Jakarta, sehingga gugatan diterima oleh Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.

Gugatan ini juga berhasil mengecoh istana. Datang dalam kapasitas Jokowi Presiden, lalu ditolak pengadilan karena legal standingnya keliru. Jokowi digugat sebagai pribadi, jadi tak ada urusannya dengan Setneg, atau atribut presiden lainnya.

Karena pejabat di lingkaran Setneg penjilat semua, mereka tidak punya malu memamerkan kebodohannya di sidang yang terbuka untuk umum. Seluruh rakyat jadi tahu, kinerja lingkaran istana memang payah.

Pasca Jokowi pulang ke Solo, sejumlah aktivis Solo juga bersiap untuk menggugat Jokowi di Solo. Rakyat di wilayah lain, juga bisa melaporkan kejahatan pidana Jokowi, ke seluruh Polda yang ada. Karena kebohongan Jokowi, bukan hanya berimplikasi perdata, tetapi juga pidana.

Jokowi, pasca lengser akan dituntut secara perdata dan pidana. Kebijakannya, akan dituntut secara tata usaha negara. Jadi, mana bisa Jokowi nyenyak tidur? Penjara, sudah siap menampung Jokowi.

Penulis : Ahmad Khozinudin. Sastrawan Politik