23 November 2026

Ahmad Khozinudin

MoneyTalk, Jakarta – Perayaan Maulid Nabi Muhammad SAW yang digelar Agung Sedayu Group (ASG) di kawasan Pantai Indah Kapuk (PIK-2), Kabupaten Tangerang, menuai kritik keras. Acara yang dihadiri Menteri Agama Nasaruddin Umar pada Jumat (5/9/2025) itu disebut sebagai upaya menutupi praktik perampasan tanah rakyat di Banten.

Ahmad Khozinudin, S.H., kuasa hukum Charlie Chandra dan SK Budiardjo, menyebut perayaan Maulid Nabi di atas tanah PIK-2 sebagai bentuk kemunafikan. “Ini bukan syiar agama, tetapi kamuflase untuk menutupi kezaliman. Banyak tanah warga dirampas secara zalim untuk kepentingan proyek oligarki,” tegas Khozinudin dalam keterangan tertulis, Ahad (7/9/2025).

Kliennya, Supardi Kendi Budiardjo, bahkan menyebut acara tersebut sebagai “Istighotsah di tanah rampasan: Menteri Agama buta, tuli, dan pekak atas ketidakadilan perampasan tanah kaum Nahdliyin.”

Khozinudin menyinggung pernyataan Direktur ASG, Nono Sampono, yang dalam acara itu menyerukan pentingnya meneladani akhlak Rasulullah SAW. “Bagaimana bisa bicara akhlak Nabi, sementara tanah PIK-2 dirampas tanpa kerelaan pemilik, bahkan mengkriminalisasi mereka?” ujarnya.

Salah satu kasus yang disorot adalah perampasan tanah seluas 8,7 hektare milik keluarga Charlie Chandra. Tanah tersebut, kata Khozinudin, diambil tanpa pembayaran yang sah, bahkan pemiliknya dikriminalisasi. Charlie kini divonis empat tahun penjara akibat laporan yang dibuat Nono Sampono, meski pihak ASG tak memiliki bukti kepemilikan atas tanah tersebut.

Khozinudin mengutip sabda Nabi Muhammad SAW:

“Siapa saja yang merampas sejengkal tanah secara zalim, niscaya ia akan dibebani tujuh lapis bumi.” (HR Bukhari-Muslim).

“Hadis itu jelas, merampas tanah adalah kezaliman besar. Namun di PIK-2, kezaliman itu justru dilegitimasi lewat pengadilan, aparat, bahkan acara keagamaan,” tegasnya.

Lebih jauh, Khozinudin membandingkan praktik perampasan tanah PIK-2 dengan konflik Palestina. “Bedanya, zionis pakai senjata, sementara Aguan dan Anthony Salim pakai hukum, aparat, dan pejabat. Bahkan pagar tinggi PIK-2 mirip tembok Israel yang memisahkan warga lokal,” katanya.

Selain kasus Charlie Chandra, Khozinudin juga menyinggung perampasan tanah milik SK Budiardjo dan Nurlela di Cengkareng oleh anak usaha ASG, PT Sedayu Sejahtera Abadi. “Bukan hanya tanah diambil, pemiliknya pun dipenjara. Ini ironi yang nyata,” ujarnya.

Khozinudin menegaskan, perayaan Maulid Nabi tidak bisa digunakan sebagai legitimasi untuk menutupi kezaliman. “Apakah seperti ini akhlak Nabi yang diperingati dalam Maulid di PIK-2? Tentu tidak. Yang ada hanyalah upaya mendompleng syiar agama untuk menutupi dosa perampasan tanah rakyat,” pungkasnya.

MoneyTalk, Jakarta – Demonstrasi yang membawa aspirasi, rupanya disikapi dengan represi. Sejumlah kerusuhan, dijadikan dalih untuk membungkam sejumlah aktivis.

Pidato Presiden Prabowo, direspon cepat oleh polisi dengan sejumlah penangkapan. Salah satunya, penangkapan pada Delpedro.

Direktur Lokataru Foundation, Delpedro Marhaen, ditangkap polisi. Lokataru menyebut Delpedro dijemput paksa. Delpedro dijemput paksa anggota Polda Metro Jaya pada Senin (1/9) malam sekitar pukul 22.45 WIB.

Tidak lama kemudian, Delpedro ditetapkan sebagai tersangka. Sejumlah pasal kriminalisasi diterapkan polisi terhadap Delpedro. Ada Pasal 160 KUHP, Pasal 45A ayat 3 juncto Pasal 28 ayat 3 UU ITE, hingga Pasal 76H juncto Pasal 15 juncto Pasal 87 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.

Isu Demo didanai asing, yang dihembuskan oleh Hendro Priono mulai dimainkan. Demo sebagai gerakan Reza Chalid mafia migas, juga dimaikan untuk mendelegitimasi aspirasi rakyat.

Padahal, tuntutan rakyat tidak ada kaitannya dengan kepentingan asing dan Reza Chalid. Rakyat menuntut Kapolri dicopot, karena gagal menyelenggarakan pelayanan kemerdekaan berpendapat dimuka umum yang berujung gugurnya AFFAN KURNIAWAN.

Sebelumnya, Rakyat menuntut DPR yang tak punya empati agar berbenah. Kenaikan gaji dan sejumlah tunjangan anggota dewan, sangat tidak empati pada nasib rakyat.

Ditengah rakyat sulit, dibebani pajak selangit oleh Sri Mulyani, DPR malah joget ria merayakan kenaikan gaji. Mereka lupa, bahwa apa yang mereka rayakan adalah penderitaan, keringat, darah dan air mata rakyat. Pihak yang mereka klaim wakili.

Selanjutnya, tuntutan juga meluas. Minta agar Kabinet dibersihkan dari pengaruh Solo, bersih dari anasir Jokowi.

Jadi, jika semua didanai asing, apakah Kapolri proxy asing? Apakah geng Solo antek asing? Lalu, apa hubungannya dengan Reza Chalid?

Saya miris, dengan pilihan kebijakan menangani persoalan ini. Presiden seperti tidak peka, ingin mengalihkan aspirasi dan tuntutan rakyat, sekaligus mendelegitimasi gerakan aspirasi rakyat. Fokusnya, tidak lagi bagaimana aspirasi dipenuhi. Akan tetapi, bagaimana aspirasi bisa segera dibungkam.

Penangkapan sejumlah aktivis, menjadi parameternya. Delpedro, hanya salah satunya. Jika perburuan aktivis ini didiamkan, bukan mustahil kedepan akan diintensifkan.

Lalu, sampai kapan kekisruhan ini akan berakhir?

Jahat sekali. Sudah tidak memenuhi tuntutan aspirasi rakyat, kini para aktivisnya dibungkam. Tidak kunjung membersihkan kabinet dari geng Solo, kini malah saluran aspirasi difitnah dengan tuduhan didanai asing dan ditunggangi Reza Chalid.

Penulis : Ahmad Khozinudin, S.H

MoneyTalk, Jakarta – Penulis merasa lemas, otot tubuh seolah terlepas, setelah mendengar Jaksa menuntut Charlie Chandra dengan tuntunan 5 tahun penjara. Bukan hanya soal tuntutan yang berat, tetapi juga soal dasar tuntutan yang tidak berdasarkan fakta persidangan.

Jaksa, menuntut berdasarkan materi dakwaan dan BAP penyidik. Bukan berdasarkan fakta persidangan. Uraian tuntutan Jaksa, hanya ‘Copy Paste’ dari dakwaan. Sejumlah keterangan saksi, juga copy paste dari BAP.

Fakta persidangan yang membuktikan Charlie Chandra tidak bersalah, bahkan nembuktikan Agung Sedayu Group melalui PT MBM melakukan okupasi ilegal terhadap tanah Charlie Chandra, membangun industri properti diatas lahan milik Charlie Chandra, diabaikan. Sejatinya, tanah seluas 8,7 ha yang dijual oleh Agung Sedayu Group selaku pengembang proyek PIK-2 kepada Customer, bukan tanah miliknya. Melainkan, tanah Sumita Chandra, ayah dari Charlie Chandra yang memiliki SHM No.5/Lemo.

Formulir 13, yang merupakan dokumen permohonan balik nama juga tidak dipalsukan oleh Charlie Chandra. Charlie Chandra, sama sekali tidak terlibat dalam pengisian dokumen formulir ini.

Semua dokumen dari BPN yang diklaim jaksa sebagai dokumen palsu, dikerjakan oleh Notaris. Charlie hanya memberikan Surat Kuasa untuk mengurus balik nama.

Menurut Keterangan Ahli Pidana Prof Dr Sudjono, SH MH dari Universitas Bhayangkara (Ubhara) Surabaya, surat kuasa tersebut tidak mengandung niat jahat (mens rea), karena memberikan kuasa untuk mengurus balik nama dari Sumita Chandra ke Charlie Chandra bukanlah suatu perbuatan yang melanggar hukum.

Pembatalan peralihan hak atas AJB, tanpa putusan pengadilan juga cacat hukum. Bahkan, ahli perdata dan pertanahan dari Universitas Indonesia (UI), Dr FX Arsin Lukman, SH, Mkn, mengatakan pembatalan peralihan hak dalam SHM tak lazim. Saat Majelis Hakim menegaskan pendapat ahli atas hal itu, Dr FX Arsin Lukman, SH, Mkn menegaskan pembatalan peralihan hak itu harus dianggap tidak ada, atau cukup dikesampingkan.

Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 5/Lemo sendiri, saat diproses balik nama masih sah atas nama Sumita Chandra. Belakangan, baru dibatalkan AJB-nya (peralihan hak terhadap Sumita Chandra), tanpa membatalkan SHM nya. Itupun, dilakukan oleh BPN Kanwil Banten tanpa kewenangan, karena usia SHM sudah lebih dari 5 tahun (sudah berusia dan dimiliki Charlie Chandra lebih dari 30 tahun).

Mulanya, Tanah seluas 8,7 ha dengan SHM No.5/Lemo ini dalam keadaan damai. Tanah berupa Empang telah memberikan berkah rezeki, bagi keluarga Sumita Chandra dan sejumlah penggarap Empang.

Sampai akhirnya, kerakusan bisnis properti PIK-2 mengincar lokasi Tanah. Hilanglah kedamaian keluarga Charlie Chandra. Tanah yang sebelumnya memberikan berkah, justru menyeret keluarga Charlie Chandra dalam masalah.

Akar masalah ada pada Aguan dan Anthony Salim. Pebisnis rakus, yang membiarkan kaki tangannya (Ali Hanafiah Lijaya dan Nono Sampono), mengokupasi lahan secara ilegal, baik terhadap Charlie Chandra maupun pemilik tanah lainnya di lokasi PIK-2.

Tinggal palu Hakim pengadilan yang diharapkan. Jaksa terbukti menuntut 5 tahun penjara, konfirmasi masih dalam kendali Oligarki PIK-2. Apakah Hakim mampu mandiri dan merdeka memutus, dengan memberikan keadilan pada Charlie Chandra?

Malang nian Keluarga Charlie Chandra. Sudah kehilangan tanah, tidak mendapatkan harga dari tanah yang diambil PIK-2, kini dituntut 5 tahun penjara. Oh bangsaku, kemana lagi rakyat di negeri ini mencari keadilan? Apakah, lembaga pengadilan masih bisa memberikan keadilan?

Penulis : Ahmad Khozinudin, S.H.,Tim Penasehat Hukum Charlie Chandra

MoneyTalk, Jakarta – Sejak awal, penulis meragukan kinerja Polri dalam menangani kasus ijazah palsu Jokowi. Mengingat, ada relasi kuasa yang tak memungkinkan bagi Polri untuk bertindak independen, sepanjang Kapolri masih dijabat oleh Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo yang dilantik pada era Jokowi.

Karena itu, saat publik banyak menaruh harapan pada tindakan Bareskrim Polri yang melakukan penyelidikan atas Dumas yang diajukan TPUA, penulis telah memprediksi tindakan itu hanya untuk melegitimasi keabsahan ijazah Jokowi, sekaligus dijadikan dasar legitimasi untuk mengkriminalisasi Roy Suryo dkk di Polda Metro Jaya.

Sederhana saja alasannya. Dumas TPUA pada tanggal 09 Desember 2024, tidak pernah disentuh Bareskrim Polri. Akan tetapi, begitu Saudara JOKO WIDODO membuat Laporan Polisi di Polda Metro Jaya tanggal 30 April 2025, tiba-tiba Dumas TPUA ditindaklanjuti dengan sejumlah pemeriksaan melalui UNDANGAN KLARIFIKASI, pada tanggal 6 Mei 2025.

Akhirnya, hasil Dumas TPUA anti klimaks. Pada tanggal 22 Mei 2025, Bareskrim mengumumkan hasil tes laboratorium forensik dan menyatakan penyelidikan dugaan ijazah palsu Jokowi dihentikan. Artinya, tindakan penyelidikan ini intensinya bukan karena menindaklanjuti aduan TPUA. Sebab, jika karena aduan TPUA tentulah penyelidikan dilakukan segera pada bulan Desember 2024, bukan baru dilakukan pada bulan Mei 2025 setelah ada laporan Jokowi di Polda pada 30 April 2025.

Jadi, tindak lanjut Dumas oleh BARESKRIM sudah terbaca. Akan menyatakan identik, untuk melegitimasi keabsahan ijazah Jokowi, sekaligus akan dijadikan dasar Kriminalisasi Roy Suryo dkk, atas laporan pencemaran dan fitnah yang diajukan Jokowi.

Hari ini, hal itu dikuatkan dengan pernyataan Ito Sumardi, mantan Kabareskrim. Ito menyebut, hasil penyelidikan Bareskrim yang menyatakan ijazah Jokowi identik dan otentik, dapat dijadikan dasar untuk melanjutkan proses dugaan pencemaran dan fitnah di Polda Metro Jaya.

Padahal, pandangan Ito Sumardi ini cacat dalam dua perspektif:

Pertama, secara proses dan prosedur hasil tes laboratorium forensik ijazah Jokowi di Bareskrim adalah berdasarkan Dumas TPUA. Bukan berdasarkan Laporan Polisi JOKOWI. Itu artinya, hasil tes laboratorium tidak bisa digunakan untuk dijadikan bukti proses hukum di Polda.

Karena penyidik Polda Metro Jaya, tidak berwenang menyita hasil Tes Puslabfor Mabes Polri yang dilakukan Bareskrim Polri untuk kasus Dumas TPUA, lalu dijadikan bukti laporan pencemaran dan fitnah Saudara JOKO WIDODO.

Kedua, penghentian Dumas Bareskrim bukanlah keputusan hukum yang mengikat. Kasus dugaan pencemaran dan fitnah yang diajukan Saudara JOKO WIDODO, hanya bisa dilanjutkan apabila ada putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, yang menyatakan ijazah Jokowi asli.

Sepanjang, belum ada putusan pengadilan atas status ijazah Saudara JOKO WIDODO asli, maka penyelidikan kasus dugaan pencemaran dan fitnah di Polda Metro Jaya tidak bisa dilanjutkan ke tahap penyidikan.

Apalagi, jika ternyata putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap menyatakan ijazah Jokowi palsu, maka sudah otomatis tidak ada delik pencemaran dan fitnah. Karena fakta hukumnya, ijazah Jokowi memang palsu.

Modus operandi untuk membela Jokowi dalam kasus ini, intensinya juga terbaca dalam Gelar Perkara Khusus di Biro Wasidik Bareskrim Polri. Hasil akhir dari proses ini, patut diduga nantinya hanya akan melegitimasi penghentian penyelidikan yang telah dilakukan oleh Bareskrim Polri pada tanggal 22 Mei 2025 lalu.

Indikatornya mulai nampak. Misalnya, Choirul Anam dari Kompolnas yang berbusa-busa menyebut proses di Bareskrim sudah sesuai prosedur. Bahkan, saat Gelar Perkara Khusus memframing, seolah-olah bukti-bukti penyelidikan telah disosialisasikan Bareskrim di forum tersebut.

Padahal, dalam Gelar Perkara Khusus Bareskrim Polri hanyalah melakukan repetisi narasi, tidak menunjukkan bukti-bukti. Bareskrim, hanya meng-copy paste materi konpers penghentian penyelidikan kasus dugaan ijazah palsu Jokowi tangal 22 Mei 2025 lalu, yang disampaikan ulang di forum Gelar Perkara Khusus tanggal 9 Juli 2025.

Dalam Gelar Perkara Khusus, ijazah Jokowi tidak pernah dihadirkan. Objek utama yang bikin gaduh NKRI ini, tidak pernah hadir diruang publik, sehingga masalah ini tidak pernah tuntas.

Karena itu, sudah saatnya rakyat turut mengontrol kasus ini. Rakyat, tidak boleh membiarkan Polri mengambil alih otoritas atas kebenaran dan mengkooptasi kebenaran melalui wewenang yang dimiliki.

Kasus ijazah palsu Jokowi ini harus dituntaskan di pengadilan. Jangan dibegal dan dijegal, dihentikan hanya ditingkat penyelidikan.

Penulis : Ahmad Khozinudin,Koordinator Non Litigasi Tim Advokasi Anti Kriminalisasi Akademisi dan Aktivis

MoneyTalk, Jakarta – Hari Senin 7 Juli 2025, Pukul 09.00 WIB, insyaAllah kami akan mendampingi Dr Roy Suryo, Dr Rismon Sianipar, Rizal Fadilah, Prof Dr Eggi Sudjana, Kurnia Tri Royani dan Rustam Efendi, untuk menghadiri undangan klarifikasi dari Polda Metro Jaya. Kami akan menemui sejumlah penyidik di Bagian Subdit Kamneg Ditreskrimum Polda Metro Djaya, Jl. Jenderal Sudirman Kav. 55 Jakarta Selatan, Kota Jakarta Selatan, DKI Jakarta.

Undangan Klarifikasi kami terima, sehubungan dengan adanya Laporan Polisi dari ANDI KURNIAWAN, KAPRI YANI, LECHUMANAN, KARIM RAHAYAN & SAMUEL SUEKEN. Undangan kali ini, agak berbeda dengan Undangan Klarifikasi sebelumnya yang sudah kami terima dari Polda Metro Jaya, yang tidak kami penuhi pada Kamis 3 Juli 2025 lalu.

Sebelumnya, undangan Klarifikasi dilakukan atas adanya Laporan Polisi dari ANDI KURNIAWAN, KAPRI YANI, LECHUMANAN, KARIM RAHAYAN & SAMUEL SUEKEN. Klien kami hanya diminta untuk hadir, tanpa dijelaskan untuk peristiwa apa, tempat dimana dan terjadi pada tanggal berapa.

Dalam undangan Klarifikasi sebelumnya, hanya disebutkan sejumlah Pasal yang diselidiki oleh Polda Metro Jaya, Yaitu dugaan pidana penghasutan (Pasal 160 KUHP), dugaan pidana mengedarkan kebencian dan permusuhan berdasarkan SARA (Pasal 28 ayat 2 UU ITE), dan dugaan delik pemberitahuan bohong (Pasal 28 ayat 3 UU ITE). Karena tidak jelas, kami tidak penuhi.

Kali ini, meskipun dugaan Pidana yang diselidiki sama, namun setidaknya telah disebutkan peristiwa yang terjadi di Jakarta Selatan pada bulan Maret 2025, di Jakarta Pusat pada tanggal 22 April 2025, di Jakarta Selatan pada tanggal 23 April 2025, Kota Depok pada tanggal 22 April 2025, Kota Bekasi tanggal 5 Mei 2025, dengan Terlapor antara lain Roy Suryo, Rismon Sianipar, Tifauzia Tyassuma, Rizal Fadilah, dkk.

Kami memang akan memenuhi undangan Klarifikasi. Namun, untuk diambil keterangan secara lisan, kami masih mempertimbangkan. Apakah harus memberikan keterangan secara lisan dan dituangkan dalam BAP, atau cukup disampaikan secara tertulis. Saat di Polda, kami akan ambil keputusan.

Yang jelas, besok kami akan datang memenuhi undangan Klarifikasi. Sejumlah media sudah kami undang, para tokoh dan aktivis juga kami undang untuk ikut mengawal dan mendampingi proses klarifikasi.

Selain agenda klarifikasi, kami juga akan memenuhi undangan Gelar Perkara Khusus, Bareskrim Polri, Rabu 9 Juli 2025, Pukul 09.00 WIB, di Bareskrim Polri. Kami juga sudah mengundang sejumlah ahli untuk ikut dalam proses Gelar Perkara Khusus.

Biro Wasidik Bareskrim Polri sendiri, dalam poin ke-3 Undangan Gelar Perkara Khusus yang akan diselenggarakan pada Rabu, 09 Juli 2025, telah menyampaikan: SAUDARA DAPAT MENGHADIRKAN PIHAK YANG DIBUTUHKAN UNTUK MENDUKUNG PELAKSANAAN GELAR PERKARA KHUSUS.

Kami sendiri, telah menyiapkan Dr Roy Suryo (ahli telematika), Dr Rismon Sianipar (ahli digital forensik) dan Dr Muhammad Taufiq (ahli Pidana), selaku Ahli untuk mendukung Gelar Perkara Khusus. Selain Prof Dr Eggi Sudjana selaku Pengadu Dumas, kami juga akan menghadirkan Rizal Fadilah dan Azam Khan, selaku pihak Pengadu. Selain itu, kami juga akan mengajak sejumlah pihak dari TPUA dan Tim Advokasi Anti Kriminalisasi Akademisi dan Aktivis, yang selama ini mengawal kasus ini.

Ditengah kesibukan yang luar biasa di tim kami, tiba-tiba kami mendapatkan kiriman video penyemangat dari Melbourne Australia. Video yang dikirim oleh Bang Abraham Samad, Mantan Ketua KPK, yang menyemangati perjuangan kami dari Australia.

Subhanallah, meskipun hanya video dengan durasi singkat. Namun, pesan semangat perjuangan dalam video tersebut, memberikan insentif moral yang luar biasa bagi perjuangan kami, yang juga merupakan perjuangan rakyat Indonesia.

Terima kasih Bang Abraham Samad. Semoga lancar segala urusan di negeri orang, dan selamat kembali ke negeri yang kita cintai ini, tempat kita lahir dan dibesarkan, yang ingin kita bersihkan dari legacy noda hitam akibat noktah kotor ijazah palsu produksi pasar Pramuka.

Penulis : Ahmad Khozinudin, S.H.,Koordinator Non Litigasi Tim Advokasi Anti Kriminalisasi Akademisi

MoneyTalk, Jakarta – Malam ini (Kamis, 26/6) Rekan Petrus Selestinus akan mewakili tim kami dalam dialog Apa Kabar Indonesia Malam, sekira pukul 19.10 WIB. Sedangkan besok pagi, Rekan Ismar Syafrudin, akan memenuhi undangan di Apa Kabar Indonesia Pagi TV ONE, pukul 07.15 WIB. Diskusi masih seputar kasus ijazah palsu Jokowi.

Kasus ini memang belum selesai, karena temuan terbaru justru makin memperkuat ijazah Jokowi bermasalah. Jika pada era Bambang Tri Mulyono masalah ijazah palsu Jokowi baru sebatas temuan jurnalisme yang dituangkan dalam Buku. Era Rismon Sianipar naik pada level analisis digital forensik, hari ini temuan Beator Suryadi soal ijazah Jokowi terbitan Pasar Pramuka makin jelas karena sudah menjelaskan modus operandi.

Jadi, publik tahu bahwa ijazah Jokowi bermasalah bukan sekedar analisa dan temuan data. Tapi sudah sampai tingkat teknis pemalsuan, atau dalam bahasa hukum ‘Modus Operandi’.

Menurut Beator Suryadi, Pemalsuan Ijazah Jokowi dilakukan dengan modus operandi memesan di UPP (Universitas Pasar Pramuka). Sejumlah nama yang terlibat, disebutkan secara gamblang.

Mestinya, temuan Beator Suryadi ini didalami oleh Bareskrim Polri dengan membuka kasus ini kembali, setelah sebelumnya Bareskrim menghentikan penyelidikan. Atau setidaknya, Bareskrim Polri segera menindaklanjuti permohonan Gelar Perkara Khusus, yang dilayangkan oleh TPUA.

Tapi, alih-alih menyelidiki lebih lanjut dugaan pemalsuan ijazah dan penggunaan ijazah palsu (Pasal 263 ayat 1 dan 2 KUHP), penyidik Polda Metro Jaya malah kembali mengirimkan UNDANGAN KLARIFIKASI. Sejumlah pihak kembali diundang, dari Rismon Sianipar, Roy Suryo, Eggi Sudjana, Rizal Fadilah, Rustam Efendi, Mikhael Sinaga, dll.

Anehnya, undangan Klarifikasi ini bukan menindaklanjuti Laporan Saudara JOKO WIDODO yang pada 30 April 2025 lalu membuat laporan polisi di Polda Metro Jaya. Undangan Klarifikasi kali ini, adalah tindak lanjut dari konsolidasi sejumlah LP di sejumlah Polres yang dilimpahkan ke Polda Metro Jaya.

Ada laporan dari ANDI KURNIAWAN, KAPRI YANI, LECHUMANAN, KARIM RAHAYAN & SAMUEL SUEKEN. Nama-nama yang tidak ada kaitannya dengan kasus ijazah palsu Jokowi.

Materi UNDANGAN KLARIFIKASI juga tidak jelas. Tidak disebut peristiwa apa yang diselidiki, locus dan tempus delik juga tidak jelas. Bahkan, siapa TERLAPOR juga tidak jelas. Hanya Pasal-pasal brutal dan seram yang dipamerkan, dalam undangan Klarifikasi pada Rabu 2 Juli 2025 tersebut.

Ada Pasal 160 KUHP tentang Penghasutan. Ada Pasal 29 ayat 2 UU ITE tentang transmisi dan distribusi elektronik. Dan ada Pasal 28 ayat (2) UU ITE tentang Kebencian berdasarkan SARA.

Pasal terakhir, yakni Pasal 28 ayat (2) UU ITE tentang Kebencian berdasarkan SARA adalah Pasal yang dulu digunakan untuk menjerat Bambang Tri dan Gus Nur dalam kasus ijazah palsu Jokowi.

Nampaknya, Jokowi kembali menggunakan teknik ‘nabok nyilih tangan’, seperti yang digunakan pada kasus Bambang Tri dan Gus Nur, dengan analisa dan argumentasi sebagai berikut:

Pertama,Jokowi kehilangan legitimasi untuk menekan penyidik untuk melanjutkan kasus pencemaran dan fitnah yang dia laporkan. Karena Penyidik Polda terganjal kasus di Bareskrim Polri yang dilaporkan oleh TPUA. Selagi ijazah Jokowi belum diputuskan asli oleh pengadilan, maka kasus pencemaran dan fitnah tidak bisa jalan.

Sederhana saja, jika ijazah palsu dianggap fitnah, maka buktikan dulu ijazah aslinya. Bagaimana bisa ijazah palsu dianggap fitnah, lha wong ijazah tersebut belum dibuktikan asli? Apalagi, dengan temuan ijazah Made In Pasar Pramuka, makin meyakinkan publik ijazah Jokowi bermasalah.

Kedua,laporan Jokowi di Polda jika lanjut mewajibkan Jokowi harus diperiksa di pengadilan. Hal ini, tentu akan menjatuhkan wibawa Jokowi, mantan Presiden tetapi harus ‘dikuliti’ di Pengadilan.

Maka perlu dibuat strategi, memenjarakan PENGKRITIK IJAZAH JOKOWI, tanpa perlu melibatkan Jokowi.

Ketiga, lalu muncullah TUKANG LAPOR seperti ANDI KURNIAWAN, KAPRI YANI, LECHUMANAN, KARIM RAHAYAN & SAMUEL SUEKEN. Nama-nama inilah, yang dipinjam untuk memukul Roy Suryo dkk, tanpa harus melibatkan Jokowi, dengan Pasal-pasal delik umum yang tidak perlu melibatkan Jokowi.

Licik, keji dan brutal. Tetapi, apa mau dikata, semua harus dihadapi. Kami belum menentukan sikap, untuk merespons modus operandi kriminalisasi terbaru ini.

Yang jelas, tidak ada kata menyerah. Keadilan harus tetap diperjuangkan. Kebenaran, tidak boleh kalah hanya karena tidak didukung oleh kekuasaan.

Karena itu, kepada publik mohon untuk terus ikut mengawal kasus ini. Karena sejatinya, Roy Suryo dkk tidak sedang berjuang untuk dirinya sendiri. Melainkan, berjuang untuk kepentingan bangsa Indonesia, saat ini dan untuk generasi setelahnya.

Penulis : Ahmad Khozinudin, S.H.,Koordinator Non Litigasi Tim Advokasi Anti Kriminalisasi Akademisi dan Aktivis

MoneyTalk, Jakarta – Selasa dini hari (6/5), klien kami RIZAL FADILAH SH mengalami kecelakaan, sepulang pemeriksaan dari Bareskrim Polri. Setelah seharian diperiksa sebagai saksi dalam kasus laporan TPUA terkait Ijazah Palsu Jokowi, malamnya saat pulang dirinya tertabrak (atau ditabrak?) pengendara motor. Akhirnya, karena mengalami luka dan sakit, klien kami tak dapat menghadiri pemeriksaan di Polda Metro Jaya pada Kamis (8/5), dalam kasus dugaan pencemaran dan fitnah atas laporan Saudara JOKO WIDODO.

Pagi ini (Jum’at, 9/5), penulis mendapat kabar dari Klien Penulis, dr Tifauzia Tyassuma, tentang kematian kakak kandung dr Tifauzia Tyassuma, yang wafat mendadak pada Jumat dini hari, tanggal 9 Mei 2025 di usia 56 tahun.

Almarhum kakak dr Tifa ini adalah lulusan Fakultas Teknik, Jurusan Teknik Geologi UGM angkatan 1986 lulus 1991. Teman baik dan seangkatan Dr. Roy Suryo di SMP 5 Yogyakarta dan SMA 3 Yogyakarta.

Entahlah, semua kejadian murni atau ada rencana. Yang jelas, kasus ijazah palsu ini sudah banyak menimbulkan korban dan diliputi sejumlah misteri.

Kematian Hari Mulyono, suami Idayati (Sekarang Istri Anwar Usman, Hakim MK, yang merupakan adik Joko Widodo), pada tahun 2018 lalu juga masih diliputi misteri. Bambang Tri Mulyono, menyebut Hari Mulyono-lah yang alumni UGM, bukan Joko Widodo.

Bambang Tri dan Gus Nur, menjadi korban kasus ijazah palsu Jokowi, tanpa rakyat dapat mengetahui sebenarnya wujud ijazah itu seperti apa. Yang jelas, dua orang ini telah menjadi korban ijazah palsu Jokowi, tanpa ada pembuktian hukum melalui pengadilan tentang keaslian ijazah Jokowi.

Saat persidangan di Pengadilan Negeri Surakarta, hampir 6 bulan bersidang, tapi wujud ijazah Jokowi yang diklaim asli tak pernah hadir di persidangan. Padahal, Majelis Hakim berulangkali mengingatkan Jaksa yang menuntut Bambang Tri dan Gus Nur, agar menghadirkan ijazah Jokowi yang asli.

Kini, kasus ijasah palsu Jokowi tidak juga reda, meski Bambang Tri dan Gus Nur telah dipenjara. Adalah Dr Roy Suryo, Dr Rismon Sianipar, Rizal Fadilah, SH dan dr Tifauzia Tyassuma, menjadi berstatus terlapor karena dianggap mencemarkan nama Joko Widodo. Keempat klien kami ini, dilaporkan di Polres Jakarta Pusat, Polres Jakarta Selatan dan terakhir oleh Joko Widodo langsung dilaporkan ke Polda Metro Jaya.

Tentu kita semua sebagai rakyat, berhak bertanya. Sampai kapan kasus ijazah palsu Jokowi ini akan berakhir? Sampai berapa lagi korban berjatuhan, hanya untuk menutupi kasus ini?

Sebenarnya, perkara pokoknya sederhana. Tunjukkan ijazah asli Jokowi, selesai. Akan tetapi Saudara JOKO WIDODO justru mengambil jalan yang berliku. Berdalih tidak punya kewajiban, dan yang meminta ijazah ditunjukkan tidak punya kewenangan.

Padahal, saat Pengadilan Negeri Surakarta meminta ijazah tersebut dihadirkan dalam forum mediasi, toh ijazah itu tetap saja tak hadir. Lalu, harus bagaimana rakyat memaksa Saudara Jokowi untuk menunjukan ijazahnya, agar kasus remeh ini segera berakhir?

Penulis : Ahmad Khozinudin, S.H. ,Advokat Dan Koordinator Non Litigasi Tim Advokasi Anti Kriminalisasi Akademisi & Aktivis (TA-AKAA)

MoneyTalk, Jakarta – Sebagaimana diketahui, Roy Suryo, Rismon Sianipar, Rizal Fadilah, dr Tifa, ES dan K dilaporkan Jokowi ke Polda Metro Jaya (30/4). Laporan ini, adalah tindak lanjut dari polemik ijazah palsu Jokowi.

Sebelumnya, saat di Solo (16/4), Jokowi menyatakan dirinya merasa difitnah dan dicemarkan. Karena itu, Jokowi akan mengambil langkah hukum dengan melapor ke polisi.

Namun kita, segenap rakyat harus waspada dan mengawal penuh kasus ini, agar Polisi tak lagi menjadi alat Jokowi seperti saat menangani kasus Bambang Tri Mulyono dan Gus Nur. Polisi, tak boleh menerapkan Pasal-pasal yang tak ada kaitannya dengan perkara, hanya untuk melayani kepentingan Jokowi.

Berangkat dari pernyataan Jokowi yang merasa difitnah dan dicemarkan, maka kita menghormati upaya hukum Jokowi ke polisi. Hanya saja, Pasal yang relevan dengan perkara fitnah dan pencemaran ijazah palsu Jokowi hanyalah Pasal 310 KUHP dan Pasal 311 KUHP Jo Pasal 27 ayat (3) UU ITE (Undang-Undang No. 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik).

Polisi tidak boleh menggunakan Pasal selain ketiga Pasal dimaksud. (Pasal 310 KUHP, Pasal 311 KUHP, Pasal 27 UU ITE).

Pasal 310 KUHP menyatakan:

“Barang siapa sengaja menyerang kehormatan atau nama baik seseorang dengan menuduhkan sesuatu hal, yang maksudnya terang supaya hal itu diketahui umum, diancam karena pencemaran dengan pidana penjara paling lama 9 bulan atau pidana denda paling banyak Rp4,5 juta.”

Namun, Pasal ini telah diuji oleh Mahkamah Konstitusi melalui Putusan MK No. 78/PUU-XXI/2023. Dalam amar putusan MK ini, Pasal 310 ayat (1) KUHP dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai “Barang siapa sengaja menyerang kehormatan atau nama baik seseorang dengan menuduhkan sesuatu hal dengan cara lisan, yang maksudnya terang supaya hal itu diketahui umum, diancam karena pencemaran dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.”

Pasal 311 KUHP menyatakan:

“Jika yang melakukan kejahatan pencemaran atau pencemaran tertulis diperbolehkan untuk membuktikan apa yang dituduhkan itu benar, tidak membuktikannya, dan tuduhan dilakukan bertentangan dengan apa yang diketahui, maka dia diancam melakukan fitnah dengan pidana penjara paling lama empat tahun.”

Pasal 27 ayat 3 (27A) UU ITE, menyatakan:

“Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik.”

Hanya saja, segenap rakyat wajib waspada karena kuasa hukum Jokowi, berusaha menyelundupkan Pasal 32 dan Pasal 35 UU ITE dalam laporan Jokowi. Dua Pasal ini tidak ada kaitannya dengan pencemaran dan fitnah.

Patut diduga, kuasa hukum Jokowi memasukan dua pasal selundupan ini adalah dengan motif agar terlapor (Roy Suryo, Rismon Sianipar, Rizal Fadilah, dr Tifa, ES dan K) dapat ditangkap dan ditahan Polisi karena ancaman pidana Pasal 32 dan 35 UU ITE lebih dari 5 tahun penjara. Dalam KUHAP, hanya tersangka dengan ancaman minimum 5 tahun penjara saja yang bisa ditahan.

Sementara dengan Pasal 310 KUHP, 311 KUHP dan 27 UU ITE terkait pencemaran dan fitnah ijazah palsu Jokowi, polisi tak dapat menangkap dan menahan terlapor karena ancaman pidana 310 KUHP, 311 KUHP dan 27 UU ITE ini kurang dari 5 tahun penjara.

Bunyi Pasal 32 UU ITE;

“Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum dengan cara apa pun mengubah, menambah, mengurangi, melakukan transmisi, merusak, menghilangkan, memindahkan, menyembunyikan suatu Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik milik Orang lain atau milik publik.”

Pasal 32 UU ITE ini tidak ada kaitannya dengan perkara pencemaran dan fitnah yang dituduhkan Jokowi.

Pasal 35 UU ITE menyatakan:

“Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum melakukan manipulasi, penciptaan, perubahan, penghilangan, pengrusakan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dengan tujuan agar Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik tersebut dianggap seolah-olah data yang otentik.”

Pasal 35 UU ITE ini tidak ada kaitannya dengan perkara pencemaran dan fitnah yang dituduhkan Jokowi.

Karena itu, polisi tidak boleh gegabah memasukan Pasal 32 dan Pasal 35 UU ITE ini, sebagai materi perkara laporan Jokowi. Sebab, jika Polisi memasukan dua pasal selundupan ini (Pasal 32 dan 35 UU ITE), maka Polisi sama saja alat kekuasaan Jokowi, tak ada bedanya dengan saat menangkap Gus Nur dan Bambang Tri yang ditangkap dengan Pasal kabar bohong dan pidana SARA, yang tak ada kaitannya dengan perkara ijazah palsu Jokowi.

Ingat! Presiden Republik Indonesia saat ini adalah Prabowo Subianto. Polri harus tegak lurus terhadap konstitusi, tak boleh melakukan kriminalisasi, dan mengikuti arahan Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto, agar Melayani rakyat dengan baik. Polisi jangan lagi mau dikendalikan Jokowi.

Sudah selesai eranya Jokowi. Polri jangan mau menumbalkan REPUTASI, hanya untuk melayani kepentingan Jokowi.

Penulis : Ahmad Khozinudin, S.H, Koordinator Tim Advokasi Anti Ijazah Bodong, Bersihkan Legacy Sejarah Bangsa Indonesia

MoneyTalk,Jakarta – Aneh negara ini. Yang bukan masalah, dibikin masalah, heboh sendiri, lalu diselesaikan sendiri. Setelah itu, pidato gagah dihadapan rakyat, seolah telah menjadi pahlawan.

Giliran yang benar-benar masalah, sudah lama tetap menjadi masalah, tak ada solusi untuk menyelesaikan hingga rakyat dibuat susah berlama-lama. Rakyat menjadi seperti Yatim. Kehadiran Negara nyaris tak ada.

Misalnya, saat ini. Gas Melon 3 kg bukan masalah. Sibuk dibikin masalah oleh Bahlil dengan melarang pedagang eceran menjualnya. Dibikin heboh, lalu diselesaikan dengan kembali membolehkan pengecer jualan. Lalu, pemimpin (baca: Prabowo) hadir seolah seorang pahlawan. Persis analogi pertama.

Akan tetapi untuk masalah pagar laut dan sertifikat laut, sudah tiga Minggu heboh. Benar-benar masalah yang merampas hak rakyat dan mengancam kedaulatan Negara, sampai saat ini Negara seperti tak hadir.

Jangankan membongkar aktor intelektualnya. Aktor lapangan pun, sampai hari ini tidak ada yang ditangkap. Padahal, kalau urusan terorisme, cepat sekali rilis pelaku ditangkap, menjelaskan sel ini dan itu.

Padahal, untuk urusan pagar laut PIK-2 ini sederhana. Sudah dikasih tahu oleh rakyat, ada Mandor Memet, Eng Cun alias Gojali, Ali Hanafiah Lijaya orangnya AGUAN. Tapi tetap saja tidak ditangkap.

Di lapangan, ada koordinator lapangan yaitu kepala desa setempat. Salah satunya Arsin Kades Kohod. Bukan cepat ditangkap, sekarang Arsin malah dibiarkan kabur duluan bersama Rubicon nya.

Menteri ATR BPN, juga bikin Parodi Stand Up Comedy. Memberikan sanksi berat dan mencopot jabatan pejabat BPN yang sudah pensiun. Ini mau ngelawak atau ngurusi Negara?

Belum lagi, dari 263 SHGB cuma 50 biji yang dibuatlah. Masalah tanah Musnah, yang seolah dahulu daratan terkena abrasi, justru dilegitimasi. Jangan-jangan, ini prakondisi untuk memuluskan Aguan mereklamasi laut dengan dasar Pasal 66 PP No 18 tahun 2021?

Ah sudahlah. Malas dan bikin jengkel, membahas kelakuan pejabat di Negeri ini. Bikin marah!

Penulis : Ahmad Khozinudin,Sastrawan Politik

MoneyTalk, Jakarta – Alhamdulillah, ribuan masyarakat Banten dan sejumlah aktivis dari berbagai kota hadir di Desa Munjung, Kecamatan Kronjo, Kabupaten Tangerang (Sabtu, 1/2). Dalam kalkulasi penulis, paling tidak total peserta yang hadir sekitar 5 ribuan.

Aksi ini menunjukkan, masyarakat Banten sebagai pewaris darah Pejuang dan Ulama (Sultan Ageng Tirtayasa dan Syaikh an Nawawi al-Bantani) telah mengambil alih perjuangan melawan AGUAN dan Anthony Salim, Oligarki Rakus Perampas Tanah Rakyat Banten. Penulis melihat dengan jelas, wajah-wajah para ksatria pemberani berkumpul dilokasi aksi, di tempat pengurukan proyek PIK-2.

Memang awalnya, sempat terjadi insiden. Penulis datang sesuai jadwal, pukul 09.00 WIB. Setelah memarkir kendaraan, penulis meninjau lokasi aksi yang sudah ramai.

Tapi ternyata, sejumlah preman bayaran Aguan memblokir lokasi. Terjadi adu mulut dan sejumlah manuver fisik, antara penulis yakin dikerubuti sejumlah preman yang jumlahnya lebih banyak.

Sayangnya, polisi alih-alih menjauhkan preman bayaran dari penulis, justru mengarak penulis keluar dari lokasi yang dijadikan titik aksi. Preman bayaran datang silih berganti, mencoba mengintimidasi.

Alhamdulillah, karena penulis yakin Allah SWT bersama hamba-Nya yang beriman dan berjuang di jalan-Nya, penulis tidak gentar. Sejumlah manuver, adu mulut, hingga sempat adu tangan, penulis layani. Walau harus dikeroyok, tidak membuat penulis ciut nyali.

Yang aneh, Kapolsek Kronjo Rudi. R, mengaku terkena pukulan preman. Sontak saja, penulis geram dan meminta polisi memproses hukum pelaku pemukulan Kapolsek.

Tapi keberpihakan kepolisian, malah terlihat berpihak pada preman. Tak menghalau preman yang mengintimidasi penulis, tapi menarik penulis menjauh. Sangat di sayangkan.

Hanya saja, begitu ribuan peserta aksi datang sekitar pukul 10.30, preman-preman AGUAN yang sebelumnya sok garang, pada lari ngiprit. Mereka, tak lagi bisa mempertahankan lokasi proyek, aksi berjalan gegap gempita. Bahkan, diakhir aksi lokasi proyek disegel oleh peserta aksi.

Dalam konteks adu nyali, logika jumlah memang menjadi penentu. Awalnya, puluhan preman Aguan merasa jumawa, karena hanya menghadapi penulis yang dikawal hanya beberapa orang (karena peserta belum tiba). Tapi begitu ribuan peserta aksi tiba, wajah garang preman Aguan berubah menjadi kecut. Satu persatu, ngiprit meninggalkan lokasi aksi.

Persatuan masyarakat Banten hari ini, menandai babak baru perjuangan melawan AGUAN. Proyek PIK-2 harus dihentikan.

Penulis : Ahmad Khozinudin, S.H., Koordinator Tim Advokasi Melawan Oligarki Rakus Perampas Tanah Rakyat/ TA-MOR PTR