23 November 2026

Ahmad Khozinudin

MoneyTalk, Jakarta – Kubu pendukung Joko Widodo (Jokowi) kembali membuka peluang damai terkait polemik dugaan ijazah palsu yang melibatkan mantan Presiden tersebut. Dalam program Rakyat Bersuara Inews TV pada 25 November 2025, Ketua Jokowi Mania Andi Azwan menyampaikan bahwa kasus yang dilaporkan Jokowi ke Polda Metro Jaya dapat dihentikan jika Roy Suryo bersedia meminta maaf.

Namun, Roy Suryo menolak tawaran tersebut. Menurutnya, permintaan maaf seharusnya datang dari pihak yang bersalah. Roy menilai Jokowi justru berkewajiban meminta maaf kepada publik apabila benar telah memberikan informasi keliru terkait ijazahnya.

Nada serupa juga disampaikan kuasa hukum Jokowi, Rivai Kusumanegara, dalam Program Apa Kabar Indonesia Pagi TV One pada 24 November. Rivai menyebut pihaknya siap menempuh jalur mediasi maupun Restoratif Justice (RJ). Ia mengklaim mekanisme tersebut bisa digunakan untuk menghentikan proses hukum yang saat ini sedang berjalan.

Tawaran damai dari kubu Jokowi disebut bukan hal baru. Firmanto Laksana, kuasa hukum Jokowi lainnya, sebelumnya juga pernah mengusulkan jalur damai demi menghindari perpecahan setelah laporan polisi dilayangkan pada April 2025.

Sumber internal menyebutkan, Jokowi bahkan sempat menanyakan kemungkinan pencabutan laporan. Namun tim hukum menjelaskan bahwa delik aduan dapat dicabut, sementara untuk delik umum harus melalui Restoratif Justice.

Ahmad Khozinudin menilai langkah-langkah tersebut menunjukkan bahwa kubu Jokowi berada dalam posisi defensif. Menurutnya, dalam praktik umum, pihak yang mengajukan damai adalah pihak terlapor bukan pelapor.

Khozinudin juga menyebut kasus ini awalnya digunakan untuk menekan Roy Suryo dan pihak lain agar tidak lagi mengkritik keaslian ijazah Jokowi. “Namun strategi tersebut dianggap gagal, sehingga kubu Jokowi kini justru menawarkan mediasi,” jelasnya, Rabu (26/11/2025).

Ia menegaskan, jika kasus berlanjut hingga pengadilan, seluruh fakta terkait ijazah Jokowi akan terbuka secara luas. Di sisi lain, mencabut laporan juga berisiko menimbulkan preseden buruk bagi kubu Jokowi.

Dorongan agar pemerintah turun tangan pun mulai muncul. Mantan Hakim Agung Gayus Lumbuun sempat menyarankan Presiden menggunakan kewenangan amnesti atau abolisi untuk mengakhiri polemik tersebut. Usulan ini dinilai sebagai upaya tambahan untuk menyelamatkan posisi politik Jokowi tanpa harus menarik laporan.

Sejumlah pihak mendesak agar proses hukum tetap berjalan hingga tuntas. Mereka berharap kasus ini tidak dibiarkan menggantung dan menjadi preseden buruk bagi dunia pendidikan maupun pemerintahan Indonesia.

MoneyTalk, Jakarta – Upaya membuka kembali polemik dugaan ijazah palsu mantan Presiden Joko Widodo (Jokowi) memasuki babak baru. Tim Advokasi Anti Kriminalisasi Akademisi & Aktivis memastikan tengah mempersiapkan langkah serius menjelang Gelar Perkara Khusus di Polda Metro Jaya, yang kini telah mendapat lampu hijau dari penyidik.

Ahmad Khozinudin, S.H., Koordinator Non-Litigasi tim tersebut, mengungkapkan bahwa koordinasi intensif telah dilakukan bersama Dr. Roy Suryo dan Dr. Rismon Sianipar pada Minggu (23/11). Ketiganya sepakat bahwa gelar perkara kali ini tidak boleh terulang seperti gelar perkara sebelumnya di Bareskrim.

“Gelar perkara harus menjadi ajang evaluasi kinerja penyidik agar transparan, profesional, kredibel, dan akuntabel,” ujar Khozinudin, Senin (24/11/2025). Salah satu indikatornya adalah keharusan penyidik menghadirkan primary evidence, yakni ijazah asli milik Jokowi yang diklaim otentik.

Menurutnya, tanpa bukti primer tersebut, ratusan bukti lain yang disodorkan penyidik menjadi tidak relevan. Hal ini berkaitan dengan tuduhan pencemaran nama baik terhadap Roy Suryo dkk, yang selama ini berpendapat bahwa ijazah Jokowi tidak autentik berdasarkan kajian ilmiah digital forensik.

Presiden Jokowi sendiri dalam sebuah wawancara pernah menyatakan dirinya merasa “dihinakan sehina-hinanya” karena dituduh menggunakan ijazah palsu. Dengan pernyataan itu, menurut tim advokasi, ia berkewajiban membuktikan keaslian ijazah yang dipersoalkan.

Polda Metro Jaya sebelumnya menyatakan telah menyita ijazah Jokowi. Namun dalam pemeriksaan terhadap akademisi Rizal Fadillah dan Kurnia Tri Royani, barang bukti itu belum ditunjukkan dengan alasan masih berada di Puslabfor.

Karena tidak dapat melihat bukti primer tersebut, keduanya menolak menjawab sejumlah pertanyaan dalam berita acara pemeriksaan (BAP).

Tim Roy Suryo–Rismon memiliki dua skenario saat ijazah ditampilkan dalam gelar perkara:

1. Ijazah identik dengan yang selama ini diteliti.
Jika demikian, mereka menilai kesimpulan bahwa ijazah itu palsu tetap tak berubah, dan tuduhan fitnah semestinya gugur.

2. Ijazah berbeda dari objek penelitian sebelumnya.
Dalam kasus ini, tim meminta izin untuk melakukan pemeriksaan ulang menggunakan digital forensik dan Error Level Analysis (ELA). Jika hasilnya tetap menunjukkan inkonsistensi, mereka tetap berkeyakinan bahwa ijazah tersebut tidak autentik.

“Jika penyidik berbeda pendapat, biarkan hal itu diuji di pengadilan,” tegas Khozinudin.

Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Budi Hermanto telah membuka peluang pelaksanaan Gelar Perkara Khusus setelah menerima permohonan dari tim advokasi pada Kamis (20/11).

Tim hukum disebut telah menyiapkan struktur inti dengan melibatkan sejumlah advokat, seperti Petrus Selestinus, Meidy Juniarto, Ghafur Sangaji, Jemmy Mokolensang, Gufroni, Aspardi Piliang, dan lainnya. Sejumlah ahli juga disiapkan, termasuk Dr. Ing. Ridho Rahmadi yang telah diajak berkoordinasi.

“Begitu undangan gelar perkara dikirim, kami segera serahkan daftar tim yang hadir,” ujar Khozinudin.

Gelar Perkara Khusus ini disebut oleh tim advokasi sebagai momentum krusial yang dapat menjadi “kotak pandora” pembuka tabir kontroversi ijazah Jokowi yang telah berlangsung bertahun-tahun.

MoneyTalk, Jakarta -Pengacara Ahmad Khozinudin membantah kabar bahwa dirinya telah dicabut surat kuasanya sebagai kuasa hukum Rismon Hasiholan Sianipar dan dr. Tifauzia Tyassuma.

“Itu hanya isu,” tegas Khozinudin kepada wartawan, Senin (24/11/2025).

Bantahan tersebut muncul setelah beredar informasi bahwa kedua kliennya, Rismon dan dr. Tifa, resmi mencabut surat kuasa dari Ahmad Khozinudin, S.H, dan Tim Advokasi Anti Kriminalisasi Akademisi dan Aktivis (TAAKAA).

Surat Pencabutan Kuasa Terbit 22 November 2025

Dalam rilis yang diterima redaksi, pencabutan surat kuasa tersebut diterbitkan pada Sabtu (22/11/2025) pukul 14.00 WIB.

Surat tersebut berisi ucapan terima kasih Rismon dan dr. Tifa atas pendampingan hukum selama beberapa bulan terakhir.

“Melalui pesan WhatsApp ini, pertama-tama saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas segala bantuan dan jerih payah Bapak dan Tim selama beberapa bulan terakhir untuk mendampingi saya,” tulis keduanya dalam surat itu.

Namun, setelah melakukan evaluasi mendalam, berkonsultasi dengan sejumlah pihak dan keluarga besar, keduanya sepakat untuk mencabut kuasa pendampingan hukum.

Dalam surat tersebut, Rismon dan dr. Tifa menyebut adanya pernyataan Khozinudin yang dianggap mengganggu strategi pembelaan.

“Ada beberapa pernyataan Bapak di ruang publik yang saya rasakan mengganggu langkah hukum dan tidak sesuai dengan strategi pembelaan,” tulis mereka.

Keduanya menegaskan bahwa terhitung Sabtu, 22 November 2025, Ahmad Khozinudin dan TAAKAA bukan lagi kuasa hukum mereka.

Surat pencabutan kuasa itu juga ditembuskan kepada Dr. Abraham Samad dan Petrus Selestinus, yang selama ini dikenal sebagai tokoh antikorupsi dan pegiat hukum.

Sementara itu, hingga berita ini diturunkan, sumber internal menyebutkan bahwa Roy Suryo—yang disebut sebagai rekan dalam kasus yang sama belum melakukan pencabutan kuasa terhadap Khozinudin.

“Belum,” kata sumber tersebut saat dikonfirmasi mengenai apakah Roy Suryo juga ikut mencabut surat kuasa.

Redaksi juga telah menghubungi Roy Suryo melalui pesan WhatsApp untuk meminta konfirmasi, namun belum ada respons hingga kini.

MoneyTalk, Jakarta – Wacana perdamaian dalam polemik dugaan ijazah palsu mantan Presiden Joko Widodo (Jokowi) kembali memicu polemik. Dua tokoh publik, Jimly Asshiddiqie dan Faizal Assegaf, disebut mengusulkan opsi damai antara pihak Jokowi dan kubu Roy Suryo. Namun gagasan itu langsung mendapat bantahan keras dari Tim Advokasi Anti Kriminalisasi Akademisi & Aktivis.

Ahmad Khozinudin, S.H., Koordinator Non Litigasi tim sekaligus advokat yang mendampingi Roy Suryo CS, menilai usulan tersebut tidak hanya janggal, tetapi juga tidak memiliki dasar kewenangan.

“Saya merasa aneh. Benar-benar aneh. Kabar tentang Jimly Assidiqie dan Faisal Assegaf yang mewacanakan perdamaian soal ijazah palsu Jokowi tidak masuk akal,” ujar Khozinudin dalam keterangan tertulisnya, Kamis (20/11/2025).

Ia menegaskan bahwa baik Jimly maupun Faizal bukan pihak dalam perkara, bukan kuasa hukum pihak mana pun, dan tidak pernah terlibat dalam rapat maupun komunikasi dengan tim advokasi.

“Secara substansi, dalam setiap rapat kami bersama klien tidak pernah ada bahasan tentang opsi untuk berdamai dengan kepalsuan. Tidak ada perdamaian dengan kebohongan dan ketidakjujuran,” tegasnya.

Khozinudin mempertanyakan motif di balik wacana damai tersebut.

“Lalu, apa dasarnya tiba-tiba mereka bernarasi soal perdamaian? Atau, mereka sejatinya menjalankan misi pihak tertentu? Pihak Jokowi misalnya, karena kalau terus maju ke pengadilan akan takut terbongkar seluruh kepalsuan?”

Menurutnya, perkara dugaan ijazah palsu tidak lagi sekadar kasus Roy Suryo cs, melainkan sudah menjadi kasus publik yang menyangkut rakyat Indonesia.

“Yang ditipu bukan hanya Roy Suryo atau para akademisi. Yang ditipu adalah seluruh rakyat yang pernah dipimpin Jokowi selama dua periode,” ujarnya.

Khozinudin bahkan menegaskan bahwa kliennya tidak pernah sekalipun mempertimbangkan untuk berdamai. Roy Suryo maupun para pelapor lain disebut konsisten meyakini bahwa ijazah tersebut palsu.

“Jika Roy, Rismon atau siapa pun berdamai dengan Jokowi, itu sama saja dengan berkhianat kepada rakyat,” katanya.

Ia memastikan bahwa Tim Advokasi tidak pernah menunjuk siapa pun sebagai juru bicara di luar struktur resmi.

“Kami tidak terikat dengan manuver pihak mana pun. Sikap kami jelas: tidak ada damai dan kompromi dengan segala bentuk kepalsuan dan kebohongan Jokowi.”

Di akhir pernyataannya, Khozinudin menyerukan agar publik tidak terkecoh oleh manuver pihak luar yang mengatasnamakan upaya damai dalam kasus tersebut.

“Selangkah lagi menuju pembuktian di pengadilan. Tidak ada titik balik untuk berdamai. Ini perjuangan rakyat, dan kami akan menuntaskan perkara ini,” tutupnya.

MoneyTalk, Jakarta – Tim Advokasi dan Kuasa Hukum Roy Suryo dkk menegaskan penolakan keras terhadap wacana perdamaian yang dilontarkan anggota Tim Reformasi Polri, Jimly Asshiddiqie, terkait polemik dugaan ijazah palsu milik Joko Widodo. Pernyataan tersebut disampaikan Koordinator Non Litigasi, Ahmad Khozinudin, S.H., dalam respons resmi yang dirilis hari ini.

Khozinudin menegaskan bahwa kasus ijazah Jokowi adalah kasus hukum murni yang tidak boleh dialihkan menjadi isu politik. Ia menilai upaya mediasi atau perdamaian justru merupakan bentuk kompromi antara kebenaran dan kesalahan.

“Ini adalah kasus hukum dan tidak boleh ada intervensi institusi apa pun yang mengubahnya menjadi kasus politik. Tidak boleh ada upaya mendamaikan antara Al Haq dan Al Batil atau mengompromikan keaslian dengan kepalsuan,” tegasnya, Rabu (19/11/2025).

Khozinudin menyebut Tim Reformasi Polri seharusnya fokus mengevaluasi kinerja kepolisian, bukan mendorong perdamaian. Menurutnya, selama era pemerintahan Jokowi, kepolisian kerap melakukan kriminalisasi, terutama di masa kepemimpinan Tito Karnavian dan Listyo Sigit Prabowo.

Ia mendesak agar Polri membuka kembali penyelidikan dugaan pemalsuan dokumen sebagaimana diatur dalam Pasal 263 KUHP, yang sebelumnya dihentikan sepihak oleh Bareskrim.

“Tim reformasi harus mendorong polisi bersikap profesional dengan membuka kembali kasus dugaan ijazah palsu yang dihentikan Bareskrim. Jangan malah mendorong perdamaian yang tidak relevan,” ujarnya.

Di sisi lain, ia meminta agar kasus serupa yang sedang berjalan di tingkat Polda ditunda hingga kasus di Bareskrim mendapatkan putusan inkrah. Menurutnya, tidak pantas jika laporan masyarakat dihentikan sementara kasus yang menyangkut Jokowi diteruskan.

Khozinudin juga menepis klaim pihak lain yang seolah-olah terlibat dalam proses advokasi kasus ini. Ia menyebut nama Faisal Assegaf tidak pernah terlibat atau memiliki kewenangan apa pun terkait perkara tersebut.

“Sejak awal tidak ada nama Faisal Assegaf dalam tim kami. Siapa pun tidak punya kewenangan bicara tentang perdamaian karena itu adalah ranah klien kami atau tim advokasi,” tegasnya.

Pernyataan Jimly yang membuka opsi damai dianggap sebagai langkah yang melemahkan harapan publik terhadap reformasi kepolisian. Khozinudin menilai pernyataan itu justru mengaburkan kepastian hukum.

“Pernyataan Jimly memupus harapan publik yang ingin polisi kembali bekerja profesional. Kasus dugaan ijazah palsu jelas merupakan kasus pidana, bukan perdata, sehingga tidak bisa didamaikan,” katanya.

Di akhir tanggapannya, Khozinudin menyinggung rekam jejak Jokowi yang dinilainya tidak kooperatif dalam proses mediasi di berbagai gugatan hukum sebelumnya.

“Ketika diundang dalam mediasi damai di Solo, Bantul, dan Jakarta, Jokowi tidak pernah hadir memenuhi panggilan hakim. Jadi apa yang mau diharapkan dari kredibilitas seperti itu?” tutupnya.

MoneyTalk, Jakarta – Advokat dan Koordinator Tim Advokasi Melawan Oligarki Rakus Perampas Tanah Rakyat (TA-MOR-PTR), Ahmad Khozinudin, S.H., menegaskan bahwa euforia penghapusan status Proyek Strategis Nasional (PSN) PIK-2 oleh pemerintahan Prabowo Subianto tidak boleh menutupi persoalan substansial yang lebih besar.

Dalam sebuah diskusi Madilog (Materialisme, Dialektika, Logika) yang dipandu oleh Bung Margi Syarif, Khozinudin menilai langkah pemerintah belum menyentuh akar masalah: pengembalian kedaulatan negara dan hak rakyat yang dirampas oleh proyek PIK-2.

“Selebrasi simbolis boleh saja. Tapi yang paling substansi adalah bagaimana mengembalikan kedaulatan negara dan hak rakyat yang dirampas oleh proyek PIK-2,” tegasnya dalam podcast berdurasi sekitar 45 menit itu, Kamis (30/10/2025).

Khozinudin menjelaskan, meskipun sebagian Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) telah dikembalikan ke negara, masih terdapat 263 SHGB di wilayah pagar laut yang belum dikembalikan. Rinciannya, 234 SHGB atas nama PT Intan Agung Makmur dan 20 SHGB milik PT Cahaya Inti Sentosa, dua-duanya merupakan anak usaha Agung Sedayu Group (ASG).

Ia menilai, proses reklamasi pantai hingga ke batas pagar laut masih terus berlangsung, yang menunjukkan bahwa tidak semua wilayah laut dikembalikan ke negara.

“Itu artinya sebagian wilayah laut telah dijarah oleh oligarki PIK-2,” ujarnya.

Selain wilayah laut, Khozinudin menyoroti wilayah PSN Tropical Coasland seluas 1.755 hektare, di mana 1.500 hektare di antaranya merupakan kawasan hutan lindung mangrove. Menurut data dan pengamatan lapangan, sekitar 300–400 hektare hutan lindung tersebut telah berubah fungsi menjadi daratan atau bangunan.

“Menurut Sekretaris MUI Amirsyah Tambunan, ada sekitar 400 hektare lahan hutan lindung yang sudah digunakan PIK-2 untuk proyek Tropical Coasland. Artinya, sebagian kawasan hutan lindung telah dijarah oleh oligarki PIK-2,” jelasnya.

Lebih jauh, Khozinudin menyoroti kasus-kasus penggusuran tanah rakyat dengan harga ganti rugi yang tidak manusiawi bahkan ada yang hanya dibayar Rp30 ribu per meter, atau tidak dibayar sama sekali.

Kasus Charlie Chandra dan Haji Fuad Efendi Zarkasi, yang kini ditangani oleh LBH AP Muhammadiyah, disebut sebagai bukti konkret bahwa rakyat benar-benar menjadi korban ketamakan korporasi.

“Itu artinya sebagian tanah milik individu rakyat telah dijarah oleh oligarki PIK-2,” tandasnya.

Khozinudin pun mendesak pemerintah agar tidak berhenti pada pengumuman pencabutan status PSN semata. Negara, kata dia, harus hadir sebagai penegak hukum dan keadilan, dengan langkah awal melakukan audit menyeluruh terhadap proyek PIK-2.

“Audit itu meliputi audit lahan, audit kinerja, audit keuangan hingga audit hukum. Proyek PIK-2 milik Aguan dan Anthoni Salim ini tidak boleh seenaknya menjarah lahan negara dan tanah rakyat,” tegas Khozinudin menutup pernyataannya.

MoneyTalk, Jakarta – Hingga saat ini (22/10), muka kejaksaan Agung masih belepotan, hitam tercoreng arang karena tak juga kunjung bisa mengeksekusi Terpidana SILFESTER MATUTINA. Padahal, menurut Lechumanan selalu kuasa hukum Terpidana SILFESTER MATUTINA, kliennya masih ada di Jakarta (9/10).

Anehnya, kejaksaan belum juga bisa menangkap SILFESTER MATUTINA. Relawan Jokowi ini masih melenggang bebas, walau sudah divonis 1,5 tahun penjara dan telah berkekuatan hukum tetap sejak tahun 2019 silam.

Alih-alih JAM Intel fokus untuk mencari dan menangkap Terpidana SILFESTER MATUTINA, pada Kamis 16 Oktober 2025 di Tigaraksa, Kabupaten Tangerang, Jaksa Agung Muda Intelijen (JAM-Intel) Reda Manthovani yang tidak lain juga ipar Sufmi Dasco Ahmad ,Wakil Ketua DPR, dari Partai Gerindra, malah ikut nimbrung di acara penyerahan dana CSR PT Agung Sedayu Group (ASG) yang mendompleng di agenda Koperasi Merah Putih.

Padahal, tidak ada korelasinya tugas dan fungsi JAM Intel dengan urusan perkoperasian. Tugas Jaksa Agung Muda Intelijen (JAM Intel) adalah menyelenggarakan fungsi intelijen Kejaksaan untuk mendukung penegakan hukum, yang mencakup kegiatan intelijen penyelidikan, pengamanan, dan penggalangan untuk pencegahan tindak pidana. Fungsi utamanya adalah memberikan dukungan intelijen bagi Kejaksaan, melakukan pengawasan, dan bekerja sama dengan instansi lain untuk menciptakan kondisi yang mendukung penegakan hukum.

Memang benar, salah satu tugas JAM Intel adalah memberikan bimbingan teknis. Akan tetapi, bimbingan teknis itu adalah bimbingan dan pembinaan teknis intelijen kepada Kejaksaan Negeri dan Cabang Kejaksaan Negeri. Bukan nyaru untuk nimbrung memberikan bimbingan teknis, untuk ikut memoles citra KORPORASINYA AGUAN yang sudah ketahuan merampas wilayah laut Tangerang Utara.

JAM Intel, semestinya malu karena tak kunjung bisa menangkap SILFESTER MATUTINA. Padahal, Jaksa Agung ST BURHANUDDIN telah memberikan instruksi secara terbuka.

Tugas-tugas intelejen kejaksaan dinilai tumpul, sampai-sampai Kapuspenkum Kejagung Anang Supriatna harus memelas kepada Lechumanan, untuk menyerahkan kliennya agar bisa dieksekusi oleh jaksa. Kinerja kejaksaan yang melorot dimata publik, karena tak mampu mengeksekusi Terpidana SILFESTER MATUTINA juga disebabkan oleh tumpulnya kinerja JAM Intel untuk mengendus keberadaan SILFESTER MATUTINA.

Hari ini, rakyat disuguhi tontonan yang tidak menarik. Jaksa intelejen yang gagal mengendus keberadaan terpidana, justru sibuk ikut cawe-cawe urusan koperasi, yang ditunggangi oleh Korporasinya Aguan untuk menyalurkan bantuan CSR ke masyarakat.

Saat ini, masyarakat justru menuntut agar Agung Sedayu Group juga diseret ke pengadilan dalam kasus korupsi pagar laut. Bukan hanya menumbalkan Arsin, Ujang Karta, Septian dan Cahyo.

Yang menikmati SHGB di wilayah laut adalah perusahaan Agung Sedayu Group. Pemilik SHGB laut di sekitar wilayah laut Tangerang adalah PT Intan Agung Makmur (mayoritas bidang) dan PT Cahaya Inti Sentosa, yang keduanya terafiliasi dengan Agung Sedayu Group milik Sugianto Kusuma alias Aguan.

PT Intan Agung Makmur (PT IAM) Memiliki mayoritas bidang, yaitu 234 dari total 263 bidang HGB di area pagar laut Tangerang. Sementara PT Cahaya Inti Sentosa (PT CIS) memiliki 20 bidang SHGB.

Tugas Bimtek dari JAM Intel, semestinya adalah memberikan bimbingan teknis bagaimana menjerat seluruh pelaku kejahatan pagar laut, melalui Kejaksaan Negeri dan Kejaksaan Tinggi di Wilayah Banten. Bukan sibuk hadir di acara penyaluran CSR dari Aguan. Ingin dipandang sebagai jongos Aguan?

Sebagaimana diketahui, Gubernur Banten Andra Soni dari Partai Gerindra, hingga saat ini juga masih bungkam atas praktik perampasan tanah di kawasan PIK-2. Sikap Andra Soni ini,menimbulkan spekulasi politik bahwa dia dan Dasco yang juga dari Gerindra, terlibat membekingi bisnis oligarki PIK-2. Sikap ini, jelas bersebrangan dengan komitmen politik Presiden Prabowo Subianto yang pada kesempatan penyerahan uang sitaan Kejagung ke Kemenkeu, meminta aparat penegak hukum untuk tidak mengkriminalisasi rakyat kecil.

Praktik kriminalisasi rakyat kecil di PIK-2, hingga saat ini masih berlangsung. Terakhir, sejumlah warga kampung Encle di persoalkan polisi, yang diyakini motifnya karena enggan direlokasi oleh Agung Sedayu Group.

Meskipun banyak pejabat dan aparat yang khianat, tenang saja. Rakyat sudah tau siapa saja pejabat dan aparat pengkhianat di proyek PIK-2. Tinggal menunggu giliran saja, satu per satu kejahatan mereka pasti dibongkar.

Penulis : Ahmad Khozinudin,Koordinator Tim Advokasi Melawan Oligarki Rakus Perampas Tanah Rakyat (TA-MOR-PTR)

MoneyTalk, Jakarta – Advokat dan Koordinator Tim Advokasi Melawan Oligarki Rakus Perampas Tanah Rakyat (TA-MOR-PTR), Ahmad Khozinudin, S.H., menuding taipan properti Sugiyanto Kusuma alias Aguan, pemilik Agung Sedayu Group (ASG), tengah berupaya memengaruhi opini publik dan aparat penegak hukum lewat program Corporate Social Responsibility (CSR) di Kabupaten Tangerang.

Dalam pernyataannya, Khozinudin menyebut pembagian dana CSR oleh ASG kepada masyarakat melalui Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) berpotensi menjadi bentuk suap terselubung agar kasus korupsi proyek pagar laut di Tangerang Utara tidak menyeret korporasi besar di balik kepemilikan Hak Guna Bangunan (HGB) di wilayah laut tersebut.

“Bantuan CSR dari Agung Sedayu Group ini bisa ditafsirkan sebagai ‘suap’ terselubung kepada aparat pemerintah dan masyarakat Banten, agar kasus pagar laut tak merembet ke korporasi penikmat SHGB di wilayah laut,” ujar Khozinudin dalam keterangan tertulisnya, Rabu (22/10/2025).

Kasus pagar laut sendiri saat ini tengah disidangkan di Pengadilan Tipikor Serang. Dalam perkara itu, Arsin, Kepala Desa Kohod, bersama sejumlah pihak, diduga menyulap lahan laut seluas 300 hektare di perairan Tangerang Utara menjadi Sertifikat Hak Milik (SHM) dan HGB, yang kemudian dijual kepada PT Cakra Karya Semesta anak usaha Agung Sedayu Group melalui PT Intan Agung Makmur (IAM).

Khozinudin menegaskan, perusahaan-perusahaan yang paling diuntungkan dalam kasus ini adalah PT Intan Agung Makmur (IAM) dan PT Cahaya Inti Sentosa (CIS), dua entitas yang berafiliasi dengan Agung Sedayu Group.

“PT IAM memiliki 234 dari total 263 bidang HGB di area pagar laut Tangerang, sedangkan PT CIS memegang 20 bidang dan merupakan anak usaha PT Pantai Indah Kapuk Dua Tbk (PIK 2) hasil kongsi Agung Sedayu Group dengan Salim Group,” ungkapnya.

Yang lebih janggal, lanjut Khozinudin, kegiatan penyerahan dana CSR itu turut dihadiri oleh Jaksa Agung Muda Intelijen (JAM-Intel) Reda Manthovani, yang bahkan memberikan sambutan dalam kegiatan Bimbingan Teknis Perkoperasian KDMP se-Kabupaten Tangerang.

“Tidak ada kaitan penyaluran CSR korporasi dengan tupoksi JAM Intel. Seharusnya beliau fokus membantu Jaksa untuk menangkap terpidana Silfester Matutina, bukan ikut urusan koperasi desa,” tegasnya.

Khozinudin menilai kehadiran JAM-Intel dalam kegiatan itu sebagai bentuk “pelayanan” terhadap kepentingan korporasi besar.

“Reda Manthovani diketahui memiliki hubungan persaudaraan dengan Sufmi Dasco Ahmad, politisi Gerindra yang dekat dengan Jokowi dan Aguan. Apalagi proyek PIK-2 mendapatkan status Proyek Strategis Nasional (PSN) setelah Aguan menyelamatkan proyek IKN,” ujarnya.

Ia pun mengingatkan masyarakat Banten agar tidak terkecoh dengan bantuan CSR yang digelontorkan Agung Sedayu Group.

“Jangan mau, bantuan itu dijadikan kompensasi agar kasus korupsi pagar laut tidak menyeret Aguan dan Agung Sedayu Group. Yang paling bertanggung jawab secara hukum bukan Arsin dkk., tetapi korporasi yang memesan dokumen untuk mendapatkan SHGB di wilayah laut,” pungkas Khozinudin.

MoneyTalk, Jakarta – Pengacara Ahmad Khozinudin menilai mantan Presiden Joko Widodo (Jokowi) kini menghadapi beban politik yang sangat berat, bahkan disebut harus “bertarung hidup dan mati” untuk mempertahankan nama baiknya. Hal itu disampaikan Khozinudin dalam perbincangan bersama Darmawan Sepriyossa di kanal Madilog bertajuk “Ahmad Khozinudin: Berat Bebanmu Jokowi… Harus Bertempur Hidup dan Mati”, yang tayang pada Rabu (8/10/2025).

Menurut Khozinudin, situasi semakin kompleks setelah Komisi Pemilihan Umum (KPU) memberikan salinan ijazah Jokowi kepada Roy Suryo dan timnya. Langkah tersebut, kata dia, membuka peluang bagi pihak-pihak yang selama ini skeptis untuk meneliti lebih dalam keaslian dokumen tersebut.

“Pak Jokowi, jangan cabut laporan. Kami sudah mengeluarkan effort besar untuk meneliti ijazah ini. Kami ingin paparkan di pengadilan,” ujar Khozinudin.

Ia menegaskan bahwa persoalan ini bukan hanya menyangkut nama pribadi Jokowi, tetapi juga menyangkut jaringan politik yang lebih luas.

“Ini bukan sekadar hidup atau mati politiknya, tapi juga menyangkut PSI, Gibran, Bobby, para relawan, dan seluruh oligarki yang selama ini menggantungkan kepentingan melalui Jokowi,” ujarnya.

Khozinudin menyebut, di tengah isu kesehatan Jokowi yang dikabarkan tidak boleh terkena sinar matahari langsung, muncul desakan kuat agar mantan presiden itu turun tangan langsung menghadapi situasi ini.

“Saudara Jokowi sudah mulai meminta kekuasaan turun membantu dirinya yang selama ini tidak bisa tertolong hanya lewat pengacaranya,” kata Khozinudin.

Ia juga menyinggung dinamika laporan hukum yang tengah berjalan di kepolisian. Menurutnya, upaya berdamai telah ditolak mentah-mentah oleh Roy Suryo dan tim, sehingga langkah hukum mesti tetap dilanjutkan.

“Mereka kewalahan dan akhirnya ingin mencari cara keluar dari kemelut ini. Tapi kalau cabut laporan tanpa dasar perdamaian, kan malu. Maju ke pengadilan pun takut, karena barang itu akan diperiksa dan disaksikan rakyat,” ujarnya menegaskan.

Khozinudin menambahkan, dengan adanya temuan terbaru terkait ijazah tersebut, maka perkara yang sebelumnya dilaporkan di Bareskrim Mabes Polri seharusnya dibuka kembali.

“Perkara di Polda Metro Jaya tidak bisa dilanjutkan SP3. Justru perkara di Bareskrim harus dibuka kembali,” pungkasnya.

MoneyTalk, Jakarta – Suara kebebasan pers kembali menjadi sorotan setelah kartu identitas liputan istana milik seorang wartawan CNN Indonesia dicabut usai mengajukan pertanyaan terkait program Makan Bergizi Gratis (MBG) kepada Presiden Prabowo Subianto. Insiden ini menimbulkan kekhawatiran luas akan upaya pembungkaman media di tengah sorotan publik atas kasus keracunan massal akibat program unggulan pemerintah tersebut.

Ahmad Khozinudin, S.H., seorang advokat yang juga diundang dalam Focus Group Discussion (FGD) LBH Pers bertema “Menakar Potensi Kriminalisasi Pers Menggunakan Pasal 32 UU ITE”, menilai langkah istana menunjukkan gejala serius pelemahan kebebasan pers. “Media seolah hanya diposisikan sebagai salon kekuasaan. Jika media dianggap mengganggu citra pemerintah, maka dibungkam,” ujarnya, Senin (29/9/2025).

Pertanyaan yang diajukan wartawan CNN Indonesia sebenarnya relevan dengan konteks kepemimpinan Presiden Prabowo, mengingat MBG merupakan program andalan kampanye yang kini menjadi sorotan tajam. Data terbaru menunjukkan 619 siswa dari PAUD, SD, SMP hingga SMK di Kecamatan Cipongkor, Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat, mengalami keracunan massal hingga 25 September 2025. Sebelumnya, insiden serupa terjadi di Kulon Progo, DIY, menimpa 497 siswa.

Meski jumlah korban masif dan sebaran kasus meluas, penanganan program MBG dinilai belum memadai. Wakil Kepala Badan Gizi Nasional, Nanik S Deyang, bahkan belum dapat menjamin insiden serupa tidak akan terulang, hanya menitikkan air mata saat konferensi pers. Solusi parsial seperti kewajiban guru dan kepala sekolah mencicipi makanan dinilai tidak praktis dan tak menjamin keamanan seluruh porsi.

Sejumlah pihak telah menyerukan evaluasi total hingga penghentian program MBG, namun pemerintah belum memberikan respons berarti. Dalam situasi ini, pertanyaan wartawan CNN mengenai langkah Presiden menjadi penting untuk mendapatkan kepastian kebijakan. Namun, alih-alih jawaban substantif, istana justru mencabut kartu identitas liputan sang wartawan.

Khozinudin menilai tindakan ini sebagai preseden buruk bagi demokrasi dan kemerdekaan pers di Indonesia. Media seharusnya menjadi mitra pemerintah untuk memberikan informasi akurat kepada rakyat, bukan sekadar corong atau pemoles citra kekuasaan.

Langkah pencabutan kartu pers istana ini memicu kritik luas dari kalangan jurnalis, organisasi pers, dan masyarakat sipil. LBH Pers dijadwalkan membahas lebih jauh potensi kriminalisasi pers dan ancaman terhadap independensi media dalam FGD hari ini.

Dengan kasus ini, pertanyaan mendasar kembali muncul: apakah istana menginginkan media hanya sebagai penguat pencitraan kekuasaan, atau sebagai mitra sejati dalam mengontrol jalannya pemerintahan?