MoneyTalk, Jakarta – Wacana perdamaian dalam polemik dugaan ijazah palsu mantan Presiden Joko Widodo (Jokowi) kembali memicu polemik. Dua tokoh publik, Jimly Asshiddiqie dan Faizal Assegaf, disebut mengusulkan opsi damai antara pihak Jokowi dan kubu Roy Suryo. Namun gagasan itu langsung mendapat bantahan keras dari Tim Advokasi Anti Kriminalisasi Akademisi & Aktivis.
Ahmad Khozinudin, S.H., Koordinator Non Litigasi tim sekaligus advokat yang mendampingi Roy Suryo CS, menilai usulan tersebut tidak hanya janggal, tetapi juga tidak memiliki dasar kewenangan.
“Saya merasa aneh. Benar-benar aneh. Kabar tentang Jimly Assidiqie dan Faisal Assegaf yang mewacanakan perdamaian soal ijazah palsu Jokowi tidak masuk akal,” ujar Khozinudin dalam keterangan tertulisnya, Kamis (20/11/2025).
Ia menegaskan bahwa baik Jimly maupun Faizal bukan pihak dalam perkara, bukan kuasa hukum pihak mana pun, dan tidak pernah terlibat dalam rapat maupun komunikasi dengan tim advokasi.
“Secara substansi, dalam setiap rapat kami bersama klien tidak pernah ada bahasan tentang opsi untuk berdamai dengan kepalsuan. Tidak ada perdamaian dengan kebohongan dan ketidakjujuran,” tegasnya.
Khozinudin mempertanyakan motif di balik wacana damai tersebut.
“Lalu, apa dasarnya tiba-tiba mereka bernarasi soal perdamaian? Atau, mereka sejatinya menjalankan misi pihak tertentu? Pihak Jokowi misalnya, karena kalau terus maju ke pengadilan akan takut terbongkar seluruh kepalsuan?”
Menurutnya, perkara dugaan ijazah palsu tidak lagi sekadar kasus Roy Suryo cs, melainkan sudah menjadi kasus publik yang menyangkut rakyat Indonesia.
“Yang ditipu bukan hanya Roy Suryo atau para akademisi. Yang ditipu adalah seluruh rakyat yang pernah dipimpin Jokowi selama dua periode,” ujarnya.
Khozinudin bahkan menegaskan bahwa kliennya tidak pernah sekalipun mempertimbangkan untuk berdamai. Roy Suryo maupun para pelapor lain disebut konsisten meyakini bahwa ijazah tersebut palsu.
“Jika Roy, Rismon atau siapa pun berdamai dengan Jokowi, itu sama saja dengan berkhianat kepada rakyat,” katanya.
Ia memastikan bahwa Tim Advokasi tidak pernah menunjuk siapa pun sebagai juru bicara di luar struktur resmi.
“Kami tidak terikat dengan manuver pihak mana pun. Sikap kami jelas: tidak ada damai dan kompromi dengan segala bentuk kepalsuan dan kebohongan Jokowi.”
Di akhir pernyataannya, Khozinudin menyerukan agar publik tidak terkecoh oleh manuver pihak luar yang mengatasnamakan upaya damai dalam kasus tersebut.
“Selangkah lagi menuju pembuktian di pengadilan. Tidak ada titik balik untuk berdamai. Ini perjuangan rakyat, dan kami akan menuntaskan perkara ini,” tutupnya.
