23 November 2026

Ahmad Khozinudin

MoneyTalk, Jakarta – Dalam sebuah pernyataan yang diterima oleh MoneyTalk pada Minggu, 13 Oktober 2024, Ahmad Khozinudin, seorang sastrawan politik, menyoroti peran kontroversial Singapura sebagai negara yang dianggap menampung hasil kejahatan dan berkolusi dengan para koruptor Indonesia. Dalam konteks ini, Khozinudin mengungkapkan keprihatinan terhadap aktivitas ekspor pasir laut Indonesia yang diyakini mengikis kedaulatan negara. Artikel ini akan mengupas pernyataan tersebut, menelaah implikasi dari ekspor pasir laut, serta memposisikan Singapura dalam konteks hubungan bilateral Indonesia dan tantangan yang dihadapi.

Khozinudin menyatakan bahwa Singapura menolak untuk menandatangani perjanjian ekstradisi dengan Indonesia, sehingga menjadi tempat perlindungan bagi para koruptor dan pengusaha yang mencuri kekayaan Indonesia. Dia menegaskan bahwa negara tersebut bertindak sebagai penadah hasil kejahatan dari Indonesia, di mana para pelaku kejahatan menyimpan kekayaan mereka yang didapatkan secara tidak sah.

Pernyataan ini menyoroti ketidakpuasan masyarakat terhadap kebijakan luar negeri Indonesia yang dianggap lemah dalam menindaklanjuti kasus-kasus korupsi dan kejahatan ekonomi. Dengan adanya keengganan Singapura untuk menandatangani perjanjian ekstradisi, muncul kekhawatiran bahwa negara tersebut terus-menerus menjadi tempat berlindung bagi individu-individu yang merugikan ekonomi dan kedaulatan Indonesia.

Khozinudin mengemukakan bahwa ekspor pasir laut bukan sekadar aktivitas ekonomi, melainkan juga merupakan penjualan kedaulatan Indonesia. Ia berargumen bahwa setiap ton pasir yang diekspor ke Singapura berarti mengikis batas kedaulatan Indonesia dan memperluas wilayah Singapura. Menurutnya, hal ini merupakan pelanggaran serius terhadap prinsip-prinsip kedaulatan negara.

Kekhawatiran ini semakin diperkuat dengan adanya pengakuan dari pihak-pihak tertentu, seperti Yusril, yang bersedia memindahkan pasir kedaulatan Indonesia ke Singapura. Khozinudin mengecam tindakan ini sebagai pengkhianatan terhadap negara, menuding Yusril dan Hasyim, dua sosok yang terlibat, sebagai aktor yang bekerja sama dengan musuh untuk merugikan Indonesia.

Dalam konteks ini, Khozinudin menyerukan Prabowo Subianto, sebagai Menteri Pertahanan dan Presiden terpilih, untuk segera mengambil tindakan tegas. Dia menyatakan bahwa Prabowo harus membatalkan Peraturan Pemerintah No. 26 Tahun 2023 yang menjadi dasar legal bagi ekspor pasir laut ke Singapura. Ia menekankan pentingnya penegakan kedaulatan dan perlindungan terhadap kekayaan negara dari tindakan yang merugikan.

Selain itu, Khozinudin juga menekankan perlunya hubungan bilateral yang lebih baik antara Indonesia dan Singapura, dengan menuntut agar Singapura menandatangani perjanjian ekstradisi. Selama Singapura terus menjadi tempat perlindungan bagi para koruptor, kata Khozinudin, maka Indonesia akan terus mengalami kerugian dan kehilangan kedaulatan.

Khozinudin tidak ragu untuk menyerang para pejabat yang terlibat dalam ekspor pasir laut, termasuk Zulkifli Hasan, yang ia sebut sebagai agen Singapura. Menurutnya, tindakan mereka telah mengikis batas kedaulatan wilayah NKRI, dan rakyat berhak untuk marah dan mengkritik tindakan mereka. Ia menegaskan bahwa pengekspor pasir bukan hanya menjual sumber daya, tetapi juga kedaulatan negara.

Pernyataan Ahmad Khozinudin menggambarkan betapa seriusnya tantangan yang dihadapi Indonesia terkait ekspor pasir laut dan hubungan dengan Singapura. Dengan menganggap Singapura sebagai negara penampung hasil kejahatan dan pengkhianatan terhadap kedaulatan, Khozinudin menyerukan tindakan tegas dari pemerintah Indonesia untuk melindungi kekayaan dan integritas negara.

Mengingat kompleksitas masalah ini, diperlukan upaya kolaboratif antara pemerintah, masyarakat, dan semua elemen bangsa untuk memastikan bahwa kedaulatan Indonesia tidak tergadai demi kepentingan segelintir individu yang berbuat curang. Dengan tindakan yang tepat, Indonesia dapat mengembalikan kedaulatan dan melindungi masa depannya dari praktik-praktik merugikan.(c@kra)

MoneyTalk,Jakarta – Hari itu suasana hening, sepi, tak terlihat aktivitas yang menonjol. Hanya, sesekali antek Partai dan antek Oligarki, terlihat hilir mudik datang menuju TPS untuk mencoblos jagoan mereka.

Namun, mayoritas rakyat tinggal di rumah. Mereka kecewa, karena ternyata kedaulatan dalam demokrasi bukan ditangan mereka, melainkan ada pada kendali Parpol dan Oligarki.

Mereka, mengambil sikap perlawanan dengan Golput. Diam dirumah, dan tidak datang ke TPS.

Dalam sebuah rumah, terdengar percakapan antara anak dan ayah:

“Ayah, tadi saya lihat ada 3 atau 4 orang masih tetap datang ke TPS, kenapa mereka tetap ke TPS?”,Tanya sang Anak.

“Begini Nak, mereka adalah antek Partai. Mereka, makan dan hidup dari Partai. Ada juga, yang sekedar dapat uang rokok dari Partai”.

“Mereka, orang yang tak punya pendirian. Hanya mengikuti perintah Partai. Meski bertentangan dengan nurani, mereka tetap menjalankan titah Partai”.

“Mereka, adalah orang-orang yang tertipu. Merasa melawan kejumawan oligarki, tapi tunduk pada jumawa Partai. Sama saja”,jelas sang Ayah.

“Lalu, kenapa Ayah bersama mayoritas rakyat lainnya tidak ke TPS?”, sang Anak bertanya lagi.

“Ya, karena ayah dan mayoritas rakyat punya idealisme. Kami tidak mau tunduk pada oligarki dan Partai. Kami tidak mau dijadikan kerbau Partai atau kerbau Oligarki, yang digiring ke TPS, hanya untuk memilih calon pilihan partai dan oligarki”, tegas sang Ayah.

“Tapi ayah, mereka bisa curang nanti kalau ayah tak nyoblos ke TPS?”, Tanya sang Anak.

“Memangnya, selama ini mereka jujur? Justru ketika kita datang ke TPS, kehadiran kita dijadikan dalih legitimasi mereka untuk terus berkuasa dan terus menipu rakyat”,jawab sang Ayah mantab.

“Bagaimana dengan datang untuk nyoblos semua?”,sergah sang Anak.

“Itu pilihan yang paling bodoh. Sudah tahu calonnya diganjal Partai, masih mau datang ke TPS. Saat nyoblos semua, itu tak akan dipedulikan. Bagi oligarki dan Partai, yang mereka butuhkan hanya partisipasi”,tutup sang Ayah.

Dan benar saja, seluruh TPS sepi. Hanya beberapa suara masuk, sebagian ke RAKUS, sebagian ke PORNO. Ada segelintir saja yang ke DRAKUN.

Golput begitu besar, lebih dari 70 %. Oligarki & Parpol tak PD mengumumkan kemenangan calon. Diantara mereka, juga saling sikut dan saling klaim suara.

Akhirnya, rakyat lah pemenangnya. 70 % rakyat menolak Pilkada, menolak tipu-tipu oligarki dan Partai Politik. Jika sudah begini, apa yang akan terjadi?

Dan Cerita diatas hanya fiksi belaka, namun bisa menjadi nyata saat seluruh rakyat kompak Golput.

Penulis : Ahmad Khozinudin, Sastrawan Politik