MoneyTalk, Jakarta – Dalam sebuah pernyataan yang diterima oleh MoneyTalk pada Minggu, 13 Oktober 2024, Ahmad Khozinudin, seorang sastrawan politik, menyoroti peran kontroversial Singapura sebagai negara yang dianggap menampung hasil kejahatan dan berkolusi dengan para koruptor Indonesia. Dalam konteks ini, Khozinudin mengungkapkan keprihatinan terhadap aktivitas ekspor pasir laut Indonesia yang diyakini mengikis kedaulatan negara. Artikel ini akan mengupas pernyataan tersebut, menelaah implikasi dari ekspor pasir laut, serta memposisikan Singapura dalam konteks hubungan bilateral Indonesia dan tantangan yang dihadapi.
Khozinudin menyatakan bahwa Singapura menolak untuk menandatangani perjanjian ekstradisi dengan Indonesia, sehingga menjadi tempat perlindungan bagi para koruptor dan pengusaha yang mencuri kekayaan Indonesia. Dia menegaskan bahwa negara tersebut bertindak sebagai penadah hasil kejahatan dari Indonesia, di mana para pelaku kejahatan menyimpan kekayaan mereka yang didapatkan secara tidak sah.
Pernyataan ini menyoroti ketidakpuasan masyarakat terhadap kebijakan luar negeri Indonesia yang dianggap lemah dalam menindaklanjuti kasus-kasus korupsi dan kejahatan ekonomi. Dengan adanya keengganan Singapura untuk menandatangani perjanjian ekstradisi, muncul kekhawatiran bahwa negara tersebut terus-menerus menjadi tempat berlindung bagi individu-individu yang merugikan ekonomi dan kedaulatan Indonesia.
Khozinudin mengemukakan bahwa ekspor pasir laut bukan sekadar aktivitas ekonomi, melainkan juga merupakan penjualan kedaulatan Indonesia. Ia berargumen bahwa setiap ton pasir yang diekspor ke Singapura berarti mengikis batas kedaulatan Indonesia dan memperluas wilayah Singapura. Menurutnya, hal ini merupakan pelanggaran serius terhadap prinsip-prinsip kedaulatan negara.
Kekhawatiran ini semakin diperkuat dengan adanya pengakuan dari pihak-pihak tertentu, seperti Yusril, yang bersedia memindahkan pasir kedaulatan Indonesia ke Singapura. Khozinudin mengecam tindakan ini sebagai pengkhianatan terhadap negara, menuding Yusril dan Hasyim, dua sosok yang terlibat, sebagai aktor yang bekerja sama dengan musuh untuk merugikan Indonesia.
Dalam konteks ini, Khozinudin menyerukan Prabowo Subianto, sebagai Menteri Pertahanan dan Presiden terpilih, untuk segera mengambil tindakan tegas. Dia menyatakan bahwa Prabowo harus membatalkan Peraturan Pemerintah No. 26 Tahun 2023 yang menjadi dasar legal bagi ekspor pasir laut ke Singapura. Ia menekankan pentingnya penegakan kedaulatan dan perlindungan terhadap kekayaan negara dari tindakan yang merugikan.
Selain itu, Khozinudin juga menekankan perlunya hubungan bilateral yang lebih baik antara Indonesia dan Singapura, dengan menuntut agar Singapura menandatangani perjanjian ekstradisi. Selama Singapura terus menjadi tempat perlindungan bagi para koruptor, kata Khozinudin, maka Indonesia akan terus mengalami kerugian dan kehilangan kedaulatan.
Khozinudin tidak ragu untuk menyerang para pejabat yang terlibat dalam ekspor pasir laut, termasuk Zulkifli Hasan, yang ia sebut sebagai agen Singapura. Menurutnya, tindakan mereka telah mengikis batas kedaulatan wilayah NKRI, dan rakyat berhak untuk marah dan mengkritik tindakan mereka. Ia menegaskan bahwa pengekspor pasir bukan hanya menjual sumber daya, tetapi juga kedaulatan negara.
Pernyataan Ahmad Khozinudin menggambarkan betapa seriusnya tantangan yang dihadapi Indonesia terkait ekspor pasir laut dan hubungan dengan Singapura. Dengan menganggap Singapura sebagai negara penampung hasil kejahatan dan pengkhianatan terhadap kedaulatan, Khozinudin menyerukan tindakan tegas dari pemerintah Indonesia untuk melindungi kekayaan dan integritas negara.
Mengingat kompleksitas masalah ini, diperlukan upaya kolaboratif antara pemerintah, masyarakat, dan semua elemen bangsa untuk memastikan bahwa kedaulatan Indonesia tidak tergadai demi kepentingan segelintir individu yang berbuat curang. Dengan tindakan yang tepat, Indonesia dapat mengembalikan kedaulatan dan melindungi masa depannya dari praktik-praktik merugikan.(c@kra)
