14 November 2026

Ubedilah Badrun

Tak Lagi Jabat Wapres, FORMASI Desak KPK Periksa Gibran Tak Perlu Takut Tetapkan Tersangka Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka

Tak Lagi Jabat Wapres, FORMASI Desak KPK Periksa Gibran Tak Perlu Takut Tetapkan Tersangka

Hedi Batubara 13 November 2026

MoneyTalk.id,Jakarta – Berakhirnya jabatan Gibran Rakabuming Raka sebagai Wakil Presiden dinilai harus menjadi momentum bagi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk menindaklanjuti laporan dugaan korupsi yang pernah disampaikan akademisi Universitas Negeri Jakarta (UNJ), Ubedilah Badrun, pada Januari 2022.

Ketua Umum Forum Aliansi Masyarakat Antikorupsi (FORMASI), Jalih Pitoeng, meminta KPK tidak lagi menunda pemeriksaan terhadap Gibran terkait dugaan tindak pidana korupsi, kolusi, nepotisme (KKN), dan tindak pidana pencucian uang (TPPU) yang pernah dilaporkan tersebut.

Menurut Jalih, tidak ada alasan bagi lembaga antirasuah untuk ragu menjalankan kewenangannya, sepanjang terdapat dasar hukum dan bukti yang cukup untuk melakukan penyelidikan maupun penyidikan.

“Gibran sudah tidak menjabat sebagai Wakil Presiden. Sudah saatnya KPK berani memeriksa Gibran. Jangan sampai penegakan hukum justru terlihat berbeda ketika berhadapan dengan orang yang pernah menduduki jabatan tinggi negara,” kata Jalih Pitoeng kepada wartawan, Jumat (13/11/2026).

Ia menegaskan, prinsip persamaan di hadapan hukum harus berlaku bagi semua warga negara, tanpa membedakan jabatan, hubungan keluarga, kekuasaan politik, maupun latar belakang seseorang.

“Semua sama di hadapan hukum. Tidak boleh ada warga negara yang mendapatkan perlakuan istimewa hanya karena pernah menjadi pejabat negara atau memiliki hubungan dengan lingkaran kekuasaan,” tegasnya.

Jalih menilai, mundurnya Gibran dari jabatan Wakil Presiden tidak boleh menjadi alasan untuk menghentikan perhatian publik terhadap laporan dugaan korupsi tersebut. Sebaliknya, momentum ini harus dimanfaatkan untuk memastikan bahwa proses penegakan hukum berjalan secara objektif dan transparan.

Menurutnya, pemeriksaan terhadap seseorang bukan berarti langsung menyimpulkan orang tersebut bersalah. Pemeriksaan justru merupakan bagian dari proses hukum untuk menguji laporan, menelusuri bukti, serta memberikan ruang klarifikasi kepada pihak yang dilaporkan.

“Kalau memang tidak ada pelanggaran, buktikan melalui proses hukum. Tetapi kalau ditemukan bukti permulaan yang cukup, KPK juga tidak perlu takut menetapkan siapa pun sebagai tersangka. Jangan sampai ada kesan bahwa hukum hanya berani bertindak terhadap masyarakat biasa, tetapi ragu ketika berhadapan dengan keluarga mantan presiden,” ujarnya.

Soroti Laporan Ubedilah Badrun

Sebagaimana diketahui, Ubedilah Badrun pada 10 Januari 2022 mendatangi KPK untuk melaporkan Gibran Rakabuming Raka dan Kaesang Pangarep atas dugaan KKN dan TPPU yang berkaitan dengan relasi bisnis.

Dalam laporan tersebut, Ubedilah mempersoalkan dugaan aliran dana penyertaan modal sekitar Rp99,3 miliar dari perusahaan modal ventura kepada perusahaan yang dikaitkan dengan Gibran dan Kaesang.

Ubedilah juga mempertanyakan transaksi pembelian saham senilai sekitar Rp92 miliar. Menurut pelapor, hubungan bisnis tersebut perlu ditelusuri untuk mengetahui kemungkinan adanya konflik kepentingan dan penyalahgunaan pengaruh kekuasaan.

Namun, seluruh angka dan hubungan transaksi tersebut merupakan materi dugaan yang disampaikan pelapor dan belum dapat diperlakukan sebagai bukti bahwa tindak pidana korupsi telah terjadi.

Persoalan ini juga pernah mendapat penjelasan dari KPK. Pada Agustus 2022, pimpinan KPK saat itu menyatakan laporan tersebut belum dikembangkan lebih lanjut karena dinilai belum didukung data signifikan. KPK menyebut laporan tersebut diarsipkan setelah proses verifikasi dan klarifikasi terhadap pelapor.

Bagi Jalih, hal tersebut justru menjadi alasan agar persoalannya tidak dibiarkan menggantung tanpa kejelasan kepada masyarakat.

Ia meminta KPK menjelaskan secara terbuka apakah terdapat perkembangan bukti baru, apakah dokumen yang pernah diserahkan Ubedilah sudah diperiksa secara menyeluruh, dan apakah masih terdapat ruang untuk menindaklanjuti laporan tersebut sesuai ketentuan hukum.

Jabatan Bukan Tameng Hukum

Jalih menegaskan, pemberantasan korupsi tidak boleh dipengaruhi oleh perubahan peta kekuasaan. Seseorang yang pernah menduduki jabatan Wakil Presiden tetap dapat dimintai pertanggungjawaban hukum apabila ditemukan bukti keterlibatan dalam tindak pidana.

Menurutnya, persoalan utama bukan lagi siapa yang memiliki kekuasaan atau kedekatan dengan pusat pemerintahan, melainkan apakah terdapat bukti yang dapat dipertanggungjawabkan secara hukum.

“Jangan sampai publik melihat ada standar ganda dalam pemberantasan korupsi. Ketika seseorang masih berkuasa, aparat terlihat ragu. Setelah tidak lagi menjabat, barulah berani bertindak. Penegakan hukum harus berjalan berdasarkan bukti, bukan berdasarkan siapa yang sedang berkuasa,” kata Jalih.

Ia juga mengingatkan bahwa KPK memiliki tanggung jawab menjaga kepercayaan masyarakat. Karena itu, setiap laporan dugaan korupsi yang memenuhi persyaratan harus ditangani secara profesional, tanpa intervensi kepentingan politik.

“FORMASI meminta KPK bekerja secara independen. Periksa laporannya, telusuri aliran dananya, klarifikasi pihak-pihak yang terkait, dan buka kepada publik sejauh mana penanganannya. Kalau bukti permulaan cukup, proses hukum harus dilanjutkan. Tidak perlu takut menetapkan tersangka, siapa pun orangnya,” pungkas Jalih Pitoeng.

Gerakan Mahasiswa Menguat, Prabowo-Gibran Dinilai Bagian dari Oligarki Politik Dosen sosiologi Universitas Negeri Jakarta (UNJ), Ubedilah Badrun

Gerakan Mahasiswa Menguat, Prabowo-Gibran Dinilai Bagian dari Oligarki Politik

Hedi Batubara 28 Oktober 2026

MoneyTalk.id,Jakarta – Gerakan mahasiswa belakangan ini menunjukkan keberanian yang semakin kuat dalam menyampaikan kritik terhadap kekuasaan. Jargon “makin ditekan, makin melawan” menggambarkan sikap mahasiswa yang tidak mudah mundur meskipun menghadapi berbagai upaya penghambatan terhadap aktivitas dan gerakan mereka.

“Upaya-upaya untuk menghambat mahasiswa bergerak dan beraktivitas selalu ada. Tetapi saya melihat mereka tidak punya rasa takut lagi. Urat takutnya itu sudah hilang,” ujar Dosen UNJ Ubedilah Badrun di Podcast Forum Keadilan Madilog, Rabu (28/10/2026).

Menurut dia, perkembangan gerakan mahasiswa saat ini menarik untuk dicermati, terutama ketika mereka mulai menentukan titik-titik simbolis sebagai pusat konsolidasi. Salah satunya kawasan Tugu Tani di Jakarta, yang memiliki nilai historis dan simbolis dalam menggambarkan perjuangan rakyat.

Monumen tersebut menampilkan seorang pemuda mengenakan caping bersama ibunya. Sosok itu dapat dimaknai sebagai gambaran seorang ibu yang merestui anaknya untuk berjuang, bahkan ketika harus menghadapi risiko besar di medan perjuangan.

Dukungan terhadap gerakan mahasiswa juga mulai terlihat dari kalangan akademisi. Di Yogyakarta, misalnya, muncul langkah sejumlah dosen yang meliburkan perkuliahan untuk membersamai gerakan mahasiswa. Fenomena ini mengingatkan pada dinamika menjelang Reformasi 1998, ketika sebagian kalangan kampus turut memberikan dukungan terhadap gerakan mahasiswa.

“Ini mulai ada tanda-tanda mirip-mirip 1998. Dosen meliburkan kelas, tidak mengajar, dan bersama-sama mahasiswa turun ke jalan,” katanya.

Selain bergerak di jalanan, mahasiswa dinilai semakin serius mempelajari teori-teori politik untuk memahami struktur kekuasaan. Salah satu konsep yang mendapat perhatian adalah oligarki, yakni sistem ketika kekuasaan dan sumber daya politik maupun ekonomi terkonsentrasi pada segelintir elite.

Dalam pembacaan tersebut, kata Ubedilah, pemerintahan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka dipandang oleh sebagian mahasiswa sebagai bagian dari persoalan oligarki politik yang mereka kritik.

Ubedilah merujuk pemikiran Jeffrey A. Winters, akademisi yang banyak meneliti oligarki, terutama mengenai hubungan antara kekayaan, kekuasaan, dan kemampuan elite mempertahankan kepentingannya.

Dalam bukunya Oligarchy, Winters membahas bagaimana oligarki bekerja untuk melindungi dan mempertahankan kekayaan serta kepentingan material para oligark. Karena itu, kritik terhadap oligarki tidak hanya berkaitan dengan siapa yang menduduki jabatan pemerintahan, tetapi juga bagaimana kekuasaan dan sumber daya negara dikelola.

Di sejumlah kota, tuntutan demonstrasi bahkan disebut mulai mengarah pada desakan agar Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka turun dari jabatan. Tuntutan tersebut menunjukkan bahwa sebagian kelompok demonstran mulai mengarahkan kritik langsung kepada pucuk pimpinan pemerintahan.

Persoalan berikutnya adalah bagaimana pemerintah merespons perkembangan gerakan tersebut. Ketika mahasiswa merasa aspirasinya tidak didengar, sementara ruang untuk menyampaikan kritik dianggap semakin terbatas, potensi eskalasi gerakan dapat meningkat.

“Mahasiswa seperti mendapatkan energi untuk berhadapan dengan kekuasaan. Jangan dianggap remeh. Situasi ini bisa semakin eskalatif dan luar biasa ketika kekuasaan justru mengabaikan aspirasi publik,” ujarnya.

Peringatan tersebut memperlihatkan bahwa dinamika gerakan mahasiswa tidak hanya ditentukan oleh besarnya jumlah demonstran atau kerasnya tuntutan. Respons pemerintah, sikap aparat, dukungan masyarakat, serta keterlibatan kalangan akademisi juga dapat memengaruhi arah perkembangan gerakan.

Pengalaman Reformasi 1998 menunjukkan bahwa ketika ketidakpuasan sosial, tekanan ekonomi, krisis kepercayaan terhadap pemerintah, dan mobilisasi mahasiswa bertemu, gerakan protes dapat berkembang menjadi persoalan politik nasional.

Ubedilah Badrun Sebut Rocky Gerung “Antek Prabowo” Dosen sosiologi Universitas Negeri Jakarta (UNJ), Ubedilah Badrun

Ubedilah Badrun Sebut Rocky Gerung “Antek Prabowo”

Hedi Batubara 15 September 2026

MoneyTalk.id,Jakarta – Dosen Universitas Negeri Jakarta (UNJ) Ubedilah Badrun menilai narasi Rocky Gerung yang menyebut Presiden Prabowo Subianto sedang menjalankan sosialisme Indonesia tidak tepat. Menurut Ubedilah, narasi tersebut justru dapat dibaca sebagai cara Rocky Gerung menutupi atau melindungi posisi politiknya terhadap pemerintahan Prabowo.

Ubedilah bahkan menyebut Rocky Gerung sebagai “antek Prabowo”, meski istilah tersebut disampaikannya dalam tanda petik dan sebagai penilaian politik, bukan fakta hukum.

Pernyataan itu disampaikan Ubedilah ketika menanggapi perdebatan mengenai pandangan Rocky Gerung bahwa pemerintahan Prabowo sedang menjalankan sosialisme Indonesia. Menurut Ubedilah, persoalan utama justru terletak pada sosialisme seperti apa yang dimaksud dan apakah praktik pemerintahan Prabowo benar-benar dapat dikategorikan sebagai praktik sosialisme.

“Rocky Gerung mau membantah bahwa dia adalah, dalam tanda petik, antek-anteknya Prabowo. Dari narasinya, dia menunjukkan bahwa saya mendukung Prabowo karena Prabowo, dalam tanda petik, menerima atau mengikuti ideologi yang saya maksud, sosialisme,” kata Ubedilah di channel YouTube Forum Keadilan Madilog, Senin (14/9/2026).

Menurut dia, cara berpikir Rocky Gerung tersebut menunjukkan bahwa Rocky masih melihat Prabowo dari perspektif ketika Prabowo masih muda. Padahal, kata Ubedilah, penilaian terhadap seorang pemimpin politik semestinya tidak berhenti pada gagasan atau pengalaman masa lalunya, tetapi harus dilihat dari praktik kekuasaan yang dijalankan saat ini.

“Rocky terjebak dalam kognisi ketika Prabowo masih muda. Mestinya seorang Rocky Gerung melakukan kritik kepada praktik-praktik militerisme, fasisme, kekerasan dan sebagainya karena itu yang ditolak oleh sosialisme demokratis,” ujarnya.

Ubedilah menilai narasi Rocky Gerung mengenai Prabowo sebagai sosialis justru bermasalah secara konseptual. Ia mempertanyakan kategori sosialisme yang digunakan Rocky untuk membaca kebijakan pemerintahan Prabowo.

Menurut Ubedilah, posisi Prabowo tidak bisa begitu saja dimasukkan ke dalam kategori sosialisme hanya karena pemerintah menjalankan sejumlah program yang memiliki terminologi atau bentuk yang beririsan dengan gagasan sosialisme.

“Apakah benar Presiden Prabowo Subianto adalah seorang sosialis? Kalau benar, sosialisme yang seperti apa? Jalur mana dan konteks siapa?” kata Ubedilah.

Ia menyebut terdapat berbagai tradisi dalam pemikiran sosialisme, mulai dari sosialisme utopis, sosialisme ilmiah, sosialisme demokratis hingga apa yang disebutnya sebagai sosialisme borjuis.

Karena itu, Ubedilah menganggap terlalu sederhana apabila program Makan Bergizi Gratis (MBG) dan pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih kemudian dijadikan dasar untuk menyimpulkan bahwa pemerintahan Prabowo sedang menjalankan sosialisme.

“Aneh kalau kemudian hanya gara-gara membuat MBG, lalu membuat Koperasi Merah Putih, itu dianggap sebagai wajah sosialisme. Saya kira tidak,” tegasnya.

Lebih jauh, Ubedilah menduga narasi tentang “sosialisme Prabowo” merupakan bentuk produksi wacana politik yang digunakan Rocky Gerung untuk menjelaskan sekaligus melindungi posisi politiknya.

Menurut Ubedilah, Rocky tidak mungkin secara terbuka mengakui dirinya mendukung Prabowo. Karena itu, ia menilai Rocky menggunakan argumentasi ideologis dengan menempatkan kebijakan Prabowo dalam kerangka sosialisme.

“Saya melihat itu adalah produksi narasi yang dibuat oleh Rocky Gerung sebagai tempat perlindungan dari sikap politiknya. Karena jika diurai narasi bahwa Prabowo sedang menjalankan sosialisme itu menurut saya tidak sepenuhnya benar,” katanya.

Ubedilah menilai, apabila Rocky Gerung ingin mempertahankan tesis bahwa Prabowo sedang menjalankan sosialisme, maka harus ada penjelasan yang lebih konkret mengenai karakter sosialisme tersebut.

“Rocky Gerung mau membantah bahwa dia adalah, dalam tanda petik, antek-anteknya Prabowo. Enggak mungkin dong dia akan menjelaskan posisi itu. Maka kemudian dia mengemas posisi politiknya dengan bersembunyi di balik narasi sosialisme Prabowo,” ujar Ubedilah.

Ubedilah kemudian mempertanyakan kesesuaian antara klaim sosialisme dengan praktik kekuasaan dan ekonomi yang berlangsung di Indonesia.

Menurut dia, struktur ekonomi Indonesia saat ini masih memperlihatkan karakter kapitalisme. Karena itu, ia menganggap klaim bahwa pemerintahan Prabowo sedang menjalankan sosialisme membutuhkan pembuktian yang jauh lebih kuat.

“Sementara praktik kekuasaan dan praktik ekonomi yang berjalan di republik ini sesungguhnya adalah kapitalisme,” kata Ubedilah.

Ia kembali menegaskan bahwa keberadaan program pemerintah yang berorientasi pada pemenuhan kebutuhan masyarakat tidak otomatis menjadikan sebuah pemerintahan sebagai pemerintahan sosialis.

“Apalagi kalau kemudian kita urai sosialismenya apa, generasinya siapa, gagasannya dari mana. Tidak bisa hanya dengan menunjuk MBG dan Koperasi Merah Putih kemudian menyimpulkan bahwa Prabowo sedang menjalankan sosialisme,” pungkasnya.

Ubedilah Badrun Berkali-kali Dilaporkan, Sejumlah Pelapor Justru Tersandung Masalah hingga Dicopot dari Jabatan Dosen sosiologi Universitas Negeri Jakarta (UNJ), Ubedilah Badrun

Ubedilah Badrun Berkali-kali Dilaporkan, Sejumlah Pelapor Justru Tersandung Masalah hingga Dicopot dari Jabatan

Hedi Batubara 21 April 2026

MoneyTalk, Jakarta – Akademisi sosiologi politik Universitas Negeri Jakarta (UNJ), Ubedilah Badrun, kembali menjadi sorotan publik setelah dilaporkan ke Polda Metro Jaya atas kritiknya terhadap Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.

Namun menariknya, ini bukan kali pertama Ubedilah berhadapan dengan laporan hukum akibat sikap kritisnya. Dalam beberapa kasus sebelumnya, justru pihak yang melaporkannya berakhir menghadapi persoalan serius, mulai dari pemberhentian jabatan hingga tersandung kasus hukum korupsi.

Fenomena ini memunculkan perhatian publik terhadap konsistensi Ubedilah sebagai intelektual publik yang dikenal vokal dalam mengkritisi kekuasaan, korupsi, serta penyimpangan tata kelola pemerintahan.

Salah satu kasus yang paling menyita perhatian terjadi pada tahun 2017. Saat itu, Ubedilah Badrun yang merupakan dosen UNJ dilaporkan oleh Rektor UNJ ke Bareskrim Polri atas dugaan pencemaran nama baik, fitnah, dan keterangan palsu.

Pelaporan tersebut terjadi setelah Ubedilah mengungkap dugaan plagiarisme di lingkungan pascasarjana UNJ serta dugaan praktik KKN di kampus tersebut. Ia juga menulis sejumlah artikel tajam berjudul Wajah Kampus Mulai Bopeng dan Robohnya Marwah Universitas yang mengkritik kondisi internal kampus.

Namun dalam proses hukum, Ubedilah tidak terbukti melakukan pencemaran nama baik maupun fitnah. Justru perkembangan berikutnya menunjukkan arah berbeda.

Rektor UNJ saat itu kemudian diberhentikan oleh Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi, Mohamad Nasir, pada September 2017.

Peristiwa tersebut menjadi catatan penting bahwa kritik akademik yang disampaikan Ubedilah tidak terbukti sebagai fitnah, melainkan bagian dari kontrol intelektual terhadap institusi pendidikan.

Pada tahun 2022, Ubedilah kembali menjadi sorotan nasional setelah melaporkan Presiden ke-7 RI Joko Widodo, Gibran Rakabuming Raka, dan Kaesang Pangarep ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Laporan tersebut terkait dugaan relasi bisnis dan potensi konflik kepentingan yang menurut Ubedilah perlu ditelusuri secara hukum demi menjaga integritas pemerintahan.

Tak lama setelah itu, Ketua Jokowi Mania (Joman), Immanuel Ebenezer alias Noel, melaporkan Ubedilah dengan tuduhan fitnah.

Kasus ini sempat menjadi perhatian luas karena memperlihatkan benturan antara kritik akademik dan loyalitas politik.

Namun pada perkembangan selanjutnya, tepatnya pada 20 Agustus 2025, Immanuel Ebenezer justru terjaring operasi tangkap tangan (OTT) KPK di Jakarta terkait dugaan pemerasan dalam pengurusan sertifikasi K3 (Keselamatan dan Kesehatan Kerja).

Ia ditetapkan sebagai tersangka atas dugaan pemerasan bernilai miliaran rupiah dan kemudian diberhentikan dari jabatannya sebagai Wakil Menteri Tenaga Kerja.

Publik pun kembali menyoroti ironi tersebut: sosok yang pernah melaporkan Ubedilah atas tuduhan fitnah justru berakhir tersandung kasus korupsi.

Kini, pada 2026, Ubedilah kembali menghadapi pelaporan hukum. Ia dilaporkan ke Polda Metro Jaya setelah menyampaikan kritik keras terhadap pemerintahan Prabowo-Gibran dan menyebut Prabowo Subianto serta Gibran Rakabuming Raka sebagai “beban bangsa”.

Pelaporan itu dilakukan oleh Rangga Kurnia Septian, Koordinator Pemuda Garda Nusantara.

Pernyataan Ubedilah tersebut memicu polemik luas di ruang publik. Sebagian pihak menilai itu merupakan bentuk kebebasan akademik dan ekspresi intelektual, sementara pihak lain menganggapnya sebagai pernyataan yang melampaui batas kritik.

Namun bagi Ubedilah, kritik terhadap kekuasaan merupakan bagian dari tanggung jawab moral seorang akademisi.

Di tengah berbagai tekanan dan pelaporan hukum yang dialaminya, Ubedilah Badrun justru terus mendapat pengakuan dari kalangan akademik dan intelektual.

Ia tercatat menerima penghargaan sebagai presenter artikel terbaik dalam Forum Teknologi dan Saintis Nasional 2025 yang digelar Asosiasi Akademisi dan Saintis Indonesia (ASASI) di Senggigi, Lombok Barat, Nusa Tenggara Barat, pada 2–3 Desember 2025.

Selain itu, pada 12 April 2026, Ubedilah juga menerima penghargaan Organic Intellectual Award atas pemikirannya yang kritis serta konsistensinya sebagai intelektual publik yang menyuarakan aspirasi rakyat, demokrasi, kebenaran, dan kemanusiaan.

Penghargaan tersebut diberikan dalam momentum 10 tahun Kedaipena sebagai bentuk apresiasi terhadap keberaniannya menjaga integritas intelektual di tengah tekanan politik.

Ia juga dikenal aktif menanamkan keberanian berpikir, kejujuran intelektual, dan tanggung jawab moral kepada generasi muda.

Kasus yang berulang menimpa Ubedilah Badrun menunjukkan satu hal penting: kritik terhadap kekuasaan sering kali menghadirkan risiko besar bagi mereka yang memilih bersuara.

Namun dalam demokrasi, suara kritis justru menjadi elemen penting untuk menjaga akuntabilitas kekuasaan.

Perjalanan Ubedilah memperlihatkan bahwa seorang akademisi tidak hanya hadir di ruang kelas, tetapi juga di ruang publik sebagai penjaga nalar, pengingat etika, dan pengawas moral kekuasaan.

Dan ketika kritik dibalas dengan laporan hukum, sejarah kadang justru menunjukkan siapa yang akhirnya diuji oleh waktu.

Manipulasi Konstitusi dan Cacat Etika, Muslim Arbi: Makzulkan Gibran  1755060538436

Manipulasi Konstitusi dan Cacat Etika, Muslim Arbi: Makzulkan Gibran 

Hedi Batubara 13 Agustus 2025

MoneyTalk, Jakarta – Direktur Gerakan Perubahan sekaligus Ketua TPUA, Muslim Arbi, menilai bahwa pemakzulan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka merupakan hal yang tidak terelakkan. Ia menegaskan, naiknya Gibran ke kursi Wapres melanggar konstitusi dan dibayang-bayangi masalah moral maupun etika.

“Segera saja Gibran dimakzulkan. Pemakzulan itu suatu keniscayaan. Naiknya Gibran sebagai Wapres melanggar konstitusi. Ia cacat moral dalam kasus Fufufafa dan terbaru menunjukkan cacat adab, etika, dan sikap angkuh,” kata Muslim Arbi dalam keterangan tertulisnya, Rabu (13/8/2025).

Muslim juga menyinggung laporan kasus dugaan korupsi yang pernah dilayangkan aktivis Ubedilah Badrun ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), yang menyeret nama Gibran dan Kaesang Pangarep. Ia meyakini jika KPK bekerja sesuai undang-undang, keduanya dapat dijerat hukum.

“Kasus itu terang benderang di mata publik. Mereka selamat karena saat itu bapaknya masih Presiden. Kalau KPK jujur, niscaya Gibran dan Kaesang bisa terjerat dalam kasus KKN,” ujarnya.

Lebih lanjut, Muslim menyoroti penampilan Gibran dalam sebuah acara di Batujajar, Bandung, beberapa hari lalu. Menurutnya, sikap Gibran yang tidak bersalaman dengan sejumlah Menteri Koordinator sekaligus Ketua Umum partai politik seperti AHY (Demokrat), Zulkifli Hasan (PAN), Muhaimin Iskandar (PKB), dan Bahlil Lahadalia merupakan tindakan tidak pantas dalam etika kekuasaan.

“Tidak salaman itu menunjukkan keangkuhan, kesombongan, dan cacat adab. Itu perilaku kekanak-kanakan yang tidak patut dilakukan seorang Wapres,” kata Muslim.

Ia menilai tindakan tersebut bisa dianggap sebagai bentuk pelecehan politik terhadap para ketua umum partai, yang justru memiliki posisi strategis di kabinet.

Muslim mengingatkan bahwa surat pemakzulan Gibran yang dilayangkan sejumlah purnawirawan TNI ke DPR RI sudah ada dan tinggal menunggu proses politik.

Menurutnya, partai-partai besar di parlemen bisa menggalang kekuatan untuk mempercepat langkah tersebut, terutama jika merasa marwah partainya dilecehkan.

“Jika PDIP dan Gerindra didukung Golkar, PKB, PAN, dan Demokrat kompak, nasib Wapres Gibran tinggal menghitung hari. Ke enam partai di DPR bersama DPD bisa mengajukan usulan pemakzulan ke MPR RI,” tegasnya.

Muslim menilai, jatuhnya Gibran dari kursi Wapres akan sekaligus mengakhiri dinasti politik Joko Widodo yang menurutnya membelenggu Indonesia selama satu dekade terakhir.

“Publik tahu, naiknya Gibran ini karena kekuatan oligarki politik dan ekonomi yang bermain selama 10 tahun kekuasaan bapaknya. Itu mencederai Indonesia tercinta,” pungkasnya.

Tak Usah Pemakzulan, Cukup Tindak-lanjuti Laporan Ubed Soal Dugaan Korupsi Gibran Gibran Jangan Dilantik

Tak Usah Pemakzulan, Cukup Tindak-lanjuti Laporan Ubed Soal Dugaan Korupsi Gibran

Hedi Batubara 12 Juli 2025

MoneyTalk, Jakarta – Juru Bicara Presiden Era Abdurrahman Wahid, Adhie Massardi mengatakan, untuk menyelesaikan masalah Gibran Rakabuming Raka tidak perlu melalui pemakzulan. Cukup dengan menindaklanjuti laporan akademisi UNJ Ubedilah Badrun tentang dugaan korupsi Gibran yang mandek di KPK sejak lama. Demikian disampaikan Adhie di Jakarta, belum lama ini.

“Jadi persoalan Prabowo paling besar adalah persolan soal Gibran. Kenapa itu? Karena Gibran itu titik paling lemah di dalam pemerintahan Prabowo,” kata Adhie Massardi, Jakarta Jum’at 11/7/2025.

“Nah persoalannya adalah bangsa ini sudah terbiasa menunda masalah,” imbuhnya.

Menurut Adhie Massardi banyak orang tidak paham masalah yang sebenarnya sebenarnya terhadap Gibran. Jadi kalau Gibran didiamkan sehari ini, ke depan itu akan menjadi persoalan besar bagi pemerintahan dan bagi bangsa Indonesia.

“Itu sebabnya menurut saya soal kiblat ini harus diselesaikan,” ujarnya.

Adhie menilai tidak usah lewat impeachment yang aneh-aneh. Ada tekanan-tekanan yang seperti misalnya membongkar kembali kasus korupsi Gibran yang sudah dilaporkan oleh Ubedillah Badrun ke KPK.

“Jadi tugas tugas pemerintah menyakinkan KPK untuk segera membongkar ini sehingga persoalan politiknya masuk berlarut-larut ke dalam soal kriminal, soal pidana pidana, soal korupsi. Dengan demikian maka persoalan Gibran sudah selesai,” bebernya.

Dalam pandangan Adhie Massardi, kalau pesan kiblatnya selesai, bangsa Indonesia akan tenang. Karena menghadapi program-program Prabowo hari ini yang disampaikan oleh Prabowo itu orang kan antara cemas dan tidak percaya karena masih ada Gibran di situ.

“Jadi, saya soal Gibran itu harus segera diselesaikan sebelum tahun ini. Sebelum tahun ini berakhir baru bangsa ini bisa tenang ke depan,” ungkapnya.

“Sepanjang masih ada Gibran persolan politik aka terus membara dan ini akan mengganggu konsentrasi pemerintahan Pranowo,” pungkasnya.

KPK Mandul Mengungkap Dugaan Gratifikasi Keluarga Presiden 1000236158

KPK Mandul Mengungkap Dugaan Gratifikasi Keluarga Presiden

Hedi Batubara 12 September 2024

MoneyTalk, Jakarta – Belakangan ini, publik dihadapkan pada isu yang memicu keprihatinan mendalam mengenai dugaan gratifikasi yang melibatkan keluarga Presiden. Ubedilah Badrun, seorang akademisi, mengungkapkan ada bukti dugaan korupsi keluarga Presiden dalam diskusi di kanal YouTube Abraham Samad SPEAK UP pada Kamis (12/09).

(lebih…)

Baca Juga Berita Ini

Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka

Munarman: DPR Jangan Hanya Copot Gibran, Perbuatan Tercela Menyembunyikan Riwayat Pendidikan Harus Diusut!

Hedi Batubara 13 November 2026
Mantan Ketua Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah, Prof. Dr. M. Sirajuddin Syamsuddin atau Din Syamsuddin

Presiden Prabowo, You are at the Point of No Return (Tidak Ada Titik Kembali)

Hedi Batubara 13 November 2026
Lucius Karus, Peneliti Formappi

Formappi Dukung MAKI dan ARUKKI Segera Ajukan Praperadilan CSR BI-OJK ke PN Jaksel

Hedi Batubara 13 November 2026
Kolonel (Purn) Sri Rajasa Chandra

Eks Anggota BIN Endus Skenario Geng Solo: Gibran Berpotensi Dijadikan Martir Politik Menuju Pilpres 2029

Hedi Batubara 13 November 2026