15 November 2026

Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi)

Dituding Antek Asing, Ratusan Massa Geruduk Kantor WALHI Ratusan massa yang tergabung dalam Koalisi Pemuda Anti Antek Asing menggeruduk kantor Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) di Jalan Tegal Parang Utara

Dituding Antek Asing, Ratusan Massa Geruduk Kantor WALHI

Hedi Batubara 28 September 2026

MoneyTalk.id,Jakarta – Ratusan massa yang tergabung dalam Koalisi Pemuda Anti Antek Asing menggeruduk kantor Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) di Jalan Tegal Parang Utara No. 14, Jakarta Selatan, Senin (28/9/2026).

Dalam aksi tersebut, massa mempertanyakan dugaan penerimaan dana asing oleh WALHI yang dinilai perlu dijelaskan secara terbuka kepada masyarakat. Mereka juga menyuarakan kekhawatiran mengenai kemungkinan adanya kepentingan pihak luar yang dapat memengaruhi agenda pembangunan di Indonesia.

Massa membawa sejumlah poster bernada keras, di antaranya bertuliskan “WALHI Antek Asing”, “Bubarkan WALHI”, “WALHI Ancaman NKRI”, dan “Usut Dana Asing WALHI”.

Aksi tersebut menjadi bentuk protes sekaligus desakan agar WALHI memberikan penjelasan mengenai sumber pendanaan dan penggunaan dana yang diterima organisasi tersebut.

Koordinator Koalisi Pemuda Anti Antek Asing, Afruddin, mengatakan kedatangan massa ke kantor WALHI bertujuan mempertanyakan sejumlah hal yang menurutnya belum mendapatkan penjelasan transparan.

“Kami datang untuk mempertanyakan teman-teman WALHI. Patut diduga ada persoalan yang perlu diklarifikasi. Kalau memang menerima dana asing, kami meminta agar semuanya dikembalikan dan dijelaskan secara terbuka,” ujar Afruddin dalam keterangannya di sela-sela aksi.

Afruddin juga menuding WALHI mengganggu Proyek Strategis Nasional (PSN) di kawasan Pantura atas nama lingkungan. “Padahal PSN di Pantura menyerap tenaga kerja dan sudah berstandar lingkungan. Tidak ada yang dilanggar,” tegasnya.

Menurut Afruddin, transparansi pendanaan merupakan hal penting, terutama bagi organisasi yang menjalankan aktivitas dan menyuarakan kepentingan publik di Indonesia.

Ia menegaskan, tuntutan tersebut bukan dimaksudkan untuk mencari keributan, melainkan meminta kejelasan mengenai sumber dana yang digunakan WALHI dalam menjalankan berbagai kegiatannya.

“Kami datang baik-baik untuk melakukan konfirmasi. Kami ini bukan orang asing. Jangan sampai dana asing justru menjadi alat yang memecah belah bangsa Indonesia,” tegasnya.

Afruddin juga menilai keterbukaan mengenai sumber pendanaan diperlukan agar masyarakat dapat mengetahui apakah terdapat kepentingan tertentu di balik aktivitas organisasi yang menerima dukungan dari luar negeri.

Menurutnya, persoalan tersebut tidak boleh dianggap remeh karena menyangkut kedaulatan bangsa dan kepentingan masyarakat Indonesia.

“Kami ingin ada transparansi dana untuk rakyat Indonesia. Jangan sampai ada kepentingan asing yang justru mengganggu persatuan bangsa dan pembangunan nasional,” katanya.

Namun, upaya massa untuk mendapatkan penjelasan secara langsung tidak membuahkan hasil. Pihak WALHI disebut tidak memberikan respons dan tidak menemui para demonstran selama aksi berlangsung.

Kondisi tersebut membuat massa tidak memperoleh klarifikasi langsung atas berbagai pertanyaan yang mereka sampaikan.

Hingga berita ini ditulis, belum ada tanggapan resmi dari pihak WALHI terkait tuntutan Koalisi Pemuda Anti Antek Asing maupun tudingan mengenai dugaan penerimaan dana asing yang disampaikan dalam demonstrasi tersebut.

Aksi ini kembali memunculkan tuntutan mengenai pentingnya transparansi pendanaan organisasi masyarakat sipil, khususnya yang menjalankan aktivitas advokasi dan menyuarakan kepentingan publik.

Bagi Koalisi Pemuda Anti Antek Asing, keterbukaan sumber pendanaan dinilai menjadi bagian penting dalam menjaga kepercayaan masyarakat sekaligus memastikan tidak ada kepentingan pihak luar yang merugikan bangsa Indonesia.

Koalisi Pemuda AntiAntek Asing Akan Demo di Kantor WALHI, Soroti Transparansi Pendanaan Ratusan massa akan turun dalam aksi di kantor WALHI

Koalisi Pemuda AntiAntek Asing Akan Demo di Kantor WALHI, Soroti Transparansi Pendanaan

Hedi Batubara 25 September 2026

MoneyTalk.id,Jakarta –

Koalisi Pemuda AntiAntek Asing berencana menggelar aksi demonstrasi di kantor Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI)

Nasional, Jakarta Selatan, pada Senin, 28 September 2026, pukul 11.00 WIB.

Koordinator Koalisi Pemuda AntiAntek Asing, Shihab, mengatakan aksi tersebut akan melibatkan ratusan massa.

Menurutnya, demonstrasi itu merupakan bentuk kritik terhadap kiprah WALHI yang dinilainya terlalu dekat dengan kepentingan dan lembaga asing.

“Ratusan massa akan turun dalam aksi di kantor WALHI. Kami ingin menyampaikan kritik secara terbuka mengenai dugaan keterkaitan WALHI dengan kepentingan asing dan sumber pendanaan dari lembaga asing,” kata Shihab dalam keterangannya, Jumat (25/9/2026).

Shihab menilai sumber pendanaan dari luar negeri perlu menjadi perhatian publik apabila berpotensi memengaruhi arah gerakan organisasi masyarakat sipil di Indonesia. Karena itu, ia meminta WALHI terbuka mengenai sumber pembiayaan berbagai program dan aktivitas organisasinya.

Menurut Shihab, transparansi pendanaan menjadi penting karena WALHI selama ini aktif menyuarakan berbagai persoalan, mulai dari kebijakan pemerintah, industri ekstraktif, agraria, kehutanan, perubahan iklim, hingga proyek pembangunan.

“Yang kami persoalkan adalah transparansi dan independensi. Jangan sampai organisasi yang mengatasnamakan kepentingan lingkungan justru memiliki ketergantungan terhadap kepentingan asing,” ujarnya.

Aksi yang dijadwalkan berlangsung pada 28 September tersebut rencananya menjadi ruang bagi Koalisi Pemuda AntiAntek Asing untuk menyampaikan langsung kritik dan tuntutannya kepada WALHI.

Media ini membuka ruang klarifikasi, bantahan, maupun tanggapan dari WALHI dan pihak-pihak yang disebut dalam pernyataan tersebut, sesuai prinsip keberimbangan dan asas praduga tak bersalah.

Walhi Provokasi Rakyat Hambat Program Ketahanan Pangan Aktivis lingkungan Yogyakarta yang juga alumni Mapala Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY), Iwan “Terpal” Setiawan

Walhi Provokasi Rakyat Hambat Program Ketahanan Pangan

Hedi Batubara 24 September 2026

MoneyTalk.id, Jakarta – Aktivis lingkungan Yogyakarta yang juga alumni Mapala Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY), Iwan “Terpal” Setiawan, mengkritik keras sikap Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) yang menolak program revitalisasi tambak Pantai Utara Jawa atau Pantura, khususnya di Kabupaten Indramayu.

Iwan menilai penolakan terhadap Program Strategis Nasional (PSN) revitalisasi tambak Pantura perlu dilihat secara utuh. Menurut dia, program pemerintah tersebut tidak semata-mata berbicara mengenai pembangunan fisik tambak, tetapi juga berkaitan dengan penguatan ekonomi masyarakat pesisir, penciptaan lapangan kerja, peningkatan produktivitas tambak, serta agenda ketahanan pangan nasional.

“Jangan setiap ada program pemerintah langsung ditolak dengan membawa-bawa isu lingkungan. Kita harus melihat apakah program tersebut benar-benar merusak lingkungan atau justru melakukan revitalisasi terhadap tambak yang selama ini tidak produktif,” ujar Iwan dalam keterangannya kepada wartawan, Kamis (24/9/2026).

Menurut Iwan, pemerintah justru sedang berupaya menghidupkan kembali kawasan tambak yang telah ada. Data pemerintah menunjukkan program revitalisasi Pantura mencakup kawasan di Kabupaten Bekasi, Karawang, Subang, dan Indramayu. Total lahan yang masuk dalam skema kawasan hutan untuk ketahanan pangan mencapai 20.413,25 hektare. Namun, hingga September 2026, pemerintah menyebut sekitar 6.000 hektare yang sudah siap direvitalisasi, sementara persoalan pertanahan di kawasan lainnya masih diselesaikan.

Di Indramayu sendiri, luas kawasan yang disiapkan mencapai 2.875,48 hektare. Pemerintah Kabupaten Indramayu sebelumnya menyatakan revitalisasi tersebut diarahkan untuk mengubah tambak yang kurang produktif menjadi tambak modern sekaligus mendorong ekonomi masyarakat pesisir.

Iwan mempertanyakan jika setiap program revitalisasi tambak langsung ditempatkan sebagai ancaman lingkungan.

“Kalau tambak yang sudah ada dan tidak produktif kemudian direvitalisasi agar menghasilkan ikan, udang, membuka lapangan kerja dan meningkatkan pendapatan masyarakat, apa dasarnya langsung disebut merusak lingkungan?” katanya.

Iwan juga mengkritik keras pola kampanye WALHI yang menurutnya berpotensi membuat masyarakat melihat pembangunan pemerintah secara hitam-putih.

Ia menilai kritik lingkungan tetap diperlukan, tetapi harus dibangun berdasarkan kajian ilmiah, data lapangan dan dialog dengan masyarakat serta pemerintah.

“WALHI jangan memprovokasi rakyat dengan bertameng lingkungan. Kalau ada kerusakan, tunjukkan titik kerusakannya. Kalau ada pelanggaran, tunjukkan pelanggarannya. Jangan semua program ketahanan pangan dianggap sebagai ancaman,” tegas Iwan.

Sikap WALHI sendiri memang berseberangan dengan pemerintah dalam sejumlah proyek di kawasan Pantura. Dalam pernyataan publiknya, WALHI mengkritik berbagai proyek pembangunan di pesisir dengan alasan adanya risiko ekologis, sosial dan ekonomi bagi masyarakat pesisir. Pada September 2026, WALHI juga mendesak penghentian pembangunan Giant Sea Wall Segmen 3.3 di Teluk Jakarta dan Bekasi karena menilai kajian mengenai dampaknya belum memadai.

WALHI juga dalam laporan lingkungannya menempatkan sejumlah PSN dan pembangunan infrastruktur sebagai bagian dari persoalan yang menurut organisasi tersebut berpotensi memperbesar tekanan ekologis.

Namun, menurut Iwan, sikap kritis terhadap pembangunan tidak boleh berubah menjadi penolakan terhadap seluruh program pemerintah tanpa membedakan antara proyek yang benar-benar merusak lingkungan dan program yang bertujuan mengoptimalkan lahan yang sudah ada.

“Lingkungan penting, tetapi rakyat juga penting. Ketahanan pangan penting. Lapangan pekerjaan juga penting. Jangan sampai atas nama lingkungan kemudian masyarakat pesisir kehilangan kesempatan meningkatkan kesejahteraannya,” ujarnya.

Iwan juga menyoroti keterlibatan lembaga filantropi internasional dalam ekosistem gerakan lingkungan di Indonesia.

Ia meminta publik terbuka melihat siapa saja yang memberikan dukungan pendanaan terhadap berbagai program lingkungan.

Dalam publikasi resminya, WALHI menyebut Ford Foundation mendukung program Ekonomi Nusantara yang dikembangkan WALHI. WALHI juga pernah mempublikasikan bahwa Nusantara Fund memperoleh dukungan awal sebesar 3 juta dolar AS dari sejumlah lembaga filantropi internasional, termasuk Ford Foundation dan Packard Foundation.

“Tidak ada yang salah dengan kerja sama atau pendanaan internasional sepanjang transparan dan tidak mengganggu kepentingan nasional. Tetapi masyarakat berhak mengetahui siapa yang mendanai gerakan, untuk program apa, dan bagaimana independensinya dijaga,” kata Iwan.

CBA Nilai Pemerintah Tak Adil Tangani Banjir Sumatra, Desak Tambang Emas Martabe Ditutup Sementara Uchok Sky Khadafi Direktur Center For Budget Analysis (CBA) 1

CBA Nilai Pemerintah Tak Adil Tangani Banjir Sumatra, Desak Tambang Emas Martabe Ditutup Sementara

Hedi Batubara 25 Desember 2025

MoneyTalk, Jakarta – Banjir dan longsor beruntun yang melanda Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat dalam sepekan terakhir dinilai bukan sekadar bencana hidrometeorologis, melainkan cerminan krisis tata kelola ruang dan lingkungan di Pulau Sumatera.

Direktur Eksekutif Center for Budget Analysis (CBA), Uchok Sky Khadafi, menilai pemerintah tidak adil dalam merespons bencana ekologis tersebut. Ia menyoroti langkah pemerintah yang hanya menutup operasional PT Toba Pulp Lestari (TPL) di Sumatera Utara, sementara perusahaan lain yang diduga turut berkontribusi terhadap kerusakan lingkungan justru dibiarkan beroperasi.

“Kalau alasannya banjir dan longsor, kenapa hanya TPL yang ditutup? Ini tidak adil. Banyak perusahaan lain yang aktivitasnya berada di kawasan rawan dan diduga memperparah kerusakan lingkungan,” ujar Uchok Sky, Kamis (25/12/2025).

Uchok secara tegas meminta pemerintah segera melakukan audit lingkungan dan menutup sementara Tambang Emas Martabe yang dikelola PT Agincourt Resources (PTAR), meskipun kontrak karya perusahaan tersebut baru akan berakhir pada 2033.

“Kontrak karya tidak boleh menjadi tameng. Jika aktivitasnya membahayakan lingkungan dan masyarakat, pemerintah wajib bertindak,” tegasnya.

CBA, lanjut Uchok, lebih mempercayai temuan Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) Sumatera Utara dibandingkan pernyataan Menteri Lingkungan Hidup, Hanif Faisol. WALHI Sumut sebelumnya menyebut setidaknya tujuh perusahaan yang diduga menjadi penyebab utama bencana ekologis di kawasan Tapanuli, salah satunya PT Agincourt Resources.

“WALHI menyebut nama dan basis ekologisnya jelas. Sementara pernyataan Menteri Lingkungan Hidup justru terkesan membela mati-matian PT Agincourt Resources dengan alasan perusahaan sudah menjalankan prinsip lingkungan dan keberlanjutan,” kata Uchok.

Menurutnya, sikap pemerintah tersebut mencerminkan kepentingan jangka pendek dan mengabaikan penderitaan para korban banjir dan longsor yang kehilangan rumah, lahan, bahkan anggota keluarga.

CBA pun mendesak pemerintah pusat untuk segera menutup sementara operasional Tambang Emas Martabe serta membentuk Tim Audit Independen guna melakukan audit lingkungan secara menyeluruh. Pasalnya, kawasan pertambangan PTAR berada di kawasan hutan dan hulu Daerah Aliran Sungai (DAS) yang sangat sensitif dan berisiko tinggi, termasuk dalam ekosistem DAS Batang Toru.

“Ini wilayah berbahaya. Kalau audit independen tidak segera dilakukan, bencana serupa akan terus berulang dan rakyat lagi yang menjadi korban,” pungkas Uchok Sky.

WALHI Kecam Rencana Prabowo Ekspansi Sawit dan Tebu di Papua InCollage_20251129_163847818

WALHI Kecam Rencana Prabowo Ekspansi Sawit dan Tebu di Papua

Hedi Batubara 24 Desember 2025

MoneyTalk, Jakarta – Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) menyampaikan kritik keras terhadap rencana Presiden Prabowo Subianto yang ingin mengekspansi Papua melalui pembukaan lahan sawit dan kebun tebu skala besar atas nama swasembada pangan dan energi. Pernyataan tersebut dinilai sangat tidak sensitif di tengah penderitaan masyarakat Sumatera yang masih berjuang bertahan hidup pasca banjir bandang dan bencana ekologis beruntun.

WALHI menilai, saat ini perhatian negara seharusnya tertuju pada upaya penyelamatan korban, pemulihan lingkungan, serta evaluasi menyeluruh terhadap model pembangunan yang telah terbukti memicu krisis ekologis. Pasalnya, hingga kini data Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) masih terus berubah setiap jam untuk menghitung jumlah korban jiwa, pengungsi, dan kerusakan akibat bencana di Aceh, Sumatera Barat, dan Sumatera Utara.

“Di saat rakyat Sumatera masih berduka dan berjuang untuk hidup, justru muncul wacana ekspansi besar-besaran di Papua. Ini menunjukkan absennya empati dan kepekaan negara terhadap penderitaan rakyatnya sendiri,” tegas WALHI dalam pernyataan resminya, Rabu (24/12/2025).

WALHI Papua mencatat, kerusakan hutan di Tanah Papua sudah berada pada titik yang mengkhawatirkan. Hingga saat ini, Papua telah kehilangan tutupan hutan primer sekitar ±688 ribu hektare. Lebih mengejutkan lagi, dalam kurun waktu 2022–2023 saja, deforestasi hutan alam di Papua mencapai sekitar 552 ribu hektare. Angka tersebut menjadikan Papua sebagai penyumbang sekitar 70 persen dari total deforestasi nasional.

Menurut WALHI, fakta tersebut seharusnya menjadi alarm keras bagi pemerintah untuk menghentikan, bukan justru memperluas, kebijakan pembukaan lahan berskala besar. Pengalaman pahit di Sumatera menjadi bukti nyata bagaimana deforestasi masif, alih fungsi hutan, dan eksploitasi sumber daya alam tanpa kendali telah memperparah bencana ekologis seperti banjir bandang, longsor, dan krisis air.

“Kita sudah melihat akibatnya di Sumatera. Deforestasi menjadi salah satu penyebab utama bencana ekologis. Lalu, apakah kita hendak mengulang kesalahan yang sama di Papua?” ujar WALHI.

WALHI menegaskan bahwa Papua bukanlah tanah kosong yang bisa dieksploitasi seenaknya. Papua adalah rumah bagi masyarakat adat, pusat keanekaragaman hayati dunia, serta benteng terakhir hutan hujan tropis Indonesia. Pembukaan kebun sawit dan tebu dalam skala besar dikhawatirkan akan memicu konflik agraria, merampas ruang hidup masyarakat adat, serta mempercepat krisis iklim dan bencana ekologis di masa depan.

Sebagai penutup, WALHI mendesak Presiden Prabowo untuk menghentikan rencana ekspansi sawit dan tebu di Papua, melakukan evaluasi total terhadap kebijakan pembangunan berbasis ekstraksi, serta menempatkan keselamatan rakyat dan kelestarian lingkungan sebagai prioritas utama, bukan sekadar pertumbuhan ekonomi dan target swasembada semu.

WALHI Sumut Ungkap Tujuh Perusahaan Penyebab Bencana Ekologis di Tapanuli 1764755634653

WALHI Sumut Ungkap Tujuh Perusahaan Penyebab Bencana Ekologis di Tapanuli

Hedi Batubara 3 Desember 2025

MoneyTalk, Jakarta – Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) Sumatera Utara menetapkan tujuh perusahaan sebagai pihak yang diduga paling bertanggung jawab atas bencana ekologis berupa banjir bandang dan longsor yang melanda kawasan Tapanuli sejak Selasa (25/11/2025). Bencana tersebut menghantam sedikitnya delapan kabupaten/kota, dengan wilayah terdampak terparah berada di Tapanuli Selatan dan Tapanuli Tengah.

Puluhan ribu warga terpaksa mengungsi, ribuan rumah rusak, dan ribuan hektare lahan pertanian hancur tersapu banjir. Hingga hari ini, tercatat 51 desa di 42 kecamatan ikut terdampak, termasuk rusaknya infrastruktur dasar, sekolah, dan rumah ibadah.

Menurut WALHI, kerusakan terbesar terjadi di kawasan Ekosistem Harangan Tapanuli atau Ekosistem Batang Toru, sebuah bentang hutan tropis penting yang selama ini menjadi penyangga hidrologis utama di Sumatera Utara. Sebagian besar kawasan hutan ini berada di Tapanuli Utara (66,7%), disusul Tapanuli Selatan (22,6%) dan Tapanuli Tengah (10,7%).

Direktur Eksekutif WALHI Sumut, Rianda Purba, menyebut tujuh perusahaan memiliki jejak eksploitasi yang signifikan terhadap kerusakan hutan Batang Toru.

“Kami mengindikasikan tujuh perusahaan sebagai pemicu kerusakan karena aktivitas eksploitatif yang membuka tutupan hutan Batang Toru,” ujar Rianda di Medan, Rabu (26/11/2025).

Tujuh perusahaan tersebut adalah:

1. PT Agincourt Resources – Tambang emas Martabe

2. PT North Sumatera Hydro Energy (NSHE) – PLTA Batang Toru

3. PT Pahae Julu Micro-Hydro Power – PLTMH Pahae Julu

4. PT SOL Geothermal Indonesia – Proyek panas bumi Taput

5. PT Toba Pulp Lestari Tbk (TPL) – Unit PKR di Tapanuli Selatan

6. PT Sago Nauli Plantation – Perkebunan sawit di Tapanuli Tengah

7. PTPN III Batang Toru Estate – Perkebunan sawit di Tapanuli Selatan

WALHI menyebut seluruh perusahaan ini beroperasi di atau dekat area inti habitat orangutan Tapanuli, harimau Sumatera, tapir, serta satwa liar dilindungi lainnya.

Rangkaian Kerusakan Lingkungan yang Diungkap WALHI

1. PT Agincourt Resources – Tambang Emas Martabe

WALHI mencatat hilangnya sekitar 300 hektare tutupan hutan dan lahan pada 2015–2024. Lokasi TMF perusahaan disebut berdekatan dengan Sungai Aek Pahu yang kerap keruh saat hujan setelah operasi PIT Ramba Joring dimulai.

Selain itu, PT Agincourt berencana memperluas kapasitas produksi hingga 7 juta ton per tahun yang berdampak pada pembukaan 583 hektare lahan baru, termasuk penebangan 185.884 pohon. Investigasi WALHI menemukan sekitar 120 hektare sudah dibuka.

2. PLTA Batang Toru – PT NSHE

Proyek PLTA ini dikatakan menghilangkan lebih dari 350 hektare hutan di sepanjang jalur sungai sepanjang 13 km. Dampaknya meliputi: fluktuasi debit sungai, sedimentasi tinggi akibat pembuangan limbah galian, potensi polusi bila limbah mengandung unsur beracun

Video banjir bandang di Jembatan Trikora menunjukkan banyak gelondongan kayu, yang menurut WALHI diduga berasal dari area pembangunan PLTA.

3. PT Toba Pulp Lestari (TPL)

Melalui skema Perkebunan Kayu Rakyat (PKR), WALHI menilai ratusan hingga ribuan hektare hutan di DAS Batang Toru telah berubah menjadi kebun eukaliptus.

4. Skema PHAT (Pemanfaatan Kayu Tumbuh Alami)

Dalam tiga tahun terakhir, skema PHAT diduga menyebabkan degradasi sekitar 1.500 hektare koridor satwa di kawasan Dolok Sibualbuali–Hutan Lindung Batang Toru Blok Barat.

“Ini Bencana Ekologis, Bukan Semata Bencana Alam”

Rianda menegaskan bahwa derasnya hujan bukan satu-satunya penyebab banjir bandang.

“Setiap banjir membawa kayu-kayu besar, dan citra satelit menunjukkan hutan gundul di sekitar lokasi. Ini bukti campur tangan manusia melalui kebijakan yang memberi ruang pembukaan hutan,” tegasnya.

Ia menyebut peristiwa ini sebagai bencana ekologis akibat kegagalan negara mengendalikan kerusakan lingkungan.

Tuntutan WALHI Sumatera Utara

WALHI Sumut mendesak pemerintah untuk segera:

1. Menghentikan Aktivitas Industri Ekstraktif di Batang Toru

Termasuk: evaluasi dan pencabutan izin PT Agincourt Resources, penghentian proyek PLTA Batang Toru (NSHE), pencabutan izin PT Toba Pulp Lestari dan praktik PKR, penghentian aktivitas empat perusahaan lainnya

2. Menindak Tegas Pelaku Perusakan Lingkungan

3. Mendorong Kebijakan Perlindungan Ekosistem Batang Toru

Melalui harmonisasi RTRW Kabupaten, Provinsi, dan Nasional.

4. Memastikan Kebutuhan Dasar Para Penyintas

Sekaligus memetakan wilayah rawan untuk memitigasi bencana serupa.

Rianda menyampaikan belasungkawa kepada seluruh korban dan kembali menegaskan bahwa negara harus hadir menindak perusak lingkungan.

“Kami tidak ingin bencana ini berulang. Negara harus bertindak dan menghukum para pelanggar.”

Benarkah Istri Gubernur Sulawesi Tenggara Terpilih Seorang Ratu Nikel ? Kondisi Tiongkok dan Pengaruhnya pada Industri Nikel Indonesia

Benarkah Istri Gubernur Sulawesi Tenggara Terpilih Seorang Ratu Nikel ?

Hedi Batubara 15 Januari 2025

MoneyTalk,Jakarta  –  Tim peneliti dari Satya Bumi dan Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) Sulawesi Tenggara (Sultra) pada Senin, 9 September 2024 telah merilis hasil penelitian terbaru mereka terkait dampak pertambangan nikel di Pulau Kabaena.

Dalam riset tersebut, tim peneliti turut mengungkap nama-nama besar yang ikut menikmati manfaat pertambangan nikel di Pulau Kabaena. Mulai dari mantan gubernur, calon kepala daerah, hingga jenderal polisi. Beberapa nama disebut berkaitan erat dengan Nur Alam, mantan terpidana korupsi sekaligus Gubernur Sultra periode 2008 – 2018. Penelitian Walhi itu mengelompokkan penerima manfaat menjadi tujuh kluster.

Keterlibatan Nur Alam bermula pada tahun 2010. Nur Alam yang sedang menjabat sebagai gubernur merevisi aturan tata ruang Sultra. Salah satu perubahan yang diusulkan dalam revisi tersebut adalah menurunkan status kawasan hutan, dari hutan lindung menjadi hutan produksi di Pulau Kabaena. Revisi itu juga dikuatkan dengan Surat Keputusan Menteri Kehutanan Ir Zulkifli Hasan Nomor SK.465/Menhut-II/2011.

Salah satu kluster penerima manfaat menurut Walhi adalah klaster Alaniah Nisrina, Arinta Nila Hapsari dan Andi Sumangerukka.

Pada klaster ini, nama Arinta Nila Hapsari dan Alaniah Nisrina yang tak lain adalah istri dan anak Gubernur Sulawesi Tenggara Terpilih Pilgub 2024 Andi Sumangerukka, ternyata memiliki saham di sejumlah perusahaan bergerak di bidang tambang nikel. Demikian terungkap dari penelusuran Center of Energy and Resources Indonesia (CERI).

“Sesuai dokumen resmi dari Website Resmi Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum (AHU), nama Arinta Nila Hapsari ini muncul sebagai pemegang saham mayoritas pada PT Tribhuwana Sukses Mandiri, PT Kabaena Kromit Prathama dan PT Baula Petra Buana,” ungkap Sekretaris CERI, Hengki Seprihadi, Rabu (15/1/2025).

Dirincikan Hengki, di PT Baula Petra Buana, perempuan kelahiran Sidikalang 3 Agustus 1971 itu menguasai 30 persen saham senilai Rp 18 miliar. Sedangkan di PT Kabaena Kromit Prathama, Arinta Nila Hapsari tercatat sebagai pemegang 70 persen saham senilai Rp 1,75 miliar.

Selanjutnya, Arinta Nila Hapsari mengantongi 25 persen saham PT Tribhuwana Sukses Mandiri senilai Rp 22,5 juta.

“Hasil penelusuran awal kami ini cukup mangagetkan lantaran perusahaan-perusahaan yang dimiliki oleh Arinta Nila Hapsari ini semua bergerak di bidang tambang nikel. Di berbagai media telah diungkap bahwa perusahaan-perusahaan milik Arinta itu beroperasi di Sulawesi Tenggara,” ungkap Hengki.

Hengki mengutarakan, sepak terjang Arinta di dunia tambang nikel itu sontak menimbulkan tanda tanya lantaran suami Arinta, Andi Sumangerukka, terpilih sebagai Gubernur Sulawesi Tenggara pada Pilkada Serentak Tahun 2024 lalu.

“Apalagi, karir Andi Sumangerukka di militer cukup mentereng. Ia tak lain merupakan Kepala Badan Intelijen Daerah (Kabinda) Sulawesi Tenggara periode 2015-2019. Tak lama berselang, Andi Sumangerukka dipromosikan menjadi Pangdam XIV/Hasanuddin dan menjabat sejak tahun 2020 hingga tahun 2021,” beber Hengki.

Berdasarkan rilis harta kekayaan calon kepala daerah di laman LHKPN KPK, kekayaan Andi Sumangerukka mencapai Rp632 miliar. Jumlah tersebut menempatkan Andi Sumangerukka sebagai calon gubernur terkaya se-Indonesia di Pilkada 2024.

Keheranan atas mulusnya sepak terjang Arinta Nila Hapsari itu, lanjut Hengki, makin memuncak setelah sejumlah permasalahan hukum menyeret perusahaan-perusahaan milik Arinta Nila Hapsari. Meski terseret masalah hukum, tampaknya hingga saat ini, Arinta Nila Hapsari masih melenggang bebas sebagai pemilik perusahaan-perusahaan tersebut.

“Sebut saja mulai dari terseretnya PT Kabaena Kromit Prathama dalam skandal dokumen terbang alias ‘dokter’ di Kementerian ESDM yang telah menyeret mantan Dirjen Minerba Ridwan Djamaludin ke balik jeruji besi, terkait IUP nikel PT Kabaena seluas 102,6 hektare di Blok Mandiodo, Konawe Utara yang ternyata merupakan wilayah kerja PT Antam Tbk. Arinta Nila Hapsari tampaknya tak tersentuh hukum, meskipun Arinta memiliki saham 70 persen di PT Kabaena Kromit Prathama,” ungkap Hengki.

Tak hanya itu, PT Tribhuwana Sukses Mandiri milik Arinta Nila Hapsari juga terseret dalam kasus dugaan penambangan secara ilegal dan merusak lingkungan PT Tonia Mitra Sejahtera.

“Bahkan berdasarkan fakta persidangan di PN Kendari, menurut Nur Alam, penjualan PT Tonia Mitra Sejahtera kepada PT Tribhuwana Sukses Mandiri berlangsung di kantor Kabinda Sulawesi Tenggara semasa sang suami masih menjabat sebagai Kabinda di sana,” tukas Hengki.

Direktur Utama PT Tribhuwana Sukses Mandiri Arif Kurniawan yang ternyata juga sebagai pemilik PT Dua Delapan Resources, membayar pembelian saham PT Tonia Mitra Sejahtera sebesar Rp 100 miliar ke rekening Amran Yunus yang diangsur sebanyak empat kali.

Namun anehnya, penelusuran CERI di Website Resmi AHU Kemenkum HAM, tidak ditemukan data PT Tonia Mitra Sejahtera. Padahal, data Perusahaan ini muncul pada Website MODI Kementerian ESDM, yang mencantumkan empat entitas pemegang saham, yakni PT Barisan Mineral Semesta, PT Adia Mitra Investama, PT Bintang Delapan Tujuh Abadi dan PT Segara Kilau Mas, dengan kepemilikan masing-masing 25 persen.

Berbagai temuan itu, kata Hengki, wajar jika publik bertanya-tanya, apakah benar Arinta Nila Hapsari dijuluki sebagai Ratu Nikel Sultra?

Baca Juga Berita Ini

Listyo Sigit Prabowo

Pakar Siber Curigai Alat Penyadapan Presiden Prabowo Dibeli dengan Uang Judi Online

Hedi Batubara 14 November 2026
Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka

Mohamad Sobary Pertanyakan Surat Pengunduran Diri Gibran: MPR Jangan Lembek, Makzulkan!

Hedi Batubara 14 November 2026
Kapolri Jenderal Polisi Suyudi Ario Seto Dan Presiden Prabowo Subianto

Buni Yani Minta Prabowo dan Kapolri Bongkar Dugaan Bunker Uang Jokowi di Solo

Hedi Batubara 14 November 2026
Jokowinisti: Allah SWT Memberkati dan Menyelamatkan Gibran

Jokowinisti: Allah SWT Memberkati dan Menyelamatkan Gibran

Hedi Batubara 14 November 2026