MoneyTalk, Jakarta – Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) menyampaikan kritik keras terhadap rencana Presiden Prabowo Subianto yang ingin mengekspansi Papua melalui pembukaan lahan sawit dan kebun tebu skala besar atas nama swasembada pangan dan energi. Pernyataan tersebut dinilai sangat tidak sensitif di tengah penderitaan masyarakat Sumatera yang masih berjuang bertahan hidup pasca banjir bandang dan bencana ekologis beruntun.
WALHI menilai, saat ini perhatian negara seharusnya tertuju pada upaya penyelamatan korban, pemulihan lingkungan, serta evaluasi menyeluruh terhadap model pembangunan yang telah terbukti memicu krisis ekologis. Pasalnya, hingga kini data Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) masih terus berubah setiap jam untuk menghitung jumlah korban jiwa, pengungsi, dan kerusakan akibat bencana di Aceh, Sumatera Barat, dan Sumatera Utara.
“Di saat rakyat Sumatera masih berduka dan berjuang untuk hidup, justru muncul wacana ekspansi besar-besaran di Papua. Ini menunjukkan absennya empati dan kepekaan negara terhadap penderitaan rakyatnya sendiri,” tegas WALHI dalam pernyataan resminya, Rabu (24/12/2025).
WALHI Papua mencatat, kerusakan hutan di Tanah Papua sudah berada pada titik yang mengkhawatirkan. Hingga saat ini, Papua telah kehilangan tutupan hutan primer sekitar ±688 ribu hektare. Lebih mengejutkan lagi, dalam kurun waktu 2022–2023 saja, deforestasi hutan alam di Papua mencapai sekitar 552 ribu hektare. Angka tersebut menjadikan Papua sebagai penyumbang sekitar 70 persen dari total deforestasi nasional.
Menurut WALHI, fakta tersebut seharusnya menjadi alarm keras bagi pemerintah untuk menghentikan, bukan justru memperluas, kebijakan pembukaan lahan berskala besar. Pengalaman pahit di Sumatera menjadi bukti nyata bagaimana deforestasi masif, alih fungsi hutan, dan eksploitasi sumber daya alam tanpa kendali telah memperparah bencana ekologis seperti banjir bandang, longsor, dan krisis air.
“Kita sudah melihat akibatnya di Sumatera. Deforestasi menjadi salah satu penyebab utama bencana ekologis. Lalu, apakah kita hendak mengulang kesalahan yang sama di Papua?” ujar WALHI.
WALHI menegaskan bahwa Papua bukanlah tanah kosong yang bisa dieksploitasi seenaknya. Papua adalah rumah bagi masyarakat adat, pusat keanekaragaman hayati dunia, serta benteng terakhir hutan hujan tropis Indonesia. Pembukaan kebun sawit dan tebu dalam skala besar dikhawatirkan akan memicu konflik agraria, merampas ruang hidup masyarakat adat, serta mempercepat krisis iklim dan bencana ekologis di masa depan.
Sebagai penutup, WALHI mendesak Presiden Prabowo untuk menghentikan rencana ekspansi sawit dan tebu di Papua, melakukan evaluasi total terhadap kebijakan pembangunan berbasis ekstraksi, serta menempatkan keselamatan rakyat dan kelestarian lingkungan sebagai prioritas utama, bukan sekadar pertumbuhan ekonomi dan target swasembada semu.
