MoneyTalk.id,Jakarta – Posisi Pandu Patria Sjahrir sebagai Chief Investment Officer (CIO) Danantara kembali menjadi sorotan. Pengamat Kebijakan Publik Agustinus Edy Kristianto mengungkap sejumlah data transaksi PT Supra Sekuritas Indonesia yang menurutnya menunjukkan lonjakan aktivitas bisnis sangat signifikan sejak Pandu masuk ke perusahaan tersebut.
Agustinus mempertanyakan kemungkinan konflik kepentingan antara posisi Pandu di Supra Sekuritas dan jabatannya sebagai CIO Danantara, lembaga pengelola investasi negara dengan aset kelolaan yang disebut mencapai Rp15.000 triliun.
Dalam pemaparannya, Agustinus menyebut terdapat dua pemilik manfaat atau beneficial owner PT Supra Sekuritas Indonesia, yakni Pandu Patria Sjahrir dan Yonggi Tanuwijaya.
Menurutnya, kedua nama tersebut memiliki posisi penting dalam pengendalian perseroan. Pemilik manfaat bahkan dapat memiliki kemampuan mengendalikan perusahaan tanpa harus selalu bertindak melalui otorisasi formal dalam setiap keputusan.
Agustinus kemudian membeberkan perbandingan nilai transaksi bulanan Supra Sekuritas dalam beberapa periode.
Dia menjelaskan, sebelum Pandu masuk sebagai pemegang saham, yakni November 2021 hingga Desember 2023, rata-rata transaksi perusahaan tersebut hanya sekitar Rp240 miliar per bulan.
Namun, setelah Pandu masuk sebagai pemegang saham pada Desember 2023 atau Januari 2024 hingga Februari 2025, rata-rata transaksi bulanan meningkat menjadi sekitar Rp1 triliun.
Artinya, terjadi kenaikan sekitar empat kali lipat dibandingkan periode sebelumnya.
Lonjakan lebih besar, kata Agustinus, terjadi setelah Pandu menjabat sebagai Chief Investment Officer Danantara pada Februari 2025.
“Setelah Pandu menjadi CEO Danantara, Chief Investment Officer Danantara, Februari 2025 sampai Oktober 2026, transaksi bulanannya itu naik jadi Rp6,1 triliun,” ungkap Agustinus di Podcast Forum Keadilan Madilog, Senin (9/11/2026).
Dia menilai kenaikan tersebut sangat mencolok karena mencapai sekitar 25 kali lipat dibandingkan rata-rata transaksi sebelum Pandu masuk ke perusahaan.
Agustinus juga menyoroti dominasi transaksi melalui pasar negosiasi (negotiated market).
Menurut data yang dipaparkannya, sekitar 95,6 persen transaksi Supra Sekuritas dalam rentang lima tahun terjadi melalui pasar negosiasi.
Nilainya mencapai Rp137,8 triliun dari total transaksi sekitar Rp144 triliun. Agustinus menyebut sebagian besar nilai transaksi tersebut terjadi setelah Pandu masuk ke perusahaan.
“Ini kenapa besarnya transaksi pada zaman Pandu itu kok terjadinya di pasar nego, triliunan,” ujarnya.
Bagi Agustinus, persoalan ini tidak bisa dipandang sebagai peningkatan aktivitas bisnis perusahaan sekuritas semata. Ada persoalan tata kelola dan potensi konflik kepentingan yang perlu dijelaskan secara terbuka.
Pasalnya, Pandu menduduki posisi strategis dalam lembaga investasi negara yang mengelola aset dalam jumlah sangat besar. Pada saat bersamaan, keterkaitannya dengan perusahaan sekuritas yang mengalami lonjakan transaksi tersebut menimbulkan pertanyaan mengenai independensi dan potensi benturan kepentingan.
Agustinus mengingatkan, apabila persoalan tersebut tidak dijelaskan secara transparan, kepercayaan publik terhadap Danantara bisa terancam.
“Potensi konflik kepentingannya itu besar dan ini akan membahayakan kapal Danantara ke depannya,” tegasnya.
Dia bahkan menilai persoalan tersebut memiliki konsekuensi serius terhadap jabatan Pandu di Danantara.
Menurut Agustinus, Pandu seharusnya mundur dari jabatan Chief Investment Officer Danantara apabila persoalan potensi konflik kepentingan tersebut tidak dapat diselesaikan secara meyakinkan.
Desakan itu menjadi peringatan mengenai pentingnya tata kelola lembaga pengelola investasi negara. Danantara tidak hanya dituntut mampu menghasilkan keuntungan, tetapi juga harus memastikan setiap pengambilan keputusan bebas dari benturan kepentingan.
Publik kini membutuhkan penjelasan mengenai hubungan kepemilikan, pengendalian, serta pola transaksi Supra Sekuritas. Termasuk apakah terdapat hubungan bisnis dengan perusahaan atau entitas yang berkaitan dengan investasi Danantara.
Sebab, pengelolaan kekayaan negara dalam skala raksasa tidak boleh menyisakan ruang bagi konflik kepentingan yang berpotensi merugikan kepentingan publik.
