22 November 2026

Yunus Hanis Syam

MoneyTalk, Jakarta – Alhamdulillah. Negeri ini memang penuh kejutan yang menenteramkan batin. Ketika rakyat kecil masih sibuk menghitung harga beras dan cabai, kabar menggembirakan datang dari jagat program Makan Bergizi Gratis (MBG). Salah satu dapur program tersebut ternyata dikelola oleh Yayasan Gerakan Solidaritas Nasional—sebuah yayasan yang dalam akta pendiriannya mencantumkan nama Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, sebagai pendiri.

Lebih menghangatkan suasana, keluarga mantan Komandan Jenderal Kopassus itu juga tercatat sebagai pengurus. Sebuah kombinasi antara kekuasaan, keluarga, dan program publik yang tentu saja—menurut para pengagumnya—murni lahir dari niat pengabdian.

Di atas kertas, tidak ada yang salah. Yayasan boleh ikut program. Yayasan boleh mengelola dapur. Yayasan bahkan boleh memiliki lebih dari sepuluh SPPG (Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi), selama memenuhi syarat administratif dan teknis. Semua sah. Semua legal. Semua prosedural. Dan tentu saja, semua mengalir.

MBG adalah program besar. Anggarannya besar. Jangkauannya luas. Targetnya jutaan anak sekolah. Dalam bahasa pembangunan, ini proyek strategis. Dalam bahasa politik, ini ladang citra. Dalam bahasa ekonomi, ini arus kas yang stabil.

Dapur-dapur MBG bukan hanya tempat memasak nasi, telur, dan sayur. Ia adalah simpul distribusi anggaran negara. Setiap porsi makanan ada biaya bahan baku. Ada biaya operasional. Ada biaya tenaga kerja. Ada biaya distribusi. Dan jika satu yayasan boleh mengelola lebih dari sepuluh SPPG, maka yang mengalir bukan lagi sekadar aroma tumis kangkung, melainkan potensi cuan yang wangi.

Semakin banyak dapur, semakin tebal asapnya. Dan semakin tebal asapnya, semakin besar pula perputaran anggarannya.

Rakyat mungkin melihatnya sebagai program mulia: anak-anak makan siang gratis. Tetapi dalam perspektif tata kelola, pertanyaannya bukan pada makanannya. Pertanyaannya pada siapa yang memasak dan siapa yang menghitung.

Kita tentu percaya pada integritas pemimpin. Namun demokrasi modern tidak dibangun di atas kepercayaan personal, melainkan pada sistem yang mencegah konflik kepentingan.

Ketika seorang presiden tercatat sebagai pendiri yayasan yang ikut mengelola proyek negara yang ia gagas, ruang tafsir publik menjadi terbuka lebar. Apalagi jika keluarga inti berada dalam struktur pengurus.

Apakah presiden terlibat langsung dalam operasional? Bisa saja tidak. Apakah yayasan tersebut sah mengikuti proyek? Bisa saja sah. Namun etika publik bukan hanya soal sah atau tidak sah. Ia soal kepantasan, jarak, dan sensitivitas terhadap persepsi. Karena dalam politik anggaran, persepsi sering lebih kuat dari pasal-pasal.

Nama yayasannya indah: Gerakan Solidaritas Nasional. Solidaritas mengandung makna kebersamaan. Nasional berarti untuk seluruh rakyat. Tetapi dalam praktiknya, solidaritas bisa berubah menjadi sirkulasi anggaran yang terkonsentrasi.

Bayangkan jika satu yayasan mengelola 10 SPPG. Lalu 15. Lalu 20. Setiap SPPG melayani ribuan porsi per hari. Setiap porsi ada nilai rupiahnya. Setiap rupiah berasal dari pajak rakyat. Kita tidak sedang menuduh. Kita hanya menghitung.

Dalam ekonomi politik, siapa yang menguasai dapur, menguasai distribusi. Siapa yang menguasai distribusi, menguasai loyalitas. Dan siapa yang menguasai loyalitas, menguasai narasi.

Bangsa ini memiliki sejarah panjang tentang relasi kuasa dan keluarga. Kita pernah belajar bahwa ketika kekuasaan dan lingkar keluarga bertemu dalam proyek-proyek negara, akuntabilitas menjadi rapuh.

Tidak harus ada pelanggaran hukum untuk membuat publik gelisah. Cukup ada potensi ketidakadilan distribusi kesempatan. Cukup ada kesan bahwa akses tidak setara.

Apakah yayasan lain memiliki peluang yang sama luas? Apakah proses seleksinya transparan? Apakah publik bisa mengakses data siapa mengelola berapa dapur dan berapa nilai kontraknya?

Jika jawabannya terang dan terbuka, maka polemik akan surut. Tetapi jika datanya samar, maka satire akan tumbuh subur.

Alhamdulillah, kita hidup di zaman di mana pemimpin begitu peduli pada gizi anak bangsa hingga rela yayasannya turun tangan langsung. Betapa besar cinta itu.

Namun cinta dalam tata kelola negara perlu dibatasi pagar etika. Karena tanpa pagar, cinta bisa berubah menjadi konsentrasi kuasa. Dan konsentrasi kuasa selalu punya risiko.

Program MBG pada dasarnya baik. Memberi makan anak-anak sekolah adalah langkah progresif. Tetapi kebaikan program bisa ternodai oleh bayangan konflik kepentingan. Bukan karena niat jahat, melainkan karena desain yang terlalu permisif.

Negara modern berdiri di atas transparansi. Jika memang tidak ada yang perlu dikhawatirkan, maka bukalah seluruh data pengelolaan SPPG. Siapa pengelolanya. Berapa jumlahnya. Berapa nilai kontraknya. Bagaimana mekanisme pengawasannya. Biarkan publik menilai.

Karena dalam demokrasi, rakyat bukan hanya penerima nasi kotak. Rakyat adalah pemilik anggaran.

Kita ingin MBG menjadi program gizi, bukan program gizi plus jaringan kekuasaan.

Alhamdulillah jika semuanya bersih. Tetapi dalam politik, doa saja tidak cukup. Perlu sistem yang membuat bahkan malaikat pun tak punya ruang untuk curiga.

Sebab di negeri ini, yang sering membuat kenyang bukan hanya nasi, melainkan akses.

Penulis : Yunus Hanis Syam, pemerhati politik dan sosial

MoneyTalk, Jakarta – Pagi itu, kabar tentang uang muka triliunan rupiah untuk impor mobil pikap dari India menyebar cepat. Angkanya mencengangkan. PT Agrinas disebut telah menyetor dana dalam jumlah besar untuk mendatangkan kendaraan operasional yang akan digunakan Koperasi Merah Putih. Namun yang membuat publik terperanjat bukan hanya nilainya, melainkan dugaan bahwa harga pembelian lebih mahal dari harga pasaran, serta proses pengadaan yang dinilai tidak transparan.

Di tengah kondisi ekonomi yang belum sepenuhnya pulih, ketika rakyat diminta berhemat dan pemerintah terus menyerukan efisiensi anggaran, kabar ini seperti tamparan keras. Uang negara bukan milik segelintir orang. Ia berasal dari pajak pedagang kecil, dari potongan gaji buruh, dari kerja keras petani dan nelayan. Maka setiap rupiah yang keluar harus dapat dipertanggungjawabkan secara terbuka.

Pengadaan mobil pikap untuk Koperasi Merah Putih disebut dilakukan tanpa mekanisme tender yang terang. Tidak ada penjelasan rinci mengenai proses seleksi, perbandingan harga, maupun alasan memilih produk impor dibanding produksi dalam negeri. Dalam proyek-proyek bernilai besar, transparansi adalah fondasi utama. Tanpa itu, kecurigaan akan tumbuh dengan sendirinya.

Jika benar harga yang dibayar lebih tinggi dari harga pasar, maka selisihnya ke mana? Siapa yang diuntungkan? Pertanyaan ini bukan tudingan, melainkan tuntutan kewajaran dalam pengelolaan uang publik.

Lebih jauh lagi, pembayaran uang muka dalam jumlah sangat besar juga menimbulkan tanda tanya. Dalam praktik bisnis yang sehat, uang muka harus proporsional dan disertai jaminan kuat. Jika tidak, risiko kerugian negara terbuka lebar.

Indonesia bukan negara tanpa kemampuan industri. Kita memiliki pabrikan otomotif, industri perakitan, jaringan pemasok komponen, hingga tenaga kerja terampil lulusan SMK dan politeknik. Mobil pikap bukan teknologi luar angkasa. Ia kendaraan niaga yang desain dan teknologinya relatif sederhana dibanding mobil penumpang premium.

Seandainya proyek ini diarahkan ke produsen dalam negeri, dampaknya bisa berlapis: menyerap tenaga kerja, menggerakkan industri komponen lokal, memperkuat rantai pasok, serta meningkatkan penerimaan pajak. Setiap kendaraan yang diproduksi di dalam negeri akan memutar ekonomi dari hulu ke hilir.

Alih-alih memperkuat industri nasional, pilihan impor justru mengalirkan devisa keluar. Di saat pemerintah berbicara tentang kemandirian ekonomi, keputusan seperti ini terasa bertolak belakang.

Isu yang beredar menyebut adanya dugaan makelar bermain di balik proyek ini. Istilah makelar bukan hal baru dalam praktik pengadaan barang. Ia merujuk pada pihak perantara yang mengambil keuntungan besar dari selisih harga atau pengaturan kontrak.

Jika dugaan ini benar, maka proyek pengadaan mobil pikap bukan lagi soal kebutuhan operasional koperasi, melainkan ladang keuntungan bagi segelintir orang. Pola seperti ini sudah terlalu sering terjadi dalam berbagai proyek negara: harga dinaikkan, proses dipercepat, pengawasan dilemahkan.

Rakyat tentu lelah dengan cerita yang berulang. Setiap kali proyek besar muncul, selalu ada aroma yang sama: harga tak wajar, proses tertutup, dan keuntungan yang tidak jelas arahnya.

Koperasi Merah Putih digadang-gadang sebagai penggerak ekonomi rakyat. Koperasi semestinya menjadi simbol gotong royong dan kemandirian. Jika benar mobil pikap ini diperuntukkan bagi operasional koperasi, maka transparansi harus menjadi prinsip utama.

Jangan sampai nama koperasi dijadikan tameng untuk proyek yang tidak akuntabel. Koperasi dibangun atas dasar kepercayaan anggota. Jika sejak awal pengadaannya menyisakan tanda tanya, bagaimana mungkin ia akan menjadi motor ekonomi rakyat?

Kasus ini menuntut audit menyeluruh. Aparat penegak hukum dan lembaga pengawas harus turun tangan untuk memastikan tidak ada penyimpangan. Pemeriksaan harus mencakup proses pengadaan, penetapan harga, pembayaran uang muka, serta pihak-pihak yang terlibat.

Jika semua proses telah sesuai aturan, maka keterbukaan data akan meredakan kecurigaan publik. Namun jika ditemukan pelanggaran, penindakan harus tegas tanpa pandang bulu. Uang negara tidak boleh diperlakukan seperti dana pribadi.

Indonesia membutuhkan kebijakan yang berpihak pada produksi dalam negeri. Setiap proyek pengadaan pemerintah seharusnya menjadi alat untuk memperkuat industri nasional, bukan malah mematikan peluangnya.

Proyek impor mobil pikap ini bisa menjadi cermin. Apakah kita sungguh ingin membangun kemandirian ekonomi, atau masih terjebak dalam pola lama yang menguntungkan segelintir pihak?

Rakyat berhak tahu. Rakyat berhak menuntut. Dan negara wajib menjawab dengan transparansi dan keberanian membersihkan praktik yang merugikan keuangan publik.

Jika dugaan merampok uang negara melalui proyek ini terbukti, maka ia bukan hanya soal kerugian materi, tetapi juga pengkhianatan terhadap amanat konstitusi. Sebab setiap rupiah yang hilang adalah harapan rakyat yang direnggut diam-diam.

Penulis : Yunus Hanis Syam, pemerhati politik dan sosial

MoneyTalk, Jakarta – Penetapan mantan Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas sebagai tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam kasus dugaan penyimpangan kuota haji menjadi tamparan keras bagi nurani publik. Lebih dari sekadar kasus korupsi, peristiwa ini membuka luka lama tentang bagaimana agama—yang seharusnya menjadi benteng moral—justru kerap dijadikan tameng paling aman untuk merampok uang negara dan mengkhianati kepercayaan umat.

Kasus kuota haji bukan perkara administratif semata. Ia menyangkut hak jutaan umat Islam, menyentuh rukun Islam kelima, dan melibatkan dana besar yang berasal dari jerih payah rakyat. Ketika praktik busuk terjadi di ruang suci bernama “pelayanan ibadah”, maka yang dirusak bukan hanya sistem keuangan negara, tetapi juga kesakralan agama itu sendiri.

Ironisnya, Yaqut Cholil Qoumas bukan figur awam dalam urusan agama. Ia lahir dan tumbuh dari lingkungan pesantren, memahami fiqih, etika, dan nilai-nilai Islam. Justru karena itu, dugaan keterlibatannya dalam praktik korupsi terasa jauh lebih menyakitkan. Ini bukan kejahatan karena ketidaktahuan, melainkan pengkhianatan yang diduga dilakukan dengan kesadaran penuh.

Di sinilah letak persoalan mendasarnya: ketika agama tidak lagi menjadi kompas moral, tetapi berubah menjadi legitimasi kekuasaan. Simbol-simbol kesalehan dipertontonkan, jargon “pelayanan umat” dielu-elukan, namun di baliknya tersimpan praktik transaksional yang menjijikkan.

Fenomena ini bukan kasus tunggal. Sejarah Indonesia mencatat berulang kali bagaimana institusi keagamaan dan pejabat yang mengurusi urusan iman justru terjerat kasus korupsi. Agama, dalam konteks ini, menjadi “tameng paling ampuh” karena kritik terhadapnya kerap dibungkam dengan tudingan anti-agama atau anti-ulama.

Kuota haji sejak lama dikenal sebagai ladang basah kekuasaan. Antrean panjang, keterbatasan kuota, dan besarnya dana yang dikelola menciptakan ruang abu-abu yang rawan disalahgunakan. Ketika kekuasaan bertemu kebutuhan spiritual rakyat, potensi manipulasi menjadi sangat besar.

Dalam kasus ini, dugaan permainan kuota haji bukan hanya soal angka, melainkan tentang prioritas yang diselewengkan. Hak rakyat kecil bisa tersingkir demi kepentingan elite, kelompok tertentu, atau bahkan transaksi politik. Ibadah pun diperdagangkan, seolah-olah surga dapat dibeli melalui kedekatan kekuasaan.

Jika benar tuduhan ini terbukti, maka ini adalah bentuk korupsi paling keji: memperjualbelikan jalan ibadah dengan mengorbankan jutaan calon jamaah yang menunggu puluhan tahun.

Kasus ini menegaskan satu hal penting: kita sedang menghadapi krisis moral yang serius di kalangan elite, termasuk elite agama. Gelar, latar belakang pesantren, dan simbol religius tidak lagi menjamin integritas. Bahkan, dalam beberapa kasus, justru dijadikan alat untuk memperhalus kejahatan.

Lebih berbahaya lagi, korupsi atas nama agama memiliki efek destruktif berlapis. Ia merusak kepercayaan publik terhadap negara, melemahkan otoritas moral agama, dan menanamkan sinisme di tengah masyarakat. Ketika rakyat melihat agama diperalat oleh penguasa, maka keimanan bisa berubah menjadi kekecewaan, bahkan kemarahan.

Penetapan tersangka terhadap mantan Menteri Agama juga menjadi ujian bagi KPK dan negara secara keseluruhan. Apakah hukum benar-benar berdiri di atas semua golongan, atau kembali tunduk pada kompromi politik dan tekanan kekuasaan?

Publik menunggu pembuktian bahwa kasus ini tidak berhenti pada simbol, tidak menguap di tengah jalan, dan tidak dikaburkan oleh narasi politis. Keadilan dalam kasus ini akan menjadi penentu apakah negara masih memiliki keberanian untuk membersihkan institusi suci dari para perampok berjubah moral.

Agama harus diselamatkan dari tangan-tangan kotor yang menjadikannya alat kejahatan. Penegakan hukum yang tegas justru merupakan bentuk pembelaan terhadap agama itu sendiri. Sebab, Islam—dan semua agama—berdiri di atas kejujuran, amanah, dan keadilan.

Kasus ini seharusnya menjadi momentum refleksi nasional: bahwa kesalehan simbolik tanpa integritas adalah kebohongan publik. Bahwa jabatan keagamaan tanpa moral hanyalah topeng kekuasaan. Dan bahwa negara tidak boleh memberi ruang sedikit pun bagi “garong uang negara” yang bersembunyi di balik ayat-ayat suci.

Jika agama terus diperalat untuk melindungi korupsi, maka yang akan runtuh bukan hanya kepercayaan rakyat, tetapi juga fondasi moral bangsa itu sendiri.

MoneyTalk, Jakarta – Keluarga Alumni Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (KAUMY) telah menyelenggarakan Musyawarah Nasional (Munas) ke-8. Forum tertinggi alumni ini semestinya menjadi ruang konsolidasi gagasan, penguatan jejaring, serta peneguhan peran strategis alumni UMY bagi kampus, persyarikatan, dan bangsa. Namun, harapan itu justru berbanding terbalik dengan realitas yang terjadi.

Terpilihnya Nasarudin sebagai Ketua Umum KAUMY melalui Munas ke-8 memang disambut dengan pemberitaan positif di sejumlah media online. Narasi yang dibangun seolah menggambarkan KAUMY sebagai organisasi alumni yang solid, mapan, dan terpandang. Sayangnya, citra tersebut tidak mencerminkan kondisi internal yang sesungguhnya. Di balik kemasan pemberitaan, KAUMY justru memperlihatkan gejala rapuh dan krisis serius yang mengancam masa depannya.

Penyelenggaraan Munas KAUMY ke-8 patut dipertanyakan secara organisatoris. Proses yang seharusnya menjunjung tinggi prinsip transparansi, partisipasi, dan akuntabilitas justru dinilai penuh kecacatan. Munas bukan lagi menjadi forum musyawarah kolektif alumni, melainkan terkesan dijadikan batu loncatan ambisi pribadi dan kelompok tertentu.

Dalam organisasi alumni, Munas seharusnya menjadi ruang refleksi dan evaluasi kinerja kepengurusan sebelumnya. Apa yang telah dilakukan? Apa kontribusi nyata alumni bagi almamater dan masyarakat? Namun pertanyaan-pertanyaan mendasar itu nyaris tak terdengar gaungnya. Munas berlalu tanpa pertanggungjawaban yang jelas, tanpa arah strategis yang terukur, dan tanpa agenda besar yang menjawab tantangan alumni ke depan.

Jika sejak proses awal sudah bermasalah, maka wajar jika publik alumni mempertanyakan legitimasi moral dan organisatoris hasil Munas tersebut.

Fakta yang paling memprihatinkan adalah minimnya kontribusi nyata KAUMY selama ini. Sebagai organisasi alumni dari salah satu universitas Muhammadiyah terbesar, KAUMY seharusnya memiliki daya tawar dan peran strategis:

1. Menjadi jembatan antara alumni dan kampus

2. Mendukung pengembangan akademik, riset, dan mahasiswa

3. Menguatkan jejaring profesional dan kewirausahaan alumni

4. Menjadi kekuatan moral dan intelektual dalam isu kebangsaan

Namun realitasnya, KAUMY nyaris tak terdengar kiprahnya. Tidak ada program unggulan yang berkelanjutan, tidak ada advokasi alumni, bahkan tidak tampak peran signifikan dalam membantu UMY menghadapi tantangan zaman. Organisasi ini seolah hanya hidup di atas kertas dan aktif saat momentum politik internal berlangsung.

Yang lebih mengherankan dan sekaligus mengecewakan adalah sikap diam para alumni UMY yang kini bekerja di lingkungan kampus, baik sebagai dosen maupun karyawan. Sebagai kaum intelektual, mereka seharusnya menjadi suara moral dan penyeimbang dalam dinamika organisasi alumni.

Diamnya mereka menimbulkan tanda tanya besar:
Apakah karena takut?
Apakah karena merasa tidak memiliki kepentingan?
Ataukah karena sudah terbiasa dengan budaya organisasi yang stagnan?

Jika kaum terdidik memilih bungkam di tengah persoalan organisasi, maka krisis bukan hanya terjadi pada KAUMY, tetapi juga pada etos intelektual alumni itu sendiri.

Peribahasa Arab “wala mauta wala haya”—tidak mati dan tidak hidup—sangat tepat menggambarkan kondisi KAUMY hari ini. Organisasi ini tidak benar-benar mati karena masih ada struktur, nama besar, dan klaim legitimasi. Namun ia juga tidak hidup karena tidak memiliki denyut gerakan, visi kolektif, dan kontribusi nyata.

Dalam kondisi seperti ini, KAUMY berada di ambang kehancuran, bukan karena serangan dari luar, melainkan karena pembusukan dari dalam:

-Krisis kepemimpinan visioner
-Lemahnya budaya kritik dan evaluasi
-Dominasi kepentingan pribadi
-Hilangnya idealisme alumni

Jika KAUMY ingin diselamatkan, maka diperlukan keberanian kolektif untuk melakukan koreksi total. Alumni harus berani bersuara, menuntut transparansi, dan mendorong reformasi organisasi. Kepemimpinan KAUMY ke depan tidak cukup hanya bermodal legitimasi formal Munas, tetapi harus dibuktikan dengan kerja nyata, keterbukaan, dan keberpihakan pada kepentingan alumni secara luas.

Jika tidak, maka KAUMY akan terus terjebak dalam ruang hampa hidup segan, mati tak mau hingga akhirnya benar-benar ditinggalkan oleh alumni yang seharusnya menjadi kekuatan utamanya.

Penulis : Yunus Hanis Syam, Alumni FAI UMY

MoneyTalk, Jakarta – Wacana pengembalian mekanisme pemilihan kepala daerah (pilkada) melalui Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) kembali mencuat ke ruang publik. Penolakan keras langsung datang dari berbagai pihak, terutama lembaga survei dan para pegiat demokrasi prosedural. Alasan yang dikemukakan hampir selalu seragam: pilkada melalui DPRD dianggap sebagai kemunduran demokrasi, pengkhianatan terhadap semangat reformasi, serta membuka ruang oligarki dan transaksi politik.

Namun, di balik narasi idealisme demokrasi itu, ada kepentingan lain yang jarang diungkap secara jujur ke publik: kepentingan bisnis lembaga survei politik.

Sejak pilkada langsung diberlakukan, demokrasi Indonesia tidak hanya melahirkan kontestasi politik, tetapi juga melahirkan industri demokrasi. Di dalamnya ada konsultan politik, agensi pencitraan, media, buzzer, dan tentu saja lembaga survei. Pilkada langsung menjadi “pasar basah” yang berulang setiap lima tahun, bahkan setiap tahun di berbagai daerah.

Lembaga survei menempati posisi strategis dalam industri ini. Mereka tidak sekadar memotret opini publik, tetapi kerap menjadi penentu arah persepsi, legitimasi kandidat, bahkan psikologi pemilih. Elektabilitas, popularitas, dan tingkat keterpilihan menjadi komoditas politik yang bernilai tinggi.

Jika kepala daerah dipilih melalui DPRD, maka kebutuhan survei elektoral massal otomatis menurun drastis. Tidak lagi dibutuhkan pemetaan preferensi jutaan pemilih. Tidak perlu simulasi elektabilitas berkala. Tidak ada lagi “quick count”, “exit poll”, dan rilis survei yang memengaruhi opini publik. Artinya sederhana: bisnis survei politik terancam bangkrut.

Ironisnya, penolakan lembaga survei terhadap pilkada melalui DPRD kerap dibungkus dengan klaim moral demokrasi. Mereka tampil seolah penjaga nilai-nilai reformasi dan kedaulatan rakyat. Padahal, tidak sedikit survei yang selama ini justru problematik.

Publik masih ingat bagaimana hasil survei sering meleset jauh dari realitas. Banyak lembaga survei terkesan bekerja berdasarkan pesanan, bukan objektivitas ilmiah. Survei menjadi alat propaganda, bukan instrumen akademik. Bahkan, dalam banyak pilkada, lembaga survei berubah menjadi bagian dari tim pemenangan kandidat tertentu.

Pertanyaannya: apakah demokrasi benar-benar diselamatkan oleh lembaga survei, atau justru direduksi menjadi angka-angka pesanan?

Pilkada langsung sering dipuja sebagai puncak demokrasi lokal. Namun, jarang dibahas secara jujur bahwa pilkada langsung juga melahirkan biaya politik yang sangat mahal. Kandidat harus menyiapkan dana besar untuk kampanye, logistik, pencitraan, hingga “biaya tak terlihat”. Akibatnya, kepala daerah terpilih sering terjebak dalam lingkaran balas budi, korupsi, dan penyalahgunaan kekuasaan.

Data penindakan korupsi menunjukkan bahwa kepala daerah merupakan salah satu aktor paling dominan dalam kasus korupsi. Ini bukan kebetulan. Pilkada langsung yang mahal menciptakan tekanan struktural untuk “mengembalikan modal”.

Dalam konteks ini, pilkada melalui DPRD sesungguhnya dapat dilihat sebagai alternatif rasional, bukan otomatis sebagai kemunduran demokrasi. Demokrasi tidak semata soal metode pemilihan langsung, tetapi soal akuntabilitas, transparansi, dan keberpihakan pada kepentingan publik.

Argumen klasik penolak pilkada melalui DPRD adalah trauma masa lalu: politik uang, lobi gelap, dan transaksi elite. Kritik ini tidak sepenuhnya salah. Namun, apakah pilkada langsung benar-benar bebas dari praktik serupa? Realitas menunjukkan bahwa politik uang justru berpindah dari ruang tertutup ke ruang yang lebih luas dan masif.

Jika DPRD dianggap bermasalah, solusinya bukan meniadakan perannya, melainkan memperbaiki sistem pengawasan, transparansi, dan akuntabilitas DPRD. Pemilihan melalui perwakilan bukanlah konsep anti-demokrasi. Banyak negara demokratis maju menggunakan mekanisme perwakilan dalam memilih pemimpin eksekutif di tingkat tertentu.

Perdebatan pilkada langsung versus DPRD sering terjebak pada demokrasi prosedural: siapa memilih, bagaimana memilih. Padahal yang lebih penting adalah demokrasi substantif: apakah kebijakan berpihak pada rakyat, apakah pemimpin bekerja efektif, apakah korupsi ditekan, dan apakah kesejahteraan meningkat.

Jika pilkada langsung hanya melahirkan pemimpin populis yang pandai pencitraan tetapi miskin kinerja, sementara pilkada melalui DPRD berpotensi melahirkan pemimpin yang lebih terkontrol secara politik dan administratif, maka diskusi seharusnya dibuka secara jujur dan objektif—tanpa kepentingan bisnis tersembunyi.

Penolakan keras lembaga survei terhadap pilkada melalui DPRD patut dibaca secara kritis. Jangan-jangan yang dipertahankan bukan demokrasi, melainkan kelangsungan industri survei politik. Demokrasi dijadikan jargon, reformasi dijadikan tameng, sementara kepentingan ekonomi disembunyikan di baliknya.

Rakyat berhak tahu bahwa sebagian suara penolakan bukanlah suara moral murni, melainkan suara pasar yang terancam mati.

Perdebatan tentang mekanisme pilkada seharusnya tidak dimonopoli oleh lembaga survei atau aktor industri demokrasi. Negara perlu membuka ruang diskusi yang jujur, rasional, dan bebas dari konflik kepentingan.

Pilkada melalui DPRD bukanlah kiamat demokrasi, sebagaimana pilkada langsung bukan jaminan kesejahteraan rakyat. Yang terpenting adalah membangun sistem politik yang bersih, efektif, dan berpihak pada kepentingan publik bukan pada kepentingan bisnis yang selama ini menikmati demokrasi sebagai ladang keuntungan.

Jika pilkada melalui DPRD membuat lembaga survei bangkrut, mungkin pertanyaannya bukan pada sistem pilkada, melainkan pada ketergantungan lembaga survei terhadap demokrasi sebagai komoditas ekonomi.

Penulis : Yunus Hanis Syam, Pengamat Sosial dan Budaya

MoneyTalk, Jakarta – Saya menulis opini ini dengan perasaan sedih, marah, sekaligus prihatin. Sedih karena organisasi alumni yang seharusnya menjadi rumah besar intelektual dan moral bagi lulusan Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY), justru mempertontonkan praktik yang jauh dari nilai-nilai keadaban. Marah karena proses yang terjadi dalam Munas KAUMY ke-8 menunjukkan adanya manipulasi, rekayasa, dan pengingkaran terhadap prinsip demokrasi organisasi. Dan prihatin karena semua itu dibiarkan terjadi seolah-olah hal yang wajar.

Sebagai bagian dari keluarga besar alumni UMY, saya merasa berkewajiban menyuarakan kegelisahan ini agar tidak menjadi preseden buruk yang merusak marwah KAUMY ke depan.

Munas adalah forum tertinggi organisasi, bukan sekadar seremoni lima tahunan, melainkan ruang legitimasi, konsolidasi, dan regenerasi kepemimpinan. Namun apa yang terjadi pada Munas KAUMY ke-8 justru menunjukkan sebaliknya: prosedur dasar organisasi diabaikan secara terang-terangan.

Fakta bahwa sejumlah Pengurus Daerah (Pengda) KAUMY yang belum melaksanakan Musyawarah Daerah (Musyda) tetap diizinkan mengikuti Munas adalah pelanggaran serius. Ini bukan soal teknis administratif, melainkan soal legitimasi representasi. Bagaimana mungkin pengda yang tidak memiliki mandat musyda diberi hak suara? Ini sama saja dengan membangun demokrasi di atas fondasi palsu.

Lebih ironis lagi, terdapat Pengda yang kepengurusannya nyaris “seumur hidup”. Tidak ada regenerasi, tidak ada pertanggungjawaban, tidak ada mekanisme evaluasi. Organisasi alumni yang seharusnya dinamis justru dikunci oleh elite kecil yang memonopoli kekuasaan atas nama stabilitas.

Kabar yang saya terima langsung dari sejumlah anggota KAUMY sungguh memalukan. Ada alumni yang tidak diperbolehkan masuk ruang Munas, bahkan ada yang sudah berada di dalam ruangan namun diminta keluar tanpa penjelasan yang transparan dan bermartabat.

Ini bukan hanya pelanggaran etika organisasi, tetapi penghinaan terhadap hak anggota. Munas bukan milik segelintir orang, bukan pula ruang privat yang bisa disaring berdasarkan loyalitas atau kepentingan politik tertentu. Ketika akses dibatasi, ketika suara dibungkam sebelum disampaikan, maka yang lahir bukan musyawarah, melainkan rekayasa kekuasaan.

Yang paling mengusik nalar adalah munculnya nuansa militeristik dalam pelaksanaan Munas. Kehadiran pria berbadan tegap di pintu masuk yang melakukan verifikasi peserta layaknya pos pemeriksaan keamanan sungguh tidak relevan, bahkan berlebihan.

KAUMY adalah organisasi alumni kampus Islam-modern yang menjunjung dialog, adab, dan intelektualitas. Bukan barak militer, bukan pula ruang konflik. Pengamanan memang penting, tetapi intimidasi simbolik adalah hal lain. Ketika forum alumni dijaga dengan pendekatan kekuasaan fisik, pesan yang tersampaikan jelas: kritik tidak diharapkan, perbedaan dicurigai.

Jika semua fakta ini dirangkai, maka sulit menolak kesimpulan bahwa Munas KAUMY ke-8 bukan sekadar cacat prosedural, melainkan cacat moral. Demokrasi dipelintir menjadi formalitas, musyawarah direduksi menjadi legitimasi semu, dan organisasi dijalankan dengan logika kekuasaan, bukan pengabdian.

Padahal, sebagai alumni UMY kampus yang mengajarkan nilai Islam berkemajuan seharusnya kita lebih peka terhadap keadilan, transparansi, dan akhlak organisasi. Apa yang terjadi justru mencerminkan krisis keteladanan.

Saya menulis ini bukan untuk permusuhan, melainkan seruan penyadaran. KAUMY tidak boleh dibiarkan dikuasai oleh segelintir elite yang alergi terhadap demokrasi. Perlu ada evaluasi menyeluruh terhadap hasil dan proses Munas KAUMY ke-8. Jika perlu, dilakukan peninjauan ulang demi memulihkan legitimasi organisasi.

Lebih dari itu, alumni UMY di seluruh Indonesia harus berani bersuara. Diam adalah bentuk persetujuan paling berbahaya. Jika hari ini kita membiarkan Munas abal-abal dan penuh rekayasa, maka esok KAUMY hanya akan menjadi organisasi papan nama hidup secara struktural, mati secara moral.

KAUMY seharusnya menjadi rumah besar alumni yang beradab, bukan panggung kekuasaan yang tertutup dan menindas.

Penulis : Yunus Hanis Syam, Alumni FAI UMY