MoneyTalk, Jakarta – Dalam wawancara langsung yang tayang di podcast Nusantara TV pada Minggu, 20 Oktober 2024, Saiful dari SMRC menyoroti isu penting mengenai check and balances dalam pemerintahan yang baru dilantik oleh Presiden Prabowo Subianto. Ia menjelaskan, check and balances bukanlah sebuah konflik, melainkan mekanisme vital untuk membangun pemerintahan yang sehat dan demokratis.
Kekuatan Politik di DPR
Saiful menegaskan bahwa kehadiran kekuatan politik di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) yang independen dan di luar pemerintah sangatlah krusial. Ia menggarisbawahi pentingnya peran partai-partai politik dalam memastikan adanya pengawasan terhadap pemerintah. Dalam konteks ini, Saiful merujuk pada pernyataan dari Surya Paloh, Ketua Umum Partai Nasdem, yang menyatakan bahwa partainya tidak akan bergabung dalam kabinet Prabowo, tetapi akan mendukung dengan gagasan-gagasan dari luar. Ini menunjukkan ada upaya untuk menjaga jarak yang sehat antara eksekutif dan legislatif.
Demokrasi dan Persatuan
Saiful juga mencatat ketidakhadiran beberapa partai, termasuk PDI Perjuangan dan PKS. Hal ini menurutnya tidak perlu dipandang sebagai tanda konflik. Sebaliknya, ia menilai ini sebagai bagian dari dinamika demokrasi yang mencerminkan keragaman dan persatuan. Ia menjelaskan bahwa Indonesia adalah negara yang besar dan kompleks, yang tidak bisa disimpulkan hanya dari pertemuan di satu meja.
Kekuasaan KPK dan Kebebasan Pers
Salah satu titik kritis dalam pernyataan Saiful adalah mengenai posisi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan kebebasan pers. Ia menekankan bahwa dalam sejarah reformasi, tidak pernah ada pimpinan KPK yang menjadi tersangka. Saiful mengingatkan bahwa tantangan bagi Prabowo adalah untuk menjaga independensi KPK dan menghindari campur tangan pemerintah. Menurutnya, tanpa ada pernyataan eksplisit dari Prabowo tentang dukungan terhadap KPK, publik dapat meragukan komitmennya untuk memberantas korupsi.
Harapan untuk Pemerintahan Prabowo
Saiful mengungkapkan harapan agar Prabowo dapat membawa perubahan positif dalam pemerintahan dengan menegakkan prinsip-prinsip demokrasi dan meningkatkan kualitas check and balances. Ia mengingatkan bahwa meskipun ada tantangan, kehadiran kekuatan politik di luar kabinet merupakan langkah awal yang baik.
Namun, tantangan tetap ada, terutama terkait dengan target ambisius Prabowo untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi hingga 89%. Saiful mempertanyakan kemampuan menteri-menteri yang diangkat, banyak di antaranya merupakan wajah lama dari pemerintahan sebelumnya, untuk mencapai target tersebut.
Pernyataan Saiful memberikan gambaran tentang harapan dan tantangan yang dihadapi pemerintahan Prabowo Subianto. Dalam konteks check and balances, keberadaan kekuatan politik yang independen di DPR dan komitmen terhadap KPK menjadi kunci untuk mencapai pemerintahan yang bersih dan akuntabel. Saiful berharap Prabowo dapat memanfaatkan dinamika politik ini untuk memperkuat demokrasi dan memastikan bahwa kebijakan-kebijakan yang diambil tidak hanya menguntungkan pemerintah, tetapi juga rakyat Indonesia.(c@kra)
