MoneyTalk, Jakarta – Arah kebijakan Presiden Prabowo Subianto dinilai tidak bisa dibaca secara kasat mata. Pengamat intelijen dan geopolitik Amir Hamzah menyebut, pendekatan yang digunakan Prabowo lebih menyerupai “Diplomasi Sandhi Yudha”—sebuah strategi yang menekankan operasi senyap, kerja intelijen, serta manuver taktis yang tidak selalu tampak di permukaan.
Dalam analisisnya, Amir menilai bahwa publik kerap keliru memahami langkah-langkah Prabowo yang terlihat aktif melakukan kunjungan luar negeri dan bergabung dalam forum global seperti Board of Peace (BoP). Di balik itu, menurutnya, tersimpan pendekatan berlapis yang memadukan tradisi strategi klasik dengan pemikiran ideologis modern.
“Sandhi Yudha itu bukan sekadar diplomasi biasa. Ini adalah diplomasi yang bertumpu pada intelijen rahasia, taktik senyap, dan pengawasan ketat terhadap dinamika global maupun domestik,” ujarnya kepada wartawan, Jumat (3/4/2026).
Lebih jauh, Amir mengaitkan pola kepemimpinan Prabowo dengan konsep Gerpolek yang diperkenalkan oleh Tan Malaka. Gerpolek—akronim dari gerilya, politik, dan ekonomi—menjadi kerangka operasional dalam membaca langkah-langkah strategis pemerintah saat ini.
Dalam konteks ini, gerilya tidak selalu dimaknai sebagai perang fisik, melainkan manuver non-konvensional: operasi informasi, penguatan jaringan, hingga pengendalian opini publik. Politik dijalankan melalui konsolidasi kekuasaan dan diplomasi multilateral, sementara ekonomi menjadi fondasi utama untuk menopang kemandirian nasional.
Menurut Amir, tiga elemen ini terlihat dalam cara Prabowo mengelola hubungan internasional sekaligus menjaga stabilitas dalam negeri. “Ada upaya mengunci kekuatan dari dalam, sambil membaca dan memetakan kekuatan luar secara diam-diam,” katanya.
Tak hanya Gerpolek, pendekatan Prabowo juga disebut dipengaruhi oleh konsep Madilog (Materialisme, Dialektika, dan Logika) yang juga digagas Tan Malaka. Dalam perspektif ini, setiap langkah politik tidak semata-mata bersifat simbolik, melainkan hasil kalkulasi rasional berbasis realitas material dan pertarungan kepentingan.
Keputusan Prabowo untuk bergabung dalam Board of Peace, misalnya, dinilai bukan sekadar pencitraan diplomatik. Amir melihatnya sebagai bagian dari proses dialektika global—di mana Indonesia menempatkan diri dalam pusaran kepentingan internasional untuk mencari posisi yang paling menguntungkan.
“Madilog itu mengajarkan bahwa realitas harus dibaca secara material dan logis. Bergabungnya Prabowo dalam BoP adalah langkah untuk masuk ke arena, memahami permainan, lalu mengambil keuntungan strategis,” jelasnya.
Menariknya, analisis intelijen juga menyoroti bagaimana faktor massa dan momentum aksi menjadi bagian dari strategi besar ini. Dalam kerangka Sandhi Yudha dan Gerpolek, massa bukan sekadar elemen spontan, tetapi dapat menjadi instrumen tekanan maupun legitimasi politik.
Amir menilai bahwa dinamika aksi massa—baik yang muncul secara organik maupun terkelola—dapat digunakan untuk menciptakan momentum tertentu. Dalam banyak kasus, momentum ini berfungsi sebagai pengungkit kebijakan atau sebagai sinyal kepada aktor-aktor politik lain.
“Aksi massa itu bagian dari momentum. Dalam perspektif intelijen, momentum bisa diciptakan, diarahkan, atau dimanfaatkan untuk memperkuat posisi kekuasaan,” ungkapnya.
Dengan kombinasi Sandhi Yudha, Gerpolek, dan Madilog, Amir memprediksi bahwa kepemimpinan Prabowo dalam lima tahun ke depan akan diwarnai oleh strategi berlapis: terbuka di permukaan, namun tertutup di dalam.
Di satu sisi, publik akan melihat aktivitas diplomasi yang intens dan keterlibatan dalam forum global. Namun di sisi lain, akan berlangsung operasi senyap yang bertujuan mengamankan kepentingan nasional, baik dari ancaman eksternal maupun dinamika internal.
Pendekatan ini, menurut Amir, menuntut kesabaran dalam membaca arah kebijakan pemerintah. “Apa yang terlihat belum tentu yang sebenarnya terjadi. Dalam dunia intelijen, yang paling penting justru apa yang tidak terlihat,” pungkasnya.
