MoneyTalk.id,Jakarta – Praktik pengondisian di wilayah DKI Jakarta dalam pengadaan sarana pendidikan kembali menjadi sorotan publik.
Dugaan pengondisian tersebut terkait dengan Bantuan Pemerintah Sarana Keterampilan Menulis atau Si Menulis.
Si Menulis merupakan program atas respons Presiden terkait anak-anak yang menulis terlalu kecil demi menghemat kertas, Kemendikdasmen diinstruksikan menyediakan perlengkapan menulis yang memadai.
Menindaklanjuti arahan tersebut, Direktorat Sekolah Dasar menyalurkan Bantuan Pemerintah Sarana Keterampilan Menulis SD Tahun Anggaran 2026 berupa dana untuk pengadaan buku, pensil, dan alat tulis sesuai standar, berlandaskan capaian pembelajaran Fase A dan kebutuhan kurikulum agar tepat sasaran.
Untuk kegiatan ini alokasi anggaran Rp800 miliar untuk seluruh siswa kelas 1 dan 2 Sekolah Dasar di Indonesia.
Sasaran penerima Bantuan Pemerintah Sarana Keterampilan Menulis tahun 2026 adalah 147.743 SD, menjangkau 8.016.308 murid kelas 1 dan 2, serta tersebar di 514 kabupaten/kota dan 38 provinsi se-Indonesia.
Disampaikan Enfira Yanuaristi, Ketua Tim Kerja Peserta Didik Direktorat Sekolah Dasar, pada Webinar Bantuan Pemerintah Sarana Keterampilan Menulis yang disiarkan langsung melalui kanal YouTube Direktorat Sekolah Dasar, Kamis siang (3/9/2026).
Menurut Enfira, bantuan diberikan dalam bentuk transfer uang ke rekening sekolah. Sekolah kemudian membelanjakan dana tersebut melalui Sistem Informasi Pengadaan Sekolah (SIPlah).
ASNI Bongkar Indikasi Monopoli
Aliansi Seniman Ngeyel Indonesia (ASNI) secara tegas membongkar indikasi monopoli dan dugaan korupsi pada proyek pengadaan buku keterampilan menulis bagi siswa kelas 1 dan 2 Sekolah Dasar (SD) di wilayah DKI Jakarta.
Dugaan skandal ini menguat setelah ditemukan pola pengondisian belanja sekolah yang mengarah pada segelintir penerbit, sekaligus menutup akses persaingan usaha yang sehat.
“Kami menemukan indikasi kuat adanya persekongkolan dan monopoli pasar. Pengadaan buku keterampilan menulis kelas 1 dan 2 SD di Jakarta seolah-olah sudah dikunci hanya untuk tiga perusahaan penyedia,” tegas Pamit Andriyanto pada Senin 12 Oktober 2026.
Menurut Pamit, persekongkolan ini tidak hanya mencederai iklim persaingan usaha, tetapi juga mematikan langkah para seniman, kreator lokal, serta penerbit independen yang sebenarnya memiliki karya berkualitas dan telah mengantongi sertifikasi Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) sah.
Modus Berantai, Dugaan Arahan Dinas ke K3S SD
ASNI membeberkan bahwa skema pengondisian ini berjalan secara terstruktur memanfaatkan jejaring birokrasi pendidikan di tingkat daerah.
Pamit temukan dugaan arahan informal dari oknum Dinas Pendidikan DKI Jakarta kepada para Koordinator Kelompok Kerja Kepala Sekolah (K3S) tingkat SD.
“K3S meneruskan daftar penerbit rekomendasi tersebut kepada para Kepala Sekolah SD di wilayahnya masing-masing, dan enggan mengambil opsi vendor lain di platform e-purchasing (SIPLah), sehingga anggaran dana bantuan terkunci pada vendor yang sama,” katanya.
Untuk jumlah penerima bantuan pemerintah untuk buku keterampilan menulis di DKI Jakarta seperti:
Kab. Administrasi Kepulauan Seribu sebanyak 912 siswa senilai Rp82,992,000.
Kota Administrasi Jakarta Barat sebanyak 53,629 siswa senilai Rp4,880,239,000.
Kota Administrasi Jakarta Pusat sebanyak 22,840 siswa senilai Rp2,078,440,000.
Kota Administrasi Jakarta Selatan sebanyak 46,238 siswa senilai Rp4,207,658,000.
Kota Administrasi Jakarta Timur sebanyak 74,556 siswa senilai Rp6,784,596,000.
Kota Administrasi Jakarta Utara sebanyak 37,661 siswa senilai Rp3,427,151,000.
Data Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah mencatat untuk DKI Jakarta telah tersalurkan sebanyak 636 sekolah dasar, termasuk SD Swasta sebagai penerima dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dan tercatat di Dapodik dengan total penyaluran anggaran senilai Rp7,24 miliar.
Data penerima bantuan untuk wilayah DKI Jakarta tercatat sebanyak 2.048 Sekolah Dasar (SD) dengan 119.199 anak siswa kelas 1 dan 116.637 anak siswa kelas dengan jumlah 235.836 siswa SD di DKI Jakarta dengan total penyaluran anggaran senilai Rp21.461.076.000.
ASNI menilai jika praktik monopoli ini terjadi di lingkungan Pemprov DKI Jakarta, anggaran yang dikorupsi dan dinikmati oknum penyelenggara pendidikan cukup besar.
“Untuk harga buku per siswa itu harganya Rp91.000 untuk wilayah DKI Jakarta, dari praktik ini meski diklaim transparan namun ada dugaan pihak perusahaan penyedia sudah menjanjikan diskon sekitar 10% sampai 20% yang disebut sebagai cashback ke sekolah. Artinya jika itu terjadi ada dana bantuan yang dikorupsi hampir senilai Rp4,2 miliar,” urai Pamit.
ASNI juga mendapatkan informasi modusnya sangat halus tapi sistematis. Ada instruksi dari oknum dinas ke K3S, lalu diturunkan ke kepala sekolah dengan melakukan kordinasi melalui agenda Bimbingan Teknis di suatu tempat.
“Ini jelas melanggar UU Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan berindikasi tindak pidana korupsi,” tambah Pamit.
Minta KPPU dan Aparat Penegak Hukum Usut Tuntas
Atas temuan ini, ASNI bersama koalisi masyarakat sipil mendesak Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU), Inspektorat DKI Jakarta, hingga Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta untuk segera melakukan investigasi dan audit menyeluruh.
ASNI menuntut evaluasi total terhadap jajaran Dinas Pendidikan DKI Jakarta dan pengurus K3S SD yang terlibat, guna memastikan anggaran pendidikan benar-benar dimanfaatkan secara transparan, akuntabel, dan bebas dari praktik pembagian jatah proyek.
