MoneyTalk.id,Jakarta – Aktivis 98 Jayadi Santoso mengingatkan pemerintah agar tidak menganggap persoalan antrean bahan bakar minyak (BBM) di Bali sebagai masalah lokal semata. Menurut dia, kondisi tersebut berpotensi meluas ke daerah lain apabila pasokan BBM tidak segera dibenahi dan kebutuhan masyarakat tidak terpenuhi dengan baik.
Jayadi menilai, kelangkaan atau sulitnya mendapatkan BBM bersubsidi dapat memicu keresahan masyarakat, terutama di tengah kondisi ekonomi yang dinilai semakin berat. Ia mengungkapkan, di sejumlah daerah Pertalite disebut semakin sulit ditemukan, sementara BBM nonsubsidi masih tersedia di beberapa tempat.
“Antrean BBM di Bali jangan dianggap persoalan yang hanya terjadi di satu daerah. Kalau masalah pasokan tidak segera diatasi, bukan tidak mungkin persoalan serupa terjadi di daerah lain,” ujar Jayadi Santoso kepada wartawan, Jumat (16/10/2026).
Menurut dia, ketersediaan BBM dengan harga terjangkau sangat penting bagi masyarakat kecil. Pertalite menjadi salah satu kebutuhan bagi pengendara sepeda motor, pekerja harian, pedagang kecil, pengemudi transportasi, dan berbagai kelompok masyarakat yang menggantungkan penghasilan pada mobilitas sehari-hari.
Ketika BBM bersubsidi sulit diperoleh, masyarakat yang tidak mampu beralih ke BBM nonsubsidi akan menghadapi pilihan yang semakin terbatas. Mereka harus mengantre lebih lama, mencari SPBU lain, atau mengeluarkan biaya lebih besar untuk mendapatkan bahan bakar.
Jayadi mengingatkan, tekanan ekonomi yang berkepanjangan dapat memperbesar kekecewaan masyarakat terhadap pemerintah. Apalagi, ketika daya beli melemah, harga kebutuhan hidup terasa mahal, dan pendapatan masyarakat tidak mengalami peningkatan yang sebanding.
“Kalau rakyat sudah kesulitan memenuhi kebutuhan sehari-hari, kemudian BBM yang dibutuhkan untuk bekerja juga sulit didapat, tentu keresahan bisa semakin besar. Pemerintah jangan sampai membiarkan persoalan ini menumpuk hingga memicu kemarahan masyarakat,” katanya.
Ia juga mengkhawatirkan kemungkinan munculnya amuk massa apabila persoalan kebutuhan dasar tidak ditangani secara cepat, terbuka, dan adil. Karena itu, menurut Jayadi, pemerintah perlu mengantisipasi gejolak sejak dini, bukan baru bergerak setelah keresahan berkembang menjadi konflik di tengah masyarakat.
Lebih jauh, Jayadi mempertanyakan arah kebijakan anggaran pemerintah, khususnya terkait prioritas belanja negara di tengah tekanan ekonomi yang dirasakan masyarakat. Ia menduga kebijakan subsidi BBM perlu diperiksa secara terbuka untuk memastikan anggaran yang diperuntukkan bagi masyarakat benar-benar digunakan sesuai tujuan.
Ia juga menyoroti besarnya perhatian pemerintah terhadap program Makan Bergizi Gratis (MBG) dan berbagai program lainnya. Menurut Jayadi, pemerintah harus menjelaskan secara transparan sumber pendanaan setiap program agar tidak menimbulkan kecurigaan di tengah masyarakat.
“Jangan sampai rakyat menduga subsidi BBM dialihkan untuk membiayai MBG atau program lain yang tidak jelas manfaatnya bagi mereka. Pemerintah harus membuka data anggaran dan menjelaskan kepada publik bagaimana prioritas belanja negara ditetapkan,” ujarnya.
Jayadi menilai, persoalan BBM tidak dapat dipisahkan dari kondisi ekonomi masyarakat. Ketika daya beli melemah, kebutuhan pokok terasa semakin membebani, dan biaya transportasi meningkat, gangguan pasokan energi bisa menambah tekanan terhadap kehidupan sehari-hari.
Ia meminta pemerintah segera memastikan ketersediaan Pertalite di SPBU, memperbaiki distribusi, serta mengawasi penyaluran BBM bersubsidi agar tepat sasaran. Informasi mengenai stok dan jadwal pasokan juga perlu disampaikan secara terbuka supaya masyarakat tidak terjebak dalam kepanikan.
“Pemerintah harus peka terhadap kondisi rakyat. Jangan menunggu sampai masyarakat marah dan turun ke jalan. Kebutuhan dasar seperti BBM harus dijamin ketersediaannya, terutama bagi masyarakat kecil,” kata Jayadi.
Menurut dia, antisipasi terhadap potensi gejolak sosial harus menjadi bagian dari tanggung jawab pemerintah. Penanganan yang lambat dan komunikasi publik yang tidak memadai, menurut pandangannya, dapat memperbesar ketidakpercayaan masyarakat terhadap pengelolaan ekonomi nasional.
Sementara itu, pemerintah menyatakan antrean BBM di Bali dipicu kendala distribusi. Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi Kementerian ESDM Laode Sulaeman pada 14 Oktober 2026 menyebut stok BBM nasional berada pada kisaran 18–20 hari dan distribusi dipercepat setelah kapal pengangkut tiba.
Keterangan pemerintah tersebut menunjukkan bahwa persoalan yang dilaporkan di Bali berkaitan dengan distribusi pasokan, bukan bukti bahwa stok nasional telah habis. Meski demikian, Jayadi mengingatkan bahwa pemerintah perlu memastikan perbaikan distribusi benar-benar dirasakan masyarakat dan mencegah gangguan serupa meluas ke wilayah lain.
Bagi Jayadi, ukuran keberhasilan kebijakan bukan hanya angka persediaan nasional, melainkan juga kemudahan masyarakat mendapatkan BBM dengan harga yang terjangkau. Ia meminta pemerintah segera mengambil langkah konkret sebelum persoalan distribusi berkembang menjadi keresahan sosial yang lebih luas.
