Politikus PDI Perjuangan (PDIP) Beathor Suryadi
MoneyTalk.id,Jakarta – Politikus PDI Perjuangan, Beathor Suryadi, mempertanyakan arah penyidikan kasus dugaan penyadapan terhadap Presiden Prabowo Subianto yang menyeret mantan Kapolri Jenderal (Purn) Listyo Sigit Prabowo dan sejumlah perwira tinggi Polri.
Beathor menilai terlalu dini apabila penyidik maupun pejabat negara sudah menyimpulkan tidak adanya keterlibatan mantan Presiden Joko Widodo (Jokowi), sementara proses pemeriksaan terhadap pihak-pihak yang diduga terlibat belum berjalan tuntas.
“Belum 20 hari pemeriksaan terhadap pelaku makar, kenapa Kapolri sudah menyatakan kegiatan makar ini tidak melibatkan mantan Presiden Jokowi?” kata Beathor kepada wartawan, Senin (9/10/2026).
Menurut dia, persoalan tersebut bukan hanya menyangkut siapa yang melakukan penyadapan, melainkan juga siapa yang memerintahkan, apa motifnya, siapa yang menjadi sasaran, dan untuk kepentingan apa operasi tersebut dilakukan.
Beathor juga mempertanyakan makna langkah Listyo Sigit Prabowo (LSP) dalam perkara yang kini menjadi perhatian publik tersebut.
“Lantas apa makna Listyo Sigit Prabowo melakukan itu? Dia sudah bintang empat, punya kekayaan yang melimpah, jadi Kapolri terlama, lima tahun lebih,” ujarnya.
Bagi Beathor, posisi dan perjalanan karier Listyo Sigit seharusnya menjadi alasan bagi penyidik untuk mengungkap secara terang motif di balik dugaan penyadapan tersebut. Ia mempertanyakan apakah tindakan itu memiliki tujuan yang lebih besar daripada sekadar memperoleh informasi dari komunikasi sejumlah pejabat negara.
Beathor mengaku khawatir perkara yang awalnya memunculkan dugaan serius mengenai ancaman terhadap kepala negara justru berakhir dengan penerapan pasal-pasal penyadapan dan pelanggaran Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE).
“Saya jadi khawatir, di ujung pemeriksaan ini bahkan pihak Polri akan mengumumkan bahwa kegiatan penyadapan ini bukan makar, seperti yang pernah dibilang Yusril akan diusut hanya dengan delik pasal penyadapan saja,” ungkapnya.
Kekhawatiran Beathor tersebut berkaitan dengan pernyataan Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan, Yusril Ihza Mahendra.
Pada 3 November 2026, Yusril menjelaskan bahwa penyidik belum menerapkan pasal makar terhadap para tersangka. Menurut Yusril, pasal yang digunakan masih berkaitan dengan penyadapan, intersepsi, dan UU ITE.
“Sampai sejauh ini tidak atau tidak ada indikasi-indikasi ke arah sana, jadi semata-mata adalah penyadapan,” kata Yusril sebagaimana diberitakan Tirto pada 3 November 2026.
Namun, pada 4 November 2026, Yusril kembali menjelaskan bahwa dugaan makar masih didalami. Ia menyebut penyidik harus menelusuri apakah penyadapan tersebut memiliki tujuan melumpuhkan Presiden sehingga tidak dapat menjalankan tugas kenegaraan.
Dengan demikian, persoalan dugaan makar belum dapat dinyatakan selesai hanya berdasarkan pasal yang diterapkan pada tahap awal penyidikan.
Berdasarkan keterangan Bareskrim Polri pada 3 November 2026, tiga personel Polri berinisial LSP, ASN, dan EH ditetapkan sebagai tersangka dalam perkara dugaan penyadapan ilegal, penghapusan data elektronik, serta akses ilegal.
Kepala Bareskrim Polri Komjen Asep Safrudin menyatakan penetapan tersangka dilakukan setelah penyidik memeriksa sejumlah saksi dan mengumpulkan barang bukti.
ANTARA melaporkan ketiga tersangka ditahan di Rumah Tahanan Mabes Polri. Perkara tersebut berkaitan dengan dugaan penyadapan tanpa prosedur terhadap nomor telepon Presiden Prabowo.
Perkembangan ini membuat publik mempertanyakan motif dan kemungkinan keterlibatan pihak lain dalam perkara tersebut.
