Mantan Ketua Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah, Prof. Dr. M. Sirajuddin Syamsuddin atau Din Syamsuddin
MoneyTalk.id,Jakarta – Mantan Ketua Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah, Prof. Dr. M. Sirajuddin Syamsuddin atau Din Syamsuddin, menilai Presiden Prabowo Subianto kini berada pada titik krusial dalam perjalanan pemerintahannya. Ia melihat sejumlah dinamika politik nasional belakangan ini menunjukkan bahwa Prabowo masih memegang kendali kekuasaan dan mulai mengambil langkah tegas terhadap berbagai persoalan di lingkaran pemerintahan.
Dalam pernyataan bertajuk “Presiden Prabowo, You are at the Point of No Return (Tidak Ada Titik Kembali)”, Din Syamsuddin menyebut posisi Prabowo saat ini menyerupai seorang panglima pasukan khusus, baik Kopassus maupun Kostrad.
Menurut Din, mundurnya Gibran Rakabuming Raka dari kursi Wakil Presiden serta penangkapan mantan Kapolri Listyo Sigit Prabowo dan sejumlah anak buahnya merupakan bagian dari langkah mendahului atau preemptive action yang dilakukan Presiden.
“Mundurnya Gibran Rakabuming dari kursi Wakil Presiden yang tidak dapat dilepas dari ‘restunya’ dan ditangkapnya Eks Kapolri Listyo Sigit Prabowo dan sejumlah anak buahnya adalah buah preemptive action (aksi mendahului), merupakan sikap decisive dan determinan yang dilakukannya,” ujar Din kepada wartawan, Jum’at 13/11/2026.
Ia mengakui sebelumnya termasuk pihak yang skeptis dan pesimistis terhadap kemampuan Prabowo menyelesaikan mandat kepresidenannya hingga 2029.
Keraguan tersebut, kata Din, berkaitan dengan proses pembusukan politik (political decaying) dari dalam pemerintahan. Ia menyoroti pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) dan Koperasi Desa (KopDes) yang menurutnya kerap menimbulkan malapraktik.
Selain itu, Din juga mengkritik buruknya komunikasi politik dengan kalangan elite, kebijakan luar negeri yang dinilainya bertentangan dengan aspirasi mayoritas umat Islam, serta dugaan kasus penyadapan yang melibatkan pihak di lingkungan pemerintahan yang bertanggung jawab atas penegakan hukum.
Din turut menilai dua tahun pemerintahan Prabowo mengalami defisit dalam pelaksanaan kebijakan. Sebab, menurut dia, banyak gagasan pemerintah berhenti pada tataran pernyataan dan tidak berlanjut menjadi tindakan nyata.
“Dua Tahun Pemerintahan Presiden Prabowo mengalami defisit, karena banyak yang berhenti pada kata-kata tidak berlanjut pada perbuatan nyata lebih karena eselon pelaksana tidak cukup responsif menerjemahkan pikiran Presiden,” ungkapnya.
Mundurnya Gibran Dinilai Bermata Dua
Terkait mundurnya Gibran Rakabuming Raka dari jabatan Wakil Presiden, Din menilai peristiwa tersebut memiliki dua sisi.
Pada satu sisi, pengunduran diri itu dinilainya positif dan elegan demi menjaga marwah negara konstitusi. Ia mengaitkannya dengan seruan 150 guru besar yang sebelumnya meminta agar persoalan tersebut disikapi demi kepentingan konstitusional.
Namun, pada sisi lain, Din menilai peristiwa tersebut menjadi preseden buruk dalam sejarah ketatanegaraan Indonesia karena seorang wakil presiden mundur akibat persoalan ketercelaan.
Din menyebut seruan moral 150 guru besar, yang diakuinya turut menjadi salah satu pemrakarsa, telah terpenuhi. Menurutnya, seruan tersebut sebelumnya dimaksudkan untuk meredam kontroversi politik apabila Gibran tetap bertahan di kursi Wakil Presiden.
Meski demikian, Din menegaskan bahwa penyelesaian persoalan politik dan hukum tidak seharusnya berhenti hanya karena Gibran telah mundur dari jabatannya.
Din Dorong Hak Menyatakan Pendapat DPR Tetap Berlanjut
Lebih jauh, Din menyoroti adanya gejala dan gelagat yang disebutnya sebagai upaya makar terhadap Presiden serta manuver politik mantan Presiden Joko Widodo.
Atas dasar itu, ia menilai Hak Menyatakan Pendapat oleh DPR RI tetap menjadi pilihan konstitusional yang perlu ditempuh.
“Namun karena ada gejala dan gelagat makar terhadap Presiden dan upaya Eks Presiden Jokowi Sang Ayah yang masih bermanuver politik, maka Hak Menyatakan Pendapat oleh DPR-RI adalah pilihan konstitusional dan proses politik yang tidak seharusnya berhenti walau yang diperkarakan sudah berhenti,” tegas Din.
Din juga menekankan bahwa persoalan keterpilihan Wakil Presiden yang menurut penilaiannya menyimpang secara konstitusional berdasarkan keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) dan Mahkamah Agung (MA) bukan persoalan sederhana.
Ia memandang persoalan tersebut berkaitan dengan etika, moral, bahkan dugaan tindak pidana yang harus ditelusuri melalui proses hukum.
“Demi kebenaran dan keadilan serta pencegahan agar kasus serupa tidak terulang di masa mendatang maka harus diusut tuntas lewat proses pidana,” pungkas Din Syamsuddin.
Media memberi ruang klarifikasi kepada pihak-pihak yang disebutkan dalam pernyataan narasumber agar dapat menyampaikan penjelasan, tanggapan, maupun bantahan atas berbagai hal yang disampaikan tersebut.
