Aliansi Profesional Indonesia Bangkit (APIB), Erick Sitompul
MoneyTalk.id,Jakarta – Ketua Umum DPP Aliansi Profesional Indonesia Bangkit (APIB), Erick Sitompul, memuji langkah cepat pimpinan DPR RI dalam mengesahkan Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset menjadi undang-undang. Ia berharap beleid tersebut menjadi senjata ampuh negara untuk menyita aset hasil korupsi dan berbagai kejahatan pidana, terutama kejahatan korporasi besar yang selama bertahun-tahun merugikan kekayaan negara.
Pengesahan RUU Perampasan Aset menjadi undang-undang berlangsung dalam rapat paripurna DPR RI pada 19 November 2026. Rapat dipimpin Ketua DPR Puan Maharani, didampingi Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad, Saan Mustopa, dan Cucun Ahmad Syamsurijal, serta dihadiri mayoritas anggota DPR.
Erick menilai respons cepat pimpinan DPR patut diapresiasi karena pengesahan tersebut berlangsung lebih awal dibandingkan target sebelumnya pada pertengahan Desember 2026.
Menurutnya, langkah tersebut menunjukkan adanya respons terhadap aspirasi masyarakat yang selama ini mendesak agar negara memiliki instrumen hukum lebih kuat untuk mengambil kembali kekayaan hasil kejahatan.
Namun, Erick juga menangkap adanya nuansa persaingan politik di balik gerak cepat pengesahan undang-undang tersebut.
Ia menyinggung munculnya penilaian sejumlah pengamat politik yang mengaitkan kecepatan DPR dengan dinamika persaingan Puan Maharani dan Sufmi Dasco Ahmad, dua tokoh parlemen yang namanya disebut-sebut dalam spekulasi politik menuju posisi RI-2 pada sidang MPR 9 Desember mendatang.
“Saya memang merasakan nuansa persaingan itu dalam gercep pengesahan UU ini. Namun, bagi saya itu hal biasa saja dalam konstelasi persaingan politik kedua tokoh parlemen tersebut,” kata Erick.
Meski demikian, Erick menegaskan bahwa persoalan utama bukanlah siapa yang paling cepat atau siapa yang memperoleh keuntungan politik dari pengesahan undang-undang tersebut.
“Yang paling penting adalah UU ini bisa berjalan cepat, adil, dan memberikan manfaat besar bagi negara. Kita berharap undang-undang ini mampu menyita semaksimal mungkin aset yang dijarah dan disimpan, baik di dalam negeri maupun di luar negeri, oleh para koruptor dan pelaku kejahatan pidana lainnya,” tegasnya.
Erick secara khusus menyoroti kejahatan korporasi besar yang diduga telah menggarong kekayaan negara dalam skala masif selama belasan tahun. Menurutnya, jangan sampai undang-undang tersebut hanya menyasar pelaku kejahatan kecil, sementara aset hasil kejahatan berskala besar justru luput dari penindakan.
Ia berharap aparat penegak hukum mampu menelusuri aliran kekayaan, kepemilikan aset, hingga berbagai bentuk penyamaran hasil kejahatan yang berpotensi disimpan melalui perusahaan, pihak ketiga, maupun jaringan di luar negeri.
Lebih lanjut, Erick mengingatkan pentingnya pemilihan jaksa yang akan menjalankan kewenangan berdasarkan UU Perampasan Aset. Ia meminta agar jaksa yang ditugaskan merupakan profesional yang memiliki keberanian, kejujuran, integritas, keahlian, serta pengalaman dalam mengungkap dan menyita aset hasil kejahatan.
“Kita berharap para jaksa yang ditugaskan mestinya dipilih dari kalangan profesional, punya keberanian, jujur, memiliki integritas kuat, keahlian, serta berpengalaman dalam pengungkapan dan penyitaan aset hasil tindak pidana korupsi maupun pidana lainnya,” ujarnya.
Erick juga mengingatkan agar pelaksanaan undang-undang tersebut tidak justru menjadi ladang penyalahgunaan kewenangan oleh aparat penegak hukum.
Ia menyinggung kasus mantan Jampidsus Febrie Adriansyah yang menurutnya harus menjadi bahan refleksi agar penegakan hukum tidak terjebak dalam persoalan internal aparat.
“Jangan terulang seperti kasus eks Jampidsus Febrie yang ditersangkakan, ibarat jeruk makan jeruk. Rakyat berharap jaksa yang ditunjuk jangan sampai memanfaatkan kewenangan ini untuk kepentingan pribadi. Ini tugas yang berat sekaligus mulia,” katanya.
Berdasarkan pemahamannya terhadap naskah undang-undang yang disahkan, Erick menjelaskan bahwa perampasan aset akan melibatkan jaksa selaku pengacara negara yang berkoordinasi dengan lembaga penegak hukum lainnya.
Ia menyebut ruang lingkup kejahatan yang dapat menjadi dasar perampasan aset tidak hanya terbatas pada tindak pidana korupsi.
Di antaranya penyelundupan, perdagangan narkotika, perdagangan orang atau trafficking, terorisme, penyelundupan senjata, penyalahgunaan teknologi informasi yang merugikan negara, serta praktik penipuan keuangan yang merugikan masyarakat luas.
“Yang dirampas adalah aset hasil tindak pidana korupsi dan berbagai kejahatan pidana lainnya. Karena itu, undang-undang ini harus benar-benar menjadi instrumen untuk mengembalikan kekayaan negara dan melindungi kepentingan masyarakat,” jelas Erick.
Meski mendukung penuh pengesahan UU Perampasan Aset, Erick mengakui adanya kekhawatiran dari kalangan aktivis hak asasi manusia (HAM) dan koalisi masyarakat sipil.
Kekhawatiran tersebut berkaitan dengan kemungkinan terjadinya tindakan berlebihan dalam pelaksanaan kewenangan perampasan aset, terutama terhadap perkara yang belum memiliki kekuatan hukum tetap.
Erick menyoroti adanya dua klaster penanganan, yakni perampasan aset dalam perkara yang telah berkekuatan hukum tetap dan perkara tertentu yang belum berkekuatan hukum tetap, misalnya ketika tersangka melarikan diri atau meninggal dunia.
Menurutnya, persoalan tersebut harus menjadi perhatian serius agar pelaksanaan undang-undang tidak menimbulkan pelanggaran HAM, termasuk merugikan keluarga tersangka atau pihak lain yang tidak terlibat dalam tindak pidana.
Namun, Erick optimistis potensi penyalahgunaan kewenangan dapat diminimalkan apabila pelaksanaan undang-undang dilakukan oleh jaksa yang profesional dan berintegritas.
“Tentu ada kekhawatiran dari teman-teman aktivis HAM dan koalisi rakyat sipil. Namun, saya yakin hal tersebut dapat dieliminasi oleh para jaksa yang berintegritas dan profesional,” ungkapnya.
Erick menegaskan, UU Perampasan Aset merupakan kebutuhan mendesak bagi negara. Kehadirannya bukan hanya menjawab tuntutan masyarakat agar kekayaan hasil kejahatan dikembalikan, tetapi juga sejalan dengan kepentingan nasional dalam melindungi kekayaan negara.
“Undang-undang ini sangat penting. Bukan hanya karena desakan rakyat, tetapi memang kelahirannya sejalan dengan kepentingan negara. Jangan sampai kekayaan negara yang dijarah para pelaku kejahatan tidak bisa dikembalikan hanya karena negara tidak memiliki instrumen hukum yang memadai,” pungkas Erick.
