5 November 2026

Farah Akhmad

Money Talk adalah portal berita yang mengedepankan independensi, akurasi, dan aktualitas sesuai misi kami untuk mengontrol anggaran negara dan memberantas korupsi demi mewujudkan Visi Emas 2045.

JAKARTA, MoneyTalk – Sebagai upaya meningkatkan tampungan air dan mendukung ketahanan pangan nasional, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) telah menyelesaikan pembangunan Embung Talago Mumbuang di Kabupaten Agam Provinsi Sumatera Barat.

Menteri PUPR Basuki Hadimuljono mengatakan penyediaan sarana dan prasarana air seperti bendungan dan embung diperuntukkan untuk ketahanan air dan kedaulatan pangan.

“Di beberapa daerah masih terdapat masyarakat yang masih kesulitan memperoleh air bersih. Realitas seperti ini menjadi perhatian Kementerian PUPR agar selalu berupaya menyediakan infrastruktur salah satunya melalui pembangunan embung,” kata Menteri Basuki.

Kepala Balai Wilayah Sungai (BWS) Sumatera V Padang Mochammad Dian Al-Ma’ruf mengatakan, pembangunan Embung Talago Mumbuang dilaksanakan pada tahun anggaran 2019-2021 dengan biaya Rp18,1 miliar.

Saat ini Embung Talago Mumbuang dengan luas genangan 0,23 ha telah selesai untuk mengairi sekitar 50 hektare (ha) areal persawahan di tiga jorong yakni, Jorong Bansa, Jorong Babukik dan Jorong Alang.

“Embung ini sekaligus menjadi ruang publik sebagai destinasi wisata baru karena memiliki pemandangan indah berlatar Gunung Singgalang,” kata Dian.

Dengan latar belakang pemandangan yang indah bernuansa alam khas pedesaan dilengkapi dengan jogging track dan terletak di sebuah kaki bukit di Jorong Babukik atau tidak begitu jauh dari Danau Tarusan, embung ini menjadi viral di media sosial setelah pembangunannya rampung dan memiliki pesona tersendiri bagi wisatawan lokal.

Dian Ririn Febriani, salah seorang pengunjung Embung Talago Mumbuang dalam akun instagramnya membagikan kegiatan senam bersama rekan-rekannya di lokasi embung tersebut.

Dalam foto-foto yang dibagikan dalam instagramnya, terlihat sekelompok grup senam tengah menikmati kegiatan senam bersama sambil berfoto dan menikmati suasana di warung dekat lokasi embung.

Heny, salah seorang pengunjung Embung Talago Mumbuang lainnya membagikan momen Idul Fitrinya bersama sang anak yang memilih untuk mengisi liburan ke embung.

Embung merupakan salah satu teknik pemanenan air yang sangat sesuai di daerah yang sering mengalami kekeringan. Embung berfungsi untuk mendistribusikan dan menjamin kontinuitas ketersediaan air untuk berbagai kebutuhan masyarakat, yaitu menyimpan air pada saat musim penghujan untuk dapat dimanfaatkan pada waktu diperlukan. Selain itu, embung juga berfungsi untuk menngisi kembali air tanah sebagai upaya konservasi sumber daya air.

JAKARTA, MoneyTalk – Harga referensi produk minyak kelapa sawit (crude palm oil/CPO) untuk penetapan bea keluar (BK) dan tarif Badan Layanan Umum Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (tarif BLU BPDP-KS) atau biasa dikenal sebagai Pungutan Ekspor (PE) periode 1–15 Mei 2023 adalah USD 955,53/MT.

Nilai ini meningkat sebesar USD 22,84 atau 2,45 persen dari harga referensi CPO periode 16–30 April 2023. Penetapan harga referensi CPO tersebut tercantum dalam Keputusan Menteri Perdagangan Nomor 940 tahun 2023 tentang Harga Referensi Crude Palm Oil yang Dikenakan Bea Keluar dan Tarif Layanan Umum Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit.

Selain itu, minyak goreng (Refined, Bleached, and Deodorized/RBD palm olein) dalam kemasan bermerek dan dikemas dengan berat neto ≤ 25 kg dikenakan BK USD 31/MT dengan penetapan merek sebagaimana tercantum dalam Keputusan Menteri Perdagangan Nomor 941 Tahun 2023 tentang Daftar Merek Refined, Bleached, and Deodorized (RBD) Palm Olein dalam Kemasan Bermerek dan Dikemas dengan Berat Netto ≤ 25 Kg.

“Saat ini, harga referensi CPO mengalami peningkatan yang menjauhi ambang batas sebesar USD 680/MT. Untuk itu, merujuk pada PMK yang berlaku saat ini, pemerintah mengenakan Bea Keluar CPO sebesar USD 124/MT dan Pungutan Ekspor CPO sebesar USD 100/MT untuk periode 1-15 Mei 2023,” kata Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri Kementerian Perdagangan Budi Santoso.

BK CPO periode 1–15 Mei 2023 merujuk pada Kolom Angka 7 Lampiran Huruf C Peraturan Menteri Keuangan Nomor 39/PMK/0.10/2022 jo. Nomor 123/PMK.010/2022 sebesar USD 124/MT. Sementara itu, Pungutan Ekspor CPO periode 1–15 Mei 2023 merujuk pada Lampiran Huruf C Peraturan Menteri Keuangan Nomor Nomor 103/PMK.05/2022 jo. 154/PMK.05/2022 sebesar USD 100/MT.

Peningkatan harga referensi CPO dipengaruhi beberapa faktor. Salah satunya adalah kekhawatiran pasar akan menipisnya pasokan CPO dunia. Hal ini disebabkan adanya penurunan pasokan di Malaysia dan Indonesia akibat turunnya produksi, terutama karena libur Idulfitri.

Di samping itu, terdapat peningkatan permintaan CPO serta kebijakan The Fed dan Bank Sentral Uni Eropa yang menaikkan suku bunga acuan, sehingga mempengaruhi harga komoditas dunia termasuk CPO. Sementara itu, harga referensi biji kakao periode Mei 2023 ditetapkan sebesar USD 2.937,18/MT, meningkat sebesar USD 182,65 atau 6,63 persen dari bulan sebelumnya.

Hal ini berdampak pada peningkatan Harga Patokan Ekspor (HPE) biji kakao pada Mei 2023 menjadi USD 2.638/MT, naik USD 178 atau 7,24 persen dari periode sebelumnya.

Peningkatan harga ini tidak berdampak pada BK biji kakao, yaitu tetap 10 persen sesuai Kolom 3 Lampiran Huruf B pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 39/PMK/0.10/2022 jo. Nomor 123/PMK.010/2022.

Peningkatan harga referensi dan HPE biji kakao dipengaruhi adanya peningkatan permintaan kakao sementara pasokan kakao menurun. Hal ini disebabkan oleh petani kakao yang kekurangan pestisida dan pupuk akibat perang Rusia dengan Ukraina serta ekspor biji kakao dari Pantai Gading yang menurun.

Di sisi lain, HPE produk kulit tidak berubah dari bulan sebelumnya. Namun, terdapat beberapa perubahan pada HPE produk kayu. Perubahan HPE tersebut terdapat pada produk kayu veneer dari hutan tanaman dan produk kayu olahan jenis rimba campuran yang turun USD 50/m3 dari bulan sebelumnya.

Di samping itu, produk veneer dari hutan tanaman untuk kotak kemasan (wooden sheet for packing box) dan produk kayu olahan dari jenis sortimen lainnya dari hutan tanaman balsa, eukaliptus, dan lain-lain meningkat USD 50/m3.

Produk kayu olahan dari jenis sortimen lainnya jenis eboni meningkat USD 100/m3 dari bulan sebelumnya, produk kayu olahan jenis sortimen lainnya dari hutan tanaman sungkai meningkat USD 250/m3. Khusus kayu gergajian dari jenis merbau, naik USD 300/m3 dari bulan sebelumnya.

BK untuk produk kulit dan produk kayu tercantum pada Lampiran Huruf A Peraturan Menteri Keuangan Nomor 39/PMK/0.10/2022 jo. 123/PMK.010/2022. Penetapan HPE biji kakao, HPE produk kulit, dan HPE produk kayu tercantum dalam Keputusan Menteri Perdagangan Nomor 939 Tahun 2023 tentang Harga Patokan Ekspor dan Harga Referensi atas Produk Pertanian dan Kehutanan yang Dikenakan Bea Keluar.

JAKARTA, MoneyTalk – Fluktuasi harga yang didorong variasi tren permintaan terhadap komoditas produk pertambangan pada April 2023 memengaruhi penetapan Harga Patokan Ekspor (HPE) produk pertambangan yang dikenakan Bea Keluar (BK) untuk periode Mei 2023.

Pada April 2023, sebagian komoditas produk pertambangan menunjukkan kenaikan harga dibanding bulan Maret 2023, sementara harga beberapa komoditas lainnya menunjukkan penurunan.

Ketentuan HPE periode Mei 2023 ini ditetapkan dalam Keputusan Menteri Perdagangan Nomor 936 Tahun 2023 tanggal 27 April 2023 tentang Penetapan Harga Patokan Ekspor Atas Produk Pertambangan yang Dikenakan Bea Keluar.

“Sebagian komoditas produk pertambangan yang dikenakan bea keluar (BK) mengalami peningkatan harga dibandingkan dengan periode sebelumnya. Komoditas yang mengalami peningkatan harga tersebut yakni konsentrat tembaga, konsentrat mangan, konsentrat timbal, konsentrat ilmenit, dan konsentrat rutil,” ungkap Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri Kementerian Perdagangan Budi Santoso.

Di sisi lain, Budi juga mengungkapkan bahwa terdapat sejumlah komoditas yang harganya turun maupun stabil.

“Komoditas konsentrat besi, konsentrat besi laterit, konsentrat seng, konsentrat pasir besi, dan bauksit yang telah dilakukan pencucian mengalami penurunan harga dibandingkan periode sebelumnya. Sedangkan, pellet konsentrat pasir besi masih tetap, tidak mengalami perubahan,” kata Budi.

Produk pertambangan yang harga rata-ratanya meningkat pada periode Mei 2023 yaitu konsentrat tembaga (Cu ≥ 15%) dengan harga rata-rata sebesar USD 3.406,77/WE atau naik sebesar 3,47 persen; konsentrat mangan (Mn ≥ 49%) dengan harga rata-rata USD 220,21/WE atau naik sebesar 0,56 persen; konsentrat timbal (Pb ≥ 56%) dengan harga rata-rata sebesar USD 881,88/WE atau naik sebesar 2,25 persen; konsentrat ilmenit (TiO2 ≥ 45%) dengan harga ratarata USD 495,81/WE atau naik sebesar 1,77 persen; dan konsentrat rutil (TiO2 ≥ 90%) dengan harga rata-rata USD 1.404,19/WE atau naik sebesar 0,87 persen.

Sementara itu, produk pertambangan yang harga rata-ratanya turun pada periode Mei 2023 yaitu konsentrat besi (hematit, magnetit) (Fe ≥ 62% dan ≤ 1% TiO2) dengan harga rata-rata sebesar USD 106,40/WE atau turun sebesar 5,16 persen; konsentrat besi laterit (gutit, hematit, magnetit) dengan kadar (Fe ≥ 50% dan (Al2O3 + SiO2) ≥ 10%) dengan harga rata-rata sebesar USD 54,37/WE atau turun sebesar 5,16 persen; konsentrat seng (Zn ≥ 51%) dengan harga rata-rata sebesar USD 807,39/WE atau turun sebesar 8,10 persen; konsentrat pasir besi (lamela magnetitilmenit) (Fe ≥ 56%) dengan harga rata-rata sebesar USD 63,53/WE atau turun sebesar 5,16 persen; dan bauksit yang telah dilakukan pencucian (washed bauxite) (Al2O3 ≥ 42%) dengan harga rata-rata sebesar USD 31,23/WE atau turun sebesar 0,02 persen.

Sedangkan, komoditas produk pertambangan pellet konsentrat pasir besi (lamela magnetitilmenit) (Fe ≥ 54%) dengan harga rata-rata USD 117,98/WE tidak berubah harga.

Penetapan HPE produk pertambangan periode Mei 2023 dilakukan dengan terlebih dahulu meminta masukan dan usulan tertulis dari Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) selaku instansi teknis terkait. Kementerian ESDM memberikan usulan melalui perhitungan yang didasarkan pada data perkembangan harga dari Asian Metal, Iron Ore Fine Australian, dan London Metal Exchange (LME).

HPE kemudian ditetapkan setelah rapat koordinasi yang melibatkan instansi terkait yaitu Kementerian Perdagangan, Kementerian ESDM, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Kementerian Keuangan, dan Kementerian Perindustrian.

JAKARTA, MoneyTalk – Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI) telah berulang tahun ke-50. Organisasi yang didirikan pada 27 April 1973 lalu itu merupakan hasil fusi dari empat belas organisasi tani yang ada di Indonesia pada saat itu.

Dengan usia setengah abad itulah, Anggota DPR RI Fadli Zon mengapresiasi HKTI yang merupakan organisasi tani tertua di tanah air yang tercatat pernah ada.

“Sejak awal pendiriannya, HKTI dimaksudkan untuk meningkatkan kesejahteraan petani, serta mendorong sektor pertanian sebagai basis pembangunan nasional. Di usia pergerakannya yang persis setengah abad ini, HKTI ingin terus menunjukkan komitmennya untuk tidak pernah berhenti menyuarakan aspirasi petani Indonesia,” ujar Fadli dalam rilis.

Sebab, ungkap Politisi Fraksi Partai Gerindra ini, meskipun petani sering dipuji sebagai tulang punggung perekonomian kita, namun pada kenyataannya tingkat kesejahteraan petani Indonesia masih sangat rendah.

Dalam sepuluh tahun terakhir, misalnya, baru pada tahun 2022 lalu Nilai Tukar Petani (NTP) bisa melampaui NTP tahun 2013.

Sebagai catatan, pada 2013 NTP ada di angka 104,92, sementara pada 2022 lalu NTP ada di angka 107,33. Artinya, dalam rentang 10 tahun terakhir, kecuali pada 2022 silam, level kesejahteraan petani kita konsisten berada di bawah level tahun 2013. Ini tentu saja menjadi kenyataan memprihatinkan.

“Untuk meningkatkan kesejahteraan petani, kita perlu mendorong para petani bisa menciptakan nilai tambah. Namun, sebelum itu dilakukan, kebutuhan sarana dan prasarana pertanian untuk para petani harus tercukupi terlebih dahulu,” tandas Fadli yang juga Ketua BKSAP DPR RI ini.

Nilai tambah, tutur Fadli, memang merupakan isu utama kesejahteraan petani. Dari sisi produksi, petani Indonesia ke depan tak boleh hanya mengerjakan pertanian di level on farm saja, namun harus juga menguasai off farm.

Sementara, dari sisi sumber daya manusia, petani kita juga harus mampu mengembangkan diri menjadi seorang entrepreneur dalam bidang agribisnis.

“Selama ini kita memang luput membangun para entrepreneur, karena pemerintah kita lebih suka menggantungkan motor pembangunan di tangan para konglomerat. Padahal, kalau kita belajar dari pengalaman Korea Selatan, yang berhasil mentransformasi petaninya menjadi entrepreneur, para petani kita mungkin bisa semaju Korea Selatan,” paparnya.

Persoalan itulah, sambungnya, yang mestinya mendorong Indonesia menerima gagasan pentingnya mentransformasikan petani kita menjadi seorang entrepreneur, atau tepatnya seorang agripreneur.

Jika Indonesia berhasil mentranformasi petani menjadi pengusaha, maka tinggal selangkah lagi bisa menciptakan Samsung versi Indonesia, Hyundai versi Indonesia, atau LG versi Indonesia.

Entrepreneur, tukas Fadli, adalah pencipta kekayaan melalui inovasi. Posisi entrepreneur dinilainya jauh lebih strategis ketimbang pemilikan kekayaan alam.

Sudah terbukti, ungkap Fadli, bangsa yang minim kekayaan alam, namun memiliki jumlah entrepreneur yang besar, bisa tumbuh menjadi negara industri maju.

“Itu sebabnya pembangunan ekonomi kita ke depan harus lebih memperhatikan manusia petani dan tranformasi petani menjadi entrepreneur. Meminjam pepatah Polandia, ‘jika petani miskin, maka seluruh negeri juga akan jatuh miskin. Jika Indonesia tak ingin menjadi bangsa paria, maka yang pertama-tama harus ditolong adalah para petani kita. Petani adalah kunci kemakmuran negeri! Dirgahayu HKTI!” pungkasnya.

JAKARTA, MoneyTalk – Mengawali rangkaian kunjungan kerja di Provinsi Lampung, Presiden Joko Widodo mengunjungi Pasar Natar, Kabupaten Lampung Selatan, pada Jumat, 5 Mei 2023.

Dalam kunjungan tersebut, Kepala Negara meninjau langsung harga dan pasokan sejumlah komoditas pangan yang dijual di Pasar Natar.

“Yang paling penting sekarang ini yang berkaitan dengan inflasi, harga barang-barang yang utamanya bahan pangan yang dijual di pasar ini,” ujar Presiden dalam keterangannya kepada awak media usai peninjauan.

Menurut Presiden, harga sejumlah komoditas pangan yang ada di Pasar Natar masih cukup terkendali. Mulai dari harga telur, cabai, bawang merah, hingga bawang putih.

“Pertama tadi saya cek telur, harganya sangat bagus, bagus sekali, 27, 26 ribu (Rupiah). Cabai sangat murah, bukan murah, sangat murah, terlau murah sekali harga cabai itu. Bawang merah juga harganya baik, bawang putih juga baik, Rp30 ribu,” ungkap Presiden.

Presiden pun berharap pasokan komoditas pangan di Pasar Natar dapat terus terkendali. Hal tersebut tentunya akan menjadikan harga komoditas pangan menjadi stabil dan meningkatkan daya beli masyarakat.

“Ya contoh telur, asal pasokannya cukup, pasokannya melimpah, ya harga pasti turun. Cabai, produksinya melimpah artinya pasokannya melimpah, harganya pasti turun, kuncinya di situ. Jangan sampai pasokannya kurang,” ucap Presiden.

Presiden turut menekankan pentingnya pembangunan infrastruktur jalan yang akan mendukung arus mobilitas barang dan orang. Presiden menyebut arus mobilitas yang lancar akan membantu menurunkan biaya logistik dan harga barang di pasar.

“Itu akan berpengaruh pada harga-harga yang ada di pasar-pasar ini,” tutur Presiden.

Turut mendampingi Presiden Jokowi dalam peninjauan ini adalah Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuljono, Menteri Badan Usaha Milik Negara Erick Thohir, Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan, Gubernur Lampung Arinal Djunaidi, dan Bupati Lampung Selatan Nanang Ermanto.

JAKARTA, MoneyTalk – Permintaan dalam negeri yang tinggi untuk memenuhi kebutuhan selama Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN) Ramadan dan Idulfitri turut mendorong penguatan PMI manufaktur.

Dengan begitu, sektor Manufaktur Indonesia secara konsisten mengalami ekspansi dalam 20 bulan berturut-turut hingga April 2023 dan menguat ke level 52,7 (Maret 2023: 51,9).

Penguatan aktivitas produksi tercermin pada tingkat pembelian barang untuk memenuhi permintaan juga ditandai dengan pembukaan lapangan kerja yang turut meningkat. Namun, permintaan ekspor diindikasikan masih moderat seiring dengan perlambatan ekonomi global.

Sejalan dengan PMI Indonesia, PMI Manufaktur negara-negara ASEAN seperti Thailand dan Myanmar juga tercatat meningkat di bulan April yaitu masing-masing di level 60,4 dan 57,4. Sementara, PMI Jepang dan Malaysia masih terkontraksi di level 49,5 dan 48,8.

Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF), Kementerian Keuangan, Febrio Kacaribu mengungkapkan, sentimen bisnis pada sektor manufaktur tetap menunjukkan optimisme yang kuat dan tertinggi sejak November 2022.

Produsen memandang prospek pertumbuhan jangka pendek masih relatif baik untuk mendorong output produksi mereka di masa depan.

“Dengan optimisme ini, perkembangan pertumbuhan permintaan yang berkelanjutan perlu dijaga untuk menopang pertumbuhan ekonomi dan memberikan bantalan yang kuat dalam menghadapi risiko gejolak ekonomi global,” ujarnya.

Di samping itu, laju inflasi masih terkendali selama masa HBKN Ramadan dan Idulfitri karena didukung oleh terjaganya pergerakan harga bahan pangan serta menurunnya inflasi inti dan administered price.

Inflasi tercatat sebesar 4,33% (yoy) pada April 2023, lebih rendah dari angka Maret 2023 yang mencapai 4,97% (yoy). Angka ini juga lebih rendah jika dibandingkan inflasi HBKN Ramadan dan Idulfitri 2022 lalu.

Inflasi harga pangan bergejolak (volatile food) turun tajam dari angka Maret 2023 yang mencapai 5,83% (yoy) menjadi 3,74% (yoy) pada April 2023.

Langkah-langkah pengendalian harga pangan telah dilakukan melalui berbagai kegiatan, seperti kebijakan operasi pasar, gelar pangan murah, pemantauan stok pasar dan distributor, serta kebijakan fasilitasi distribusi yang melibatkan Pemerintah Pusat dan Daerah bersama dengan BUMN pangan dan asosiasi pedagang pangan.

Terkendalinya inflasi pangan ini juga didukung melimpahnya stok seiring panen raya padi dan komoditas hortikultura sepanjang Maret dan April.

Ke depan, Pemerintah terus berfokus untuk menjaga ketersediaan pangan, terutama adanya risiko ancaman El Nino yang berpengaruh pada produktivitas pangan.

Namun secara umum, pengendalian inflasi dipengaruhi oleh penurunan inflasi kelompok inti dan harga diatur pemerintah (administered price).

Inflasi inti April 2023 mencapai 2,83% (yoy), sedikit melambat dibandingkan Maret (2,94%, yoy). Seluruh kelompok pengeluaran mengalami penurunan inflasi, kecuali kelompok pakaian dan alas kaki.

Inflasi administered price juga mengalami perlambatan 11,56% (yoy) pada Maret dan menurun pada April mencapai 10,32% (yoy). Kebijakan transportasi/angkutan pada masa Idulfitri 2023 mengalami peningkatan kualitas meskipun pergerakan Idulfitri meningkat 45% lebih tinggi dibandingkan Idulfitri 2022.

Pemerintah terus melakukan antisipasi, termasuk dalam pengaturan tarif angkutan, penyiapan ketersediaan moda transportasi, serta rekayasa lalu lintas pada arus mudik 2023.

Menurut Febrio, langkah antisipasi Pemerintah dalam mengatasi potensi gejolak harga pada HBKN Ramadan dan Idulfitri menunjukkan peningkatan kualitas dalam menurunkan tingkat inflasi, terutama dalam menciptakan sinergi kebijakan Pusat dan Daerah.

“Pemerintah terus melakukan upaya terintegrasi dalam melakukan intervensi harga dan pasokan sebagai langkah antisipasi terjadinya gejolak harga akibat permintaan yang melonjak. Program penyaluran bantuan pangan nasional juga turut menjaga daya beli masyarakat, terutama masyarakat miskin dan rentan. Komitmen pengendalian inflasi terus diupayakan guna mendukung pencapaian inflasi sesuai dengan target 2023,” tutup Febrio.

JAKARTA, MoneyTalk – Kerajaan Arab Saudi dan Pemerintah Indonesia sudah sepakat bahwa kuota haji tahun ini adalah 221.000 orang jemaah. Kuota ini terdiri atas 203.320 jemaah haji reguler, dan 17.680 jemaah haji khusus.

Pemerintah terus menyiapkan ibadah haji sebaik mungkin. Untuk itu, Kementerian Agama (Kemenag) telah menerbitkan Rencana Perjalanan Haji (RPH) 1444 Hijriah/2023 Masehi sebagai panduan bagi para tamu Allah.

RPH yang ditandatangani Dirjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah (RPH) Kemenag pada 16 Januari 2023 berisi rangkaian tahapan kegiatan penyelenggaraan ibadah haji. Mulai dari awal masuknya jemaah ke asrama haji, lalu terbang ke tanah suci, hingga kepulangan terakhir jemaah dari Madinah ke Indonesia.

Seperti dilansir dari laman Kemenag, jemaah gelombang pertama, dijadwalkan mulai masuk ke asrama haji embarkasi pada 3 Zulkaidah 1444 H/23 Mei 2023.

Sehari berikutnya, mereka akan mulai diberangkatkan secara bertahap ke Madinah Al-Munawwarah untuk menjalani arbain (salat berjamaah selama 40 waktu berturut-turut di Masjid Nabawi).

Sementara jemaah gelombang kedua, masuk asrama mulai 7 Juni 2023. Secara bertahap, mereka diberangkatkan ke Jeddah mulai 19 Zulkaidah 1444/8 Juni 2023.

Wukuf di Arafah diperkirakan bertepatan dengan hari Selasa, 27 Juni 2023. Mulai 4 Juli 2023, jemaah haji Indonesia dipulangkan ke tanah air secara bertahap. Akhir kedatangan jemaah haji di Indonesia dijadwalkan pada 16 Muharam 1445 H atau 3 Agustus 2023.

Berikut rincian lengkapnya:

Rencana Perjalanan Haji Tahun 1444 H/2023 M

  1. Tanggal 23 Mei 2023 (3 Zulkaidah 1444): Jemaah masuk asrama haji;
  2. Tanggal 24 Mei 2023 (4 Zulkaidah 1444): Awal pemberangkatan jemaah haji gelombang I dari tanah air ke Madinah;
  3. Tanggal 2 Juni 2023 (13 Zulkaidah 1444): Awal pemberangkatan jemaah haji gelombang I dari Madinah ke Makkah––––;
  4. Tanggal 7 Juni 2023 (18 Zulkaidah 1444): Akhir pemberangkatan jemaah haji gelombang I dari Indonesia ke Madinah;
  5. Tanggal 8 Juni 2023 (19 Zulkaidah 1444): Awal pemberangkatan jemaah haji gelombang II dari Indonesia ke Jeddah;
  6. Tanggal 16 Juni 2023 (27 Zulkaidah 1444): Akhir pemberangkatan jemaah haji gelombang I dari Madinah ke Makkah;
  7. Tanggal 22 Juni 2023 (4 Zulhijah 1444): Akhir pemberangkatan jemaah haji gelombang II dari Indonesia ke Jeddah;
  8. Tanggal 22 Juni 2023 (4 Zulhijah 1444): Closing date Bandara KAAIA Jeddah (Pukul 24.00 Waktu Arab Saudi/WAS);
  9. Tanggal 26 Juni 2023 (8 Zulhijah 1444): Pemberangkatan jemaah haji dari Makkah ke Arafah;
  10. Tanggal 27 Juni 2023 (9 Zulhijah 1444): Wukuf di Arafah (Hari Selasa);
  11. Tanggal 28 Juni 2023 (10 Zulhijah 1444): Iduladha 1444 Hijriah;
  12. Tanggal 29 Juni 2023 (11 Zulhijah 1444): Hari Tasyrik I;
  13. Tanggal 30 Juni 2023 (12 Zulhijah 1444): Hari Tasyrik II (Nafar Awal);
  14. Tanggal 1 Juli 2023 (13 Zulhijah 1444): Hari Tasyrik III (Nafar Tsani);
  15. Tanggal 4 Juli 2023 (16 Zulhijah 1444): Awal pemulangan jemaah haji gelombang I dari Makkah melalui Bandara KAAIA Jeddah ke tanah air;
  16. Tanggal 4 Juli 2023 (16 Zulhijah 1444): Awal kedatangan jemaah haji gelombang I di tanah air;
  17. Tanggal 10 Juli 2023 (22 Zulhijah 1444): Awal pemberangkatan jemaah haji gelombang II dari Makkah ke Madinah;
  18. Tanggal 18 Juli 2023 (30 Zulhijah 1444): Akhir pemulangan jemaah haji gelombang I dari Makkah melalui Bandara KAAIA Jeddah ke tanah air;
  19. Tanggal 19 Juli 2023 (1 Muharam 1445): Tahun Baru 1445 Hijriah;
  20. Tanggal 19 Juli 2023 (1 Muharam 1445): Awal pemulangan jemaah haji gelombang II dari Madinah ke Indonesia;
  21. Tanggal 24 Juli 2023 (6 Muharam 1445): Akhir pemberangkatan jemaah haji gelombang II dari Makkah ke Madinah;
  22. Tanggal 2 Agustus 2023 (15 Muharam 1445): Akhir pemulangan jemaah haji gelombang II dari Madinah ke tanah air;
  23. Tanggal 3 Agustus 2023 (16 Muharam 1445): Akhir kedatangan jemaah haji gelombang II di Indonesia.

Adapun masa operasional pemberangkatan dan pemulangan jemaah haji Indonesia 30 hari yang terdiri pada Gelombang I 15 hari dan Gelombang II 15 hari. Sedangkan, batas maksimal masa tinggal jemaah haji di Arab Saudi adalah 42 hari.

Dirjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah Kementerian Agama Hilman Latief mengatakan bahwa masa operasional haji sangat tergantung pada rentang proses pemberangkatan dan pemulangan jemaah haji.

Berdasarkan Circular dari General Authority of Civil Aviation (GACA) Arab Saudi No 50867/2 tertanggal 11 Mei 2022, masa penerbangan keberangkatan jemaah haji Indonesia dilakukan selama 30 hari.

Demikian juga dengan penerbangan saat kepulangan jemaah. Sebab, kuota haji reguler Indonesia lebih 200 ribu jemaah. Pasalnya, aturan GACA operasional penerbangan haji saat ini bagi negara dengan jumlah jemaah lebih dari 30.000 orang adalah 30 hari.

Kerajaan Arab Saudi dan Pemerintah Indonesia sudah sepakat bahwa kuota haji tahun ini adalah 221.000 orang jemaah. Kuota ini terdiri atas 203.320 jemaah haji reguler, dan 17.680 jemaah haji khusus. Sementara itu, untuk petugas haji ditetapkan sebanyak 4.200 orang.

GACA dalam edarannya membagi tiga kelompok masa penerbangan berdasarkan jumlah jemaah. Negara dengan jemaah kurang 20 ribu, masa penerbangan (baik saat berangkat maupun pulang) adalah 20 hari.

Negara yang mengirimkan 20-30 ribu jemaah, masa penerbangan 25 hari. Sementara itu, negara dengan lebih 30 ribu jemaah, durasi penerbangannya adalah 30 hari.

JAKARTA, MoneyTalk – Melanjutkan kinerja penyaluran kredit yang solid di tahun 2022, PT Bank Central Asia Tbk (IDX: BBCA) dan entitas anak membukukan kenaikan total kredit sebesar 12,0% secara tahunan (YoY) per Maret 2023.

Di sisi profitabilitas, BCA dan entitas anak mencatatkan pertumbuhan laba bersih sebesar 43,0% YoY menjadi Rp11,5 triliun di kuartal I 2023.

Pertumbuhan ini didorong oleh ekspansi volume kredit, perbaikan kualitas pinjaman, imbal hasil yang lebih tinggi dari penempatan dana pada obligasi negara sebagai salah satu sumber pembiayaan pembangunan nasional, serta kenaikan pendapatan fee dan komisi selaras dengan peningkatan jumlah transaksi.

“Secara umum, kami belum menaikkan suku bunga kredit untuk senantiasa menyediakan suku bunga yang kompetitif di pasar serta mendorong pemulihan perekonomian. Menjelang perayaan Idul Fitri, kami melihat momentum permintaan kredit modal kerja yang kuat.

Minat kredit konsumer juga terus membaik, terlihat dari tingginya antusiasme pengunjung BCA Expoversary 2023. Atas dasar tersebut, kami memperpanjang jadwal penutupan expoversary selama sebulan lebih menjadi 30 April 2023, sehingga masyarakat mempunyai kesempatan yang lebih lama untuk menikmati promo suku bunga spesial KPR hingga KKB,” ucap Presiden Direktur PT Bank Central Asia Tbk, Jahja Setiaatmadja.

Kredit korporasi naik 11,7% YoY mencapai Rp320,5 triliun di Maret 2023, dan masih menjadi kontributor utama bagi total kredit BCA. Seiring dengan peningkatan aktivitas bisnis, kredit komersial dan UKM meningkat 11,8% YoY mencapai Rp211,1 triliun.

Dukungan BCA pada sektor UKM tercermin pada Rasio Pembiayaan Inklusif Makroprudensial (RPIM) yang tercatat sebesar 22,1%, di atas target yang ditetapkan.

Sementara itu, KPR tumbuh 11,6% YoY menjadi Rp109,6 triliun, dan KKB naik 15,2% YoY menjadi Rp47,9 triliun, ditopang oleh gelaran BCA Expoversary 2023 yang sedang dilaksanakan.

Saldo outstanding kartu kredit juga tumbuh 16,2% YoY menjadi Rp14,0 triliun, sehingga total portofolio kredit konsumer naik 12,7% YoY menjadi Rp174,5 triliun. Secara keseluruhan, total kredit BCA naik 12,0% YoY menjadi Rp713,8 triliun di Maret 2023.

Penyaluran kredit ke sektor-sektor berkelanjutan naik 11,9% YoY mencapai Rp180,8 triliun di Maret 2023, berkontribusi hingga 25,0% terhadap total portofolio pembiayaan BCA.

Dalam rangka mendorong perkembangan ekosistem kendaraan listrik di Indonesia, BCA telah menyalurkan kredit untuk kendaraan listrik sebesar Rp327 miliar.

BCA juga memberikan promo suku bunga kredit bagi debitur komersial dan UKM yang bergerak pada Kegiatan Usaha Berwawasan Lingkungan, serta menghadirkan program Kredit Multiguna Usaha #KaMUKartini dengan suku bunga mulai dari 3,21% eff.p.a. bagi pengusaha wanita atau usaha dengan mayoritas karyawan wanita.

Dukungan untuk ekonomi sirkular terus diperluas dengan inisiatif daur ulang plastik pembungkus uang, sehingga total limbah non-organik yang dikelola BCA mencapai 11 ton di kuartal I 2023, atau meningkat 319% YoY.

Pertumbuhan kredit BCA diikuti oleh perbaikan kualitas pinjaman, sejalan dengan portofolio kredit yang direstrukturisasi berangsur kembali ke pembayaran normal. Rasio loan at risk (LAR) turun ke 9,5% di kuartal I 2023, dibandingkan 13,8% di tahun sebelumnya.

Sementara itu, rasio kredit bermasalah (NPL) tercatat sebesar 1,8% di kuartal I 2023, turun dari 2,3% di tahun sebelumnya. Rasio pencadangan NPL dan LAR berada pada level yang baik, masing-masing sebesar 285,4% dan 57,9%.

“Ditopang oleh likuiditas yang memadai, kami optimistis dapat menjaga pertumbuhan kredit berkualitas secara berkelanjutan. BCA senantiasa mengelola risiko likuiditas dan risiko pasar secara pruden, untuk memastikan terhindar dari dampak dinamika yang tengah terjadi di pasar global,” kata Jahja Setiaatmadja.

“Saat ini, liquidity coverage ratio (LCR) mencapai 386,1% per kuartal I 2023, jauh di atas ketetapan regulator. Ekses likuiditas BCA ditempatkan pada instrumen investasi berkualitas tinggi dengan tenor yang relatif pendek,” papar Jahja Setiaatmadja.

Di sisi pendanaan, CASA naik 5,7% YoY mencapai Rp843,3 triliun per Maret 2023, berkontribusi hingga 81,2% dari total dana pihak ketiga.

Secara keseluruhan, total dana pihak ketiga tumbuh 4,1% YoY menjadi Rp1.039 triliun, sehingga mendorong total aset BCA naik 4,9% YoY menjadi Rp1.322 triliun.

Pada kuartal I 2023, total volume transaksi BCA naik 27,3% YoY mencapai 6,9 miliar transaksi.

Pertumbuhan tersebut ditopang oleh perluasan kanal online dan offline yang konsisten melalui investasi di multi-channels, serta pertumbuhan basis nasabah. Khusus di kanal digital, volume transaksi mobile banking dan internet banking mencapai 5,8 miliar, atau meningkat 29,5% YoY.

Terkait pengembangan aplikasi myBCA yang dipersiapkan menjadi aplikasi pelayanan terintegrasi masa depan, BCA terus menambahkan sejumlah fitur untuk meningkatkan kenyamanan bertransaksi, di antaranya kontrol kartu debit, kontrol kartu kredit, hingga fitur cardless untuk melakukan tarik dan setor tunai tanpa kartu di ATM BCA.

myBCA dan BCA mobile akan berjalan bersamaan ke depan untuk memberikan solusi komprehensif layanan perbankan bagi nasabah.

BCA membukukan pertumbuhan positif pada pendapatan bunga bersih (net interest income/NII) selama kuartal I 2023, yakni naik 28,0% YoY menjadi Rp18,5 triliun.

Pendapatan selain bunga tumbuh 5,6% YoY menjadi Rp6,3 triliun, ditopang kenaikan pendapatan fee dan komisi sebesar 6,9% YoY. Secara total, pendapatan operasional tercatat sebesar Rp24,8 triliun atau naik 21,5% YoY.

Seiring dengan peningkatan kualitas aset, biaya provisi tercatat turun Rp1,4 triliun dibandingkan tahun sebelumnya. Secara keseluruhan, laba bersih tumbuh 43,0% YoY menjadi Rp11,5 triliun.

JAKARTA, MoneyTalk – Produktivitas industri pulp dan kertas di dalam negeri terus meningkat seiring peningkatan kebutuhan domestik dan ekspor.

Agar upaya peningkatan produktivitas terus berjalan lancar, diperlukan kebijakan yang dapat menjaga ketersediaan bahan baku untuk indutri pulp dan kertas.

“Salah satu kebutuhan bahan baku itu adalah kertas bekas atau daur ulang. Adapun Uni Eropa merupakan pemasok utama bahan baku tersebut, yang hingga saat ini masih belum bisa dipenuhi dari dalam negeri, baik dari sisi kualitas maupun kuantitas,” kata Direktur Jenderal Industri Agro Kementerian Perindustrian, Putu Juli Ardika.

Dirjen Industri Agro mengungkapkan, Uni Eropa mengeluarkan kebijakan mengenai pembatasan atau larangan ekspor limbah non-B3 termasuk kertas bekas. Hal ini sesuai dengan Proposal European Union Waste Shipment Regulation (EUWSR).

“Guna mengatasi hal tersebut, Delegasi Indonesia telah melakukan pertemuan dan diskusi dengan likeminded countries, Komisi Uni Eropa (UE) dan Parlemen UE,” ungkapnya.

Delegasi Indonesia terdiri dari perwakilan Kementerian Perindustrian, Kementerian Perdagangan, KBRI Brussels dan Asosiasi Pulp dan Kertas Indonesia (APKI).

Pertemuan dengan likeminded countries dimaksudkan untuk meningkatkan kesadaran negara pengimpor limbah dari UE, di antaranya Turki, Malaysia, Vietnam, Thailand, dan Mesir untuk menyusun strategi dalam mengurangi dampak penerapan regulasi UE.

Mayoritas likeminded countries belum mengetahui perkembangan terkini terkait proposal EUWSR, kecuali Turki yang sudah menyampaikan tanggapan resmi pada notifikasi EUWSR melalui WTO.

“Pemerintah RI akan menyusun position paper untuk kemudian dibahas bersama dengan likeminded countries dan disampaikan kepada UE,” ujar Putu.

Selanjutnya, Direktur Ekonomi Sirkular, DG Environment, UE menyampaikan bahwa regulasi EUSWR bertujuan untuk memastikan bahwa limbah yang diekspor dari Uni Eropa ke negara lain dikelola dengan baik, termasuk pengolahan impuritas dari limbah (misalnya plastik yang ada di limbah kertas), dan tidak bermaksud untuk menghambat perdagangan.

Menurut Putu, Indonesia menekankan bahwa limbah non-B3 seperti kertas bekas hanya dapat diimpor sebagai bahan baku industri dan berkontribusi penting bagi perekonomian Indonesia khususnya untuk peningkatan implementasi ekonomi sirkular.

“Kemudian dijelaskan regulasi prosedur impor limbah non-B3 yang sudah sangat kompleks dan ketat sehingga Indonesia eligible masuk dalam The List,” ujarnya.

Saat ini, Delegasi Indonesia juga meminta klarifikasi atas beberapa ketentuan pada proposal EUWSR.

“UE percaya bahwa Indonesia adalah parter terpercaya. Pihak UE juga terbuka untuk berkomunikasi lebih lanjut jika diperlukan, terutama mengenai penerapan EUWSR, misalnya terkait mekanisme untuk masuk ke dalam The List,” imbuhnya.

Kemudian, terkait hasil pertemuan dengan Parlemen UE, pihak Parlemen UE menyampaikan bahwa prioritas implementasi EUWSR adalah pasar domestik untuk mengembangkan ekonomi sirkular. Lebih lanjut disampaikan bahwa UE tidak akan menyusun regulasi turunan untuk implementasi.

“Indonesia menyampaikan agar peraturan UE tidak berdampak pada hubungan bilateral kedua negara dan mengharapkan agar disusun juknis implementasi EUWSR,” ungkap Putu.

Delegasi Indonesia juga melakukan pertemuan dengan European Union Recycle Industry Confederation (EURIC). Mereka siap mendukung agar Indonesia tetap dapat mengimpor kertas bekas sebagai bahan baku industri.

“Mayoritas anggota UE mendukung EUWSR berdasarkan dua pertimbangan, yakni melindungi industri daur ulang di Eropa, dan industri UE belum mampu menyerap kertas bekas dikhawatirkan akan berdampak pada lingkungan di Eropa,” jelas Putu.

Oleh karenanya, Indonesia meminta agar EURIC dapat mengkonsolidasikan industri daur ulang di Eropa untuk berkoordinasi dengan Pemerintah negara anggota Uni Eropa untuk menyampaikan pendapat melalui Dewan Uni Eropa, di antaranya agar dapat mengecualikan kertas bekas dari kategori limbah seperti yang dinyatakan oleh Prancis, Italia dan Spanyol.

“Kami juga melakukan kunjungan ke Peute Recycling di Dordrecht, Belanda. Delegasi berkesempatan untuk melihat proses koleksi kertas bekas terutama untuk pemilahan kertas bekas untuk memastikan impuritas sesuai dengan standar internasional,” jelasnya.

“Standar impuritas maksimal Indonesia cukup ketat yaitu sebesar 2% sesuai standar ISRI. Lebih ketat dibandingkan standar yang digunakan di negara importir lainnya,” ungkap Putu.

Menurutnya, tindak lanjut dari rangkaian pertemuan dan kunjungan kerja tersebut, Indonesia akan mengadakan pertemuan via online dengan likeminded countries untuk menyampaikan hasil pertemuan dengan Komisi UE dan Parlemen UE dalam kesempatan pertama.

“Indonesia juga akan berkomunikasi lebih lanjut dengan pihak Komisi UE untuk memastikan mekanisme pengusulan negara masuk dalam The List dimana Indonesia harus memetakan jenis limbah non-B3 yang akan terdampak proposal regulasi EUWSR, seperti kertas bekas, scrap logam, tekstil, dan lain-lain,” tandasnya.

Bahkan, Indonesia perlu mendorong pembahasan EUWSR dalam pertemuan bilateral seperti Indonesia EU CEPA atau regional seperti ASEAN Uni Eropa.

Selain itu, mendorong EURIC untuk berkoordinasi dengan anggota konfederasi di negara anggota UE agar dapat menyampaikan pertimbangan kepada Pemerintah negara anggota UE untuk dapat mengecualikan kertas bekas dalam kategori limbah non-B3 karena merupakan komoditi yang digunakan sebagai bahan baku.

JAKARTA, MoneyTalk – Masyarakat dapat memanfaatkan platform SP4N-LAPOR! untuk mengadu ke Presiden, Wapres, dan Mensesneg RI.

Pemerintahan Joko Widodo membuka ruang bagi masyarakat jika ingin menyampaikan kritikan maupun laporan terhadap kebijakan yang digulirkan pemerintah.

Pengaduan itu juga sebagai salah satu cara untuk mewujudkan pemerintahan yang tetap berorientasi pada rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi di Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Menurut Kementerian Sekretariat Negara (Kemensetneg) masyarakat dapat menyampaikan aduan kepada Presiden, Wakil Presiden (Wapres), serta Menteri Sekretariat Negara (Mensesneg).

Apa saja saluran aduan tersebut? Pengaduan atau saran masyarakat dapat disampaikan secara langsung maupun dikirimkan melalui pos atau surat elektronik.

Seperti dikutip dari akun Twitter Kemensetneg RI, ada beberapa syarat dan tata cara penyampaian pengaduan kepada Presiden, Wapres, dan Mensesneg.

Hal yang utama, aduan itu memiliki substansi permasalahan yang merupakan urusan dan kewenangan pemerintahan. Masyarakat dapat mengadukan permasalahan melalui pos ke alamat Kementerian Sekretariat Negara, Jalan Veteran Nomor 17-18, Jakarta 10110.

Atau, dapat juga mengadukan melalui surat elektronik atau e-mail di alamat dumas@setneg.go.id dan persuratan@setneg.go.id.

Pengaduan masyarakat disampaikan secara tertulis, dengan mengikuti format dan ketentuan sebagai berikut:

  • Pengaduan secara tertulis dan disertai tanda tangan beserta nama jelas;
  • Pengaduan ditujukan kepada Presiden, Wapres, dan/atau Mensesneg RI. Masyarakat dapat memilih dan bukan bersifat tembusan;
  • Pengaduan dilengkapi dengan identitas yang jelas. Substansi permasalahan yang diadukan dialami sendiri oleh pengadu. Jika pengaduan diwakilkan, maka harus disertai dengan surat kuasa bermeterai;
  • Kronologi permasalahan yang diadukan lengkap, jelas, dan rasional;
  • Pengaduan dilengkapi dengan bukti-bukti pendukung yang sesuai dan jelas. Ditulis dalam bahasa Indonesia yang baik dan benar;
  • Jangan lupa disertai bukti dalam bentuk dokumen cetak maupun digital, seperti dokumen atau rekaman, foto dokumentasi, sertifikat atau bukti kepemilikan sah, kontrak atau perjanjian, laporan hasil pemeriksaan, atau bukti lainnya yang sesuai dengan permasalahan.

Selanjutnya, aduan masyarakat yang masuk akan dianalisis kembali apakah dapat ditindaklanjuti atau tidak. Adapun, semua pengaduan yang ditujukan kepada Presiden, Wapres, dan Mensesneg RI akan ditangani sesuai level kewenangan penyelesaian substansi permasalahan. Pihak kementerian/lembaga terkait yang menangani langsung penyelesaian persoalan yang diadukan masyarakat itu.

Satu hal, proses pengaduan tersebut tidak dipungut biaya apa pun. Gratis.

Bagaimana memantau proses laporannya? Deputi Bidang Hubungan Kelembagaan dan Kemasyarakatan Kemensetneg telah menyediakan nomor WhatsApp untuk memudahkan pemantauan aduan masyarakat.

Masyarakat dapat menghubungi nomor 0813-111-7426 untuk mengetahui perkembangan pengaduan. Nomor penggunaan WhatsApp itu memang hanya dikhususkan untuk mengetahui perkembangan sebuah pengaduan.

Selain secara tertulis dan diajukan langsung kepada Presiden, Wapres, serta Mensesneg RI, masyarakat juga dapat memanfaatkan platform SP4N-LAPOR! atau Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional-Layanan Aspirasi dan Pengaduan Online Rakyat untuk mengadu.

SP4N-LAPOR! adalah layanan penyampaian semua aspirasi dan pengaduan masyarakat Indonesia melalui beberapa kanal.

Kanal SP4N-LAPOR! ini dikelola oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kementerian PANRB) sebagai Pembina Pelayanan Publik dan sudah terintegrasi dengan Kanal Pengaduan Masyarakat Kemensetneg RI.

Adapun, pengaduan melalui SP4N-LAPOR! dapat dilakukan melalui laman lapor.go.id, SMS 1708 khusus untuk Telkomsel, Indosat, dan Tri, media sosial Twitter @lapor1708, serta aplikasi SP4N-LAPOR!.

Platform ini telah terhubung dengan 34 kementerian, 96 lembaga, serta 493 pemerintahan daerah di Indonesia.

Pengaduan melalui kanal SP4N-Lapor memudahkan masyarakat lantaran platform ini menyediakan fitur anonim untuk pelapor, bersifat rahasia, dan masyarakat dapat meninjau langsung tindak lanjut dari laporan.