19 November 2026

Anggaran

MoneYTalk – JAKARTA – Peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) Kemerdekaan RI yang selalu menghiasai layar kaca dan media social di tahun 2024 ini di selenggarakan di Ibu Kota Nusantara (IKN) tak luput dari pantauan Centre of Budget Analist (CBA) sebagaimana diungkapkan oleh Ucok Sky Kadafi Direktur CBA pada Kamis (15/08) di jakarta

(lebih…)

Jakarta, MoneyTalk – Pemerintah kabupaten Mojokerto sangat baik dan suka menolong ke aparat penegak hukum. Bentuk suka penolong adalah memberikan mobil berbagai merek kepada kejaksaan Negeri Kabupaten Mojokerto, Kepolisian Resort Mojokerto Kota, dan Pengadilan Negeri Mojokerto.

Untuk kejaksaan Negeri Kabupaten Mojokerto mendapat 3 mobil, Kepolisian Resort Mojokerto Kota mendapat satu mobil, dan Pengadilan Negeri Mojokerto mendapat satu mobil dari Pemkab (Pemerintah kabupaten) Mojokerto

Meskipun kejaksaan Negeri Kabupaten Mojokerto dapat 3 mobil dari Pemkab Mojokerto, tapi kalah keren, lux dan mewah dengan merek mobil yang diperoleh oleh Kepolisian Resort Mojokerto Kota, dan Pengadilan Negeri Mojokerto.

Ini mungkin benar benar sangat diskrimanasi bagi kejaksaan Negeri Kabupaten Mojokerto yang hanya dapat merek Toyota Kijang Innova, Toyota New Avanza dan Toyota Corolla Altis doang.

Sedang bagi Kepolisian Resort Mojokerto Kota, dan Pengadilan Negeri Mojokerto. Pemkab Mojokerto memberikan mobil merek Toyota Fortuner 2,5 G yang nyaman dan meninabobokan aparat penegak hukum kita.

Makanya ketika CBA (Center For Budget Analisis) meminta KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi) menyelidiki
adanya dugaan penyimpangan Lelang 2 Proyek di RSUD Soekandar Mojokerto dan
proyek Rumah dinas wakil bupati, serta Segera memanggil Bupati Mojokerto, Ikfina Fatmawati.

Tetapi Aparat hukum di daerah seperti Jaksa dan Polisi seperti santai – santai saja, dan dianggap bukan wilayah urusan mereka. Apakah ini akibat dari dampak pemberian mobil dalam bentuk pinjam pakai dari Pemkab ke penegak Hukum, hanya rakyat yang bisa menilai.

Yang jelas, baik Jaksa, Kepolisian, dan Pengadilan Negeri Mojokerto semua anggaran kebutuhan mereka sudah disediakan dari APBN untuk menjalankan tugas dan kewajiban mereka. Tapi kok mandul pemberantasan korupsi di kabupaten Mojokerto ?

Direktur CBA
Uchok Sky Khadafi

Jakarta,MoneyTalk – Lembaga Indonesia Berdikari meminta Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) segera memulai penyelidikan menyeluruh terkait investasi yang dilakukan oleh PT. Telkom Indonesia ke Gojek. Investasi ini mencapai angka fantastis, yakni US$150 juta ditambah dengan penambahan investasi sebesar US$300 juta melalui anak usaha PT. Telekomunikasi Selular (Telkomsel), sehingga total investasi mencapai Rp6,13 triliun.

Investasi sebesar Rp6,13 triliun ini mengundang kecurigaan serius. Sudah menjadi rahasia umum bahwa investasi besar-besaran oleh Telkomsel kepada Gojek terjadi setelah Boy Thohir, yang tak lain adalah saudara kandung Menteri BUMN, Erick Thahir, menjabat sebagai komisaris di Gojek.

Menurut pandangan Indonesia Berdikari, keputusan investasi Telkomsel kepada Gojek adalah langkah yang sangat keliru, mengingat kinerja Gojek sebagai perusahaan penyedia layanan selalu mencatatkan kerugian. Publik berhak mengetahui dengan jelas alasan di balik investasi besar-besaran Telkomsel kepada Gojek.

Pertanyaan pun muncul, apakah investasi ini dipengaruhi oleh kehadiran Boy Thohir di jajaran manajemen Gojek atau apakah ada kepentingan jangka panjang yang tersembunyi, terutama dalam konteks politik seperti pemilihan presiden dan wakil presiden. Nama Erick Thahir juga seringkali muncul dalam berbagai survei nasional sebagai calon yang potensial berpasangan dengan Prabowo Subianto.

Kami dengan tegas mendorong KPK untuk segera memulai investigasi menyeluruh terhadap investasi Telkomsel ke Gojek yang penuh tanda tanya. Selain itu, kami juga mengajak Bapak Presiden Joko Widodo untuk segera melakukan restrukturisasi yang diperlukan di PT Telkom Indonesia. Keberadaan Erick Thohir yang merangkap jabatan dalam PSSI dan kesibukannya dalam urusan tersebut, membuat Kementerian BUMN dan perusahaan BUMN mengalami pengabaian.

Kami meyakini bahwa transparansi, akuntabilitas, dan keberlanjutan tata kelola yang baik adalah kunci dalam menjaga integritas sistem ekonomi negara. Kami mengharapkan agar investigasi KPK dapat membawa terang atas kasus ini dan memastikan keputusan investasi BUMN selalu didasarkan pada kepentingan nasional yang terbaik.

Agung Zulianto
Direktur Indonesia Berdikari

Jakarta,MoneyTalk – Center for Budget Analysis (CBA) menemukan dugaan penyimpangan dalam pelaksanaan tender proyek penerangan jalan umum berupa tiang galvanis oktagonal yang dilakukan oleh Dinas Perhubungan Pemerintah Kabupaten Bogor.

Terdapat 5 paket pekerjaan penerangan jalan umum yang dikelola oleh Dinas Perhubungan Pemerintah Kabupaten Bogor dengan total nilai Rp 4,2 miliar yang diduga memiliki masalah. Kelima paket tersebut adalah proyek penerangan jalan umum UPT I, UPT II, UPT III, UPT IV, dan UPT V.

CBA menduga bahwa pelaksanaan proyek-proyek tersebut hanya merupakan formalitas semata. Diduga bahwa sejak awal, pemenang tender telah ditentukan sebelumnya, dan hal ini terlihat dari beberapa fakta berikut.

Dalam contoh pertama, pada tender proyek penerangan jalan umum UPT I, Pagu dan HPS (Harga Perkiraan Sendiri) memiliki nilai yang sama, yaitu Rp. 702.150.245. Meskipun terdapat 18 peserta dalam lelang, hanya satu perusahaan, yakni Sentral Bangkit Sejahtera, yang berhasil lolos dalam tahap penawaran dengan tawaran kontrak sebesar Rp. 680.567.902.

Hal serupa juga terjadi dalam tender proyek penerangan jalan umum UPT III, di mana Pagu dan HPS memiliki nilai yang persis sama, yaitu Rp 1 miliar. Dari 27 perusahaan yang berpartisipasi dalam lelang, hanya satu perusahaan, yaitu PT. Bangkit Pijar Graha, yang mengajukan penawaran dengan nilai tawaran kontrak Rp. 979.812.728. Secara otomatis, perusahaan ini ditetapkan sebagai pemenang.

Keadaan serupa juga terlihat dalam tender proyek penerangan jalan umum UPT lainnya, yakni UPT II, UPT IV, dan UPT V. CBA menyoroti bahwa pihak Dinas Perhubungan Pemkab Bogor tampak kurang cermat dalam menetapkan Harga Perkiraan Sendiri dan menggabungkannya dengan nilai Pagu. Situasi ini berpotensi merugikan keuangan negara, karena dapat berdampak pada penentuan nilai proyek yang lebih tinggi dari seharusnya.

CBA mencurigai adanya modus permainan yang dilakukan oleh oknum dalam Dinas Perhubungan Pemkab Bogor. Modus ini melibatkan penetapan nilai paket pekerjaan yang tinggi dan diduga mencurigakan dalam manipulasi proses tender agar menguntungkan perusahaan tertentu.

Berdasarkan catatan yang disajikan, CBA mendesak agar aparat penegak hukum, terutama Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), untuk turun tangan dalam kasus ini di Kabupaten Bogor. CBA mendorong KPK untuk memanggil dan memeriksa pihak terkait, terutama Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Bogor.

Jajang Nurjaman
Koordinator CBA

Jakarta, MoneyTalk – Pada Selasa, 25 Juli 2023, KPK kembali melakukan operasi tangkap tangan (OTT) dugaan praktik korupsi tender salah satu proyek di Basarnas. KPK kemudian menetapkan 5 orang sebagai tersangka dalam dugaan tindak pidana korupsi tersebut dimana dua diantaranya berlatar belakang militer aktif yaitu; Kepala Basarnas RI, Marsdya Henri Alfiandi dan Koordinator Staf Administrasi (Koorsmin) Kabasarnas RI, Letkol Adm Afri Budi Cahyanto. Namun demikian, KPK justru meminta maaf atas penetapan tersangka ke dua prajurit TNI tersebut dan menyerahkan proses hukum terhadap keduanya kepada Puspom TNI dengan alasan yurisdiksi hukum keduanya sebagai militer aktif berada di bawah peradilan militer.

Kami menilai, langkah KPK yang meminta maaf dan menyerahkan kasus dugaan korupsi Kabasarnas dan Koorsmin Kabasarnas kepada Puspom TNI merupakan langkah yang keliru dan dapat merusak sistem penegakan hukum pemberantasan korupsi di Indonesia. Sebagai kejahatan yang tergolong tindak pidana khusus (Korupsi), KPK seharusnya menggunakan UU KPK sebagai pijakan dan landasan hukum dalam memproses militer aktif yang terlibat dalam kejahatan korupsi tersebut. KPK dapat mengabaikan mekanisme peradilan militer dengan dasar asas _lex specialist derogat lex generalis_ (UU yang khusus mengenyampingkan UU yang umum). Dengan demikian KPK harusnya mengusut kasus ini hingga tuntas dan tidak perlu meminta maaf. Permintaan maaf dan penyerahan perkara kedua prajurit tersebut kepada Puspom TNI hanya akan menghalangi pengungkapan kasus tersebut secara transparan dan akuntabel. Lebih dari itu, permintaan maaf dan penyerahan proses hukum keduanya tersebut bisa menjadi jalan impunitas bagi keduanya.

Sebagaimana kita ketahui, sistem peradilan militer sebagaimana yang diatur dalam UU No. 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer merupakan sistem hukum yang eksklusif bagi prajurit militer yang terlibat dalam tindak kejahatan dan seringkali menjadi sarana impunitas bagi mereka yang melakukan tindak pidana. Padahal dalam pasal 65 ayat (2) UU TNI sendiri mengatakan bahwa “Prajurit tunduk kepada kekuasaan peradilan militer dalam hal pelanggaran hukum pidana militer dan tunduk pada kekuasaan peradilan umum dalam hal pelanggaran hukum pidana umum yang diatur dengan undang-undang.”

Terkait penetapan tersangka yang dilakukan oleh KPK terhadap KaBasarnas RI dan Koorsmin Kabasarnas ini tentunya hal tersebut sudah benar karena dilakukan sebagai tindak lanjut dalam suatu operasi tangkap tangan bersama dengan masyarakat sipil lainnya sesuai ketentuan hukum yang berlaku, yaitu mentersangkakan pemberi suap dan penerima suap. Akan menjadi aneh jika KPK justru tidak mentersangkakan Kabasarnas dan anak buahnya padahal dalam perkara ini mereka berdua diduga sebagai penerima suap. Mereka yang sudah menjadi tersangka tidak bisa mendalilkan bahwa penetapan tersangka terhadap mereka hanya bisa dilakukan oleh penyidik di institusi TNI karena dugaan korupsi ini tidak ada kaitannya sama sekali dengan institusi TNI dan kepentingan militer.

Skandal korupsi yang terjadi di tubuh Basarnas yang dilakukan oleh prajurit TNI aktif ini menunjukkan masih lemahnya akuntabilitas dan transparansi di lembaga-lembaga yang terkait dengan militer. Kasus ini harus dijadikan momentum untuk mengevaluasi proses pengadaan barang atau jasa lainnya dalam institusi militer, baik secara internal yaitu di TNI maupun lembaga eksternal lainnya, agar transparan dan akuntabel sehingga tidak menimbulkan keruguian keuangan negara.

Kami juga menilai bahwa Korupsi di tubuh TNI juga diakibatkan oleh kegagalan MENHAN dalam menjalankan Fungsi Pengawasan terhadap TNI yang jelas berada dibawahnya berdasarkan UU TNI yang dikuatkan Putusan MK No.9/PUU-IX/2011, selain MENHAN kegagalan pengawasan TNI juga patutu dialamatkan kepada MENKOPOLHUKAM yang gagal menjalankan fungsi pengawasan terhadap unsur organisasi yang berada dibawah Lingkungan KEMENKOPOLHUKAM.

Atas dasar hal tersebut, di atas kami mendesak:

1. KPK untuk mengusut tuntas secara transparan dan akuntabel dugaan korupsi yang melibatkan Kabasarnas dan anak buahnya tersebut. Pengungkapan kasus ini harus menjadi pintu masuk mengungkap kasus-kasus dugaan korupsi yg melibatkan prajurit TNI lainnya, baik di lingkungan internal maupun external TNI. KPK harus memimpin proses hukum terhadap siapa saja yang terlibat dugaan korupsi di Basarnas ini. KPK sebagai garda terdepan dalam pemberantasan korupsi tidak boleh takut untuk memproses hukum perwira TNI yang terlibat korupsi. Jangan sampai UU peradilan militer menjadi penghalang untuk membongkar skandal pencurian uang negara tersebut secara terbuka dan tuntas.

2. Pemerintah dan DPR harus segera merevisi UU No. 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer karena selama ini sering digunakan sebagai sarana impunitas dan alibi untuk tidak mengadili prajurit TNI di peradilan umum. Apalagi agenda revisi UU Peradilan Militer ini menjadi salah satu agenda yang dijanjikan oleh presiden Jokowi pada Nawacita periode pertama kekuasaannya.

3. Pemerintah wajib mengevaluasi keberadaan prajurit TNI aktif di berbagai instansi sipil, terutama pada instansi yang jelas bertentangan dengan ketentuan yang diatur dalam UU TNI, karena hanya akan menimbulkan polemik hukum ketika terjadi pelanggaran yang dilakukan oleh prajurit TNI aktif tersebut. Seperti dugaan korupsi misalnya yang tidak bisa diusut secara cepat dan tuntas karena eksklusifisme hukum yang berlaku bagi prajurit TNI yang melakukan tindak pidana.

Koalisi Masyarakat Sipil untuk Reformasi Sektor Keamanan

(Imparsial, Elsam, Centra Initiative, PBHI Nasional, WALHI, YLBHI, Amnesty International Indonesia, Public Virtue, Forum de Facto, KontraS, LBH Pers, ICW, LBH Masyarakat, HRWG, ICJR, LBH Jakarta, LBH Malang, Setara Institute, AJI Jakarta, AlDP)

Narahubung:

Julius Ibrani (PBHI)
Gufron Mabruri (Imparsial)
M Isnur (YLBHI)
Wahyudi Djafar (ELSAM)
Andi M Rezaldy (KontraS)
Al Araf (Centra Initiative)

Jakarta,MoneyTalk – Direktorat Pengelolaan Ruang Laut Kementerian Kelautan dan Perikanan secara diam-diam kembali mengagendakan pertemuan dengan sejumlah pemangku kepentingan.

Tak tanggung-tanggung, dari dokumen undangan yang diperoleh CERI, pertemuan berlangsung dua hari, 24 Juli 2023 dan 25 Juli 2023 di Hotel Best Western Panbil Batam. Konon, hotel bintang lima ini dipatok dengan rate Dollar Singapura dan kerap dikunjungi bule-bule.

Demikian diungkapkan Sekretaris CERI Hengki Seprihadi dalam Rilis pernyataan Hari ini, Senin (24/7/2023).

“Surat undangan bernomor 2030 dan 2032 juga tampak kejanggalan. Surat 2030 ditandatangani Plh Direktur Perencanaan Ruang Laut Muhandis Sidqi. Sedangkan surat nomor 2032 ditandatangani Plh Direktur Perencanaan Ruang Laut Muhandis Sidqi namun atas nama Dirjen Pengelolaan Ruang Laut,” ungkap Hengki.

Menariknya, kata Hengki, surat undangan nomor 2030 ditujukan antara lain kepada 20 pelaku usaha, satu yayasan dan dua asosiasi.

Para pelaku usaha yang diundang itu yakni Direktur PT Sinergy Makmuraya Samudera, Direktur PT Cempuri Bintan Segara, Direktur PT Suwarna Cahaya Semesta, Direktur PT Cipta Rezeki Kita Bersama, Direktur PT Bangun Bumi Prakarsa, Direktur PT Pulau Bintan Abadi, Direktur PT Lintas Granindo Utama, Direktur PT Rejang Andara Raya, Direktur PT Abinawa Teknika, Direktur PT Asa Tuah Minardhi, Direktur PT Indorajawali Bona Utama, Direktur PT Tuah Pulau Serumpun, Direktur PT Berkah Tuah Melayu, Direktur PT Gemilang Kharisma, Direktur PT Combol Bahari Perkasa, Direktur PT Kepri Mineral Sukses, Direktur PT Tjitlim Bahari Perkasa, Direktur PT Alfatama Surya Perkasa, Direktur PT Cipta Hamparan Karimun dan Direktur PT Cahaya Ujung Barat.

Selain pelaku usaha, yang diundang untuk hadir pada 24 Juli 2023 itu adalah dari internal KKP, di antaranya Koordinator Kawasan Strategis, Direktorat PRL, Subkoordinator Kawasan Strategis, Direktorat PRL, Subkoordinator Kawasan Strategis Nasional Tertentu, Direktorat PRL, Nurul Khoiriya, PELP Madya, Direktorat PRL.

Selain itu juga diundang Naufal Sanca Lovandhika, Analis Tata Ruang, Direktorat PRL, Sukma Gunawan Lumban Gaol, Pelaksana pada Kelompok Kawasan Strategis, Akbar M. Usman, Pelaksana pada Kelompok Kawasan Strategis dan Aulia Ismarisa, Pelaksana pada Kelompok Kawasan Strategis.

Selain itu, nama Ketua Yayasan Kepri Sumber Daya Utama (KESUMA), Ketua Asosiasi Pengusahan Pasir Laut (APPL) dan Ketua Asosiasi Penambang Pasir Laut juga tersebut dalam undangan nomor 2030.

Sedangkan pada undangan nomor 2032, KKP mengundang dari unsur akademisi, sekretaris kabinet, Kemenko Maritim, Kementerian Perhubungan, Kemenkum HAM, Kementerian PUPR, BPKP, Badan Pengusahaan Kawasan Pedagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam, Kementerian KKP, pemerintah daerah, NGO.

Ajaibnya, serta seluruh pelaku usaha yang sudah diundang pada tanggap 24 Juli 2023 juga kembali diundang untuk hadir pada 25 Juli 2023.

Disebutkan dalam undangan, acara pertemuan tanggal 24 Juli 2023 adalah Identifikasi Data Sedimentasi Laut di KSN BBK. Sedangkan agenda pertemuan pada 25 Juli 2023 adalah Sosialisasi Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Hasil Sedimentasi di Laut dan Konsultasi Publik Rancangan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Hasil Sedimentasi di Laut.

Sebelumnya dalam acara konsultasi publik aturan pelaksanaan PP Pengelolaan Hasil Sedimentasi dan Harga Patokan Pasir Laut yang berlangsung 25 Mei 2023 lalu secara hybrid, Hengki mengutarakan kejanggalan dasar pemikiran terbitnya PP itu yang disebutkan akibat terancamnya ekosistem laut lantaran sedimentasi pasir laut yang setelah disimak secara seksama ujung-ujungnya melahirkan solusi ekspor pasir laut.

“Kami melihat bagaimana jalan ceritanya sih, awalnya bicara pencemaran akibat sedimentasi, lalu ujung-ujungnya bicara ekspor pasir laut sebagai solusi ancaman pencemaran akibat sedimentasi itu. Apa tidak ada solusi lain,” tanya Hengki.

Oleh sebab itu, kata Hengki, terkait pertemuan 24 Juli 2023 dan 25 Juli 2023 di Batam itu, Hengki mengatakan CERI melihat jangan-jangan sosialisasi ini hanya akal-akalan KKP untuk memuluskan ekspor pasir laut ke Singapura dan ujung-ujungnya pembicaraan menyelamatkan ekosistem laut dari ancaman kerusakan akibat sedimentasi pasir laut itu hanya isapan jempol belaka. “Semoga analisa kami tidak terjadi,” pungkas Hengki.

Jakarta,MoneyTalk – Center for Budget Analysis CBA menemukan dugaan penyimpangan dalam mega proyek Kementerian PUPR. Proyek yang dimaksud adalah Peningkatan Jalan Kinam – Furir – Goras yang berlokasi di Kabupaten Fakfak Provinsi Papua Barat, berikut penjelasannya.

Pertama, proyek Peningkatan Jalan Kinam – Furir – Goras tidak transparan, hal ini terlihat dari rencana umum pengadaan yang tidak menyertakan nama Pengguna Anggaran atau Kuasa Pengguna Anggaran dalam keterangan Satuan Kerja 498690.

Kedua, penetapan Pagu dan HPS yang ditetapkan Kemen PUPR sama persis di angka Rp 56.500.000.000, hal ini berpotensi merugikan keuangan Negara karena harga penawaran akan tinggi atau tidak efisien.

Ketiga, pihak yang dimenangkan Kemen PUPR adalah PT. Putra Nanggroe Aceh yang beralamat di Jl. Pasar Baru Komplek Ruko Pemda Blok B Nomor 14, Gampong Blang, Kecamatan Krueng Sabee – Aceh Jaya. Harga penawaran yang diajukan oleh PT. PNA sangat mahal sebesar Rp55.213.000.000.Jika dibandingkan dengan penawar terendah PT LNJ terdapat selisih sebesar Rp 10 miliar lebih.

Fakta lainnya, PT. PNA yang dimenangkan Kemen PUPR berlokasi di Provinsi Aceh, lokasi perusahaan ini sangat jauh dari lokasi pengerjaan proyek yang berada di Kabupaten Fakfak Papua Barat. Hal ini akan berdampak terhadap biaya proyek yang mahal.

Terakhir, PT. Putra Nanggroe Aceh di tahun 2021 tercatat gagal melaksanakan proyek pembangunan Jembatan Kaca Tinjomoyo Semarang dan masuk daftar black list. Hal ini semakin memperkutat dugaan penyimpangan proyek Peningkatan Jalan Kinam – Furir – Goras, karena pemenang tender memiliki rekam jejak buruk.

Berdasarkan catatan di atas CBA meminta Menteri PUPR Basuki Hadimuljono mengevaluasi tender proyek Peningkatan Jalan Kinam – Furir – Goras. Proses lelang diduga kuat adanya permainan, dan sebaiknya Menteri Basuki melakukan lelang ulang, dan melibatkan KPK agar proses tender dijalankan sesuai ketentuan.

Jajang Nurjaman
Koordinator CBA

Jakarta,MoneyTalk – Erick Thohir, Menteri BUMN mengusulkan suntikan modal Rp 57,9 triliun untuk 8 BUMN di tahun 2024. Usulan tersebut seharusnya ditolak oleh DPR RI karena Beban APBN 2023 sudah semakin berat. Apalagi, perusahaan BUMN sedang diterpa isu dugaan manipulasi laporan keuangan.

BUMN yang akan diberikan penyertaan modal negara 2024 adalah BUMN karya yaitu PT Hutama Karya sebesar Rp 10 triliun dan ada usulan tambahan untuk tiga BUMN Karya sebesar Rp 24 triliun yang diharapkan akan cair pada Januari 2024 mendatang. Yakni, untuk restrukturisasi PT Waskita Karya Tbk (WSKT) dan PT Wijaya Karya Tbk (WIKA) sebesar Rp 8 triliun. Padahal BUMN karya sedang dirundung masalah dugaan manipulasi laporan keuangan.

Tunda Sampai Laporan Keuangan Seluruh BUMN Prudent

Dugaan manipulasi laporan keuangan BUMN karya adalah fenomena gunung es dimana perusahaan plat merah hampir seluruhnya melakukan manipulasi laporan tersebut untuk me-make up financial report agar mendapatkan persetujuan penyertaan modal negara akhir-akhir ini. Oleh karena itu sebaiknya Pemerintah memerintahakan audit independen terhadap seluruh laporan keuangan BUMN sebagai syarat BUMN dapat menerima penyertaan modal negara.

Informasi terbaru dari BPKP bahwa BUMN karya PT Waskita Karya (Persero) Tbk. (WSKT) telah melakukan pemolesan laporan keuangan sejak tahun 2016. Hal ini menunjukan sudah 6 tahun lebih praktek pemolesan financial report BUMN tidak terendus.

Untuk antisipasi agar PMN sebesar Rp57,9 triliun tidak disalahgunakan, sebaiknya ide pemberian PMN BUMN untuk 2024 distop terlebih dahulu sampai keluar audit independen seluruh BUMN pruden dan tidak ada manipulasi.

Temuan Manipulasi Keuangan BUMN Adalah Tidak Berjalannya Slogan AKHLAK

Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) melakukan analisis soal dugaan manipulasi laporan keuangan yang dilakukan oleh PT Wijaya Karya (Persero) dan PT Waskita Karya (Persero). Temuan sementara manipulasi dilakukan atas persetujuan penuh dari Komisaris dan Jajaran Direksi BUMN karya tersebut. Ini menunjukan proses pengawasan dan tata kelola BUMN tersebut tidak sehat padahal Menteri Erick Thohir selalu membawa tema AKHLAK untuk perbaikan tata kelola BUMN.

Slogan AKHLAK BUMN tidak menjadi alat efektif untuk mencegah adanya manipulasi laporan keuangan yang dilakukan petinggi dan pengawas BUMN tersebut.

Dewasa ini BUMN Banyak Kasus Mulai Dari Korupsi Sampai Ketidakberlanjutan Dana Pensiun

BUMN didera banyak kasus seperti kasus Jiwasraya, Asabri, Garuda, dan Krakatau Steel dimana kasus tersebut menunjukan perilaku koruptif dari oknum petinggi BUMN memperkaya diri dan kelompoknya.

Selain itu ada juga masalah ketidakberlanjutan dana pensiun (dapen) dari BUMN dimana rasio kecukupan dana pensiun BUMN (RKD) dibawah 100. Sebagaimana dikutip CNBC Indonesia 12/06, Di antara 22 dapen BUMN yang masuk radar, sebanyak 16 dapen BUMN ada yang memiliki yield investasi di bawah 6% dan 4 perusahaan diantaranya ada yang memiliki yield investasi di bawah 2% dan terindikasi kasus korupsi.

Ini semua sulit mengatakan bahwa BUMN hari ini baik-baik saja.

Evaluasi PMN untuk BUMN Sejak 3 tahun Terakhir

Penundaan pemberian PMN kepada BUMN sampai dilakukan Audit Besar terhadap Laporan Keuangan BUMN terlebih dahulu agar praktik manipulasi financial report tidak terulang lagi.

Selain itu perlu juga dilakukan evaluasi terhadap efektivitas pemberian PMN dari sejak 2021-2023. Tiga tahun terakhir tersebut BUMN menerima modal negara mencapai Rp166.31 triliun dimana masing-masing PMN 2021 sebesar Rp69 triliun, PMN 2022 sebesar Rp56 triliun dan PMN 2023 sebesar Rp41,32 triliun.

Dana besar tersebut belum terbukti memberikan manfaat kepada publik melalui pelayanan BUMN yang murah dan terjangkau. Listrik dan BBM untuk publik nyatanya terasa makin mahal setiap tahunnya. Lantas untuk pada PMN untuk BUMN tersebut bila sekedar mempercantik laporan keuangan yang ternyata kecantikannya adalah manupulatif. Stop Penyertaan modal negara untuk BUMN sampai BUMN benar-benar bebas dari praktik koruptif dan manipulatif. (MT)

Oleh: Achmad Nur Hidayat, Pakar Kebijakan Publik dan Ekonom UPN Veteran Jakarta, CEO Narasi_ Insitute