19 November 2026

Anggaran

JAKARTA, MoneyTalk – Abstraksi:

  • Nilai Tukar Petani (NTP) adalah perbandingan indeks harga yang diterima petani (It) terhadap indeks harga yang dibayar petani (Ib).
  • NTP merupakan salah satu indikator untuk melihat tingkat kemampuan/daya beli petani di perdesaan. NTP juga menunjukkan daya tukar (terms of trade) dari produk pertanian dengan barang dan jasa yang dikonsumsi maupun untuk biaya produksi.
  • NTP nasional April 2023 sebesar 110,58 atau turun 0,24 persen dibanding NTP bulan sebelumnya. Penurunan NTP dikarenakan Indeks Harga yang Diterima Petani (It) turun sebesar 0,12 persen, sedangkan Indeks Harga yang Dibayar Petani naik (Ib) sebesar 0,13 persen.
  • Pada April 2023, NTP Provinsi Riau mengalami penurunan terbesar (2,42 persen) dibandingkan penurunan NTP provinsi lainnya. Sebaliknya, NTP Provinsi Sumatera Selatan mengalami kenaikan tertinggi terbesar (1,50 persen) dibandingkan kenaikan NTP provinsi lainnya.
  • Pada April 2023 terjadi kenaikan Indeks Konsumsi Rumah Tangga (IKRT) di Indonesia sebesar 0,14 persen yang disebabkan oleh kenaikan indeks pada seluruh kelompok pengeluaran.
  • Nilai Tukar Usaha Rumah Tangga Pertanian (NTUP) nasional April 2023 sebesar 110,92 atau turun 0,24 persen dibanding NTUP bulan sebelumnya.
  • Dari 2.236 transaksi penjualan gabah di 26 provinsi selama April 2023, tercatat transaksi gabah kering panen (GKP) 70,57 persen, gabah kering giling (GKG) 18,43 persen, dan gabah luar kualitas 11,00 persen.
  • Selama April 2023, rata-rata harga GKP di tingkat petani Rp5.401,00 per kg atau naik 2,40 persen dan di tingkat penggilingan Rp5.524,00 per kg atau naik 2,25 persen dibandingkan harga gabah kualitas yang sama pada bulan sebelumnya. Rata-rata harga GKG di tingkat petani Rp6.105,00 per kg atau naik 0,90 persen dan di tingkat penggilingan Rp6.220,00 per kg atau naik 0,68 persen. Harga gabah luar kualitas di tingkat petani Rp5.289,00 per kg atau naik 5,47 persen dan di tingkat penggilingan Rp5.391,00 per kg atau naik 4,96 persen.
  • Dibandingkan April 2022, rata-rata harga gabah pada April 2023 di tingkat petani untuk kualitas GKP, GKG, dan gabah luar kualitas masing-masing naik sebesar 23,62 persen; 20,32 persen; dan 26,07 persen. Di tingkat penggilingan, rata-rata harga gabah pada April 2023 dibandingkan April 2022 untuk kualitas GKP, GKG, dan gabah luar kualitas masing-masing naik sebesar 23,26 persen; 19,77 persen; dan 25,69 persen.
  • Selama April 2023, survei harga produsen beras di penggilingan dilakukan pada 895 perusahaan penggilingan di 31 provinsi, dimana diperoleh 1.161 observasi beras di penggilingan.
  • Pada April 2023, rata-rata harga beras kualitas premium di penggilingan sebesar Rp11.672,00 per kg, turun sebesar 0,08 persen dibandingkan bulan sebelumnya, sedangkan beras kualitas medium di penggilingan sebesar Rp11.050,00 per kg atau turun sebesar 0,65 persen, dan rata-rata harga beras luar kualitas di penggilingan sebesar Rp10.565,00 per kg atau naik sebesar 0,85 persen.
  • Dibandingkan dengan April 2022, rata-rata harga beras di penggilingan pada April 2023 untuk kualitas premium, medium, dan luar kualitas masing-masing naik sebesar 21,88 persen; 21,37 persen; dan 19,33 persen.

Jakarta, MoneyTalk – IPW mendesak KPK segera mengumumkan hasil penyelidikan laporan masyarakat terkait  dugaan korupsi pengadaan 488 WC senilai Rp98 miliar oleh Pemkab Bekasi yang sudah diselidiki berdasarkan sprin LIDIK – 08 /Lid – 01.00/01/01 20w1 tanggal 22 januari 2021 yang hingga saat ini tidak terdengar perkembangan perkara tersebut.

Proyek pengadaan 488 wc untuk sekolah SD / SMP dikabupaten Bekasi  yang anggarannya melalui APBD 2020 Kabupaten Bekasi senilai 98 milyard ini sangat janggal dari segi harga satuannya yaitu untuk 1 ( satu ) toilet ukuran 3,5 x 3, 6 Meter persegi dianggarkan Rp 196, 8 juta sehingga publik Bekasi mengguncingkannya sebagai WC SULTAN. Bila menggunakan harga satuan bangunan menengah  5 juta/m2 maka maksimal harga adalah 12,6 M2 × 5.000.000 : 63 juta /perunit sehingga mark up nilai proyek sudah sangat jelas karena itu unsur kerugian negara sudah tampak . Untuk dapat dinilai sbg tindak pidana korupsi KPK tinggal membuktikan unsur melawan hukum atau adanya penyalah gunaan kewenangan dalm perkara wc sultan ini. Unsur melawan hukum dapat ditelusuri dgn mendalami prosedur pengadaan barang dan jasanya dalam menentukan HPS.

Dalam proses penyelidikan perkara ini telah diperiksa anggota DPRD Kab. Bekasi dari fraksi PKS M.NUH  pada 5 oktober 2021 dan juga anggota DPRD Bekasi Aura Dwi Nugraha terkait notulen rapat pembahasan APBD proyek Pengadaab Toilet Kebiasaan Baru TA 2020 ( dikenal publik sbg WC SULTAN).

IPW juga mencermati bahwa ditengah proses penyelidikan KPK yang masih berlangsung tsb PJ Bupati Bekasi Dani Ramdan melantik sdr. Benny Sugiarto Prawiro sebagai Kepala Dinas Cipta Karya  dan Tata Ruang Kabupaten Bekasi , padahal sdr. Benny Sugiarto Prawiro diduga adalah pejabat yang paling bertanggung jawab dlm pengadaan 488 WC senilai 98 Milyard tersebut saat menjabat sebagai Kepala Bidang Bangunan Negara Dinaa Cipta Karya dan Tata Ruang kabupaten Bekasi. Pengangkatan ini didiga tidak menerapkan prinsip2 UU No. 38 Tahun 1999 tentang Korupsi Kolusi dan Nepotisme oleh Pj Bupati Bekasi krn seharusnya yg dipromosikan adalah pejabat yg bersih dari isue KKN.

Akibat lambatnya KPK menuntaskan laporan dugaan korupsi pengadaan 488 WC yang sarat mark up tersebut hingga diangkatnya pejabat yg diduga paling bertanggung jawab dalam pengadaan 488 wc dengan anggaran 98 Milyard tersebut saat ini terjadi perdebatan hangat dikalangan aktivis,tokoh masyarakat dan pejabat dipemerintahan Bekasi.

KPK harus menjalankan tugasnya secara akuntable,tranparan dan profesional . Harus disampaika  kepada publik proses penyelidikan yg sudah mengendap 2 tahun ini agar kepercayaan masyarakat pada KPK tumbuh seperti awal2 KPK berdiri

Sugeng Teguh santoso
Ketua Indonesia Police Watch

JAKARTA, MoneyTalk – Abstraksi:

  • Pada April 2023 terjadi inflasi year on year (y-on-y) sebesar 4,33 persen dengan Indeks Harga Konsumen (IHK) sebesar 114,74. Inflasi y-on-y tertinggi terjadi di Kotabaru sebesar 6,75 persen dengan IHK sebesar 121,12 dan terendah terjadi di Pangkal Pinang sebesar 2,78 persen dengan IHK sebesar 114,15.

 

  • Inflasi y-on-y terjadi karena adanya kenaikan harga yang ditunjukkan oleh naiknya sebagian besar indeks kelompok pengeluaran, yaitu: kelompok makanan, minuman dan tembakau sebesar 4,58 persen; kelompok pakaian dan alas kaki sebesar 1,80 persen; kelompok perumahan, air, listrik, dan bahan bakar rumah tangga sebesar 2,53 persen; kelompok perlengkapan, peralatan dan pemeliharaan rutin rumah tangga sebesar 3,27 persen; kelompok kesehatan sebesar 2,60 persen; kelompok transportasi sebesar 11,96 persen; kelompok rekreasi, olahraga, dan budaya sebesar 2,38 persen; kelompok pendidikan sebesar 2,75 persen; kelompok penyediaan makanan dan minuman/restoran sebesar 3,79 persen; dan kelompok perawatan pribadi dan jasa lainnya sebesar 4,67 persen. Sementara kelompok pengeluaran yang mengalami penurunan indeks, yaitu: kelompok informasi, komunikasi, dan jasa keuangan sebesar 0,25 persen.

 

  • Tingkat inflasi month to month (m-to-m) April 2023 sebesar 0,33 persen dan tingkat inflasi year to date (y-to-d) April 2023 sebesar 1,01 persen.

 

  • Tingkat inflasi y-on-y komponen inti April 2023 sebesar 2,83 persen, inflasi m-to-msebesar 0,25 persen, dan inflasi y-to-d sebesar 0,88 persen.

JAKARTA, MoneyTalk – Presiden Joko Widodo bersama Wapres Kiai Ma’ruf Amin memprioritaskan pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) sebagai salah satu dari lima program prioritas pemerintah periode 2019-2024.

Dalam mendukung program tersebut dari sisi infrastruktur pendidikan, pemerintah antara lain menugaskan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) untuk melakukan rehabilitasi dan renovasi sekolah, madrasah, dan perguruan tinggi untuk mendukung kegiatan belajar dan mengajar.

Mengacu pada Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 43 Tahun 2019 tentang Pembangunan, Rehabilitasi, atau Renovasi Pasar Rakyat, Prasarana Perguruan Tinggi, dan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah, Kementerian PUPR mendapat tugas tambahan untuk melakukan percepatan pembangunan dan rehabilitasi sebanyak 10.000 sekolah dan madrasah di seluruh Indonesia.

Menteri PUPR Basuki Hadimuljono mengatakan standar pekerjaan rehabilitasi dan renovasi sekolah dan madrasah harus baik, selain itu dilengkapi fasilitas olahraga, penyediaan air bersih dan sanitasi yang baik termasuk tempat cuci tangan, penataan lansekap (taman), dan tahan gempa.

“Standar bangunan dan kelengkapannya agar bisa diterapkan di sekolah-sekolah lain. Manfaatkan fasilitas yang sudah dibangun. Generasi mendatang harus lebih pintar karena fasilitasnya lebih baik,” kata Menteri Basuki.

Pada Tahun Anggaran 2022, Kementerian PUPR melalui Direktorat Prasarana Strategis, Direktorat Jenderal (Ditjen) Cipta Karya telah menyelesaikan pekerjaan pembangunan dan rehabilitasi sekolah sebanyak 458 sekolah (SD, SMP dan SMU) dan 83 madrasah (Ibtidaiyah, Tsanawiyah dan Aliyah).

Pekerjaan rehabilitasi dan renovasi sekolah tersebut dilengkapi fasilitas lapangan olahraga, toilet yang baik termasuk tempat cuci tangan serta penataan lansekap.

Pembangunan infrastruktur pendidikan di tingkat SD, SMP, dan SMU dilanjutkan pada TA 2023 dengan menargetkan sebanyak 1.174 sekolah, sehingga total selama 2019-2024 sebanyak 4.636 sekolah.

Rehabilitasi sekolah yang telah selesai pada TA 2022 salah satunya SD Negeri Sekru Fakfak di Papua Barat.

Dukungan infrastruktur yang dilakukan Kementerian PUPR di antaranya pembangunan 9 ruang kegiatan belajar, toilet, jalan akses, jalan akses difabel, toilet difabel, lapangan, tempat cuci tangan depan kelas, menara air, bak sampah, pagar, gapura, drainase, rehabilitasi ruang guru, dan lansekap.

“Rehabilitasi SDN Sekru Fakfak merupakan salah satu sekolah dari 15 sekolah yang mendapat penanganan rehabilitasi dan renovasi di Papua Barat untuk TA 2022,” kata Kepala Balai Prasarana Permukiman Wilayah Papua Barat Marsudi.

Selain rehabilitasi dan renovasi sekolah di tingkat SD, SMP, dan SMU, Kementerian PUPR juga memberikan dukungan sarana pendidikan di tingkat Perguruan Tinggi Negeri, termasuk pembangunan lanjutan Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP). Pada TA 2022 telah diselesaikan pembangunan sarana pendidikan untuk universitas dan politeknik sebanyak 25 unit, dan dilanjutkan TA 2023 sebanyak 9 unit.

DEPOK, MoneyTalk – Direktur Eksekutif Center for Budget Analysis (CBA) dan Pengamat Anggaran Uchok Sky Khadafi menyoroti proyek Water Tank 10.000 M3 yang mangkrak di lokasi Sukmajaya samping kantor PDAM Tirta Asasta, Kota Depok. Proyek itu telah menelan biaya puluhan miliar.

Pengamat Anggaran Uchok Sky Khadafi mengatakan, proyek mangkrak ini sudah jelas merugikan, dan berpotensi adanya tindak Korupsi.

“Melalui Direktur Eksekutif Center for Budget Analysis (CBA), Uchok Sky Khadafi menduga adanya tindak pidana korupsi melalui tata kelola Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD), Kota Depok,” ujar Uchok Sky

Kendati demikian, Uchok Sky Khadafi menyimpulkan seharusnya ada peroses penyelidikan dari Aparat Penegak Hukum (APH) terkait proyek Water Tank yang mangkrak di Kota Depok.

Dari pertemuan media online MoneyTalk di Kali Bata, Jakarta Selatan, kemarin. Direktur Eksekutif Center for Budget Analysis (CBA), Uchok Sky Khadafi menekankan pentingnya pembangunan infrastruktur untuk mendukung pemerataan pembangunan demi meningkatkan kesejahteraan masyarakat, bukan setelah di keluarkan anggaran dan di bangun proyeknya lalu di tinggalkan begitu saja, itu sama saja menghambur-hamburkan anggaran.

Proyek Watertank ini dikerjakan sejak Tahun 2022, kemarin. Namun hingga 2023 belum selesai. Proyek yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Belaja Daerah (APBD) Kota Depok, melalui Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE), serta difasilitasi ULP (Unit Layanan Pengadaan), telah menelan dana anggaran Rp 35.000.000.000.00 miliar dan saat ini proyek tersebut tidak dilanjutkan. (MT)

JAKARTA, MoneyTalk – Anggota Komisi III DPR RI Santoso mendukung langkah Kejaksaan Agung (Kejagung) untuk mengusut tuntas kasus dugaan korupsi pembangunan tol layang Jakarta-Cikampek II (Japek II) atau Tol MBZ.

Menurutnya, kasus ini harus diusut sampai tuntas karena telah mempermalukan bangsa Indonesia.

“Saya yakin Kejaksaan Agung akan menjebloskan pihak-pihak yang terhubung pada kasus ini ke peradilan,” kata Santoso.

Perbuatan korupsi pada proyek Japek II atau MBZ ini, menurut Santoso, bukan hanya pada tindakan korupsi, melainkan juga tindakan yang mempermalukan bangsa Indonesia. Mengingat dana proyek itu berasal dari dana hibah pinjaman yang berasal dari negara UEA.

Dijelaskan pula, perilaku koruptif itu bukan hanya soal mentalitas, melainkan karena sistem yang ada saat ini menyebabkan tumbuh suburnya perilaku koruptif.

“Dana yang berasal dari hibah pinjaman saja dikorupsi, maka dana yang berasal darii APBN pasti dijadikan bancakan oleh oknum-oknum yang mengelola anggaran itu,” ujar anggota Fraksi Partai Demokrat ini.

Dia melanjutkan, rakyat sangat menunggu kerja penanganan Kejagung dalam kasus ini jangan sampai menguap serta berujung pada hukum yang tebang pilih.

Diketahui, Direktur Penyidikan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Agung Kuntadi, Rabu (3/5/2023), mengatakan, proses penyidikan kasus dugaan korupsi pembangunan Jalan Tol Jakarta-Cikampek II Layang masih berjalan sampai saat ini. Penyidik terus memanggil para saksi terkait untuk diminta keterangan.

Kasus dugaan korupsi tersebut merupakan pengembangan dari kasus dugaan korupsi penyalahgunaan fasilitas pembiayaan perbankan di PT Waskita Karya (Persero) Tbk. Dalam kasus dugaan korupsi pembangunan Jalan Tol MBZ, PT Waskita Karya (Persero) Tbk bertanggung jawab sebagai kontraktor bersama PT Acset Indonusa.

JAKARTA, MoneyTalk – Anggota Komisi VII DPR RI Mulyanto mengungkapkan bahwa Komisi VII akan segera memanggil Menteri ESDM untuk meminta penjelasan terkait perpanjangan izin ekspor tembaga PT. Freeport Indonesia (PTFI).

“Pemanggilan ini sangat penting untuk mengklarifikasi sejumlah hal. Termasuk tentang rencana Pemerintah menerbitkan Peraturan Menteri (Permen) sebagai dasar hukum perpanjangan izin ekspor tersebut,”ungkap Mulyanto kepada media.

Ia menilai, rencana Pemerintah memperpanjang izin ekspor tembaga punya dua dimensi inkonsistensi, yang mencerminkan lemahnya Pemerintah dalam pengelolaan sumber daya alam (SDA) nasional. Dua dimensi inkonsistensi Pemerintah itu adalah dimensi kebijakan dan dimensi bentuk hukum kebijakannya sendiri.

Kebijakan Pemerintah yang inkonsisten ini berpotensi melanggar konstitusi yang mengamanatkan penguasaan SDA (sumber daya alam) oleh negara sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat.

“Bila ekspor mineral mentah ini terus dibiarkan maka nilai tambah dari pengelolaan SDA akan dinikmati oleh bangsa lain. Sementara, rakyat kita hanya menerima sisa remah-remahnya saja. Ini kan mengenaskan. Negara dengan kekayaan SDA yang berlimpah, namun rakyatnya miskin, karena ekonominya bersifat ekstraktif,” ungkapnya..

Tidak hanya itu, menurut politisi dari Fraksi PKS ini, Pemerintah inkonsisten, karena selama ini mengglorifikasi program hilirisasi SDA, tetapi nyatanya menyerah terhadap desakan Freeport.

Bahkan, secara langsung kebijakan Pemerintah ini menabrak UU No.3/2020 tentang Pertambangan Minerba, khususnya pasal 170A, yang melarang ekspor mineral mentah sejak bulan Juni 2023.

Lebih lanjut, Pak Mul, begitu Mulyanto biasa disapa, melihat kebijakan Pemerintah tersebut juga diskriminatif dibandingkan dengan kebijakan untuk mineral lain seperti nikel. Dimana ekspor bijih nikel sudah sejak lama dilarang Pemerintah.

“Yang kedua adalah bentuk regulasi yang akan dikeluarkan Pemerintah. Menteri ESDM berencana akan mengeluarkan Permen (Peraturan Menteri), sebagai dasar hukum izin ekspor mineral mentah tersebut. Kalau ini benar, yakni dasar hukum bagi izin ekspor konsentrat tembaga ini hanya berupa Permen (Peraturan Menteri), maka ini kan aneh. Masak Undang-undang dibatalkan dengan Permen. Undang-undang hanya dapat dibatalkan dengan Undang-undang juga,” tegasnya.

JAKARTA, MoneyTalk – Anggota Komisi VI DPR RI Achmad Baidowi mengapresiasi kinerja Menteri BUMN Erick Thohir yang mampu membawa Kementerian BUMN siap menyetorkan dividen senilai Rp80,2 triliun ke kas negara.

Menurut dia, jumlah dividen terbesar di sepanjang sejarah keberadaan BUMN itu menunjukkan bahwa selama ini jajaran Kementerian BUMN fokus bekerja dan memiliki strategi bisnis yang tepat.

Lebih lanjut, Baidowi menyampaikan bahwa selama ini dia memang kerap mengapresiasi strategi Kementerian BUMN dan profesionalitas orang-orang di dalamnya. Strategi dan profesionalitas itu, lanjutnya, mampu membuat BUMN menjadi sebuah entitas bisnis yang menjalankan fungsi bisnis untuk mendapatkan keuntungan.

Salah satu strategi dari Kementerian BUMN yang diapresiasi Baidowi adalah pembuatan holding-holding yang mampu membuat kinerja BUMN menjadi lebih efisien dan lebih terarah.

“Kementerian BUMN memang sedikit berbeda dengan kementerian lainnya. Institusi ini diperintahkan untuk mencari keuntungan dan mendukung pembangunan serta memberikan manfaat sosial dan lingkungan kepada masyarakat,” ujar Baidowi dalam keterangan kepada media.

Ke depannya, dia meminta Kementerian BUMN agar tidak berpuas diri, tetapi terus melakukan pembenahan. Pembenahan yang dapat dilakukan di antaranya, memastikan operasional perusahaan-perusahaan BUMN bisa berjalan sesuai dengan ketentuan yang ada.

Berikutnya, Kementerian BUMN juga harus memastikan bahwa jajaran direksi dan komisaris diisi oleh orang-orang yang berkompeten sehingga tidak terjadi konflik kepentingan.

“Kami meminta agar kasus seperti ditetapkannya Dirut Waskita sebagai tersangka tidak lagi terjadi di BUMN lain. Pak Erick harus menjadikan hal ini sebagai pelajaran untuk bersih-bersih BUMN agar bisa lebih profesional dan memberikan keuntungan lebih besar kepada negara,” ujar Politisi Fraksi PPP ini.

JAKARTA, MoneyTalk – Anggota Komisi VI DPR RI Amin Ak mengapresiasi langkah Kejaksaan Agung (Kejagung) yang menetapkan Dirut Waskita Karya sebagai tersangka.

Amin mendukung langkah Kejagung untuk terus melakukan bersih-bersih BUMN. Apalagi, kasus korupsi di PT Waskita Karya bukanlah yang pertama kali terjadi.

Sebelumnya, pada 2022 lalu Kejagung telah pula memproses hukum penyelewengan dana PT Waskita Beton Precast.

Kasus itu melibatkan Direktur Pemasaran PT Waskita dan pejabat-pejabat lain. Karenanya, Amin mendukung Kejagung agar dapat mengusut tuntas kasus yang menjerat Dirut Waskita Karya itu sampai ke akar-akarnya.

“Kasus korupsi yang saat ini ditangani Kejagung bisa jadi fenomena ‘gunung es’ di perusahaan konstruksi pelat merah tersebut,” kata Amin.

Untuk itu, ia mendesak Kejagung dapat bergerak cepat agar bisa segera melakukan investigasi kemungkinan kasus-kasus penyelewengan lain yang mungkin ada di Waskita. Amin menilai, korupsi di Waskita suatu ironis.

“Karena di satu sisi Waskita berulang kali minta dana PMN dari APBN untuk menyehatkan keuangan perusahaan,” ujar Politisi Fraksi PKS ini.

Namun, di sisi lain, ada sejumlah oknum-oknum direksi Waskita yang justru menyelewengkan dana perusahaan untuk memperkaya diri.Maka itu, Amin turut mendesak Kementerian BUMN untuk memberi dukungan data.

“Dan informasi yang dibutuhkan Kejagung agar PT Waskita Karya khususnya dan BUMN lainnya bersih dari perilaku koruptif pengelolanya,” kata Amin.

Diketahui sebelumnya, Kejagung menetapkan tersangka baru kasus dugaan korupsi penyelewengan penggunaan dana PT Waskita Beton Precast pada 2016-2020. Tersangka tidak lain Dirut PT Waskita Karya, Destiawan Soewardjono.

Kejagung langsung menahan Destiawan di Rumah Tahanan Negara (Rutan) Salemba Cabang Kejagung untuk mempercepat penyidikan. Masa penahanan dilakukan selama 20 hari terhitung sejak 29 April-17 Mei 2023 nanti.

JAKARTA, MoneyTalk – Direktur Political and Public Policy Studies (P3S), Jerry Massie mengatakan, harusnya pemerintah mencari tempat yang representatif tidak perlu lagi membangun berbagai macam infrastruktur. Terutama dalam penyelenggaran KTT ASEAN.

Pasalnya penyelenggaran KTT ASEAN di Labuan Bajo, ia yakini banyak pemerintah gelontorkan anggaran untuk membangun infrastruktur penunjang di sana.

Padahal, bila lokasi kegiatannya dialihkan ke kota-kota yang sudah siap, pemerintah bisa mengalihkan anggaran tersebut untuk biaya pendidikan anak putus sekolah dan kuliah gratis bagi para generasi penerus bangsa di Nusa Tenggara Timur (NTT).

“Kalau penyelenggaraannya di kota-kota yang sudah siap secara infrastruktur kan enak. Jadi APBN nya bisa alokasikan buat anak yang tak mampu. Jadi adik-adik di NTT yang kurang mampu tapi ingin kuliah dibantu pakai uang itu,” kata Jerry Massie kepada wartawan, Rabu (3/5/2023).

Menurut Jerry, justru bila anggaran banyak dikeluarkan untuk membangun sarana penunjang pelaksanaan KTT ASEAN namun di sisi lain di wilayah NTT masih banyak anak-anak tidak mampu melanjutkan studi karena terbatas biaya, maka berbalik dengan upaya memperkuat relevansi ASEAN.

Mengingat semangatnya ASEAN adalah merespon tantangan kawasan dan global, dan memperkuat posisi sebagai pusat pertumbuhan ekonomi kawasan, demi kemakmuran rakyat di Asia Tenggara.

“Bagaimana rakyat mau makmur kalau banyak yang putus sekolah karena tidak ada biaya? Nah ini seharusnya para pembisik presiden tahu sebelum mengajukan tempat. Mendingan uangnya buat biaya sekolah gratis dan diberi pelatihan soft skill biar ada kemampun khusus bila masuk dunia kerja,” tutup Jerry.

Sebelumnya, Gerakan Mahasiswa dan Petani NTT (Gempa NTT), tolak KTT ASEAN di Labuan Bajo. Pasalnya mereka menilai putra-putri NTT lebih membutuhkan anggaran untuk revolusi pendidikan. Bukan hanya sekadar mengakomodasi antusiasme masyarakat sifatnya hanya sesaat.

“KTT Asean di Labuan Bajo otomatis menggerus banyak annggaran APBN. Khususnya untuk bangun jalan sana sini dan infrastruktuk penunjang lain.” kata Koordinator Gempa NTT Yohanes DN dalam keterangannya.

Harusnya lanjut Yohanes, KTT ASEAN digelar di wilayah yang telah maju seperti di wilayah Jawa ataupun Jakarta. Hal itu agar tidak menguras banyak anggaran APBN. Jadi anggaran tersebut bisa dialokasikan untuk membiayai anak putus sekolah di NTT. Perbaiki sekolah-sekolah rusak di NTT.

Yohanes menambahkan, putra-putri NTT butuh kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Kuliah gratis bagi mahasiswa dan jaminan lapangan kerja untuk sarjana.(MT)