19 November 2026

News

JAKARTA, MoneyTalk – Dalam rangka memperkuat dan memperluas kerja sama internasional dalam pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara, Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) menghadiri acara Korea-Indonesia New City Cooperation Forum.

Acara ini diselenggarakan oleh Kementerian Pertanahan, Infrastruktur dan Transportasi (Ministry of Land, Infrastructure and Transport) Korea Selatan di Hotel Mulia, Jakarta, Kamis (16/03).

Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono mengatakan kerja sama antara Indonesia dan Korea Selatan telah terjalin cukup lama. Terlebih, sebelumnya Kementerian PUPR telah bekerja sama dengan K-Water yang telah memiliki pengalaman, teknologi, dan kapabilitas yang sangat baik dalam sektor pengelolaan air.

Di samping itu, Indonesia dan Korea Selatan juga memiliki Nota Kesepahaman tentang Kerja Sama Teknis Pemindahan dan Pembangunan IKN yang akan menjadi landasan mekanisme bilateral serta dasar bagi perusahaan-perusahaan Korea Selatan untuk secara aktif berkontribusi dalam bekerja sama membangun IKN Nusantara.

“Adanya forum ini menjadi starting point kerja sama kita, terutama dalam pengembangan IKN Nusantara. Kita sudah punya MOU sebagai landasan kerja sama. Dan personally, kami sangat nyaman dan terbuka kalau bekerja sama dengan Korea Selatan,” kata Menteri Basuki.

Menteri Basuki menjelaskan, pada 2019 lalu Pemerintah Indonesia telah memutuskan untuk memindahkan ibu kota negara dari Jakarta ke IKN Nusantara di Kalimantan Timur. Pemindahan ini dilakukan karena tekanan penduduk yang sangat besar, urbanisasi yang masif dan kerusakan lingkungan di Pulau Jawa, khususnya Jakarta.

“Pemerintah Indonesia sangat serius dalam mengembangkan IKN Nusantara, karena daya dukung Jakarta sebagai ibu kota negara sangatlah terbatas. Mulai dari ketersediaan air baku, penduduk, pengembangan ekonomi, transportasi dan lain-lain. Kalau kita ingin improve Jakarta dari segala hal, at all cost jauh lebih mahal daripada mengembangkan IKN Nusantara. Di samping itu, Pemerintah Indonesia juga ingin lebih memeratakan pembangunan di seluruh Indonesia,” jelas Menteri Basuki.

Mengusung konsep Future Smart Forest City, fokus pembangunan IKN Nusantara seluas 256.000 ha tersebut, pada tahap awal 2022-2024 ada pada Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) seluas 1.600 ha (25%) dari total luas KIPP sebesar 6.600 ha.

Sisanya, 5.000 ha akan dipertahankan sebagai area hijau. Hingga saat ini, sekitar 50 proyek konstruksi telah dilaksanakan Kementerian PUPR dengan total biaya Rp62 triliun yang bersumber dari anggaran Pemerintah Indonesia (APBN).

“Sejak 2022, kami telah melaksanakan konstruksi infrastruktur dasar seperti Air Minum, Sanitasi, Jalan logistik, Kantor Kementerian, dan lain-lain. Saat ini progressnya sudah sekitar 20% dengan total sekitar 50 proyek konstruksi. Dengan konsep Future Smart Forest City, pembangunan benar-benar dikendalikan kualitas, estetika dan keberlanjutan lingkungannya,” tambah Menteri Basuki.

Menteri Pertanahan, Infrastruktur dan Transportasi Korea Selatan Won Hee-Ryong berharap, melalui forum ini kedua negara dapat menciptakan nilai-nilai dan peluang kerja sama baru, serta berbagi pengalaman masing-masing sehingga ada transfer knowledge.

“Saya berharap kedua negara akan terus aktif bekerja sama dan bergerak menuju masa depan yang lebih baik, serta koneksi antara Indonesia dan Korea Selatan dapat terjalin lebih erat,” kata Won.

Dalam rangkaian Korea-Indonesia New City Cooperation Forum ini, Menteri PUPR Basuki Hadimuljono beserta seluruh Pejabat Tinggi Madya Kementerian PUPR juga menghadiri Pertemuan Bilateral dengan Menteri Pertanahan, Infrastruktur dan Transportasi Korea Selatan Won Hee-Ryong, Administrator National Agency for Administrative City Construction (NAACC) Korea Selatan Lee Sang-Rae, Duta Besar Indonesia untuk Korea Selatan Gandi Sulistiyanto, Ketua Satgas Pelaksanaan Pembangunan Infrastruktur IKN Danis H. Sumadilaga, Deputi Bidang Transformasi Hijau dan Digital Otorita IKN Mohammed Ali Berawi, serta perwakilan dari 16 Perusahaan Korea Selatan sebagai calon investor IKN Nusantara.[MT]

JAKARTA, MoneyTalk – Presiden Joko Widodo meresmikan Jalan Nan Sarunai Ruas Simpang 4 Islamic Center – Tanjung Selatan, Kabupaten Tabalong, dalam kunjungan kerjanya ke Provinsi Kalimantan Selatan, pada Jumat, 17 Maret 2023.

Presiden berharap jalan sepanjang 4,2 kilometer yang menghabiskan anggaran sekitar Rp104 miliar dari dana Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) tersebut dapat membantu menggerakkan perekonomian di Kabupaten Tabalong.

“Saya kira bagus ini akan men-trigger titik-titik pertumbuhan ekonomi baru di Kabupaten Tabalong,” ujar Presiden dalam keterangannya kepada awak media usai peresmian.

Berdasarkan laporan dari Bupati Tabalong, Presiden mengatakan bahwa terjadi peningkatan pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Tabalong selama dua tahun terakhir. Pertumbuhan ekonomi tahun 2021 sebesar 3,27 persen meningkat menjadi 5,30 persen pada tahun 2022.

“Memang memberikan sebuah dorongan ekonomi terhadap Kabupaten Tabalong,” ucap Presiden.

Sementara itu, dalam keterangan terpisah, Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Tabalong Wibawa Agung Subrata berharap jalan yang dilengkapi dengan 12 jembatan dan dikerjakan selama satu tahun tersebut dapat meningkatkan aksesibilitas dan waktu tempuh yang lebih baik bagi masyarakat luas.

“Jalan ini memang diharapkan bisa digunakan oleh masyarakat secara luas, yaitu bisa digunakan baik di bidang kesehatan, kemudian perkebunan. Kemudian juga bisa merupakan akses untuk pendidikan, untuk anak-anak sekolah,” ucap Wibawa.

Turut mendampingi Presiden dalam peresmian ini adalah Sekretaris Kabinet Pramono Anung, Gubernur Kalimantan Selatan Sahbirin Noor, Bupati Tabalong Anang Syakhfiani, serta Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Tabalong Wibawa Agung Subrata.[MT]

JAKARTA, MoneyTalk – Presiden Joko Widodo meresmikan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Banjarbakula di Kota Banjarbaru, Provinsi Kalimantan Selatan, pada Jumat, 17 Maret 2023. Presiden menyebut bahwa SPAM tersebut dapat menyuplai air minum hingga 60 ribu sambungan rumah (SR).

“SPAM (Sistem Penyediaan Air Minum) yang kita bangun di sini untuk tahapan yang kedua. (Ini) menghabiskan anggaran Rp787 miliar, banyak sekali. Dan ini bisa menyuplai 60 ribu rumah tangga yang memerlukan air minum,” ucap Presiden.

Kepala Negara menuturkan bahwa SPAM Banjarbakula mampu menyediakan air untuk lima kabupaten/kota. Presiden menyebut air SPAM tersebut berasal dari Sungai Riam Kanan di Kabupaten Banjar untuk kemudian diolah dan disuplai.

“Ini akan menyediakan air untuk Kota Banjarmasin, Kota Banjarbaru, Kabupaten Banjar, Kabupaten Barito Kuala, Kabupaten Tanah Laut. Semuanya akan disediakan dari Sistem Penyediaan Air Minum dan ini airnya diambil dari Sungai Riam Kanan, ada yang tahu? Sungai Riam Kanan ditarik dari sini kira-kira 20 kilometer,” tutur Kepala Negara.

Lebih lanjut, Direktur Jenderal (Dirjen) Cipta Karya, Diana Kusumastuti dalam keterangan terpisah menyampaikan bahwa nantinya akan terdapat tambahan sekitar 14 ribu SR yang disuplai oleh SPAM Banjarbakula.

“Saat ini kita sudah bisa SR-nya —sambungan rumah—yang sudah tersambung itu 60.353 sambungan rumah, jadi masih ada sisa kalau diperhitungkan itu masih ada 14 ribu (SR) kekurangannya. 14 ribu itu nanti akan direncanakan masuk ke wilayah belakang bandara dan di Tanah Laut,” ujar Diana.

Turut mendampingi Presiden dalam peresmian tersebut antara lain Sekretaris Kabinet Pramono Anung, Gubernur Kalimantan Selatan Sahbirin Noor, Wali Kota Banjarmasin Ibnu Sina, Wali Kota Banjarbaru Aditya Mufti Ariffin, Bupati Tanah Laut Sukamta, dan Pj. Bupati Barito Kuala Mujiiyat.[MT]

JAKARTA, MoneyTalk – Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati melantik 2 pejabat Pimpinan Tinggi Madya (pejabat eselon I), 17 pejabat Pimpinan Tinggi Pratama (pejabat eselon II), serta 7 pejabat pada Komite Pengawas Perpajakan. Dengan tegas, Menkeu menyampaikan tiga pesan penting kepada para pejabat tersebut.

“Pertama, jalankan sumpah jabatan yang baru saja anda ucapkan. Tidak perlu saya ulang, di situ sudah cukup sangat jelas mengenai apa yang seharusnya anda semua lakukan. Kemudian, menjalankan tugas sesuai peraturan perundang-undangan, menjaga etika publik berarti juga asas kepatutan dan juga asas sopan santun. Yang ketiga, jaga integritas,” kata Menkeu saat memberikan arahan pada pelantikan yang berlangsung di Gedung Djuanda 1, Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Jakarta.

Pelantikan pejabat Eselon I hari ini terdiri dari Staf Ahli Bidang Ekonomi Makro dan Keuangan Internasional dan Staf Ahli Bidang Jasa Keuangan dan Pasar Modal. Selain itu, terdapat mutasi pejabat Eselon II di Ditjen Pajak sebanyak 4 pejabat dan promosi sebanyak 7 Pejabat. Ada juga promosi di Ditjen Perbendaharaan sebanyak 4 Pejabat Eselon II, dan promosi di Ditjen Kekayaan Negara sebanyak 2 Pejabat Eselon II.

Terakhir, terdapat pengangkatan Ketua, Wakil Ketua dan Anggota Komite Pengawas Perpajakan sebanyak 7 Pejabat. Khusus struktur Komwas Perpajakan yang baru diharapkan dapat meningkatkan kinerja Komwas Perpajakan lebih baik lagi ditengah kasus pajak saat ini, karena menunjuk tokoh antikorupsi Amien Sunaryadi (mantan Ketua KPK) dan Zainal Arifin Mochtar (akademisi) sebagai Ketua dan Wakil Ketua Komwas Perpajakan.

Menyikapi kasus yang tengah bergulir, segelintir oknum yang tidak bertanggung jawab telah membuat masyarakat kecewa, emosi, dan marah. Hal tersebut berhubungan dengan harapan dari masyarakat terhadap institusi Kemenkeu.

Untuk itu, Menkeu menegaskan bahwa tindakan korektif dan perbaikan akan terus dilakukan secara konsisten dan tegas, karena kepercayaan masyarakat tidak boleh dicederai dan dikhianati dan harus dijaga bersama secara penuh, sungguh-sungguh dan tanpa kompromi.

“Saya minta baik yang dilantik maupun yang hadir disini untuk sekali lagi menegaskan kembali membangun kepercayaan publik bagi instansi Kementerian Keuangan. Ini adalah suatu pekerjaan yang terus-menerus berkesinambungan dan tak pernah putus, karena kepercayaan adalah sesuatu yang memang harus dijaga serta tidak boleh dikhianati atau dicederai oleh siapapun.” kata Menkeu.

Di saat yang sama, pengelolaan keuangan negara dihadapkan pada berbagai tantangan dari kondisi ekonomi global yang terus bergejolak. Oleh karena itu, Kemenkeu harus dapat hadir sebagai penjaga keuangan negara yang dapat diandalkan.

“Kondisi ekonomi dunia tidak baik-baik saja dan terus bergejolak, maka anda semuanya wajib untuk menjaga instrumen keuangan negara menjadi instrumen yang dapat diandalkan dan terus menjadi instrumen yang mampu melindungi masyarakat serta perekonomian dari berbagai guncangan. Kita telah melewati pandemi dengan relatif baik, teruji namun itu tidak boleh membuat kita terlena atau dalam hal ini, merasa jumawa, perhatikan risiko ini, lihat job descriptions dan tanggung jawab anda, minimalkan semua kemungkinan risiko dari eksternal dan internal dan jalankan tugas dengan baik,” ungkap Menkeu.

Menkeu menginstruksikan kepada para pejabat tersebut, serta seluruh pegawai Kemenkeu di semua unit dan posisi agar menjaga martabat, kehormatan, dan kepercayaan masyarakat terhadap Kemenkeu sebagai institusi yang berintegritas.

“Saya minta komitmen anda semuanya untuk menjaga dan membangun reputasi Kementerian Keuangan, berteman secara professional, menjadi pemimpin yang bisa diandalkan dan jangan mengecewakan kepercayaan publik, kepercayaan institusi Kementerian Keuangan, dan juga pertanyaan dari seluruh stakeholders kita,” kata Menkeu.

Menkeu juga menambahkan, bahwa para pejabat Eselon 1 dan 2 berperan penting sebagai penjaga garis pertahanan pertama dari risiko-risiko yang mungkin timbul dalam institusi Kemenkeu.

“Saya minta untuk menjadi pimpinan unit organisasi yang efektif. Menjaga anak buah. Di sini semuanya adalah pejabat eselon 1 dan 2. Meneliti, menjaga dan dalam hal ini dan terus menjaga kepercayaan sebagai unit yang langsung harus melaksanakan the first line of defense. Tidak boleh segan untuk membuat langkah korektif dari awal sehingga tidak menimbulkan resiko bagi institusi. Di sinilah letaknya kita semuanya untuk bekerja sama sehingga reputasi lembaga dan kepercayaan publik bisa kita bangun kembali,” ungkap Menkeu.

Melalui jabatan yang dipercayakan kepada para pejabat di Kemenkeu, Menkeu meminta agar seluruh jajaran Kementerian Keuangan harus dapat memegang teguh integritas dan profesionalisme yang menjadi nilai-nilai Kementerian Keuangan.

“Jangan kecewakan kepercayaan ini, selamat menjalankan tugas dan sumpah jabatan yang baru anda ucapkan. Tetap tegak meskipun badai maupun berbagai krisis menerjang. Kuatkan jajaran anda, solidkan barisan anda. Tunjukkan leadership anda untuk mewujudkan Indonesia yang maju, bermartabat, sejahtera dan adil,” pungkas Menkeu.[MT]

JAKARTA, MoneyTalk – Penyaluran kredit baru oleh perbankan pada Februari 2023 terindikasi meningkat dibandingkan bulan sebelumnya.

Hal ini tecermin dari Saldo Bersih Tertimbang (SBT) penyaluran kredit baru pada Februari 2023 yang tercatat positif sebesar 66,7%, berbalik dari SBT pada bulan sebelumnya yang tercatat negatif sebesar -7,2%.

Faktor utama yang memengaruhi penyaluran kredit baru tersebut antara lain permintaan pembiayaan dari nasabah, prospek kondisi moneter dan ekonomi ke depan, serta tingkat persaingan usaha dari bank lain. Berdasarkan jenis penggunaan, penyaluran kredit baru terindikasi meningkat pada seluruh jenis kredit.

Sejalan dengan peningkatan penyaluran kredit baru oleh perbankan, permintaan pembiayaan korporasi pada Februari 2023 juga terindikasi tumbuh positif dengan SBT sebesar 9,4%.

Mayoritas pembiayaan terutama bersumber dari dana sendiri, diikuti oleh pemanfaatan fasilitas kelonggaran tarik dan pinjaman/utang dari perusahaan induk. Selain itu, kebutuhan pembiayaan korporasi terhadap kredit baru dari perbankan dalam negeri juga terindikasi meningkat dibanding bulan sebelumnya.

Di sisi rumah tangga, permintaan pembiayaan baru terindikasi relatif stabil pada Februari 2023. Mayoritas rumah tangga mengajukan jenis pembiayaan berupa Kredit Multi Guna dan memilih bank umum sebagai sumber utama penambahan pembiayaan.

Adapun sumber pembiayaan lainnya yang menjadi preferensi rumah tangga untuk memenuhi kebutuhan pembiayaan antara lain koperasi dan leasing.[MT]

JAKARTA, MoneyTalk – Pajak memiliki peranan sangat penting bagi pembangunan Indonesia. Sebab selama tiga dekade terakhir telah terjadi perubahan struktur pendapatan negara dari pendapatan sumber daya alam ke penerimaan perpajakan.

Karena itulah, Himpunan Mahasiswa Administrasi Publik Universitas Prof. Dr. Moestopo (Beragama) berusaha menggali peranan pajak tersebut dalam seminar “Kebijakan Pemerintah Terkait Reformasi Perpajakan Dalam Mewujudkan Pembangunan Melalui Sustainable Development Goals (SDGs).”

Kepala Subdirektorat Dampak Kebijakan Direktorat Potensi, Kepatuhan, dan Penerimaan Direktorat Jenderal Pajak, Eureka Putra, S.E., Ak., M.Sc., Ph.D. dalam seminar tersebut menjelaskan bila sampai awal periode 1990an, pendapatan sumber daya alam masih merupakan penopang utama APBN Indonesia.

Namun, seiring dengan penurunan produksi, khususnya komoditas migas, kontribusi penerimaan sumber daya alam semakin melambat. “Saat ini, penerimaan perpajakan berkontribusi lebih dari 70% dalam APBN,” kata Eureka, Kamis (16/3/2023) di Kampus I Universitas Moestopo.

Lebih lanjut Eureka menjelaskan bila ada 4 kelompok utama sumber pendapatan negara. Pada 2022 penerimaan pajak berkontribusi sebesar 1.716,8 triliun, penerimaan kepabeanan menyumbang 317,8 triliun, penerimaan negara bukan pajak sebesar 588,3 triliun, dan hibah mencapai 3,5 triliun.

Pasca pandemi tax ratio menurut Eureka mulai menunjukkan arah pemulihan yang merupakan momentum penting bagi upaya optimalisasi tax ratio dalam jangka pendek – menengah.

Meski begitu, pajak di Indonesia haruslah segera di reformasi baik dari sisi kebijakan maupun administrasi. Secara detail Eureka memaparkan jika secara teoritis, struktur tax gap terdiri dari policy gap dan compliance gap, sedangkan dari sisi policy gap, terdapat faktor expenditure gap (dalam bentuk belanja perpajakan, misalnya pembebasan pajak untuk produk kebutuhan pokok) dan efficiency gap (aturan yang belum optimal). Ada pula compliance gap yang lebih banyak dipengaruhi faktor administrasi otoritas pajak: collection gap (kemampuan pengumpulan pajak) dan assessment gap (kapasitas pengawasan).

“Salah satu highlights perbaikan regulasi pada program Reformasi Perpajakan terkini adalah UU HPP (Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan dan Tax Reform) yang memiliki tujuan mewujudkan sistem perpajakan yang adil, sehat, efektif, dan akuntabel,” lugasnya.

Pada kesempatan yang sama Direktur Eksekutif The PRAKARSA, Ah Maftuchan, memaparkan dengan detail segala macam masalah yang ada di dunia perpajakan Indonesia, mulai dari penurunan tarif PPh Badan tidak tepat, insentif pajak tidak tepat sasaran dan kurang efektif menarik investor, tingginya Illicit Financial Flows dari/ke Indonesia, hingga Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda/P3B (Double Taxation Agreements) yang menjadi celah penghindaran pajak.

Karena itu, Maftuchan yang merupakan Koordinator Forum Pajak Berkeadilan Indonesia merunut beberapa agenda yang sudah sangat mendesak yakni reformasi fiskal yang mendasar, progresif, terkonsolidasi dan berkelanjutan, baik dari sisi pendapatan maupun sisi pengeluaran serta pendanaan yang memadai untuk pencapaian agenda SDGs, pembangunan SDM & infrastruktur yang “terdisrupsi” pandemi Covid-19.

Agenda mendesak lain menurut Maftuchan adalah pendanaan yang memadai untuk penanganan dampak pandemi & vaksinasi Covid-19; pemulihan sosial-ekonomi (bantuan tunai/jaminan sosial/pengembangan ekonomi produktif/bantuan permodalan); pendanaan SDGs; dan pembiayaan hutang.

“Mobilisasi sumber daya keuangan melalui reformasi kebijakan pajak dan non-pajak yang adil, selaras dengan perkembangan zaman, cepat, progresif, transparan, akuntabel dan berkelanjutan juga merupakan agenda mendesak yang harus segera dilakukan,” tegas Maftuchan.

Melihat agenda-agenda yang mendesak tersebut, ada beberapa hal yang diusulkan oleh Maftuchan, yakni menaikkan Tax Bracket dan Tarif PPh Orang Pribadi, serta pengenaan Pajak Kekayaan.

Langkah tersebut, lanjutnya, bisa untuk memobilisasi sumber daya internal untuk pembiayaan program-program sosial (kesehatan, pendidikan, dll) dan mendorong kemandirian ekonomi melalui sumber pendapatan yang berkelanjutan.

“Tak hanya itu, langkah ini juga akan berguna untuk mengurangi pemusatan kekayaan di segelintir individual paling kaya (yang mengancam demokrasi) dan menjadi tambahan pendapatan negara untuk recovery (pasca krisis),” lugasnya.

Reformasi pajak menurut Dekan FISIP Universitas Prof. Dr. Moestopo (Beragama) Prof. Dr. Himsar Silaban, M.Si. memang merupakan hal yang mutlak harus dilakukan.

“Dan pengetahuan akan pajak merupakan suatu hal yang perlu diketahui dan dicermati. Karena itu, pemaparan ini memiliki manfaat yang besar bukan hanya bagi kalangan mahasiswa dan akademisi, tapi juga masyarakat luas,” pungkas Prof. Dr. Himsar.[MT]

JAKARTA, MoneyTalk – Pesiden Joko Widodo dan Perdana Menteri (PM) Singapura Lee Hsien Loong mengadakan pertemuan bilateral di Istana Kepresidenan Singapura, pada Kamis, 16 Maret 2023. Dalam pertemuan tersebut, kedua pemimpin membahas sejumlah kerja sama dalam berbagai bidang.

“Secara keseluruhan dalam pertemuan hari ini terdepat 20 letter of intent —minat swasta—Singapura untuk berinvestasi di IKN Nusantara. Kemudian, 9 MoU B-to-B di bidang energi, healthcare dan digital. Dan 7 MoU G-to-G antara lain di bidang energi, kesehatan, dan digital,” ucap Presiden dalam pernyataan pers bersama selepas pertemuan bilateral.

Terkait pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN), Presiden menyambut baik besarnya minat investor dari Singapura. Selain itu, Kepala Negara menyambut baik kesepakatan kedua negara untuk meningkatkan investasi di bidang energi baru terbarukan (EBT).

“Investasi di bidang energi baru terbarukan antara lain akan digunakan untuk pemenuhan energi kedua negara,” ucap Kepala Negara.

Selanjutnya, Kepala Negara menyambut baik kerja sama antara pemerintah Indonesia dan Singapura dalam bidang digital, serta pengembangan sumber daya manusia (SDM) dalam bidang teknologi informasi.

“Termasuk (kerja sama) investasi dan data center, dan kerja sama pengembangan SDM di bidang teknologi informasi. Dan saat ini terdapat Apple (Developer) Academy dan IBM Academy di Batam,” tutur Presiden.

Presiden Jokowi juga turut menyambut baik kerja sama antara kedua negara dalam bidang perdagangan, salah satunya melalui produk peternakan Indonesia untuk memenuhi kebutuhan di Singapura.

“Di bidang perdagangan, mulai masuknya produk-produk peternakan Indonesia untuk memasok kebutuhan ayam di Singapura,” ucap Kepala Negara.

Lebih lanjut, Kepala Negara menyambut baik kerja sama antara kedua negara dalam hal penguatan pelayanan kesehatan di Tanah Air.

“(Kerja sama) penguatan pelayanan kesehatan dasar dan teknologi kesehatan serta investasi pengembangan rumah sakit di Indonesia,” tutur Presiden.[MT]

JAKARTA, MoneyTalk – Membuktikan komitmennya dalam menjadikan Labuan Bajo sebagai destinasi super prioritas serta mendukung perhelatan internasional Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) ASEAN, PT Brantas Abipraya (Persero) membangun beberapa infrastruktur di Labuan Bajo, diantaranya adalah Embung Anak Munting di Manggarai Barat, Nusa Tenggara Timur.

Memastikan pengerjaannya tuntas dengan mutu unggul dan aman, Direktur Jenderal Cipta Karya Diana Kusumastuti dengan didampingi Direktur Utama Brantas Abipraya Sugeng Rochadi mengunjungi lokasi pada Selasa, 14 Maret 2023.

“Mulai dikerjakan pada Desember 2022, kami optimis pembangunan embung ini dapat tuntas tepat waktu pada April 2023. Ruang lingkup pekerjaan Brantas Abipraya meliputi maindam, jogging track dan spillway,” Sugeng Rochadi, Direktur Utama Brantas Abipraya.

Sebagai tambahan informasi, kunjungan kerja ini dilakukan untuk memastikan kesiapan Labuan Bajo sebagai lokasi perhelatan KTT ASEAN pada Mei 2023.

Lewat pembangunan embung ini Brantas Abipraya menunjukkan kontribusi aktifnya dalam menunjang infrastruktur di Labuan Bajo untuk gelaran KTT 2023. Sebagai upaya mendukung operasional area wisata tersebut, Embung Anak Munting ini disiapkan dengan kapasitas tampung air baku hampir 160.000 meter kubik.

Tak hanya mengutamakan mutu dan kualitas konstruksi, di tiap pembangunan proyek yang sedang dikerjakan Brantas Abipraya juga tetap memperhatikan aspek lingkungan.

Selain Embung Anak Munting, dukungan infrastruktur yang dilakukan Brantas Abipraya juga terlihat dari pembangunan Markas Komando (Mako) Polres Manggarai Barat. Lalu BUMN konstruksi ini juga telah menuntaskan pekerjaan Waterfront Pantai Marina, Labuan Bajo di tahun 2021.

Pekerjaan yang dikenal dengan Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN) Pantai Marina Bukit Pramuka, Brantas Abipraya telah menyelesaikan pekerjaan di zona 3 dan zona 5.

Penataan KSPN ini bertujuan untuk menciptakan ruang terbuka dan ruang aktivitas kreatif bagi masyarakat dan wisatawan untuk menikmati keindahan laut Labuan Bajo.

“Kami akan pastikan semua proyek yang Brantas Abipraya bangun di Labuan Bajo siap untuk KTT ASEAN 2023. Ini merupakan bukti peran aktif kami sebagai agen pembangunan dalam mendukung pengembangan infrastruktur di Labuan Bajo dan nantinya memperkuat lokasi ini menjadi destinasi wisata super prioritas, sehingga dapat menjadi daya tarik banyak wisatawan baik lokal maupun mancanegara,” tutup Sugeng.[MT]

JAKARTA, MoneyTalk – Menteri Pertahanan Republik Indonesia, Prabowo Subianto didampingi oleh Kepala Staf Angkatan Udara (KSAU), Marsekal TNI Fadjar Prasetyo dan Komandan Komando Pasukan Gerak Cepat (Kopasgat), Marsda TNI Wahyu Hidayat Sudjatmiko meninjau produk – produk pertahanan dan keamanan PT Pindad pada hari selasa, 13 Maret 2023 di Lapangan Upacara Mako Kopasgat Lanud Sulaiman, Bandung.

Produk yang ditampilkan meliputi SS2-V4, SS2-V5, SS2-V7, SS Blackout, SS Amphibious, PM-3, SPR-2, SPR-4, SM-5, SPM-1 dan SPM-2, serta pistol G2 dan Armo dengan berbagai Varian. Pada kegiatan ini juga PT Pindad turut menampilkan produk kendaraan andalan nya yaitu Anoa 2, Anoa-3, Badak varian skyranger – hasil kerjasama dengan Rheinmetall serta Maung.

Pameran ini dilaksanakan sebagai bagian dari upacara pengangkatan Menteri Pertahanan RI sebagai warga kehormatan Kopasgat TNI Angkatan Udara.

Kegiatan upacara dihadiri langsung oleh Ketua DPRD Jawa Barat, Brigjen TNI (Purn) Taufik Hidayat, Perwakilan Anggota DPR komisi I dan komisi II dan Pejabat Tinggi TNI khususnya di lingkungan Kopasgat. Agenda tersebut juga dihadiri secara langsung oleh Direktur Utama PT Pindad Abraham Mose didampingi oleh VP Pengembangan Bisnis Yayat Ruyat.

Upacara diawali dengan gelar pasukan serta Demonstrasi Operasi Udara oleh para personil kopasgat. Selanjutnya, pasukan Kopasgaf melaksanakan aksi terjun payung termasuk membawa baret dan brevet kehormatan untuk dipersembahkan kepada Menteri Pertahanan RI.

Pengangkatan Menteri Pertahanan RI sebagai warga kehormatan Kopasgat ditandai dengan pemasangan baret dan brevet kehormatan oleh Kepala Staf Angkatan Udara Marsekal TNI Fadjar Prasetyo dan Komandan Kopasgat, Marsda TNI Wahyu Hidayat Sudjatmiko

Dalam sambutan pembuka nya Menteri Pertahanan RI merasa terhormat karena telah diangkat menjadi warga kehormatan Kopasgat dan menyatakan komitmen untuk memperkuat pertahanan Nasional.

“Baru saja saya menerima penghargaan diterima sebagai Warga Kehormatan Komando Pasukan Gerak Cepat TNI AU Korps Baret Jingga. Saya sangat bangga menerima penghargaan tersebut. Saya berjanji akan menjaga kehormatan Korps Baret Jingga dengan penuh rasa tanggung jawab,” papar Prabowo Subianto.

Dalam kegiatan ini juga Menteri Pertahanan RI, Prabowo Subianto berdiskusi dengan KSAU dan Komandan Kopasgat terkait produk – produk PT Pindad yang dapat mendukung dan membantu tugas dan operasi yang dimiliki oleh TNI AU khususnya Kopasgat melalui pemenuhan produk senjata yang di produksi oleh PT Pindad.

Direktur Utama PT Pindad, Abraham Mose menyatakan rasa bangga dan terhormat bisa hadir serta memiliki peran pada kegiatan upacara kehormatan Menteri Pertahanan RI di Kopasgat.

“Momen kali ini terasa spesial untuk kami, karena PT Pindad juga menjadi bagian dari upacara pengangkatan Menteri Pertahanan RI menjadi warga kehormatan Kopasgat. Saya juga sempat berdiskusi dengan bapak Menhan dan tentu kami mendukung untuk pemenuhan alutsista nasional,” jelas Abraham Mose.[MT]

JAKARTA, MoneyTalk – PT Pelabuhan Indonesia (Persero) atau Pelindo segera memulai langkah-langkah transformatif bekerja sama dengan konsorsium INA (Indonesia Investment Authority) untuk pengembangan dan pengoperasian Pelabuhan Belawan di Medan, Sumatra Utara.

“Pelabuhan Belawan harus meningkatkan kinerja dan kapasitasnya agar segera masuk ke dalam ekosistem logistik global,” kata Arya Sinulingga, Stafsus III Menteri BUMN, di Jakarta.

Menurut Arya, bergabung dalam ekosistem logistik global merupakan langkah strategis agar Pelabuhan Belawan dapat melayani pengangkutan barang secara langsung (direct call) ke negara tujuan.

Selama ini, 95% ekspor dari Sumatra harus transit ke negara lain sebelum bisa diangkut ke negara tujuan. Pada tahun 2021, hampir separuh peti kemas ekspor asal Sumatra dikapalkan menuju Malaysia.

Separuh sisanya diangkut ke Singapura, Thailand, Taiwan, dari Myanmar. Dari sini, peti kemas dipindahkan ke kapal yang lebih besar, baru kemudian dibawa ke lebih dari 30 negara tujuan ekspor.

Keharusan transit ini membuat eksportir musti menanggung biaya sea freight yang mahal dan waktu tempuh lebih lama. Selain itu negara juga harus menghabiskan lebih banyak devisa karena sebagian besar jasa pengapalan barang (sewa kapal, asuransi, biaya sandar, dan lain-lain) dibayar dalam mata uang asing.

Langkah transformatif

Selain menggandeng mitra strategis, pembenahan infrastruktur dasar juga akan dilakukan, seperti penambahan peralatan bongkar muat seperti Quay Container Crane atau QCC (alat bongkar muat peti kemas di dermaga), dan Rubber Tyred Gantry Crane (RTG, alat bongkar muat peti kemas di CY).

Sejumlah langkah transformatif juga akan dilakukan, melalui optimalisasi infrastruktur, peningkatan kinerja operasional, dan penerapan integrasi sistem IT. Dengan demikian diharapkan, kinerja bongkar muat pelabuhan dapat meningkat, waktu sandar kapal (port stay) bisa berkurang, dan biaya logistik jadi semakin murah.

Dengan berbagai jurus itu, volume dan kapasitas Pelabuhan Belawan akan meningkat. Secara bertahap, kapasitas pelabuhan peti kemas terbesar di Sumatra itu akan naik dari 700.000 TEUs menjadi 1,4 juta TEUs per tahun.[MT]