19 November 2026

News

JAKARTA, MoneyTalk – Pemerintah menetapkan harga pembelian pemerintah (HPP) serta harga eceran tertinggi (HET) untuk komoditas beras.

Kepala Badan Pangan Nasional, Arief Prasetyo Adi, menyampaikan hal tersebut usai mengikuti rapat yang dipimpin oleh Presiden Joko Widodo di Istana Merdeka, Jakarta, Rabu, 15 Maret 2023.

“Salah satu yang diminta oleh Pak Presiden untuk diselesaikan segera dan sudah selesai adalah mengenai HPP, harga pembelian pemerintah, kemudian yang satu lagi harga eceran tertinggi,” ujar Arief dalam keterangannya kepada awak media di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta.

Untuk harga gabah kering panen (GKP) di tingkat petani ditetapkan sebesar Rp5.000 dan GKP di tingkat penggilingan Rp5.100. Sementara itu, untuk gabah kering giling (GKG) di penggilingan ditetapkan di harga Rp6.200 dan GKG di gudang Perum Bulog Rp6.300.

“Kemudian beras di gudang Perum Bulog dengan derajat sosoh 95 persen, kadar air 14 persen, butir patah maksimum 20 persen, butir menir maksimum 2 persen, harganya Rp9.950,” imbuh Arief.

Adapun untuk perhitungan harga eceran tertinggi (HET), pemerintah menetapkannya berdasarkan sistem zonasi. Zona 1 meliputi Jawa, Lampung, Sumatra Selatan, Bali, NTB, dan Sulawesi. Zona 2 untuk Sumatra selain Lampung dan Sumatra Selatan, NTT, Kalimantan. Zona 3 untuk Maluku dan Papua.

“Untuk HET beras medium, zona 1 Rp10.900, untuk zona 2 Rp11.500, untuk zona 3 Rp11.800. Kemudian untuk beras premium, zona 1 Rp12.900, zona 2 Rp14.400, dan zona 3 Rp14.800. Ini Pak Presiden meminta untuk segera diumumkan sedangkan perundangannya dalam proses sehingga ini dapat diberlakukan segera,” tandasnya.

Sebelumnya, saat meninjau panen raya padi di Desa Lajer, Kecamatan Ambal, Kabupaten Kebumen, Provinsi Jawa Tengah, Kamis (9/3/2023), Presiden Jokowi meminta Badan Pangan Nasional menghitung harga GKP yang ideal bagi para petani yang saat ini dikeluhkan terlalu rendah.

“Pemerintah ini sedang menghitung dan nanti segera diumumkan oleh Badan Pangan harga GKP-nya harusnya berapa karena kita punya hitung-hitungan cost dalam setiap komponen per produksi beras. Ini sudah kelihatan semuanya, baik mengenai sewa lahan, pupuk, bibitnya, lain-lainnya, sudah ketemu,” jelasnya.

Dengan perhitungan tersebut, Presiden Jokowi berharap harga gabah dari petani akan wajar yang nantinya akan berimbas juga pada harga beras di pedagang hingga pembeli. Dengan demikian, semua pihak bisa merasakan manfaat dari perhitungan yang dibuat pemerintah.

“Kita harapkan harga gabah di petani itu wajar, harga beras di pedagang wajar, harga pembelian beras oleh masyarakat juga pada posisi yang wajar. Semuanya mendapatkan manfaat dan keuntungan dari perhitungan ini,” ungkapnya.[MT]

JAKARTA, MoneyTalk – Berdasarkan data Badan Pusat Statistik, surplus neraca perdagangan Indonesia pada Februari 2023 meningkat dari 3,88 miliar dolar AS pada Januari 2023 menjadi 5,48 miliar dolar AS.

Bank Indonesia memandang perkembangan ini positif bagi upaya untuk terus menjaga ketahanan eksternal perekonomian Indonesia. Ke depan, Bank Indonesia terus memperkuat sinergi kebijakan dengan Pemerintah dan otoritas lain guna semakin meningkatkan ketahanan eksternal dan mendukung pemulihan ekonomi nasional.

Surplus neraca perdagangan Februari 2023 utamanya didorong berlanjutnya surplus neraca perdagangan nonmigas. Neraca perdagangan nonmigas tercatat surplus 6,70 miliar dolar AS didukung oleh tetap kuatnya kinerja ekspor nonmigas sebesar 20,21 miliar dolar AS.

Ekspor nonmigas yang tetap kuat terutama bersumber dari peningkatan ekspor produk manufaktur seperti mesin dan perlengkapan elektrik, dan ekspor berbagai produk kimia. Kenaikan ekspor nonmigas juga tercatat pada komoditas berbasis sumber daya alam, seperti CPO, timah, serta besi dan baja, seiring harga komoditas global yang masih tinggi.

Berdasarkan negara tujuan, ekspor nonmigas ke Tiongkok, Amerika Serikat, dan Jepang tetap tinggi dan menjadi kontributor utama terhadap total ekspor Indonesia.

Selain ekspor nonmigas, surplus neraca perdagangan juga dipengaruhi sedikit menurunnya defisit neraca perdagangan migas dari 1,42 miliar dolar AS pada Januari 2023 menjadi 1,22 miliar dolar AS pada Februari 2023.[MT]

JAKARTA, MoneyTalk – Presiden Joko Widodo meresmikan Jalan Akses Labuan Bajo-Golo Mori, Kabupaten Manggarai Barat, Provinsi Nusa Tenggara Timur, pada Selasa, 14 Maret 2023. Presiden berharap jalan tersebut dapat mendorong pengembangan Labuan Bajo sebagai destinasi wisata super prioritas.

“Pagi hari ini kita melihat bahwa jalan dari Labuan Bajo ke Golo Mori telah selesai. Ini akan memperbaiki konektivitas dalam rangka kita mengembangkan Labuan Bajo sebagai destinasi wisata super prioritas,” ucap Presiden dalam sambutannya.

Tidak hanya mendukung pengembangan Labuan Bajo, Presiden juga menyebut jalan yang menghubungkan Labuan Bajo dan Golo Mori dapat mendukung perkembangan kawasan sekitarnya. Jalan akses sepanjang 25 kilometer tersebut dibangun dengan menghabiskan anggaran sebesar Rp481 miliar.

“Kawasan antara Labuan Bajo dan Golo Mori nanti akan bisa berkembang dengan baik,” tandasnya.

Dalam keterangan terpisah, Kepala Balai Pelaksanaan Jalan Nasional (BPJN) X NTT, Agustinus Junianto, menjelaskan bahwa sepanjang jalan akses tersebut juga dibangun beberapa jembatan dengan total panjang 175 meter.

“Di dalam pembangunan jalan ini ada jembatan yang kita bangun sepanjang 175 meter, ada empat jembatan yaitu Jembatan Naganae, Jembatan Wae Mburak, Jembatan Wae Kenari, dan juga Jembatan Soknar,” jelasnya.

Lebih lanjut, Agustinus menilai bahwa dengan dibangunnya jalan akses tersebut dapat memangkas waktu tempuh dari Labuan Bajo menuju Golo Mori. “Sebelumnya kalau dari Labuan Bajo sampai dengan di Golo Mori itu kita menempuh waktu kurang lebih dua sampai tiga jam, kalau sekarang hanya 30 menit,” jelasnya.

Turut mendampingi Presiden dalam peresmian tersebut yaitu Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuljono, Sekretaris Kabinet Pramono Anung, Gubernur Nusa Tenggara Timur Viktor Laiskodat, dan Bupati Manggarai Barat Edistasius Endi.[MT]

JAKARTA, MoneyTalk – PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk atau BRI menggelar Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) 2023 di Jakarta (13/3). Selain bagi-bagi deviden sebesar Rp43,94 triliun, BRI juga merombak susunan direksi dan komisarisnya.

Dalam RUPST tersebut juga ditetapkan pengurus baru perseroan, dengan memberhentikan dengan hormat Hadiyanto sebagai Komisaris, kemudian mengangkat dan menetapkan Awan Nurmawan Nuh sebagai Komisaris.

Berikut daftar Dewan Komisaris dan Dewan Direksi PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk atau BRI.[MT]

Daftar Dewan Komisaris dan Dewan Direksi PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk atau BRI.

JAKARTA, MoneyTalk – Pelaporan Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT Tahunan) Pajak merupakan kewajiban seluruh wajib pajak yang dilakukan setiap tahun. Oleh karena itu, masyarakat diimbau untuk melaporkan SPT Tahunannya sebelum batas waktu yang telah ditentukan.

“Saya mengajak seluruh Wajib Pajak agar segera melaporkan SPT tahunannya tanpa menunggu jatuh tempo, yaitu 31 Maret 2023 untuk Wajib Pajak Pribadi dan 30 April 2023 untuk Wajib Pajak Badan, demi kenyamanan ataupun menghindari kesulitan atau sanksi di kemudian hari,” imbau Wakil Presiden (Wapres) K.H. Ma’ruf Amin usai menyelesaikan pelaporan SPT Tahunan 2022 miliknya melalui e-filling di Kediaman Resmi Wapres, Jalan Diponegoro Nomor 2, Jakarta, Selasa (14/03/2023).

Lebih lanjut Wapres menyampaikan, selain merupakan kewajiban, lapor pajak juga merupakan tanggung jawab khususnya bagi aparatur negara dan pejabat publik.

“Wakil Presiden tentu bukan pengecualian. Oleh sebab itu, pada hari ini saya telah melaporkan SPT tahunan saya melalui e-filling dengan lancar,” imbuh Wapres.

Di sisi lain, implementasi penggunaan dana pajak pun harus diiringi dengan transparansi yang diberikan kepada masyarakat. Sebab, hal tersebut merupakan modal utama dalam membangun kepercayaan masyarakat dalam membayarkan pajak dan melaporkannya dengan tepat waktu.

“Implementasi dan transparansi dalam penggunaannya adalah kunci dalam membangun kepercayaan masyarakat terhadap amanah yang diemban pemerintah, dalam sektor keuangan dan pembangunan negara,” tegas Wapres.

Untuk itu, menutup testimoninya, sekali lagi Wapres mengimbau kepada seluruh wajib pajak untuk menunaikan kewajibannya dengan baik dan tepat waktu. Wapres juga menyampaikan apresiasi kepada seluruh wajib pajak yang telah melaksanakan kewajibannya dengan taat.

“Kepada Wajib Pajak, saya juga mengingatkan agar jangan lupa melakukan validasi NIK sebagai NPWP guna mempermudah layanan administrasi perpajakan,” tutur Wapres.

“Pada kesempatan ini, saya ucapkan terima kasih kepada seluruh Wajib Pajak yang telah menunaikan kewajiban perpajakannya. Kepada seluruh jajaran Direktorat Jenderal Pajak, jaga kepercayaan masyarakat, bekerja dengan jujur dan profesional. Jaga terus integritas. Mari taat pajak, dan mari lapor SPT,” pungkas Wapres.

Hadir mendampingi Wapres dalam penyampaian SPT Pajak Tahun 2022, Kepala Sekretariat Wakil Presiden Ahmad Erani Yustika dan Staf Khusus Wapres Bidang Komunikasi dan Informasi Masduki Baidlowi.[MT]

JAKARTA, MoneyTalk – PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk atau BRI menggelar Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) 2023 di Jakarta (13/3).

RUPST tersebut memutuskan delapan agenda, salah satunya adalah memutuskan pembagian dividen sebesar 85% dari laba bersih konsolidasian tahun 2022 yang diatribusikan kepada pemilik entitas induk dengan nilai sebesar Rp43,94 triliun.

Dividen tunai yang dibagikan ini sudah termasuk jumlah dividen interim yang telah dibagikan kepada pemegang saham pada tanggal 27 Januari 2023 sejumlah Rp8,60 triliun, sehingga sisa jumlah dividen tunai yang akan dibayarkan kepada pemegang saham BBRI sekurang-kurangnya sebesar Rp34,89 triliun.

Seperti diketahui bahwa sepanjang Januari hingga Desember 2022, BRI Group berhasil mencatatkan laba bersih senilai Rp51,4 triliun atau tumbuh 67,15% secara year on year (yoy) dengan total aset tumbuh double digit sebesar 11,18% yoy menjadi Rp1.865,64 triliun.

Direktur Utama BRI Sunarso mengungkapkan bahwa di sepanjang tahun 2022 lalu BRI mampu mencatatkan pertumbuhan kinerja yang kuat dan berkelanjutan di tengah ketidakpastian ekonomi global.

“Atas dasar hal tersebut, BRI memutuskan untuk membagikan dividen sebesar 85% dari laba bersih konsolidasian tahun 2022 atau senilai Rp43,94 triliun. Sedangkan sisanya sebesar 15% senilai Rp7,67 triliun digunakan sebagai laba ditahan,” imbuh Sunarso.

Untuk dividen yang menjadi bagian negara Republik Indonesia atas kepemilikan sekurang-kurangnya 53,19% saham atau sekurang-kurangnya sebesar Rp23,15 triliun akan disetorkan kepada Rekening Kas Umum Negara.

“Ini merupakan bukti nyata kontribusi untuk negeri, bahwasannya BRI merupakan bank-nya rakyat, berbisnis dengan rakyat dan diproses dengan caranya rakyat. Keuntungannya dikembalikan kepada rakyat Indonesia melalui setoran dividen dan pajak kepada negara,” tegas Sunarso.

Sunarso menjelaskan bahwa penetapan dividend payout ratio sebesar 85% tersebut mempertimbangkan bahwa saat ini BRI memiliki struktur modal yang kuat dan likuiditas yang optimal dalam rangka ekspansi bisnis dan antisipasi risiko yang mungkin terjadi pada masa mendatang.

“Dengan rasio pembayaran dividen sebesar 85%, CAR perseroan tetap terjaga dikisaran 20% untuk jangka panjang,” tambahnya.

Selain membagikan dividen, BRI juga mendapat persetujuan untuk membeli saham perseroan (buyback) yang telah dikeluarkan dan tercatat di Bursa Efek Indonesia (BEI) dengan jumlah nilai nominal seluruh buyback sebesar-sebesarnya Rp1,5 triliun.

“Buyback ini dilakukan dengan tujuan untuk meningkatkan rasio kepemilikan saham BBRI oleh pekerja, sehingga diharapkan dapat meningkatkan sense of ownership pekerja terhadap BRI dan mendorong kontribusi Pekerja BRI agar lebih optimal dalam pencapaian target dan peningkatan kinerja perseroan,” jelas Sunarso.[MT]

JAKARTA, MoneyTalk – Utang Luar Negeri (ULN) Indonesia pada Januari 2023 diklaim tetap terkendali. Posisi ULN Indonesia pada Januari 2023 tercatat sebesar 404,9 miliar dolar AS.

Dengan perkembangan tersebut, pertumbuhan ULN Indonesia pada Januari 2023 secara tahunan mengalami kontraksi sebesar 1,9% (yoy), melanjutkan kontraksi pada bulan sebelumnya sebesar 4,1% (yoy).

Kontraksi pertumbuhan ini bersumber dari ULN pemerintah dan sektor swasta. Perkembangan posisi ULN pada Januari 2023 juga dipengaruhi oleh faktor perubahan akibat pelemahan mata uang dolar AS terhadap mayoritas mata uang global, termasuk Rupiah.

ULN pemerintah masih berada dalam fase kontraksi. Pada bulan Januari 2023, posisi ULN pemerintah tercatat sebesar 194,3 miliar dolar AS, atau secara tahunan mengalami kontraksi sebesar 2,5% (yoy), lebih rendah dibandingkan dengan kontraksi pada bulan sebelumnya sebesar 6,8% (yoy).

Perkembangan ULN tersebut terutama didorong oleh peningkatan penempatan investasi portofolio di pasar Surat Berharga Negara (SBN) domestik dan internasional seiring sentimen positif kepercayaan pelaku pasar global yang makin meningkat.

Pemerintah terus berkomitmen untuk mengelola ULN secara hati-hati, kredibel, dan akuntabel, termasuk menjaga kredibilitas dalam pemenuhan kewajiban pembayaran pokok dan bunga utang secara tepat waktu.

Sebagai salah satu komponen dalam instrumen pembiayaan APBN, ULN berperan penting untuk mendukung upaya Pemerintah dalam pembiayaan sektor produktif serta belanja prioritas, khususnya dalam rangka menopang dan menjaga pertumbuhan ekonomi Indonesia tetap solid di tengah ketidakpastian kondisi perekonomian global.

Dukungan tersebut antara lain mencakup sektor jasa kesehatan dan kegiatan sosial (24,0% dari total ULN pemerintah), administrasi pemerintah, pertahanan, dan jaminan sosial wajib (17,8%), jasa pendidikan (16,7%), konstruksi (14,3 %), dan jasa keuangan dan asuransi (10,4%).

Posisi ULN pemerintah relatif aman dan terkendali mengingat hampir seluruh ULN memiliki tenor jangka panjang dengan pangsa mencapai 99,7% dari total ULN pemerintah.

ULN swasta juga melanjutkan tren kontraksi pertumbuhan. Posisi ULN swasta pada Januari 2023 tercatat sebesar 201,2 miliar dolar AS, atau secara tahunan mengalami kontraksi sebesar 1,5% (yoy), melanjutkan kontraksi pada bulan sebelumnya sebesar 1,8% (yoy).

Pertumbuhan ULN perusahaan bukan lembaga keuangan (nonfinancial corporations) mengalami kontraksi sebesar 1,1% (yoy), lebih rendah dibandingkan kontraksi pada bulan sebelumnya sebesar 1,5% (yoy).

Sementara itu, pertumbuhan ULN lembaga keuangan (financial corporations) mengalami kontraksi 3,1% (yoy), lebih dalam dibandingkan dengan kontraksi pada bulan sebelumnya sebesar 2,7% (yoy). Berdasarkan sektor ekonomi, ULN swasta terbesar bersumber dari sektor jasa keuangan dan asuransi; industri pengolahan; pengadaan listrik, gas, uap/air panas, dan udara dingin; serta pertambangan dan penggalian, dengan pangsa mencapai 77,6% dari total ULN swasta. ULN swasta juga tetap didominasi oleh ULN jangka panjang dengan pangsa mencapai 75,2% terhadap total ULN swasta.

Struktur ULN Indonesia tetap sehat, didukung oleh penerapan prinsip kehati-hatian dalam pengelolaannya. ULN Indonesia pada Januari 2023 tetap terkendali, tecermin dari rasio ULN Indonesia terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) yang tetap terjaga di kisaran 30,3%, sedikit meningkat dibandingkan dengan rasio pada bulan sebelumnya sebesar 30,1%.

Selain itu, struktur ULN Indonesia yang sehat juga ditunjukkan oleh ULN yang tetap didominasi oleh ULN berjangka panjang, dengan pangsa mencapai 87,4% dari total ULN.

Dalam rangka menjaga agar struktur ULN tetap sehat, Bank Indonesia dan Pemerintah terus memperkuat koordinasi dalam pemantauan perkembangan ULN, didukung oleh penerapan prinsip kehati-hatian dalam pengelolaannya.

Peran ULN juga akan terus dioptimalkan dalam menopang pembiayaan pembangunan dan mendorong pemulihan ekonomi nasional, dengan meminimalisasi risiko yang dapat memengaruhi stabilitas perekonomian.[MT]

JAKARTA, MoneyTalk – Presiden Joko Widodo didampingi Ibu Iriana Joko Widodo meresmikan tempat pengolahan sampah terpadu (TPST) Kesiman Kertalangu yang terletak di Kota Denpasar, Provinsi Bali, pada Senin, 13 Maret 2023. Saat menyampaikan sambutannya, Presiden mengatakan TPST tersebut merupakan tempat pengolahan sampah dengan metode lebih sederhana, tetapi hasilnya nyata.

“Tempat pengolahan sampah terpadu ini merupakan pengolahan sampah pertama yang saya lihat dengan sistem yang tidak begitu ruwet tetapi hasilnya konkret dan bisa kita lihat,” ujar Presiden.

Menurut Presiden, manajemen pengolahan sampah di TPST Kesiman Kertalangu sangat bagus dan tertata. Untuk itu, Presiden mendorong seluruh kabupaten/kota lain di Tanah Air dapat meniru sistem pengolahan sampah yang dilakukan di tempat tersebut.

“Saya ingin agar pengolahan sampah terpadu ini bisa dikopi oleh kota dan kabupaten lain di seluruh Tanah Air sehingga penanganan sampah tidak menjadi masalah bagi kota dan kabupaten yang kita miliki,” tambahnya.

Dalam keterangannya usai acara, Presiden menjelaskan bahwa TPST Kesiman Kertalangu dapat menjadi contoh bagi kabupaten/kota lain karena memiliki penganggaran yang jelas dalam operasionalnya. Selain itu, sistem pengolahan sampah di TPST juga lebih terarah.

“Kita ingin dapat contoh satu saja pengolahan yang benar, sistemnya terserah, mau dengan seperti ini pengolahan sampah terpadu yang di sini bisa jadi pelet, bisa jadi maggot, sudah berjalan,” kata Presiden.

Turut hadir mendampingi Presiden dalam acara tersebut yaitu Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan, Menteri PUPR Basuki Hadimuljono, Sekretaris Kabinet Pramono Anung, Gubernur Bali I Wayan Koster, Wali Kota Denpasar I Gusti Ngurah Jayanegara, dan Direktur PT Adhi Karya Entus Asnawi Mukhsin.[MT]

Rokan, MoneyTalk – PT Pertamina Hulu Rokan (PHR) berkomitmen terhadap penggunaan energi hijau (green energy) di Wilayah Kerja (WK) Rokan, Riau.

Salah satu ikhtiarnya adalah membangun Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) yang terbentang seluas 28,2 hektare (Ha) di kawasan kompleks perumahan pekerja PHR di WK Rokan. Pembangunan PLTS tersebut berkolaborasi dengan PT Pertamina Power Indonesia selaku Subholding Pertamina di bidang Energi Baru dan Terbarukan.

Corporate Secretary PHR Rudi Arifianto mengatakan, PHR mendukung target pemerintah dalam Paris Agreement untuk mempercepat target transisi dan bauran energi dari Energi Baru dan Terbarukan sebesar 23% pada 2025, dan untuk mencapai net-zero emission pada 2060 dengan jangka menengah 29%-41% pada 2030.

Dia menambahkan, lokasi dan kondisi geografis WK Rokan memberikan potensi output daya fotovoltaik yang tinggi untuk instalasi PLTS yang merupakan sumber energi penghasil listrik yang ramah lingkungan.

“Dengan melimpahnya sumber tenaga surya di Blok Rokan, dirasa tepat bagi PHR untuk membangun PLTS di WK Rokan sebagai bentuk komitmen penggunaan energi ramah lingkungan,” kata Rudi, Rabu (8/3/2023).

Rudi menambahkan, PLTS tersebut dibangun di lahan dengan total luas 28,2 Ha dengan jumlah panel sebanyak 64.000 panel yang tersebar di 3 titik WK Rokan, yakni di kompleks perumahan pekerja di Rumbai, Duri dan Dumai.

“Metode yang digunakan yakni energi surya yang ada di WK Rokan dikumpulkan oleh PLTS yang dibangun dengan tipe ground mounted dan rooftop. Selanjutnya, energi yang ditangkap kemudian diubah melalui inverter sehingga energi listriknya dapat dimanfaatkan di WK Rokan,” terang Rudi.

“Kami telah melakukan studi terkait implementasi PLTS di WK Rokan termasuk studi pemilihan lokasi dan studi terkait dampak penetrasi PLTS terhadap kestabilan sistem kelistrikan WK Rokan serta benefit analysis yang telah dilakukan dan disimpulkan tidak mengganggu sistem kelistrikan di WK Rokan,” jelas Rudi.

Rudi mengatakan, kapasitas produksi yang akan dihasilkan PLTS tersebut yakni 25 MWp dengan potensi efisiensi sebesar USD 4,3 juta per tahun. Lebih lanjut Rudi menambahkan, PLTS tersebut menghasilkan energi sebesar 32,42 GWh per tahun. Saat ini, PLTS tersebut masih dalam tahap penyelesaian pembangunan dan direncanakan bisa digunakan pada tahun ini.

“PLTS yang kita bangun ini juga berdampak pada pengurangan emisi CO2 sebanyak 23.000 ton per tahun dan pengurangan pajak karbon sebesar US$ 48,261 per tahun yang tentu ini berdampak pada dunia,” kata Rudi.

PHR WK Rokan merupakan bagian dari PHR Regional Sumatera yang berada di bawah naungan PT Pertamina Hulu Energi (PHE) selaku Subholding Upstream Pertamina. Selain memproduksi minyak dan gas bagi negara, PHR mengelola program tanggung jawab sosial dan lingkungan dengan fokus di bidang pendidikan, kesehatan, ekonomi masyarakat dan lingkungan.[MT]

JAKARTA, MoneyTalk – Kementerian Badan Usaha Milik Negara (Kementerian BUMN) dan PT Aviasi Pariwisata Indonesia (Persero) atau PT Aviata selaku pemegang saham PT Angkasa Pura I mengangkat kembali Lukman F. Laisa sebagai Direktur Teknik Angkasa Pura I.

Pengangkatan kembali anggota Direksi tersebut dilaksanakan melalui Serah Terima Keputusan Menteri BUMN dan Direktur Utama PT Aviasi Pariwisata Indonesia (Persero) secara online pada Jumat (10/03) siang.

Lukman F. Laisa diangkat kembali sebagai Direktur Teknik Angkasa Pura I, setelah sebelumnya telah menjabat sejak 5 Maret 2018 dan menyelesaikan masa jabatannya pada 5 Maret 2023.

Pengangkatan kembali Lukman F. Laisa sebagai Direktur Teknik Angkasa Pura I didasarkan atas Surat Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara dan Direktur Utama Perusahaan Perseroan (Persero) PT Aviasi Pariwisata Indonesia Selaku Para Pemegang Saham PT Angkasa Pura I Nomor SK-048/MBU/03/2023 dan Nomor KEP.INJ.03.03/23/03/2023/A.0049 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota Direksi PT Angkasa Pura I.

Penyerahan salinan keputusan tersebut dilaksanakan secara virtual oleh Direktur SDM dan Digital PT Aviasi Pariwisata Indonesia (Persero) Herdy R. Harman, serta dihadiri oleh Pelaksana Tugas Asisten Deputi Bidang Jasa Pariwisata dan Pendukung Kementerian BUMN Endra Gunawan, Komisaris Utama PT Aviasi Pariwisata Indonesia (Persero) Triawan Munaf, Komisaris PT Aviasi Pariwisata Indonesia (Persero) Wihana Kirana Jaya, serta jajaran Komisaris dan Direksi Angkasa Pura I.

Direktur Utama PT Angkasa Pura I Faik Fahmi menyatakan optimisme atas pengangkatan kembali Lukman F. Laisa sebagai Direktur Teknik perusahaan.

“Selama lima tahun ke belakang, Bapak Lukman F. Laisa menjadi sosok yang sangat penting bagi perusahaan, utamanya dalam penyusunan rencana strategis bandara, pengelolaan bidang teknis kebandarudaraan, pengembangan infrastruktur, serta pemeliharaan bandara. Di bawah kepemimpinannya di Direktorat Teknik, Angkasa Pura I menyelesaikan banyak pengembangan infrastruktur bandara untuk mendukung pariwisata dan event kenegaraan berskala nasional dan internasional, serta untuk mengatasi permasalahan utama bandara yang kami kelola, yakni lack of capacity.

Di periode kedua menjabat, kami optimistis melalui tangan dingin dan ekspertis Bapak Lukman di bidang teknik kebandarudaraan, dapat semakin membawa perusahaan ke arah yang lebih baik,” ucap Faik Fahmi.

Dalam kesempatan yang sama, Pelaksana Tugas Asisten Deputi Bidang Jasa Pariwisata dan Pendukung Kementerian BUMN Endra Gunawan menyatakan harapan atas pengangkatan kembali Lukman F. Laisa sebagai Direktur Teknik Angkasa Pura I.

“Tantangan ke depan cukup kompleks, di mana setelah pandemi Covid-19, ada harapan baik dari para pengguna jasa maupun stakeholders untuk meningkatkan pelayanan terutama kesiapan sarana dan prasarana di bandara Angkasa Pura I. Saya yakin Pak Lukman sudah sangat memahami bagaimana caranya untuk dapat mewujudkan apa yang menjadi harapan para pengguna jasa bandara maupun para stakeholders yang ada,” ujar Endra Gunawan.

Sebelum mengemban amanah sebagai Direktur Teknik Angkasa Pura I, Lukman F. Laisa merupakan pejabat karir di Kementerian Perhubungan serta telah banyak dipercaya untuk mengemban berbagai jabatan strategis, di antaranya adalah Kepala Seksi Program dan Standardisasi Prasarana Bandar Udara Direktorat Bandar Udara Kementerian Perhubungan (2010-2013), Kepala Bidang P2B Kantor Otoritas Bandar Udara Wilayah III Surabaya (2014-2015), Kepala Bagian Perencanaan Direktorat Jenderal Perhubungan Udara Kementerian Perhubungan (2014-2015), Kepala Bandara Wamena Direktorat Jenderal Perhubungan Udara Kementerian Perhubungan (2015), Direktur Teknik Perum LPPNPI (Airnav Indonesia) (2015-2017), dan Kepala Sub Direktorat Kerjasama Angkutan Udara Direktorat Jenderal Perhubungan Udara Kementerian Perhubungan (2017-2018).[MT]

Adapun susunan Direksi Angkasa Pura I adalah sebagai berikut:
1. Direktur Utama: Faik Fahmi
2. Direktur Operasi: Wendo Asrul Rose
3. Direktur Teknik: Lukman F. Laisa
4. Direktur Keuangan dan Manajemen Risiko: Yudi Rizkyardie Darun
5. Direktur Human Capital: Israwadi
6. Direktur Komersial dan Pelayanan: Dendi Tegar Danianto.